- Advertisement -spot_img
18.9 C
Indonesia
Beranda blog Halaman 9

Bupati Kembang Rangkul Pensiunan, Ajak Bangun Daerah Melalui Berbagi Pengalaman dan Masukan

0

News intermedia.com l Jembrana – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan secara khusus mengajak para pensiunan untuk tidak berhenti berkarya, melainkan tetap ikut membangun daerah lewat sumbangsih pengalaman matang dan masukan-masukan strategis mereka.

Baginya, pengalaman matang dan pemikiran yang dimiliki para anggota PPI justru menjadi aset berharga yang masih sangat dibutuhkan oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana untuk mengeksekusi berbagai program daerah.

Ajakan itu disampaikan langsung oleh Bupati Kembang saat hadir bersama Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna di tengah kemeriahan HUT ke-3 Persatuan Pensiunan Indonesia (PPI) Jembrana.

Acara yang digelar di Gedung Pendopo Kesari, Kecamatan Negara, Minggu (17/5/2026) pagi itu seketika riuh oleh tawa dan canda bernada nostalgia.

“Pengalaman bapak dan ibu sekalian adalah guru terbaik. Kami yang masih aktif di pemerintahan tentu sangat membuka diri terhadap masukan, ide, dan wejangan demi membawa Jembrana ke arah yang lebih baik,” ungkap Bupati Kembang

Di usia PPI Jembrana yang ketiga ini, Bupati Kembang juga berharap organisasi ini terus menjadi wadah perekat silaturahmi yang solid. Fokusnya bukan hanya tentang kontribusi pemikiran, melainkan juga menjaga kesehatan mental dan fisik para purnatugas.

“Selain menyumbang pemikiran, yang paling utama adalah bapak dan ibu harus tetap bahagia dan sehat. Forum seperti ini penting agar di masa tua tetap aktif bergerak dan menjaga kebugaran,” tambah Kembang.L

Sementara itu, Ketua Panitia, IGN Sudiarsa menyampaikan terima kasih atas kepedulian dan kehadiran orang nomor satu di Jembrana tersebut.  Sudiarsa menyebut, perayaan hari jadi yang ketiga ini sengaja dikemas dengan berbagai kegiatan positif guna menjaga kesehatan fisik dan mental para anggota.

Acara kemudian ditutup dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Kembang yang diserahkan kepada pengurus PPI Kabupaten Jembrana sebagai simbol rasa syukur atas eksistensi organisasi yang telah menginjak usia tiga tahun. L

Turut hadir dalam acara tersebut Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Persatuan Pensiunan Indonesia Provinsi Bali, I Gusti Made Sunendra, Mantan Bupati Jembrana (2000-2010), Prof. Dr. drg. I Gede Winasa, Sekda I Made Budiasa, serta stakeholder lainnya. (Wis/ Tra).

Dr Darlian Pone Lantik Ketua PK Terpilih Hasil Muscam Partai Golkar Negeri Agung

0

News Intermedia.com l Way Kanan l Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Way Kanan, Dr. Darlian Pone, S.E, S.H, M.M, M.H membuka secara resmi Musyawarah Kecamatan (Muscam) Pimpinan Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Negeri Agung, pada Sabtu (16/5) di Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

Sidang Muscam ini dipimpin oleh I Gede Aditya Sukantra, S.TP., M.M yang berlangsung dengan tertib dan penuh semangat konsolidasi hingga menetapkan kepengurusan baru tingkat kecamatan secara mufakat.

Dalam kesempatan agenda Muscam ini, Yon Maryono terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Kecamatan Negeri Agung periode 2026–2031. Kemudian setelah ditetapkan dalam sidang Muscam, Yon Maryono langsung dilantik oleh Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Way Kanan, Dr. Darlian Pone.

Dr. Darlian Pone dalam sambutannya meminta seluruh kader Partai Golkar di Kecamatan Negeri Agung untuk menjadikan Muscam sebagai momentum memperkuat soliditas organisasi, mempererat kebersamaan, serta meningkatkan kerja-kerja politik yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa Partai Golkar harus hadir sebagai partai yang aktif membantu rakyat serta menjaga kekompakan hingga tingkat akar rumput.

Untuk diketahui agenda Muscam kali ini kembali dirangkaikan dengan kegiatan Gerakan Lampung Menanam (GELAM) yang dilaksanakan diakhir acara Muscam, adapun program Gelam sebagai bentuk kepedulian Partai Golkar terhadap lingkungan hidup dan gerakan penghijauan di Kabupaten Way Kanan.

Hadir mendampingi Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Way Kanan Dr. Darlian Pone, yakni Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Way Kanan, Bambang Irawan, SM yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan, bendahara DPD Partai Golkar Kabupaten Way Kanan Aswir, SM yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Way Kanan,

Pansebon selaku Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Fraksi Partai Golkar, Edy Gunawan, S.Sos selaku Wakil Ketua Bidang Kerjasama Lembaga Politik dan Ormas, Cahyalana, S.Sos selaku Wakil Ketua Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup.

Ketua PD AMPG Kabupaten Way Kanan, I Gede Aditya Sukantra, S.TP., M.M., Bella Putri Adyra selaku Wakil Ketua Bidang Komunikasi dan MPO, Dedi Gunawan selaku Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi, Agung Oganda Putra, S.Mat selaku Wakil Sekretaris Bidang Organisasi dan Keanggotaan, serta turut hadir pula M. Afrizi Fahridh selaku Sekretaris AMPG. (Seno/Gustra).

Walikota Denpasar Ngupasaksi Pemelaspasan Gedung Serbaguna

0

News intermedia.com  l Denpasar l Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara hadir sekaligus ngupasaksi karya Upacara Pemelaspasan  Pewaregan dan Gedung Serbaguna Balai Banjar Batanpoh, Sanur Kaja, yang bertepatan dengan Rahina Tilem Jiyestha, Sabtu (16/5).

Turut hadir pula pada kesempatan itu, anggota DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra, tokoh Penglingsir Sanur, Ida Bagus Ngurah Mudita, dan tamu undangan lainnya.

Suara tetabuhan mengiringi tari-tarian persembahan, berpadu dengan lantunan kidung suci, menambah khidmat dan sakral proses rangkaian upacara yang sejak pagi telah dilaksanakan itu.

Pada momentum itu, Walikota Denpasar Jaya Negara, usai meninjau gedung serbaguna Balai Banjar Batanpoh itu, menyampaikan rasa syukurnya dapat hadir menyaksikan langsung pelaksanaan upacara pemelaspas bangunan tersebut.

Jaya Negara juga berharap, bangunan baru ini, utamanya gedung serbaguna nantinya akan dapat bermanfaat bagi para warga, tak terkecuali Sekehe Teruna-Teruni yang bisa digunakan untuk berbagai kegiatan positif.

“Astungkara, nantinya pewaregan dan gedung serbaguna ini bisa memberi manfaat agar bisa digunakan untuk tempat latihan seni, atau kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya,” ungkap Jaya Negara.

Sementara itu, Ketua Panitia acara, I Wayan Sudiarta mengatakan, adapun pembangunan pewaregan dan gedung serbaguna ini sudah dilaksanakan sejak bulan September 2025 lalu.

“Kami segenap warga Banjar Batanpoh, Sanur Kaja mengucapkan terima kasih atas dukungan Pemerintah Kota Denpasar sehingga bangunan ini dapat diselesaikan,” katanya.

Pihaknya juga akan mendorong para warga terutama Teruna-Teruni Banjar Batanpoh agar bisa menggunakan gedung serbaguna ini untuk latihan kesenian, ataupun kegiatan kreativitas anak muda lainnya. (Win/Tra).


 

Saat Penerapan PWA Februari – Desember 2024 Kunjungan Wisatawan Asing Capai 6,3 juta orang


Gubernur Koster Sampaikan Penghargaan dan Terima Kasih atas Kontribusi Turis Asing Program PWA


NEWS INTERMEDIA.COM  l DENPASAR l Gubernur Bali Wayan Koster secara khusus menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada wisatawan asing yang telah berkontribusi membayar Pungutan Wisatawan Asing (PWA) sebesar Rp.150.000. Penghargaan dan apresiasi itu disampaikan Gubernur Koster melalui pernyataan dalam bentuk konten grafis dan video yang diluncurkan secara resmi di Gedung Kertha Sabha, Sabtu (16/5).

Selanjutnya, ucapan terima kasih dan penghargaan ini dipublikasikan secara luas melalui berbagai platform media. Gubernur Koster menginformasikan, PWA mulai diterapkan pada 14 Februari 2024 dan hingga 31 Desember tahun tersebut, tercatat sebanyak 2,1 juta Wisman melunasi pembayaran PWA dengan total kontribusi sebesar Rp. 318 miliar.

“Kalau dipersentasekan, jumlah yang membayar PWA di tahun 2024 mencapai 32 persen dari total kunjungan Wisatawan Asing yang tahun itu mencapai 6,3 juta orang,” ujar dia.

Selanjutnya pada tahun 2025, Pemprov Bali melakukan revisi Perda dan Pergub agar bisa melibatkan pelaku pariwisata dalam mengoptimalkan PWA.

Upaya ini membuahkan hasil karena di tahun 2025, jumlah turis asing yang membayar PWA bertambah menjadi 2,4 orang atau 34 persen dari total kunjungan yang mencapai 7 juta orang.

“Total kontribusi yang masuk sebesar Rp. 369 miliar. Dan yang sangat menggembirakan, 96 persen dibayar sebelum wisatawan terbang ke Bali,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur Koster menegaskan bahwa PWA sepenuhnya menerapkan sistem online.  “Tidak ada pembayaran cash, tak ada interaksi antar orang. Jadi saya pastikan tak mungkin ada penyelewengan,” tegasnya.

Ditambahkan olehnya, dana yang dibayarkan turis asing langsung masuk ke rekening Pemprov Bali di BPD dan selanjutnya disalurkan ke kas daerah.

Berpedoman pada regulasi yang berlaku, dana PWA sepenuhnya dimanfaatkan untuk pelestarian budaya, perlindungan lingkungan alam serta pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan sektor pariwisata Bali.

Masih dalam paparannya, Gubernur Koster menegaskan kalau penggunaan dana PWA ini telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Lebih dari itu, program ini juga mendapat atensi Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) yang telah melakukan kajian dan memberi rekomendasi.

“Kita juga mendapat dukungan Jamintel, rekomendasinya agar pungutan ini bisa dioptimalkan. Dipastikan tak ada penyelewengan, hanya saja belum optimal,” urainya.

Gubernur Bali dua periode ini berkomitmen untuk terus berupaya mengoptimalkan implementasi PWA melalui kerjasama dengan berbagai pihak.

“Kami telah menandatangani MoU dengan Kementarian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, sekarang masuk proses perjanjian kerjasama. Pada intinya, Kementerian Imigrasi sangat mendukung program ini dan akan memfasilitasi sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Upaya lainnya, Pemprov Bali secara resmi meluncurkan kampanye apresiasi berupa video dan konten grafis. Inisiatif ini mendapat dukungan penuh dari Kementerian Pariwisata serta Direktorat Jenderal Imigrasi, dan akan disebarluaskan melalui kanal digital pemerintah maupun media massa.

Pemprov Bali menjadwalkan pertemuan dengan 34 perwakilan negara sahabat pada 21 Mei 2026 mendatang. “Kami juga berkolaborasi dengan berbagai maskapai penerbangan internasional dan Online Travel Agent (OTA) besar seperti Trip.com, Tiket.com, Traveloka, Agoda, hingga Booking.com agar kebijakan ini tersosialisasi dengan baik,” jelasnya.

Melalui optimalisasi program PWA, Pemprov Bali berharap kapasitas fiskal daerah semakin kuat. Dana tersebut akan menjadi landasan utama dalam mewujudkan pariwisata Bali yang berkualitas, berkelanjutan, dan tetap ajeg di masa depan.

Menutup uraiannya, Gubernur Koster mengajak seluruh komponen bahu membahu dalam mengoptimalkan pelaksanaan program PWA. Sebab menurutnya, ini adalah kebijakan baru dan hanya ada di Daerah Bali.

“Walaupun belum optimal, tapi ini adalah terobosan luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada dan menjadi sumber PAD yang baru,” pungkas Gubernur Bali asal Desa Sembiran Buleleng. (Dsk/Tra)


Kuota Pengiriman Cepat Habis, Distan Pangan Bali Pastikan Pengeluaran Sapi Berdasarkan Analisis Populasi


NEWSINTERMEDIA l DENPASAR l Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali memastikan pengaturan kuota pengeluaran sapi Bali dilakukan berdasarkan analisis populasi ternak secara ketat untuk menjaga keberlanjutan populasi sapi lokal Bali.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunada, menjelaskan kuota pengiriman sapi Bali ditetapkan melalui perhitungan populasi sapi jantan dan betina, angka kelahiran, serta angka kematian ternak.

“Kuota pengeluaran sapi Bali ditetapkan oleh Gubernur Bali berdasarkan analisis populasi sehingga keseimbangan ternak tetap terjaga,” ujarnya di Denpasar, Sabtu (16/5).

Penjelasan tersebut disampaikan menanggapi informasi mengenai cepat habisnya kuota tambahan pengeluaran sapi Bali hingga muncul keluhan adanya sapi yang belum memperoleh izin pengiriman.

Menurut Sunada, seluruh proses pengajuan dilakukan melalui aplikasi nasional_lalulintas.isikhnas.pertanian.go.id_ sesuai ketentuan lalu lintas ternak.

Ia menjelaskan, kondisi saat ini menyebabkan kuota tambahan cepat habis karena para pemohon yang sebelumnya telah melengkapi persyaratan langsung mengunggah dokumen begitu penambahan kuota diumumkan.

“Begitu ada penambahan kuota, pemohon yang sudah siap langsung melakukan upload kelengkapan dokumen. Sistem akan memverifikasi sesuai urutan pengajuan yang masuk,” jelasnya.

Karena itu, pemohon yang terlambat mengunggah dokumen berpotensi tidak memperoleh kuota karena kapasitas yang tersedia telah lebih dahulu terpenuhi.

Berdasarkan hasil analisis populasi, Pemprov Bali menetapkan sebanyak 53.500 ekor sapi dapat dikeluarkan dari Bali. Kuota awal ditetapkan sebanyak 50.000 ekor, sementara 3.500 ekor disiapkan sebagai cadangan hingga Desember 2025.

Selanjutnya, pemerintah menerbitkan penambahan kuota sebanyak 3.500 ekor pada 29 April 2026, kemudian kembali menambah 3.000 ekor, dan saat ini tengah mengusulkan tambahan kuota baru sebanyak 3.000 ekor lagi. Semua penambahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil analisis populasi.

Data populasi sapi Bali menunjukkan tren fluktuatif dalam lima tahun terakhir. Pada 2021 populasi sapi Bali tercatat mencapai 558.463 ekor, namun turun signifikan pada 2022 menjadi 380.559 ekor atau berkurang sekitar 177.904 ekor. Populasi kemudian kembali meningkat pada 2023 menjadi 391.455 ekor dan 396.717 ekor pada 2024, sebelum kembali mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 392.160 ekor.

Menurut Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, pengendalian kuota pengeluaran sapi dilakukan sebagai langkah menjaga keberlanjutan populasi sapi Bali sekaligus melindungi peternak lokal dan kebutuhan bibit ternak daerah.(Tutt/Tra).

Info Bali Soal Liga 4 Nasional dan Pelantikan Ketum KONI Bali


Gubernur Koster Dukung Kiprah PS Badung di Liga 4 Nasional, Minta Jaga Kondisi dan Junjung Profesionalisme


NEWS INTERMEDIA COM l DENPASAR l Gubernur Bali Wayan Koster menerima jajaran pengurus dan pemain PS Badung di Jayasabha, Denpasar, Jumat (15/5), menyusul keberhasilan tim tersebut menjuarai Liga 4 Piala Gubernur Bali 2025/2026 dan bersiap tampil pada putaran nasional akhir Mei mendatang.

Dalam pertemuan tersebut, Koster menyampaikan dukungan penuh kepada skuad berjuluk Laskar Keris itu agar mampu membawa nama Bali di tingkat nasional. Ia meminta para pemain tetap menjaga profesionalisme serta kondisi fisik menjelang persaingan ketat babak 64 besar.

“Saya pasti dukung agar sukses di pertandingan selanjutnya. Saya minta tetap profesional dan jaga kondisi,” ujar Koster di hadapan pemain dan ofisial tim.

Ketua Tim PS Badung, I Wayan Sugita Putra, mengatakan timnya kini tengah memasuki fase akhir persiapan menuju seri nasional Liga 4 yang mulai diputar pada 30 Mei 2026. Pada babak 64 besar, PS Badung tergabung dalam satu grup bersama wakil Kalimantan Barat, Kuningan, dan tuan rumah Tangerang.

Menurut Sugita, rombongan akan bertolak ke Tangerang pada 28 Mei dengan membawa total 30 pemain dan ofisial. Ia optimistis timnya mampu melangkah jauh hingga menembus enam besar nasional.

“Setiap babak dibagi dalam grup berisi empat tim. Kami berangkat 28 Mei ke Tangerang. Mudah-mudahan dengan doa dan dukungan semua pihak, tim bisa tembus enam besar,” katanya.

Ia menjelaskan, skuad PS Badung saat ini diperkuat pemain dengan rata-rata usia di bawah 20 tahun. Sebagai tim semi profesional di Liga 4, para pemain juga sudah menggunakan sistem kontrak.

Keberhasilan PS Badung lolos ke putaran nasional tidak lepas dari performa impresif mereka sepanjang Liga 4 Piala Gubernur Bali 2025/2026. Tim asuhan Komang Mariawan sukses keluar sebagai juara usai mengalahkan MIFA pada partai final dengan agregat 2-1. Pada leg kedua final di Stadion Ngurah Rai, Denpasar, PS Badung bermain imbang tanpa gol, hasil yang cukup untuk memastikan gelar juara Bali.

Kompetisi Liga 4 Piala Gubernur Bali musim 2025/2026 sendiri diikuti tujuh tim, yakni PS Badung, MIFA Bali, Titan Alpha Bali, Putra Tresna Bali, Bali FC, Undiksha FC, dan Singaraja ZFP. Turnamen berlangsung sejak 27 Januari hingga 17 Februari 2026 dengan pertandingan dipusatkan di Stadion Ngurah Rai Denpasar dan Bali United Training Center Gianyar.

Pada fase nasional Liga 4, para juara provinsi dari seluruh Indonesia akan bersaing secara bertahap mulai babak 64 besar, 32 besar, 16 besar hingga fase penentuan promosi. Kompetisi ini menjadi jalur pembinaan penting bagi pemain muda menuju level profesional yang lebih tinggi di sepak bola nasional.

PS Badung menjadi wakil Bali yang diharapkan Gubernur Koster mampu mengangkat kembali prestasi sepak bola Pulau Dewata di level nasional, sekaligus membuka jalan bagi talenta-talenta muda Bali untuk menembus kompetisi profesional Indonesia.(Noer/Tra).


Gubernur Koster Percaya Giri Prasta Kembali Bawa Bali ke Top 5 PON


Giri Prasta Dilantik Ketua KONI Pusat, Pimpin KONI Bali Periode 2026-2030


NEWS INTERMEDIA COM l DENPASAR l Gubernur Bali, Wayan Koster, mengajak kepengurusan KONI Bali periode 2026–2030 di bawah pimpinan I Nyoman Giri Prasta agar mampu kembali merebut peringkat kelima pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII di NTB-NTT.  Sebelumnya, Bali berhasil menduduki peringkat kelima pada PON XX di Papua, dan peringkat ketujuh pada PON XXI di Aceh-Medan.

“Saya yakin setiap pemimpin memiliki tujuan dan motivasi untuk memajukan organisasi yang dipimpinnya. Sama halnya dengan KONI, saya yakin Giri Prasta yang terpilih memimpin KONI empat tahun ke depan juga memiliki visi untuk memberikan yang terbaik bagi daerah.

Besar harapan saya, pada PON 2027 yang akan diselenggarakan di NTB nanti, Bali mampu kembali menduduki peringkat kelima, bahkan lebih tinggi dari itu,” tegas Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya pada acara Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus KONI Bali periode 2026–2030 di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Jumat (15/5).

Ia menambahkan, kepengurusan KONI dan para pelatih agar mulai memetakan cabang olahraga yang berpotensi meraih medali emas, perak, dan perunggu sehingga para atlet memperoleh perhatian yang maksimal, termasuk dukungan sarana dan prasarana latihan.

“Jangan sampai atlet kita melemah karena kurangnya perhatian. Kita bisa bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan para atlet, salah satunya melalui pelibatan CSR. Selain itu, GOR Ngurah Rai yang terletak di pusat Kota Denpasar dapat dimanfaatkan sebagai sarana latihan. Karena itu, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi sangat penting dijaga sebagai bentuk sinergi antara pelatih, atlet, dan kepengurusan KONI,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Wayan Koster juga mengajak seluruh pihak, terutama pengurus KONI terpilih, untuk mempersiapkan Bali agar mampu menyelenggarakan event olahraga berkualitas secara rutin, bahkan setiap bulan, yang melibatkan atlet nasional maupun internasional. Dengan demikian, misi menjadikan Bali sebagai destinasi sport tourism dapat terwujud.

Menurutnya, selain memperkuat posisi Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, sport tourism juga mampu mengangkat citra Bali sebagai destinasi pariwisata olahraga yang mendatangkan atlet sekaligus memberikan dampak positif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

Ketua Umum KONI Pusat, Marciano Norman, menyambut baik harapan agar Bali terus berbenah dan mempertahankan prestasi di bidang olahraga sehingga mampu menjadi destinasi sport tourism pilihan para atlet.

“Dua hal yang saling menguntungkan ini tentu memberikan dampak positif bagi perekonomian Bali ke depan. Sport tourism Bali akan semakin unggul dibanding daerah lain. Para atlet tidak hanya memperoleh pengalaman olahraga yang berkualitas, tetapi juga menikmati keindahan Bali sebagai destinasi pariwisata,” ujarnya.

Ia juga menyatakan dukungannya agar Bali dapat menjadi tempat penyelenggaraan olahraga dan kejuaraan dunia. Namun demikian, menurutnya, kepengurusan KONI saat ini perlu terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan event, terutama melalui peningkatan kualitas wasit dan jaminan keamanan atlet selama bertanding. “Hal tersebut akan menumbuhkan kesan positif dan keinginan untuk kembali datang ke Bali,” tambahnya.

Konsep sport tourism dinilai mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan olahraga prestasi, pertumbuhan pariwisata, dan ekonomi kreatif di Bali. Selain itu, konsep ini diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif untuk menjadikan pariwisata Bali lebih berdaya saing dan berdaya guna dalam pengembangan, pembinaan, serta pengelolaan olahraga prestasi.

Hal tersebut tercermin dari sejumlah event olahraga internasional yang sukses diselenggarakan di Bali dan terbukti memberikan dampak positif terhadap pendapatan daerah, ekonomi kreatif masyarakat, serta promosi Bali di mata dunia.

Sementara itu, Ketua KONI Bali periode 2026–2030 terpilih, I Nyoman Giri Prasta, menyampaikan terima kasih atas kepercayaan dan amanah yang diberikan kepadanya.

“Mengemban tugas sebagai Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bali, saya menyadari bahwa ini bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab besar untuk membawa prestasi olahraga Bali ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, mari kita berkolaborasi menjadikan KONI sebagai organisasi yang membangun daerah melalui 56 cabang olahraga yang dimiliki,” ujarnya.

Giri Prasta menambahkan, pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pembinaan olahraga di Bali. Ia menilai rekam jejak prestasi Bali dalam berbagai ajang olahraga belakangan ini cukup membanggakan karena beberapa kali mampu menduduki peringkat kelima di luar Pulau Jawa. Karena itu, di bawah kepemimpinannya, KONI Bali akan terus berupaya menjadikan Bali sebagai salah satu kekuatan utama olahraga nasional pada PON mendatang.

“Olahraga tidak hanya sekadar aktivitas fisik, tetapi juga memiliki nilai-nilai luhur yang membentuk karakter, kedisiplinan, dan integritas seseorang. Oleh karena itu, peran KONI sebagai induk organisasi yang membina dan mengembangkan olahraga di Bali sangat penting dalam mencetak generasi muda yang tidak hanya sehat secara jasmani, tetapi juga memiliki mental kesatria, moral yang kuat, dan berprestasi,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam dinamika perkembangan olahraga saat ini, penyelenggaraan kejuaraan olahraga telah menjadi ajang pertaruhan martabat dan kehormatan bangsa. Bahkan, penyelenggaraan event olahraga kini juga berkembang menjadi bagian dari industri olahraga yang mampu menciptakan lapangan kerja serta menjadi sumber devisa negara.

Selain itu, kesuksesan penyelenggaraan event olahraga juga akan semakin memperkuat promosi Bali, bahwa Bali tidak hanya dikenal sebagai destinasi pariwisata, tetapi juga sebagai tempat penyelenggaraan event olahraga bertaraf internasional dan kejuaraan dunia.(Tutt/Tra)


 

Gubernur Koster Gelar Rakor Elektrifikasi Taksi dan Para Usaha Transportasi

0

Gubernur Koster Serap Aspirasi Pelaku Usaha Taksi dan Dorong Percepatan Elektrifikasi Transportasi Bali


NEWS INTERMEDIA.COM DENPASAR l Gubernur Bali, Wayan Koster menggelar Rapat Koordinasi Elektrifikasi Taksi bersama para pelaku usaha transportasi dan pengurus koperasi taksi di Ruang Rapat Kerthasabha, Jayasabha, Denpasar, Kamis (14/5).

Pertemuan tersebut digelar untuk mendengarkan langsung berbagai keluhan dan masukan (aspirasi) dari pelaku usaha transportasi sekaligus memperkuat percepatan elektrifikasi transportasi di Bali.

Dalam arahannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa sektor transportasi memiliki peran penting dalam menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata dunia. Karena itu, sistem transportasi di Bali harus dikelola dengan baik, tertib, modern, serta ramah lingkungan.

“Berkaitan dengan upaya kita menjaga Bali sebagai destinasi pariwisata, salah satunya harus melalui pengelolaan transportasi yang baik. Saya juga ingin mendengar apa saja keluhannya agar kita bisa antisipasi bersama-sama,” ujar Koster.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang mendorong penggunaan energi bersih di Bali. Kebijakan tersebut sejalan dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali dalam menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali.

“Yang perlu saya tekankan, lingkungan yang bersih dan udara yang bersih adalah kebutuhan kita. Karena itu penggunaan kendaraan listrik harus terus didorong sebagai bagian dari menjaga alam Bali,” tegasnya.

Sementara itu, sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Kadek Mudarta memaparkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong kebijakan transportasi rendah emisi melalui integrasi kendaraan listrik dalam sistem transportasi Bali.

Menurutnya, Bali menjadi satu-satunya provinsi yang telah merespons percepatan kendaraan listrik melalui Pergub Nomor 48 Tahun 2019 serta Rencana Aksi Daerah Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) 2022–2026.

Pemprov Bali juga telah menerbitkan berbagai kebijakan pendukung, termasuk penggunaan kendaraan listrik untuk kendaraan dinas dan angkutan taksi. Hingga 31 Maret 2026, jumlah kendaraan listrik di Bali tercatat mencapai 14.318 unit, terdiri atas 9.893 sepeda motor listrik dan 4.425 mobil listrik, dengan sebaran terbesar berada di Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

Dalam mendukung percepatan elektrifikasi transportasi, Dishub Bali juga menyiapkan roadmap elektrifikasi taksi di Bali. Pada skema optimistis 2026–2028 ditargetkan penambahan 3.155 unit kendaraan listrik, sedangkan pada skema moderat 2026–2030 juga ditargetkan total penambahan yang sama dengan estimasi kebutuhan investasi sekitar Rp1,262 triliun.

Kadek Mudarta menambahkan, keberhasilan program elektrifikasi transportasi memerlukan dukungan lintas sektor, mulai dari pembiayaan kendaraan listrik, penyediaan SPKLU, peningkatan kompetensi SDM teknisi kendaraan listrik, hingga penguatan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dan pelaku transportasi di Bali.

Dalam forum tersebut, Ketua DPD Organda Bali, I Nyoman Arthaya menyampaikan dukungan terhadap program peremajaan kendaraan umum menjadi kendaraan listrik di Bali. Ia juga meminta adanya penertiban terhadap angkutan ilegal yang beroperasi tidak sesuai ketentuan, tidak memiliki izin, serta tidak memenuhi kaidah angkutan umum.

Selain itu, pihaknya berharap Pemerintah Provinsi Bali dapat memberikan dukungan berupa asistensi maupun bantuan pengadaan kendaraan untuk mendukung program elektrifikasi dan peremajaan armada transportasi. Organda Bali juga mengusulkan penataan jalur masuk angkutan barang menuju Kota Denpasar dan wilayah Badung Selatan agar lebih terstruktur guna mengurangi kepadatan lalu lintas.

Masukan juga disampaikan Ketua Koperasi Taksi Ngurah Rai Bali, I Kadek Ari Sucipta. Ia menjelaskan bahwa pihaknya telah mulai melakukan berbagai langkah menuju elektrifikasi kendaraan, termasuk dukungan operasional di kawasan bandara sejak pelaksanaan G20.

Meski demikian, proses penerapan kendaraan listrik masih dilakukan secara bertahap karena masih adanya proses modernisasi dan pembangunan fasilitas pendukung di area bandara. Pihaknya menargetkan sekitar 25 persen armada taksi dapat beralih menjadi kendaraan listrik pada tahun ini.

Ia juga berharap adanya dukungan pembiayaan bagi para pengemudi, mengingat koperasi memiliki keterbatasan dibanding perusahaan berbentuk PT. Saat ini pihak koperasi juga terus melakukan modernisasi melalui kerja sama dengan sejumlah pihak, termasuk BUMN, guna membantu pengemudi dalam pengadaan kendaraan listrik.(Eka/Tra).

 

Optimalisasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Prima Dalam Mencapai Target PAD

0

Kantor Bersama Samsat Klungkung Kembali Gelar FKP


Newsintermedia.com l Klungkung l Unit Pelayanan Teknis Daerah Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPTD PPRD) Provinsi Bali di Kabupten Klungkung, atau yang lebih dikenal sebagai Kantor Bersama Samsat Klungkung kembali menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) di ruang rapat UPTD Samsat Klungkung, Rabu (13/5) tadi pagi.

FKP Samsat Klungkung ini mengambil tema “OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK MENUJU PELAYANAN PRIMA DALAM MENCAPAI TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH KHUSUSNYA SEKTOR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”.  Kegiatan tersebut sesuai dengan amanat UU no. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Permenpan RB Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini dihadiri oleh perwakilan dari Inspektorat Provinsi Bali Dewa Gede Angga Putra utusan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali I Made Suditha, Biro Organisasi Setda Provinsi Bali Ni Wayan Pitamin, Akademisi Universitas Warmadewa Prof. Dr. Wayan Gede Supartha SE., SU

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Klungkung pihak Bank BPD Bali Cabang Klungkung, Koordinator Jasa Raharja Cabang Klungkung. Selain itu FKP juga turut dihadiri oleh Ketua BUMDes, Ketua LPD, awak media serta masyarakat pengguna layanan Kantor Bersama Samsat Klungkung.

Dalam sambutannya, Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung I Dewa Gde Krisna Adhi Nugraha, SE, MM menjelaskan adapun tujuan dari kegiatan FKP ini adalah untuk menerima masukan dari berbagai pihak baik dari stakeholder terkait, akademisi maupun usul saran dari masyarakat atas pelayanan yang diterima selaku pengguna layanan.

“Terdapat beberapa masukan dari masyarakat berkaitan dengan pelayanan yang kami berikan seperti ketersediaan ruang pojok anak atau tempat bermain anak, fasilitas jemput bola kepada lansia, melakukan perpanjangan tanpa KTP pemilik lama serta LPD di wilayah nusa penida diperbanyak dikarenakan luasnya wilayah nusa penida. Segala masukan dan saran dari peserta Forum Konsultasi Publik akan kami tindaklanjuti untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang kami berikan”, ujarnya.

Pada kegiatan FKP tersebut Kepala UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung I Dewa Gde Krisna Adhi Nugraha, SE, MM mengungkapkan berbagai Inovasi pelayanan publik telah dilakukan untuk memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor, diantaranya Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, Mal Pelayanan Publik, Samsat Mobile Banking. Kami juga menjalin kerjasama dengan beberapa LPD, BUMDes, dalam hal mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Kedepannya kami akan terus berusaha melakukan inovasi-inovasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah hadir dan turut serta mensukseskan kegiatan Forum Konsultasi Publik pada siang hari ini” pungkasnya.

Hal lain yang disampaikan pada kegiatan FKP adalah terkait Pergub Bali Nomor 53 Tahun 2025 tentang pemberian insentif bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor tepat waktu. Kebijakan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan dari Pemerintah Provinsi Bali kepada masyarakat yang telah menunjukkan kepatuhan dan kedisiplinan dalam memenuhi kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Melalui kebijakan ini, Pemerintah berharap dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu sekaligus memperkuat budaya tertib administrasi di tengah masyarakat.

“Pemberian insentif ini bukan semata-mata memberikan keringanan, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan kepada masyarakat yang taat membayar pajak. Oleh karena itu, kami terus mengintensifkan sosialisasi Pergub Bali Nomor 53 Tahun 2025 agar informasi ini dapat diketahui dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh Wajib Pajak,” ujarnya. (Kris/Tra).

Gubernur Koster Minta PKB  2026 Dikelola Profesional dan Berkualitas

0

Sekitar 20 Ribuan Seniman Terlibat PKB  XLVIII 2026, PKB Harus Jadi Kebanggaan Bali dan Menarik Perhatian Wisatawan Dunia

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Pesta Kesenian Bali (PKB) kembali digelar sebagai ajang seni budaya terbesar di Bali. Event tahunan yang menjadi etalase seni, tradisi, dan kreativitas masyarakat Bali itu akan berlangsung selama hampir satu bulan, mulai 13 Juni hingga 11 Juli 2026.

Gubernur Bali Wayan Koster dalam sambutannya pada Rapat Pleno Pesta Kesenian Bali XLVIII Tahun 2026, Selasa (12/5) pagi di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar menyampaikan jika Pesta Kesenian Bali (PKB) harus dikelola secara profesional dan berkualitas karena tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Bali, tetapi juga mendapat perhatian internasional mengingat PKB sebagai ajang pelestarian seni, budaya, dan identitas Bali di mata dunia.

Gubernur Koster yang pada kesempatan ini juga didampingi Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menjelaskan bahwa sebelum dirinya menjabat sebagai Gubernur Bali, pelaksanaan PKB dinilai belum berjalan optimal.

Menurutnya, tema yang diusung kerap tidak selaras dengan pertunjukan yang ditampilkan. Selain itu, tata pelaksanaannya dianggap kurang rapi, belum terintegrasi, serta stand pameran UMKM masih dikenakan biaya.

Karena itu, setelah menjabat sebagai gubernur, Koster melakukan penataan dan perancangan ulang pelaksanaan Pesta Kesenian Bali agar lebih tertib, terkonsep, terintegrasi, dan mampu mencerminkan kualitas seni budaya Bali secara lebih baik.

“Dulu antara tema dengan yang ditampilkan sering tidak sesuai. Tata pelaksanaannya juga kurang rapi dan belum terintegrasi. Bahkan pameran UMKM berbayar, para perajin harus membayar stand untuk bisa tampil. Namun sejak saya menjadi Gubernur, stand pameran di Pesta Kesenian Bali digratiskan,” ujar Koster.

Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini menegaskan tata kelola Pesta Kesenian Bali harus menjadi perhatian khusus agar pelaksanaannya berjalan tertib, aman, nyaman, dan berkualitas.

Ia menyoroti pentingnya penanganan kebersihan selama pelaksanaan PKB, baik oleh pengunjung maupun para pedagang. Pengunjung diminta tertib dan tidak membuang sampah sembarangan, sementara pedagang diimbau tidak menggunakan plastik sekali pakai sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan ramah lingkungan di Bali.

Selain kebersihan, Koster juga menekankan aspek keamanan selama pelaksanaan PKB. Menurutnya, sistem keamanan harus dijaga dengan baik agar masyarakat merasa aman dan nyaman saat menghadiri berbagai rangkaian kegiatan seni dan budaya. Untuk mendukung hal tersebut, pemasangan CCTV di sejumlah titik dinilai penting guna meningkatkan pengawasan dan keamanan pengunjung.

Koster juga meminta keamanan makanan menjadi perhatian serius. Ia menegaskan seluruh makanan dan minuman yang dijual selama Pesta Kesenian Bali harus dipastikan aman serta tidak membahayakan bagi kesehatan masyarakat.

“Tak hanya itu, pendataan jumlah penonton yang hadir setiap hari juga perlu dilakukan secara tertib agar panitia dapat mengetahui tingkat kunjungan masyarakat selama pelaksanaan PKB berlangsung,” jelasnya.

Terkait pengelolaan parkir, Koster menilai kerja sama dengan desa adat di sekitar lokasi harus dibangun secara baik dan terintegrasi guna mendukung kelancaran serta kenyamanan pengunjung yang datang ke Pesta Kesenian Bali.

Koster menyampaikan bahwa keseluruhan rangkaian acara Pesta Kesenian Bali pada tahun ini sudah sangat padat dan dinilai mencerminkan implementasi Peraturan Daerah tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.

Ia berharap seluruh rangkaian kegiatan PKB dapat berjalan lancar dan sukses. Koster juga menegaskan berbagai kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan tahun sebelumnya harus menjadi bahan evaluasi agar tidak kembali terulang pada penyelenggaraan berikutnya. “Setiap tahun harus ada kemajuan yang lebih baik agar kualitas PKB terus meningkat dan tujuan pelaksanaannya bisa tercapai dengan baik,” ujarnya.


Harap Dibuka Presiden


Koster menambahkan, konsistensi pelaksanaan PKB setiap tahun menjadi kebanggaan tersendiri bagi Bali. Ia menyebut hanya Bali yang mampu melaksanakan pesta kesenian daerah secara rutin dan berkelanjutan setiap tahun sebagai bagian dari upaya pelestarian seni, adat, dan budaya daerah. “Saya berharap Presiden Prabowo Subianto bisa hadir membuka pawai Pesta Kesenian Bali,” tutupnya.


Usung Tema “Atma Kerthi: Jiwa Sidha Parisudha” Diikuti 20.929 Seniman dari 673 Sekaa


Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Ida Bagus Alit Suryana dalam laporannya menyampaikan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII tahun 2026 mengusung tema “Atma Kerthi: Jiwa Sidha Parisudha” yang bermakna Memuliakan Jiwa Paripurna. Tema ini berfokus pada penyucian jiwa, nilai refleksi, dan pemuliaan diri melalui aktivitas seni yang berkaitan dengan kesucian.

“Tema ini dimaknai sebagai upaya pemuliaan jiwa manusia menuju keadaan yang paripurna, jernih, dan suci. Dalam perspektif kosmologi Bali, Atma Kertih dimaknai sebagai proses penyucian dan peneguhan kualitas batin manusia agar selaras dengan nilai-nilai kebenaran, kebijaksanaan, dan harmoni semesta,” ungkapnya.

  • Melalui tema ini, Pesta Kesenian Bali menegaskan peran seni dan budaya sebagai medium spiritual sekaligus ekspresi estetika yang menuntun manusia pada kesadaran diri yang luhur (sidha parisudha), yakni jiwa yang telah mencapai kemurnian melalui olah rasa, cipta, dan karsa.

“Dengan demikian, karya-karya seni yang dihadirkan tidak hanya menjadi perayaan kreativitas, tetapi juga menjadi ruang refleksi kultural yang meneguhkan martabat manusia Bali dalam menjaga keseimbangan antara dimensi sakral, sosial, dan ekologis kehidupan, selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru,” terangnya.

Event seni budaya terbesar di Bali ini akan berlangsung mulai tanggal 13 Juni hingga 11 Juli 2026 dengan materi pokok yakni Peed Aya (Pawai), Kandarupa (Pameran), Rekasadana (Pergelaran), Utsawa (Parade), Kriyaloka (Lokakarya), Wimbakara (Lomba).

Kemudian Widyatula (Sarasehan), Adi Sewaka Nugraha (Penghargaan Pengabdi Seni), Jantra Tradisi Bali (Pekan Kebudayaan Daerah) serta Bali World Culture Celebration (Perayaan Budaya Dunia). “Sebanyak 20.929 seniman dari 673 sekaa akan terlibat dalam pelaksanaan PKB XLVIII Tahun 2026,” imbuhnya.(Adi/Tra).


Wayan Koster Kobarkan Semangat Pendidikan Saat  HUT SMKN 3 Kintamani, Ungkap Perjuangan dari Buruh hingga Gubernur Bali

 

 

 

 

NEWSINTERMEDlA.COM l BANGLI – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun ke-17 SMKN 3 Kintamani yang berlangsung di Desa Dausa, Kintamani, Bangli, Senin (11/5). Kehadiran Gubernur Koster didampingi Sang Nyoman Sedana Arta serta dua mantan Bupati Bangli, I Nengah Arnawa dan Made Gianyar, disambut hangat ribuan siswa, guru, serta masyarakat setempat.

Dalam suasana penuh kekeluargaan, Wayan Koster tidak hanya memberikan arahan sebagai kepala daerah, tetapi juga membagikan kisah hidupnya yang penuh perjuangan sejak kecil. Di hadapan para siswa, Koster mengenang masa kecilnya yang tumbuh dalam keterbatasan ekonomi di desa.

Ia mengaku sejak duduk di bangku kelas 4 SD sudah bekerja membantu orang tua, mulai dari memburuh nyangkul, membajak sawah, hingga mengangkut bata merah dan bahan bangunan dengan berjalan kaki sejauh tiga kilometer. Kehidupan keluarga saat itu sangat sederhana, bahkan makanan sehari-hari hanya ubi, talas, dan singkong.

“Waktu SD kelas 4 saya sudah bekerja membantu keluarga. Semua hasil kerja tidak pernah saya pakai sendiri, langsung diserahkan ke ibu untuk biaya sekolah,” ungkap Koster.

Koster mengatakan kehidupan keras yang dijalaninya sejak kecil justru membentuk karakter disiplin dan mental kuat. Dari lima bersaudara, hanya dirinya yang mampu menempuh pendidikan hingga perguruan tinggi karena keterbatasan biaya keluarga.

Namun keterbatasan itu tidak mematahkan semangatnya. Berbekal kemampuan akademik di bidang matematika, fisika, dan kimia, Koster diterima di Institut Teknologi Bandung (ITB) meski harus berangkat dengan bekal hasil menjual ayam, anak sapi, serta bantuan kerabat.

Untuk bertahan hidup di Bandung, ia mengajar les privat matematika sambil kuliah. Dari penghasilan itulah ia membiayai hidupnya, bahkan membantu keluarganya di kampung. 6“Kalau hidup susah jangan menyerah. Saya bisa sampai di titik ini karena kerja keras, disiplin, dan ditolong banyak orang baik,” ujarnya disambut tepuk tangan para siswa.


Koster Tak Ingin Anak Bali Putus Sekolah


Dalam kesempatan tersebut, Koster juga menegaskan bahwa perhatian besarnya terhadap sektor pendidikan lahir dari pengalaman hidupnya sendiri. Ia mengaku tidak ingin ada anak-anak desa di Bali yang putus sekolah hanya karena tidak memiliki biaya.

Karena itu, saat menjadi anggota DPR RI, dirinya aktif memperjuangkan berbagai kebijakan pendidikan nasional, mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), bantuan siswa miskin, hingga penyusunan regulasi kesejahteraan guru dan dosen yang melahirkan tunjangan profesi guru.

“Guru-guru sekarang yang mendapat tunjangan profesi itu lahir dari perjuangan panjang. Dari nol menyusun konsepnya,” kata Koster.

Menurutnya, pendidikan merupakan jalan utama memutus rantai kemiskinan dan membangun masa depan bangsa. Ia juga menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan di Bali, termasuk perjuangannya menghadirkan minimal satu SMA dan satu SMK di setiap kecamatan.

Koster menyebut pembangunan sekolah di desa bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan investasi jangka panjang membangun sumber daya manusia Bali yang unggul dan berdaya saing global.

Dalam arahannya kepada siswa, Koster memberi motivasi agar generasi muda Bali tidak minder berasal dari desa. Ia menilai lulusan SMK kini memiliki peluang besar bekerja di dunia internasional, terutama di sektor pariwisata dan hospitality.

Ia mengapresiasi perkembangan SMKN 3 Kintamani yang kini memiliki hampir 900 siswa dengan jurusan-jurusan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. “Jurusan hotel dan restoran ini sangat cocok karena Kintamani adalah kawasan wisata internasional,” ujarnya.

Menurut Koster, banyak lulusan sekolah vokasi Bali kini bekerja di Jepang, Korea Selatan, Eropa hingga kapal pesiar internasional. Ia menilai anak-anak Bali memiliki karakter unggul seperti disiplin, jujur, dan cepat beradaptasi sehingga sangat dihargai di luar negeri. “Anak-anak Bali di mana pun bekerja selalu dinilai baik. Mereka disiplin, jujur, dan mau bekerja keras,” katanya.

Ia pun meminta para siswa serius mempersiapkan diri sejak dini dengan memperkuat keterampilan dan kemampuan bahasa asing seperti Bahasa Inggris, Jepang, Korea, maupun Mandarin t“Kekayaan yang tidak pernah habis adalah ilmu pengetahuan,” tegasnya.

Dalam suasana yang hangat dan penuh canda, Koster juga sempat memanggil para siswa yang memiliki nama depan Komang dan Ketut. Momen tersebut menjadi perhatian karena Koster menegaskan pentingnya menjaga identitas budaya Bali, termasuk keberlangsungan sistem penamaan tradisional Bali yang berkaitan dengan kelahiran anak.

Sebagai bentuk kepeduliannya terhadap keberlangsungan keluarga Bali dengan empat keturunan, Koster secara pribadi menyerahkan santunan kepada siswa dengan urutan kelahiran anak ketiga yakni Komang dan anak keempat yakni Ketut. Bantuan tersebut diberikan langsung di hadapan para siswa dan guru yang hadir. “Gunakan ini untuk membeli buku-buku pelajaran ya anak-anak,” ujar Koster.

Ucapan tersebut langsung dijawab kompak oleh para siswa penerima bantuan dengan kata “Iya”, yang disambut tepuk tangan dan senyum hangat para hadirin. Momen sederhana itu menghadirkan suasana emosional sekaligus memperlihatkan kedekatan Koster dengan generasi muda Bali.

Di akhir sambutannya, Koster meminta pihak sekolah terus meningkatkan kualitas pendidikan agar SMKN 3 Kintamani berkembang menjadi sekolah vokasi terbaik di Bali. Ia bahkan meminta berbagai kebutuhan pembangunan sekolah segera diajukan untuk diprogramkan pada tahun mendatang.


Kepsek SMKN3: Koster Peduli Bangun Pendidikan Bangli Sejak Duduk di DPR RI


Sementara itu, Kepala SMKN 3 Kintamani, I Komang Widiada, menyampaikan bahwa keberadaan sekolah tersebut lahir dari perjuangan masyarakat serta dukungan banyak pihak yang peduli terhadap pendidikan di Kintamani, termasuk peran Wayan Koster saat masih berada di legislatif. “Sejarah berdirinya SMKN 3 Kintamani adalah karena ada orang-orang baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, perkembangan sekolah berlangsung sangat pesat. Dari awal berdiri dengan sekitar 119 siswa, kini jumlah peserta didik mencapai 897 orang dan banyak lulusan telah bekerja di luar negeri maupun menjadi wirausaha mandiri.(Leonk/Gustra).


 

UPTD Samsat Denpasar Gelar Forum Konsultasi Publik


Forum Konsultasi Publik Uji Tingkat Kepuasan Masyarakat


NEWS INTERMEDIA. COM | DENPASAR |Pihak Unit Pelayanan Tekni Daerah (UPTD ) Samsat Denpasar tiap tahun mengadakan Forum Konsulidasi Publik (FKP) dengan pihak-pihak terkait, mulai dari unsur pemerintah (Dispenda, Biro Organisasi, Inpektorat), pihak Kepolisian, Jasaraharja, BPD, LSM, Penguna Jasa, Awak Media, LPD, Ombusman dan unsur – unsur terkait lainnya. Tujuan dari FKP ini agar ada langkah-langkah kongkrit yang harus dibenahi dalam memberikan pelayanan Samsat kedepan kepada masyarakat atau wajib pajak (WP), maka pihak Samsat wajib terus berbenah agar nantinya dapat memberikan semangat dan support, termasuk evaluasi dalam memberikan pelayanan dapat diwujudkan di tahun-tahun selanjutnya.

Demikian disampaikan Kepala UPTD Samsat Denpasar, Anak Agung Rai Sugiartha, S.STP, M.Si saat memberikan paparanya tentang pencapaian dan penilain kinerja pelayanan publik terkait pungutan pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendraan Bermotor (BBNKB) dan Jasaraharja yang diadakan di ruang rapat kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, Senin (11/5) pagi.

Anak Agung Rai Sugiartha menyampaikan semua hasil survei Indek Kepuasan Masyarakat (IPM) terkait dengan program-program yang telah dilaksanakan selama ini. Jadi pelaksanaan Survai Kepuasan Masyarakat (SKM) menggunakan kuisioner elektronik yang disebar kepada seluruh pengguna layanan dan kuisioner terdiri dari 9 pertanyaan itu sesuai dengan jumlah unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan berdasarkan peraturan Menpan RB Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Survai Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

“Nah adanya unsur pengukuran dan penilaian masyarakat terhadap pelayanan yaitu persyaratan, sistem mekanisme dan prosedur, waktu menyelesaikan, biaya tarif, untuk spesifikasi jenis layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan, pengaduan, saran dan masukan serta sarana dan prasarana,”katanya.

Dikatakan lagi, Agung Sugiartha, dari hasil SKM triwulan ke1 2026 sebanyak 434 orang mengisi SKM tersebut, pelayanan pengesahan STNK menjadi layanan dengan menggunakan terbanyak 282 orang dari total perincian survai, unsur penilaian tertinggi sarana prasaran 0,4,40, unsur penilaian terendah 0,4,06.

“Sedangkan hasil survai penilaian pada triwulan 1 tahun 2026 dapat dilihat dalam tabel kami yang dinyatakan persyaratan, prosedur waktu, biaya, produk kompetensi, pelaku aduan dan saspras.

Maka tidak akan hasil SKM diusurnya perilaku pelaksana tindak lanjut kami melakukan pembinaan dan evaluasi kinerja tugas secara rutin meningkatkan kedisiplinan dan progres melalui pengawasan langsung dari atasan, pada April 20026 dan penanggung jawabnya seksi pelayanan,”ungkapnya.

Dikatakan sementara, unsur biaya dan dari tarif tidak lanjutnya rutin mensosialisasikan biaya pajak untuk kendaraan sesuai dengan peraturan yang berlaku, menyediakan media informasi yang mudah diakses seperti banner website atau media social.

Hal ini dilkasanakan April 2016 penanggungjawab Kasi Pelayanan, wajib, selalu memantau dan menindaklanjuti. Dalam tren di 2022 sampai 2025 SKM ini dapat dilihat di 2022 naik sedikit, 2023 dan 2024 naik tajam dan 2025 juga naik.

“Jadi kami dalam memberikan pelayanan selalu open, selalu memberikan ruang kepada wajib pajak (wp) ada tanya ada jawab dan selalu memberikan yang terbaik dan buktinya dalam melaksanakan inovasi-inovasi selalu ada perubahan-perubahan, biar cepat masyarakat kadang-kadang maunya cepat-cepat dalam pembayaran, apapun baik dalam pengesahan.

Termasuk pembayaran 5 tahunan maunya cepat. Walau demikian kami juga bisa mengejarnya, buktinya dengan pelayanan drave tru nanti pasti bisa lebih cepat, sedangkan untuk pelayanan drave true Ubung ini masih dalam proses yang disediakan pemkot Denpasar, dan Oktober 2026 sudah selesai,” tuturnya.

Kepala UPTD Samsat Denpasar ini juga mengatakan tindak lanjut dari hasil 2025 dapat disampaikan masalahnya belum ada yang kebijakan pemberian isentif untuk wajib pajak yang pembayaran pajak tepat waktu.

Nah sekarang bapak Kaban telah menyampaikan kebijakan pemebrian isentif secara menyeluruh dikasih apresiasi ketika wajib pajak taat dan tepat waktu di tanggal yang sama tidak kena denda mendapat potongan, kalau mobil mendapat potongan 5% sedangkan sepeda motor 10% dan tindak lantjutnya yaitu pengurangan PKB untuk wajib pajak yang membayar tepat waktu.

“ Jadi berdasarkan hasil proses tim Samsat 2026 di Semarang untuk pengurusan samsat tanpa KTP sesuai STNK sudah dimulai diberlakukan dan untuk pemohon diberikan kebijakan dengan melengkapi surat pernyataan untuk dilakukan penandatangan penandaan blokir dengan kewajiban balik nama selambat-lambatnya pada tahun berikutnya.

Jadi kendaraan yang belum dikuasai, belum dimiliki dalam tahun ini masih diberikan ampun untuk bisa menyamsat, namun menyatakan surat pernyataan wajib balik nama di tahun berikutnya,”ulasnya lagi.

Tambah Agung Sugiartha, kenapa sampai pada begitu, kerja sama kami dengan pihak kepolisian sudah sepakat istilahnya sudah bagus dalam peningkatan pendapatan karena kepemilikan atau biaya balik nama sudah tidak dipungut biaya lagi atau nol, namun kami perlu nama kepemilikan dan nomor telpun yang perlu diketahi.

“ Karena kalau sudah nomor telepun dengan keterbatasan kami dan kami dapat mengingatkan wajib pajak terkait jatuh tempo kendaraannya melalui wa blass, jadi dengan wa tidak sengaja juga lewat juga pajaknya yang akan mendapatkan bonus reward kepada wajib pajak.,”ujarnya lagi.

Dikatakan Agung Sugiartha, dalam kerjasama manunggal satu atap ini, kami merasa bangga ada program Gebyar Samsat per 1 Maret 2026 sampai dengan 30 Juni 2026, namun persyaratanya kendaraan bermotor bebas tunggakan, data STNK sesuai dengan KTP pemilik, kendaraan bukan dinas Pemerintah dan Polri, nomor handphone yang terbaru dan aktif, dan bagi pemenang akan diumumkan pada Juli 2026 diberikan hadiah berupa emas.

“Jadi kami dalam melaksanakan tugas-tugas kayaknya sudah sangat responsif terhadap keinginan masyarakat sampai memberikan bonus kepada wajib pajak biar wajib pajak mengerti juga bagaimana pentingnya membayar pajak dan taatnya mereka membayar pajak,”pungkas Agung Sugiartha. (Gustra*****).

Info Bali Soal Kunker Gubernur Filipina, Reuni Alumni FEB Unud dan Bijak Bermedia Sosiall

Gubernur Siquijor Filipina Terima Beragam Masukan Penting dari Gubernur Koster

NEWSINTERMEDIA.COM l DENPASAR l Gubernur Bali Wayan Koster, Minggu (10/5) pagi menerima kunjungan Gubernur Siquijor, Filipina Jake Vincent Sarmiento Villa di Rumah Jabatan Jaya Sabha, Denpasar.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan bahwa pariwisata Bali dibangun dengan kekuatan budaya dan alamnya yang indah serta keramahtamahan masyarakat Bali telah menjadikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali.

Menurutnya, tiga unsur tersebut adalah modal dasar yang tidak dimiliki daerah lain dan harus terus dijaga kelestariannya. Budaya Bali yang hidup, alam yang asri, serta sikap ramah masyarakat merupakan satu kesatuan ekosistem pariwisata yang saling menguatkan.

“Budaya, alam, dan keramahan masyarakat merupakan kekuatan utama pariwisata Bali yang harus terus dijaga dan dilestarikan,” ujar Koster yang pada kesempatan ini didampingi Kadis Pariwisata Bali, Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali serta Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali.

Gubernur asal Desa Sembiran, Tejakula, Buleleng ini menegaskan jika Pemerintah Provinsi Bali terus terus memperkuat komitmen dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan melalui berbagai kebijakan strategis.

Koster mengatakan pihaknya telah mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sebagai upaya mengurangi pencemaran lingkungan di Bali. Selain itu, Pemerintah Provinsi Bali juga menerapkan sejumlah kebijakan lainnya terkait pengelolaan sampah berbasis sumber guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

“Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga alam Bali agar tetap bersih, sehat, dan lestari,” ujar Koster sembari menambahkan bahwa pelestarian lingkungan menjadi salah satu prioritas utama karena alam Bali merupakan aset penting yang mendukung kehidupan masyarakat sekaligus sektor pariwisata.

Lebih lanjut, Koster juga menjelaskan bahwa identitas budaya Bali yang kuat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara maupun domestik. Berbagai tradisi, adat istiadat, seni, hingga kehidupan masyarakat yang masih menjunjung nilai-nilai kearifan lokal dinilai menjadi pengalaman unik yang sulit ditemukan di daerah lain.

Kunjungan Gubernur Siquijor ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama di berbagai bidang, khususnya sektor pariwisata, budaya, dan pengembangan sumber daya manusia. Pertemuan berlangsung hangat dan penuh keakraban sebagai bentuk hubungan baik antara kedua wilayah serta dapat terus berkembang melalui berbagai program kolaborasi yang memberi manfaat bagi masyarakat kedua daerah.

Pelajari Eksistensi Pariwisata Bali di Mata Dunia

Sementara itu, Gubernur Siquijor, Jake Vincent Sarmiento Villa menyampaikan kedatangannya di Bali dalam rangka untuk mempelajari bagaimana Pariwisata Bali bisa berkembang seperti saat ini hingga menjadi salah satu destinasi wisata dunia.

Menurutnya, Bali memiliki daya tarik yang kuat serta mampu mempertahankan eksistensinya sebagai tujuan wisata internasional. “Kedatangan kami ke Bali untuk mempelajari bagaimana pariwisata Bali bisa berkembang seperti saat ini hingga menjadi salah satu destinasi wisata dunia,” ujarnya.

Ia menilai keberhasilan Bali dalam mengembangkan pariwisata tidak terlepas dari kekuatan budaya, keindahan alam, serta dukungan masyarakat dalam menjaga identitas daerahnya. Pengalaman Bali tersebut diharapkan dapat menjadi referensi bagi Siquijor dalam mengembangkan potensi pariwisata di wilayahnya.

Melalui kunjungan ini, Gubernur Siquijor berupaya mempelajari serta memperoleh masukan dan poin-poin strategis dari Gubernur Bali, Wayan Koster, terkait perkembangan industri pariwisata di Bali. Dalam pertemuan penuh keakraban tersebut, kedua gubernur saling bertukar data dan statistik mengenai sektor pariwisata serta perkembangan wilayah masing-masing.

Sebagai informasi, Jake Vincent memimpin pemerintahan provinsi terkecil ketiga di Filipina. Sama seperti Bali, Siquijor sendiri merupakan provinsi yang terkenal dengan pariwisata dan keindahan alamnya.(*)


Reuni Alumni FEB Unud, Putri Koster Dorong Peran Akademisi Selamatkan Tenun Bali


NEWSINTERMEDIA.COM l DENPASAR l Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Putri Koster menghadiri acara Reuni Lintas Angkatan Alumni Tahun 1983 dan 1984 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana yang berlangsung di Gedung Kerthasabha, Jayasabha, Denpasar, Minggu (10/5).

Dalam kesempatan tersebut, ia mengajak kalangan akademisi untuk turut berkontribusi menjaga keberlangsungan tenun Bali melalui penelitian dan penguatan ekosistem UMKM lokal.

Dalam sambutannya, Putri Koster menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya reuni alumni tersebut serta memaparkan perannya saat ini sebagai Ketua Dekranasda Provinsi Bali yang aktif menjalankan fungsi pengawasan terhadap perkembangan UMKM di Bali, khususnya sektor kerajinan dan tenun tradisional.

Ia menegaskan bahwa identitas Bali sejak dahulu adalah menenun, bukan membatik. Namun demikian, menurutnya persoalan tenun Bali telah berlangsung puluhan tahun, mulai dari produksi hingga pemasaran. Putri Koster menyoroti kain endek Bali yang telah memiliki kekayaan intelektual komunal, termasuk kain gringsing Bali, namun penjualan di lapangan justru masih didominasi produk tenun dari luar Bali. “Saya khawatir suatu saat endek tidak lagi dikenal sebagai endek Bali, tetapi menjadi endek Troso atau endek Jepara,” ujarnya.

Karena itu, ia berharap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dapat ikut mengurai persoalan tersebut melalui penelitian serta bekerja sama dengan BRIDA untuk membedah persoalan tenun Bali dari hulu hingga hilir. Menurutnya, rantai ekosistem tenun Bali saat ini sudah terputus sehingga tidak lagi sepenuhnya berbasis swadesi.

Selain endek, Putri Koster juga menyoroti keberadaan songket Bali yang kini mulai banyak diproduksi dengan teknik bordir sehingga mengurangi nilai tradisionalnya. Ia berharap hasil penelitian akademik nantinya mampu memberikan solusi dan titik terang terhadap persoalan tenun di Bali. “Ketika Bali menjadi titik pasar utama tenun, maka Bali bisa menjadi pusat pasar tenun terbesar di Indonesia,” tambahnya.

Tak hanya soal tenun, Putri Koster juga menyinggung pelestarian bunga kasna yang mulai langka. Saat ini, pihaknya tengah mengupayakan penyusunan perarem agar bunga kasna tetap digunakan dalam setiap upacara adat sebagai langkah pelestarian.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya reuni alumni tersebut. Terkait yang disampaikan oleh sang istri, Ny. Putri Koster, tentang keberadaan kain tenun di Bali, ia menilai berbagai produk lokal yang terus tumbuh akan membentuk ekosistem kerajinan rakyat yang kuat di Bali.

Menurutnya, dukungan dan konsistensi Putri Koster dalam menjaga serta melestarikan UMKM lokal, khususnya tenun Bali, menjadi kekuatan penting dalam membangun ekonomi masyarakat Bali. Ia berharap UMKM Bali terus berkembang dan menjadi fondasi ekonomi daerah. “Semoga kita bekerja lebih profesional dan ikatan alumni ini terus berlangsung secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut juga ditampilkan fashion show dari beberapa desainer Bali yang menampilkan kain tenun UMKM lokal Bali.


Ny. Seniasih Giri Ingatkan Pelajar Bijak Bermedia Sosial dan Terbuka kepada Orang Tua


Forum PUSPA Bali Dorong Penguatan Komunikasi Keluarga, Kecerdasan Emosional, dan Literasi Digital untuk Cegah Kekerasan Anak serta Radikalisme di Kalangan Pelajar


NEWSINTERMEDIA.COM l KARANGASEM l Ketua Forum PUSPA Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta mengingatkan para pelajar agar bijak dalam menggunakan media sosial serta membangun komunikasi yang terbuka dengan orang tua sebagai langkah penting mencegah kekerasan terhadap anak dan pengaruh negatif di era digital. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di SMP Negeri 5 Amlapura, Kabupaten Karangasem, Senin (11/5).

Dalam arahannya, Ny. Seniasih Giri Prasta menekankan bahwa keluarga memiliki peran utama dalam membentuk karakter dan ketahanan mental anak. Ia mengajak para siswa agar tidak memendam persoalan sendiri maupun menjadikan media sosial sebagai tempat utama untuk mencurahkan masalah pribadi.

“Kalau ingin curhat, curhatlah kepada orang tua, jangan kepada orang lain karena belum tentu memberikan saran yang tepat,” ujarnya di hadapan para siswa.

Ia juga mengingatkan para pelajar agar tidak mudah terpengaruh oleh berbagai konten di media sosial yang belum tentu membawa dampak positif. Menurutnya, perkembangan teknologi harus disikapi dengan bijak agar tidak memicu perilaku negatif maupun kekerasan pada anak.

Ny. Seniasih Giri Prasta turut mengajak para siswa untuk membangun kedekatan dengan keluarga serta mengurangi sikap saling cuek di lingkungan rumah. Komunikasi yang baik antara anak dan orang tua dinilai menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

Selain memberikan edukasi mengenai pencegahan kekerasan anak, Forum PUSPA Bali juga mendorong penguatan literasi digital, edukasi keluarga, serta sinergi masyarakat dalam melindungi anak-anak Bali dari berbagai ancaman sosial.

Pada kesempatan tersebut, psikolog Nopi Diah Permata Sari turut memberikan materi mengenai pentingnya kecerdasan emosional bagi anak usia SMP. Ia menjelaskan bahwa kemampuan mengenali dan mengontrol emosi, memahami perasaan orang lain, serta membangun hubungan sosial yang sehat merupakan bekal penting bagi remaja dalam menghadapi tantangan kehidupan.

Sementara itu, narasumber dari Tim Pencegahan Satgaswil Bali Densus 88 Polri memaparkan materi terkait pencegahan radikalisme dan kekerasan pada anak. Dalam paparannya disampaikan bahwa tantangan di era digital saat ini antara lain meningkatnya penyebaran paham intoleransi dan radikalisme melalui media sosial, sehingga generasi muda perlu memiliki literasi digital serta sikap kritis dalam menerima informasi.

Melalui kegiatan tersebut, Forum PUSPA Bali berharap para pelajar semakin memahami pentingnya komunikasi keluarga, kecerdasan emosional, serta penggunaan media sosial yang sehat demi menciptakan generasi muda Bali yang tangguh dan berkarakter.


 

Indonesia Walk For Peace Selaras Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali

0

Koster: Vibrasi Kedamaian untuk Dunia Dimulai dari Pulau Dewata


Newsintermedia.com l Buleleng l Sebanyak 50 bhikkhu dari sejumlah negara Asia Tenggara memulai perjalanan suci bertajuk Indonesia Walk For Peace 2026 dari Brahma Vihara Arama, Kabupaten Buleleng, Bali menuju Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (9/5).

Perjalanan lintas provinsi sejauh ribuan kilometer yang akan ditempuh dengan berjalan kaki selama 20 hari ini mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan kegiatan tersebut bukan sekadar ritual keagamaan umat Buddha, melainkan simbol kuat toleransi, persaudaraan, dan pesan perdamaian dunia yang dipancarkan dari Bali.

“Ini sesuatu yang sangat-sangat sakral, yaitu kegiatan perjalanan suci dalam rangka perayaan Hari Waisak yang jatuh pada tanggal 31 Mei. Dilakoni dengan perjalanan suci dari vihara ini sampai ke Borobudur,” kata Koster dalam sambutannya sebelum pelepasan peserta.

Koster mengaku sengaja meluangkan waktu menghadiri kegiatan tersebut meski memiliki agenda pemerintahan yang padat. Menurutnya, perjalanan spiritual para bhikkhu menjadi momentum penting yang mencerminkan nilai luhur kemanusiaan dan harmoni antarumat beragama.

“Berangkat hari ini tanggal 9 Mei dan direncanakan tiba tanggal 28 Mei. Jadi kurang lebih 20 hari perjalanan. Tentu ini adalah satu tekad, satu niat mulia, suci, luar biasa. Baru pertama kali kita melihat kegiatan seperti ini dilakukan oleh para bhikkhu dari Laos, Thailand, Kamboja, dan Malaysia,” ujarnya.

Para bhikkhu yang mengikuti perjalanan damai tersebut berasal dari Laos, Thailand, Kamboja, Malaysia, serta Indonesia termasuk Bali. Mereka akan melintasi empat provinsi sebelum tiba di Candi Borobudur untuk mengikuti rangkaian Hari Suci Waisak 2026.

Koster menyampaikan rasa hormat kepada seluruh peserta yang menjalani perjalanan panjang dengan penuh semangat dan disiplin spiritual. “Kita respect, kita hormat semuanya. Tepuk tangan untuk para bhikkhu yang mulia,” ucapnya disambut aplaus para hadirin.

Menurut Gubernur Bali dua periode itu, kegiatan Indonesia Walk For Peace 2026 sangat selaras dengan visi pembangunan Bali, yakni Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang menekankan pentingnya menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya.

“Ini sangat sejalan dengan upaya kita bersama di Bali dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia sekala-niskala,” jelasnya.

Lebih jauh, Koster meyakini perjalanan suci para bhikkhu akan menarik perhatian masyarakat internasional karena membawa pesan universal tentang perdamaian dan toleransi.

“Tidak semata kegiatan fisik keagamaan yang sakral, tetapi juga membawa pesan kedamaian yang dipancarkan dari Bali dan melintasi empat provinsi. Saya yakin ini akan menjadi perhatian masyarakat dunia,” katanya.

Ia berharap perjalanan damai tersebut mampu menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat Bali, Indonesia, bahkan dunia internasional untuk terus menjaga toleransi dan persaudaraan di tengah keberagaman.

“Semoga kegiatan yang dijalankan dengan niat mulia dan suci ini betul-betul menjadi sumber inspirasi bagi kita semua, tidak saja masyarakat Bali, tetapi juga masyarakat dan bangsa Indonesia untuk selalu hidup dengan penuh toleransi dan penuh kedamaian,” ujar Koster.

Dalam kesempatan itu, Koster juga mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah di wilayah yang akan dilintasi para bhikkhu agar turut memberikan dukungan demi kelancaran perjalanan spiritual tersebut.

“Kita semua punya tanggung jawab untuk mendukung agar semua berjalan dengan lancar dan sukses. Kami ikut mendoakan agar perjalanan 20 hari ini berjalan lancar, selamat sampai tujuan tanpa hambatan apa pun,” katanya.

Menurut Koster, perjalanan damai lintas daerah itu diharapkan memberi energi positif dan “vibrasi kedamaian” bagi Bali, Indonesia, hingga masyarakat dunia. “Semoga kegiatan ini memberi vibrasi kedamaian bagi kita di Bali maupun bangsa dan negara bahkan masyarakat dunia,” imbuhnya.

Turut hadir dalam pelepasan Indonesia Walk For Peace 2026 Wakil Menteri Agama RI Romo R. Muhammad Syafi’i, Bupati Buleleng Nyoman Sutjidra, jajaran Forkopimda Bali dan Buleleng, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), serta tokoh lintas agama dan masyarakat.

Wakil Menteri Agama KH R. Muhammad Syafi’i memberikan apresiasi atas pelaksanaan perjalanan damai tersebut. Ia menilai tradisi spiritual yang dilakukan para bhikkhu menunjukkan bahwa nilai toleransi dan kedamaian sejatinya telah hidup lama di Nusantara.

“Kita mengapresiasi. Sebelum kita menerapkan politik toleransi dan moderasi, sebenarnya bangsa ini sudah punya fondasi yang sama, yaitu bagaimana umat beragama meninggalkan hawa nafsu dan menebarkan kedamaian,” ujarnya kepada awak media.

Menurutnya, dukungan lintas agama dan kepala daerah terhadap kegiatan tersebut menjadi bukti nyata bahwa seluruh agama mengajarkan nilai kasih sayang, persaudaraan, dan toleransi.

“Nah itu bukti bahwa semua agama kita mengajarkan kedamaian, persaudaraan, kasih sayang, dan toleransi,” kata Romo Syafi’i.(Noer/Tra).

Gubernur Koster Tegaskan Komitmen Pererat Sinergi dengan Kejaksaan Tinggi Bali

0

Pisah Sambut Kajati Bali, Gubernur Koster Komitmen Pererat Sinergi Kawal Pembangunan dan Penegakan Hukum


Newsintermedia.com l Denpasar l Suasana hangat dan penuh kekeluargaan mewarnai acara pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Bali diringan seni budaya Bali yang ditampilkan pelajar SMK Negeri 5 Denpasar, di Gedung Wanita Nari Graha, Panjer, Denpasar, Kamis (7/5).

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Bali untuk terus mempererat sinergi bersama Kejaksaan Tinggi Bali dalam mengawal pembangunan dan penegakan hukum di Pulau Dewata.

Acara tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali, serta para Bupati dan Walikota se-Bali.

Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Bali yang baru, Setiawan Budi Cahyono. Dengan gaya khas yang hangat dan penuh canda, ia menyebut bertugas di Bali memiliki “dua keuntungan sekaligus”.

“Bertugas di Bali dapat dua, Pak. Tugas utama sebagai Kajati, yang kedua dapat hiburan dan wisata. Kalau orang lain mau wisata ke Bali harus bayar tiket, kalau Bapak sudah ada di Bali, tinggal jalan-jalan menikmati seluruh Bali dari timur sampai barat, utara sampai selatan,” ujar Koster disambut tawa hadirin.

Namun di balik candaan tersebut, Wayan Koster menegaskan harapan besar agar Kejati Bali terus memperkuat kolaborasi bersama pemerintah daerah dalam mengawal berbagai program pembangunan, baik daerah maupun nasional, yang saat ini berkembang pesat di Bali.

Menurutnya, Bali tengah menghadapi banyak agenda strategis nasional yang membutuhkan pengawasan, pendampingan hukum, dan koordinasi lintas lembaga yang kuat agar pembangunan berjalan tertib dan memberi manfaat bagi masyarakat.

“Kami sangat berharap kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Bali terus berjalan baik dalam mengawal pembangunan daerah maupun program pemerintah pusat yang cukup banyak di Bali. Pemerintah Provinsi Bali tentu mendukung penuh pelaksanaan tugas-tugas Kejati Bali,” tegasnya.

Gubernur Wayan Koster juga secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Kajati Bali sebelumnya, Chatarina Muliana, yang kini mendapat amanah baru di Kejaksaan Agung. Ia menilai selama enam bulan bertugas di Bali, Chatarina berhasil membangun sinergi yang sangat baik bersama Forkopimda dan pemerintah daerah.

“Suasana hubungan Forkopimda di Bali sangat akur dan sangat bagus, tentu tetap dalam koridor tugas masing-masing sesuai peraturan perundang-undangan,” katanya.

Ia pun mendoakan agar Chatarina terus mendapat kepercayaan dalam kariernya di Kejaksaan Agung serta senantiasa diberikan kesehatan dalam menjalankan tugas negara.

Sementara itu, Chatarina Muliana menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan dan kerja sama seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Bali serta Forkopimda selama dirinya menjabat Kajati Bali. “Tidak penting berapa lama kita bertugas, yang penting apa yang bisa kita perbuat dalam melaksanakan tugas,” ujarnya.

Menurutnya, Bali meninggalkan kesan mendalam, bukan hanya karena keindahan alam dan sarana prasarana yang baik, tetapi juga karena soliditas Forkopimda yang dinilainya sangat responsif dalam menghadapi berbagai persoalan strategis daerah.

Ia menyebut Bali kini menjadi perhatian nasional, terutama dalam pengembangan ekonomi dan isu lingkungan yang akan dijadikan model pengembangan oleh pemerintah pusat. Tantangan tersebut, menurutnya, sekaligus menjadi peluang emas bagi masa depan Bali.

Dalam kesempatan yang sama, Kajati Bali yang baru, Setiawan Budi Cahyono, mengungkapkan dirinya sebenarnya tidak asing dengan Bali. Sebelum menjabat Kajati Bali, ia bertugas sebagai Direktur Pengamanan Pembangunan Strategis pada JAM Intel Kejaksaan Agung dan kerap datang ke Bali untuk mengawal proyek strategis nasional. “Di Bali banyak proyek strategis nasional yang kami kawal sebelumnya. Karena itu kami sering ke Bali,” ungkapnya.

Ia memastikan Kejati Bali siap mendukung penuh program pembangunan Pemerintah Provinsi Bali demi kesejahteraan masyarakat. Dukungan tersebut, kata dia, akan dilakukan melalui fungsi intelijen, pendampingan hukum, hingga pengamanan pembangunan strategis. “Kami hadir untuk membantu program-program pembangunan Provinsi Bali demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Bali,” tegasnya.

Setiawan juga meminta dukungan seluruh Forkopimda Bali agar dirinya dapat menjalankan tugas secara optimal serta melanjutkan sinergi yang telah dibangun Kajati sebelumnya.

Pisah sambut Kajati Bali kali ini terasa berbeda. Tidak hanya menjadi seremoni pergantian pejabat, tetapi juga menjadi panggung penegasan bahwa Bali membutuhkan kolaborasi yang kokoh antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mengawal arah pembangunan Bali ke depan.(Leonk/Gustra).

Gubernur Koster Tegaskan Pelaku Usaha Pariwisata Wajib Kelola Sampah Mandiri

0

Pelaku Usaha Pariwisata Wajib Kelola Sampah Mandiri demi Jaga Masa Depan Wisata Bali


NEWS INTERMEDIA.COM l BADUNG l Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri sekaligus memberikan arahan dalam kegiatan Sosialisasi Pengelolaan Sampah pada sektor Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) di Kabupaten Badung yang berlangsung di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Kamis (7/5).

Dalam arahannya, Gubernur Wayan Koster menyampaikan apresiasi kepada para pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe yang hadir mengikuti sosialisasi tersebut.

Ia menegaskan bahwa persoalan sampah di Bali saat ini menjadi isu serius yang harus ditangani bersama, terutama karena sekitar 41 persen persoalan sampah bersumber dari sektor pariwisata Horeka.

Menurutnya, langkah dan pemetaan yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung dalam pengelolaan sampah sudah sangat lengkap, mulai dari identifikasi sumber masalah, pola penanganan, hingga strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Ia mengaku terus memantau secara ketat perkembangan pengelolaan sampah di Bali, khususnya di wilayah Kabupaten Badung.

“Sudah ada kemajuan signifikan sejak dilakukan pengendalian sangat ketat pasca penutupan TPA Suwung. Ini harus terus ditingkatkan karena Bali yang bersih merupakan kebutuhan lingkungan kita agar masyarakat hidup sehat,” ujarnya.

Gubernur Koster menekankan bahwa Kabupaten Badung memiliki tanggung jawab besar karena menjadi pusat destinasi wisata dunia dengan kontribusi terbesar sektor hotel dan restoran di Bali. Ia juga menyoroti kondisi TPA Suwung yang sudah mengalami overload dan menimbulkan polusi lingkungan sehingga pola lama pengelolaan sampah harus segera diakhiri.

“Kebiasaan nyaman harus kita akhiri. Kita harus mengubah perilaku. Saya sudah tidak takut, saya harus berani. Kalau pariwisata Bali mau dijaga berkelanjutan, maka persoalan sampah harus diselesaikan,” tegasnya.

Ia mengungkapkan saat ini volume sampah di Kabupaten Badung mencapai sekitar 800 ton per hari, sedangkan Kota Denpasar mencapai sekitar 1.300 ton per hari. Meski kondisi mulai membaik, namun menurutnya capaian tersebut masih belum memenuhi target yang diharapkan.

Karena itu, Gubernur Koster meminta seluruh pelaku usaha pariwisata mulai membangun kesadaran bersama untuk mengelola sampah secara mandiri di lingkungan usahanya masing-masing. Ia menegaskan bahwa pengelolaan sampah di hotel tidak boleh hanya mengandalkan dana CSR, melainkan harus menjadi bagian dari anggaran operasional usaha.

“Tanggal 1 April sampai 1 Juli, TPST Suwung hanya menerima sampah residu. Setelah itu akan dihentikan. Para pelaku usaha harus mengelola sampah sendiri. Kalau tidak mampu, harus bergabung atau join dengan pengelola lain. Ini pilihan yang harus dijalankan,” katanya.

Lebih lanjut, ia menyebut disiplin masyarakat Badung dalam pengelolaan sampah justru dinilai lebih baik dibanding sebagian pelaku usaha. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota akan melakukan pengawasan ketat terhadap hotel, restoran, dan kafe dalam pengelolaan sampah masing-masing. “Pengelolaan sampah ini harus menjadi disiplin hidup,” imbuhnya.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dalam sambutannya menyampaikan bahwa sektor pariwisata menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Badung. Lebih dari 70 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Badung bersumber dari sektor pariwisata, khususnya pajak hotel dan restoran. Selain itu, investasi di Kabupaten Badung juga mengalami peningkatan signifikan dalam tiga tahun terakhir yang didominasi sektor pariwisata. 

Namun di balik pertumbuhan tersebut, Kabupaten Badung juga menghadapi berbagai tantangan lingkungan seperti kemacetan, banjir, ketersediaan air bersih, hingga persoalan sampah yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Berdasarkan data yang dipaparkan, volume timbulan sampah di Kabupaten Badung mencapai sekitar 876,1 ton per hari, dengan lebih dari 40 persen sampah non-rumah tangga berasal dari sektor Horeka.

Pengiriman Sampah ke TPA Suwung Menurun

Bupati Adi Arnawa menjelaskan, saat ini total sampah yang sudah berhasil terkelola mencapai sekitar 661 ton per hari, sementara sekitar 215 ton per hari masih belum tertangani secara optimal. Ia juga menyampaikan bahwa pengiriman sampah ke TPA mengalami penurunan dari 298 ton per hari menjadi 203 ton per hari selama periode Januari hingga April 2026. 

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Badung terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah berbasis sumber. Hingga awal Mei 2026, sosialisasi telah menjangkau lebih dari 10 ribu sasaran, baik rumah tangga maupun pelaku usaha. Dari hasil pendataan terhadap lebih dari 5.000 usaha Horeka, tercatat tingkat pemilahan sampah baru mencapai 52,7 persen dan pengolahan sampah organik mandiri baru sekitar 23 persen.

Karena itu, seluruh pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe diwajibkan melakukan pemilahan sampah dari sumber, mengolah sampah organik secara mandiri, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, serta memiliki sistem pengelolaan sampah yang jelas dan terverifikasi “Pariwisata yang bersih bukan pilihan, tetapi keharusan. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tegas Bupati Adi Arnawa.

Pembekuan Izin dan Pidan

Sementara itu, Direktur Pengaduan dan Pengawasan Lingkungan Hidup Gakkum KLH/BPLH, Ardyanto Nugroho menegaskan bahwa pengawasan terhadap pengelolaan sampah di sektor pariwisata akan dilakukan secara ketat dan tanpa pengecualian.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan di Provinsi Bali, pihaknya menemukan masih banyak pelaku usaha hotel, restoran, dan kafe yang belum taat dalam pengelolaan sampah.

Di Kabupaten Badung sendiri terdapat 401 entitas usaha yang menjadi fokus pengawasan. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak lagi hanya memberikan teguran tertulis, melainkan akan menerapkan sanksi administrasi secara tegas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jika pelaku usaha tetap tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan sampah, maka akan dilakukan pembekuan izin usaha hingga penerapan sanksi pidana. “Ada dua langkah yang dapat ditempuh, yakni pembekuan perizinan dan pidana penjara. Bahkan keduanya dapat diterapkan sekaligus apabila pelaku usaha tetap tidak taat,” tegasnya.

Kegiatan sosialisasi ini menjadi bagian dari implementasi Gerakan Bali Bersih Sampah yang terus digencarkan Pemerintah Provinsi Bali guna mewujudkan Bali yang bersih, sehat, dan berkelanjutan demi menjaga citra pariwisata Bali di mata dunia.(Eka/Tra).


 

Penguatan Perlindungan Masyarakat Adat, Baleg DPR RI Optimis RUU Tuntas 2026

0

Gubernur Koster Dorong Penguatan Perlindungan Masyarakat Adat


Newsintermedia.com l Denpasar l  Gubernur Bali, Wayan Koster memberikan masukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat dalam Kunjungan Kerja Badan Legislatif DPR RI di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali pada Kamis (7/5).

Usut punya usut RUU tentang Masyarakat Hukum Adat telah dirancang sejak 20 tahun silam namun masih belum bisa terselesaikan karena satu dan lain hal. Meski demikian Wayan Koster mendukung penuh kelanjutan pembahasan RUU yang mengatur tentang masyarakat adat di Indonesia tersebut.

Menurutnya RUU tentang masyarakat hukum adat sangat penting dan strategis sebagai payung hukum dalam mengakui, melindungi, merawat dan memberdayakan keberadaan masyarakat adat di seluruh daerah di Indonesia. “RUU ini dapat memberikan kepastian hukum dan jaminan terhadap hak-hak masyarakat adat,” ujarnya.

Koster menjelaskan bahwa di Bali sendiri Desa Adat telah diatur secara spesifik dan rinci melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Perda tersebut menjadi strategis untuk memperkuat kedudukan, fungsi dan kewenangan Desa Adat di Bali.

“Desa adat di Bali merupakan warisan secara turun-temurun yang sudah ada sejak awal Masehi. Jadi harus dilestarikan. Saat ini di Bali sudah ada 1500 Desa Adat, 636 Desa dan 80 Kelurahan,” jelasnya.

Ia menjelaskan bahwa keberadaan Desa Adat di Bali berfungsi untuk menangani, menjaga dan merawat adat-istiadat, seni, budaya serta kearifan lokal Bali serta menyelenggarakan upacara adat yang berkaitan dengan tata-titi/tatanan kehidupan masyarakat Bali.

Kemudian secara umum Koster menyampaikan bahwa substansi yang diatur dalam RUU sudah cukup memadai. Namun ia mengusulkan agar RUU tersebut dikaji menjadi RUU tentang Masyarakat Adat. Menurutnya Masyarakat Hukum Adat lebih bersifat konstitutif terkait kesatuan masyarakat hukum adat sedangkan masyarakat adat bersifat generik dan memiliki makna yang lebih luas.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI, Ahmad Iman Sukri menyampaikan bahwa RUU tentang Masyarakat Hukum Adat merupakan RUU usulan DPR RI sebagaimana tercantum dalam Program Legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas Nasional Tahun 2026.

“Atas arahan pimpinan DPR RI kita akan kebut RUU masyarakat adat ini mudah-mudahan tidak ada hambatan,” jelas Uman Sukri.

Ia optimis RUU tentang Masyarakat Hukum Adat dapat diselesaikan di Tahun 2026 ini sebagai dasar hukum untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat bersama dengan hak-hak tradisionalnya.

Dalam kesempatan tersebut Badan Legislatif DPR RI juga menerima masukan dan pendapat dari berbagai tokoh adat, akademisi, ketua adat (bendesa) hingga lembaga adat dari Kabupaten/Kota di Bali.(Eka/tra)

Walikota Pimpin Apel Hut Satpol PP, Satlinmas dan Pemadam Kebakaran

0

Walikota Apresiasi Peran Satpol PP, Satlinmas dan Pemadam Kebakaran Dalam Pelayanan Masyarakat


Newsintermedia.com l Denpasar l  Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara memimpin apel peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-76 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), HUT ke-64 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan HUT ke-107 Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Halaman Parkir Gor Ngurah Rai Denpasar, Rabu (6/4).

Menteri Dalam Negeri dalam sambutan yang dibacakan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan bahwa momentum peringatan tahun ini mencerminkan tekad bersama untuk menghadirkan stabilitas sosial, kepastian hukum daerah, serta rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Dimana, ketentraman dan ketertiban umum bukan sekadar fungsi administratif, melainkan prasyarat utama bagi terciptanya iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

“Satpol PP, satlinmas, dan pemadam kebakaran memiliki peran sentral dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam berbagai situasi, termasuk pengamanan kegiatan sosial-keagamaan dan penanganan kondisi darurat,” ujarnya.

Dalam konteks kebencanaan, Satlinmas juga menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan masyarakat berbasis komunitas, mulai dari tahap mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan pascabencana.

“Tanpa stabilitas wilayah dan ketenteraman masyarakat, agenda pembangunan tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Satpol PP, Satlinmas dan petugas pemadam kebakaran harus terus dilakukan, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, maupun dukungan sarana prasarana,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jaya Negara menakankan pentingnya sensitivitas dan responsivitas dalam penanganan bencana. Dalam setiap peristiwa bencana, kehadiran Satpol PP, Satlinmas dan pemadam kebakaran bukan hanya sebagai aparat penegak ketertiban, tetapi sebagai representasi negara yang hadir melindungi.

“Pendekatan yang humanis, cepat, dan terkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci untuk memastikan keselamatan masyarakat serta menjaga stabilitas sosial di masa krisis,” ujarnya.

Sementara Kasatpol PP Kota Denpasar, AA Ngurah Bawa Nendra didampingi Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, I Made Tirana mengatakan peringatan HUT ini menjadi refleksi atas berbagai tantangan dalam menjaga stabilitas sosial di tengah dinamika pembangunan, urbanisasi, perubahan iklim, serta meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah.

Selain itu melalui peringatan tersebut menciptakan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna tercapainya tujuan Bali trepti sesuai tema peringatan kali yakni ” Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Linmas Tangguh mendukung Bali Trepti dan Kepariwisataan Yang Berkelanjutan”.(Eka/Tra).


Wawali Buka Denpasar Education Festival 2026, Usung Tema ‘Edu-Green’, Dorong Inovasi dan Kreativitas Pelajar.


Newsintermedia.com l Denpasar l Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Kota Denpasar menggelar Denpasar Education Festival (DEF) 2026 yang berlangsung pada 6-8 Mei 2026 dengan mengusung tema “Edu-Green”. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, ditandai dengan pelepasan burung di Lapangan Taman Kota Lumintang, Rabu (6/5).

Rangkaian pembukaan DEF 2026 diawali dengan pelaksanaan Rekor MURI Yoga Asana yang diikuti sebanyak 238 sekolah dengan total 12.971 siswa. Pelaksanaan yoga dilakukan serentak di sekolah masing-masing dan dipusatkan di Lapangan Taman Kota Lumintang dengan melibatkan sekitar 250 siswa. Kegiatan juga dirangkaikan dengan peluncuran Senam Vasudaiva Kutumbakam.

Usai kegiatan di Taman Kota Lumintang, acara dilanjutkan dengan pertunjukan bapang barong oleh anak anak dan pembukaan pameran Denpasar Education Festival di Gedung Dharma Negara Alaya (DNA) Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa memberikan apresiasi atas semangat dan antusiasme para siswa dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan DEF 2026. Menurutnya, kegiatan ini menjadi wadah positif untuk mendorong kreativitas dan inovasi berkelanjutan di dunia pendidikan.

“Festival ini menjadi ruang bagi siswa dan guru dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK untuk menampilkan bakat, karya inovasi, dan prestasi mereka kepada publik. Dengan kegiatan ini diharapkan anak-anak terus berinovasi dan berkembang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar, Anak Agung Gede Wiratama mengatakan, kegiatan yoga massal ini merupakan upaya membangkitkan kembali program yoga di sekolah-sekolah yang sempat terhenti sejak tahun 2019 akibat pandemi Covid-19.

“Kami mencoba kembali membangun budaya yoga di sekolah agar anak-anak mengenal yoga sejak dini sehingga sehat secara fisik maupun mental. Kegiatan ini diikuti 238 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 12.971 orang yang dilaksanakan di sekolah masing-masing dan dipusatkan di Taman Kota Lumintang sebanyak 250 siswa,” jelasnya.

Lebih lanjut dijelaskan, setelah pelaksanaan yoga massal, kegiatan dilanjutkan dengan peluncuran Senam Vasudaiva Kutumbakam yang hak kekayaan intelektualnya direncanakan akan diserahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Pemerintah Kota Denpasar. “Kami berharap Kota Denpasar memiliki ciri khas tersendiri melalui Senam Vasudaiva Kutumbakam,” tambahnya

Dikatakannya, ntuk pameran DEF 2026 sendiri diikuti sebanyak 25 stand dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga SPK. Pameran tersebut menampilkan berbagai inovasi, hasil penelitian, hingga prestasi siswa tingkat nasional.

“Kami berharap melalui festival ini terjadi pertukaran informasi dan inovasi antarsekolah sehingga mampu membangkitkan semangat sekolah lain untuk terus berkembang dan berinovasi,” ujarnya.

Ia menambahkan, tema “Edu-Green Menuju Sekolah Sehat” diangkat sebagai upaya mengedukasi siswa tentang pentingnya lingkungan hijau dan pola hidup sehat sejak dini. Dalam rangkaian kegiatan ini juga diperkenalkan sekolah rintisan hasil kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) yang bertujuan mendorong sekolah agar semakin inovatif dan kreatif dalam pengembangan pendidikan di Kota Denpasar. (Ayu/tra)


 

Bupati Jembrana Berbagi Kisah Hidup Susah Bersama Anak-Anak Kurang Mampu

0

 


Newsintermed ini a.com l Jembrana – Ada pemandangan yan menyentuh hati dalam peringatan sederhana Hari ulang tahun ke-51 Bupati Jembrana pada Rabu (6/5/2026). Alih-alih merayakannya dengan pesta mewah,

Bupati memilih menghabiskan momen spesialnya dengan duduk lesehan di antara anak-anak dari keluarga kurang mampu, menciptakan suasana penuh kekeluargaan tanpa sekat formalitas.

Sambil menikmati hidangan sate rombong dan bakso khas rakyat, suasana keakraban begitu terasa saat Bupati mulai membuka memori masa kecilnya yang penuh perjuangan. Pertemuan ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan menjadi ruang berbagi rasa dan inspirasi bagi tunas-tunas muda Jembrana.

Di hadapan anak-anak yang hadir, Bupati secara terbuka menceritakan bahwa kehidupan yang ia nikmati saat ini bukanlah hasil dari kemudahan instan. Ia mengenang masa kecilnya yang dihabiskan di rumah kontrakan selama hampir 10 tahun. Sejak usia dini, ia sudah akrab dengan kerja keras, bangun sebelum matahari terbit untuk membantu orang tua demi menyambung hidup.

“Saya ingin adik-adik tahu, saya juga pernah berada di posisi kalian. Saya pernah hidup susah, tinggal di kontrakan cukup lama, dan membantu orang tua bekerja sejak kecil. Tapi dari kesulitan itulah saya belajar tentang arti disiplin dan pantang menyerah,” kenangnya .

Dengan tatapan penuh empati, Bupati memberikan penguatan mental kepada anak-anak agar tidak pernah merasa rendah diri karena keterbatasan ekonomi. Baginya, kondisi hari ini hanyalah titik awal, bukan penentu akhir dari garis takdir seseorang

“Hari ini mungkin adik-adik merasa belum beruntung, tapi jangan pernah mematikan mimpi. Jika punya tekad kuat, rajin belajar, dan menjaga kedisiplinan, suatu saat kalian bisa menjadi orang hebat yang membanggakan Jembrana,” pesan Bupati yang disambut antusias oleh anak-anak.

Ia juga menitipkan pesan mendalam kepada para orang tua agar menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Ia menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi alasan bagi anak-anak Jembrana untuk putus sekolah. “Pendidikan adalah jembatan emas untuk keluar dari kemiskinan. Pemerintah hadir untuk itu, jadi jangan pernah menyerah pada keadaan,” tegasnya.

Kehangatan acara semakin lengkap dengan kehadiran sang Ibu tercinta, keluarga besar, Wakil Bupati Jembrana, serta jajaran Forkopimda Jembrana yang memberikan kejutan ulang tahun sederhana. Sebagai bentuk syukur atas bertambahnya usia, diserahkan pula paket bantuan sembako kepada 51 anak sebagai simbol kepedulian sosial.

Acara yang berlangsung penuh tawa dan keharuan ini meninggalkan pesan kuat, bahwa seorang pemimpin bisa lahir dari tempaan kesulitan, dan kunci kesuksesan bukan terletak pada kemewahan asal-usul, melainkan pada ketekunan dan kerja keras yang tak pernah padam.( prokopim )


Bupati Kembang Hartawan Canangkan BBGRM dan HKG PKK ke-54 di Pantai Keramat: “Gotong Royong Adalah Nafas Bernegara”

Newsintetmedia.com l Jembrana – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, didampingi oleh Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna secara resmi membuka Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2026 dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tingkat Kabupaten Jembrana. Acara yang sarat akan nilai budaya ini dipusatkan di Pantai Keramat, Banjar Melaya Pantai, Kecamatan Melaya, pada Rabu (6/5).

Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan kulkul secara serentak, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi lingkungan berupa penanaman pohon mangrove di pesisir pantai. Dalam sambutannya, Bupati Kembang menekankan bahwa gotong royong harus dimaknai lebih dalam, bukan sekadar aktivitas fisik rutin.

“Gotong royong tidak hanya sebatas bersih-bersih dan menanam pohon. Ini merupakan cerminan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Mari kita terapkan pola gotong royong dalam semua gerak kehidupan kita bermasyarakat,” ujar Bupati Kembang di hadapan para undangan dan warga.

Kepala Dinas PMD PPPA PPKB Kabupaten Jembrana, Ni Kade Ari Sugianti, S.Pd., M.Pd., melaporkan bahwa kegiatan ini mengacu pada hasil Rakernas X PKK Tahun 2025. Beliau menjelaskan bahwa BBGRM merupakan wahana untuk memperkuat integrasi sosial serta meningkatkan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah.

Penyelenggaraan tahun ini difokuskan pada empat bidang utama: Bidang Kemasyarakatan: Menggerakkan partisipasi aktif warga dalam pembangunan melalui aksi gotong royong.• Bidang Ekonomi: Mempromosikan kemandirian desa melalui pameran produk olahan unggulan asli Desa Melaya.

• Bidang Sosial Budaya & Agama: Pemberian bantuan sembako secara simbolis sebagai wujud kepedulian terhadap para lansia. • Bidang Lingkungan: Pelestarian ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove secara bersama-sama.

Peringatan HKG PKK ke-54 yang dilaksanakan bersamaan ini juga bertujuan untuk memperkuat semangat pemberdayaan keluarga. Melalui gerakan PKK, pemerintah berharap dapat mewujudkan keluarga yang lebih sejahtera, sehat, dan mandiri, sebagai unit terkecil namun paling krusial dalam pembangunan bangsa.

Acara diakhiri dengan peninjauan stan pameran produk unggulan desa, penyerahan paket sembako untuk warga kurang mampu dan aksi nyata penanaman mangrove oleh Bupati beserta jajaran OPD Kabupaten Jembrana.(Wis/Tra).


 

Gubernur: Prioritaskan Sumber Daya Lokal Berkualitas, teruji dan berintegritas 

0

Buka Musprov INKINDO, Gubernur Koster:  Libatkan Konsultan dan Kontraktor Lokal dalam Pembangunan Bali


Garudaxpose.com l Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan Pemprov Bali saat ini tengah fokus membangun dan membenahi infrastruktur di Pulau Dewata. Pemprov memprioritaskan sumber daya lokal yang berintegritas, berkualitas dan teruji kinerjanya. Hal itu Gubernur Koster sampaikan saat membuka Musyawarah Provinsi XII INKINDO Bali di Hotel Prama Sanur, Rabu (6/5).

Yang terdekat kata Koster, pembangunan jalan nasional under/overpass Jimbaran di tahun 2026-2027 dan pembangunan lanjutan jalan shortcut titik 11 dan 12 Singaraja- Mengwitani serta beberapa proyek infrastruktur lainnya.

Ia berharap seluruh proyek infrastruktur tersebut selesai dibangun sebelum masa jabatannya di periode ke-2 berakhir pada 2030 mendatang. “Jadi ini semua saya kebut. Terus saya koordinasikan dengan pusat,” jelasnya.

Kemudian untuk memastikan pembangunan di Pulau Dewata berjalan dengan baik tentu memerlukan sinergitas dan dukungan dari semua pihak termasuk para konsultan dan kontraktor lokal di Bali.

“Kita selalu memprioritaskan sumber daya lokal asalkan berintegritas, kualitasnya bagus dan teruji. Jarang sekali kita ambil dari luar kecuali kalau memerlukan spesifikasi khusus yang tidak ada di Bali,” ungkapnya.

Koster menyampaikan sumber daya lokal harus diprioritaskan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bali khususnya konsultan dan kontraktor lokal Bali.

“Maksudnya lokal Bali bukan harus orang Bali tapi siapapun yang berdomisili di Bali, membayar pajak di Bali dan dapat meningkatkan perputaran ekonomi di Bali,” jelasnya.

Lebih lanjut, Koster menjelaskan bahwa Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung pembangunan di Provinsi Bali. Ia meminta agar kualitas konsultan yang ada di Bali semakin ditingkatkan. INKINDO diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran dalam pembangunan infrastruktur Bali ke depan.l

Sementara itu, Ketua DPP INKINDO Bali, I Gusti Made Palguna menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Bali terhadap para konsultan dan kontraktor lokal Bali. Terlebih dengan terus melibatkannya dalam setiap proyek infrastruktur dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali.(Kar/Tra*)


Wagub: Ormas Harus Jadi Garda Damai Bali, Aksi Nyata, Bukan Sekadar Seremoni


Newsintermedia.com l Badung – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Baladika Bali, Selasa (5/5), di Pusat Latihan PSPS Bakti Negara, Lingkungan Negara Kelod, Sading, Mengwi, Badung, berlangsung penuh makna dengan perpaduan antara refleksi organisasi, aksi sosial, dan penegasan arah masa depan.

Di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, momentum ini menjadi lebih dari sekadar perayaan, melainkan titik konsolidasi untuk memperkuat peran organisasi di tengah masyarakat.

Ketua Panitia HUT, Komang Merta Jiwa, dalam sambutan pembukaannya menegaskan bahwa peringatan ini merupakan ruang refleksi sekaligus penguatan jati diri organisasi.

“Perayaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk menata langkah ke depan, mempererat kebersamaan, serta memperkuat nilai-nilai perjuangan,” ujarnya di hadapan para undangan.

Ia juga menggarisbawahi bahwa organisasi bukan hanya tempat berkumpul, tetapi juga ruang pembelajaran yang membentuk karakter, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial.

Dalam suasana yang sarat makna, Komang Merta Jiwa mengingatkan tantangan yang dihadapi Bali saat ini, mulai dari dinamika global hingga ancaman terhadap nilai-nilai adat dan budaya lokal. “Kita harus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan merawat nilai-nilai tersebut. Organisasi ini harus menjadi kekuatan yang mampu menjawab tantangan zaman,” tegasnya.

Semangat tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai aksi nyata. Penyerahan bantuan kemanusiaan kepada penyandang disabilitas menjadi momen emosional yang menggambarkan sisi humanis organisasi.

Tak hanya itu, Baladika Bali juga menyerahkan bantuan lingkungan berupa 35 tong komposter dan 2.000 kantong komposter kepada warga Kelurahan Sading sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan sampah berbasis sumber. Di sektor kemanusiaan, kerja sama dengan PMI Bali menghasilkan 345 kantong darah, menjadikan kegiatan donor darah ini sebagai salah satu yang terbesar di Bali.

Wakil Bupati Badung sekaligus Ketua Umum DPD Baladika Bali, I Bagus Alit Sucipta, menegaskan bahwa usia 22 tahun adalah fase kematangan organisasi yang harus diisi dengan kontribusi nyata. “Ini momentum memperkuat soliditas dan memastikan kita benar-benar hadir memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Nada serupa disampaikan Ketua Umum DPP Aliansi Bali Angunggah Shanti, AA Ketut Suma Widana, yang menekankan pentingnya menjaga citra organisasi melalui tindakan nyata. “Jawab stigma dengan aksi. Tunjukkan bahwa kita hadir untuk masyarakat melalui kegiatan sosial yang berkelanjutan, dan tetap bersatu dalam mencapai tujuan, yang tentunya harus diiringi doa,” katanya.

Dewan Pembina Baladika Bali, I Nyoman Gde Sudiantara, turut mengingatkan akar sejarah organisasi yang dibangun dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat sejak awal. “Nilai dasar ini harus tetap kita jaga dan perkuat untuk menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.

Sorotan utama tertuju pada penegasan Wakil Gubernur Bali sekaligus Dewan Pengawas DPD Pusat Baladika Bali, I Nyoman Giri Prasta, yang menyampaikan pesan kuat dan tajam terkait peran organisasi kemasyarakatan di Bali.

Menurutnya, HUT ke-22 ini harus dimaknai sebagai momentum konsolidasi dan evaluasi menyeluruh. “Ini bukan sekadar seremoni. Ini momentum untuk memperkuat organisasi, mengevaluasi program, isu strategis yang ada di masyarakat, dan memastikan kita benar-benar hadir untuk masyarakat,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa organisasi harus mampu menjadi penjaga stabilitas sosial dengan menghadirkan rasa aman, nyaman, dan kepedulian di tengah masyarakat. “Yang dikenang masyarakat bukan apa yang kita ucapkan, tetapi apa yang kita lakukan,” ujarnya, menegaskan pentingnya aksi nyata dibanding wacana.

Dalam penyampaiannya yang penuh energi, Wagub Giri Prasta juga menyoroti pentingnya kekompakan sebagai fondasi utama perjuangan organisasi. “Kalau kita tidak bersatu, setengah perjuangan kita sudah hilang. Namun, kalau kita kompak bersatu, setengah perjuangan kita sudah berhasil. Tidak ada yang tidak mungkin,” katanya.

Ia bahkan mendorong organisasi untuk terus membina kader-kader terbaik yang mampu menembus posisi strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional. “Saya melihat banyak sumber daya manusia yang luar biasa di sini. Tinggal bagaimana kita membina, menjaga integritas, dan tetap loyal pada organisasi,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya pembinaan karakter untuk menghapus stigma negatif terhadap organisasi kemasyarakatan. “Kita harus buktikan bahwa kita adalah kekuatan sosial yang bermartabat, bukan sebaliknya,” tandasnya.

Rangkaian kegiatan yang sarat nilai sosial dan kebersamaan ini menjadi refleksi bahwa Baladika Bali tidak hanya merayakan perjalanan panjangnya, tetapi juga menegaskan komitmen untuk terus hadir sebagai bagian dari solusi di tengah masyarakat.

Di usia ke-22, organisasi ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada jumlah anggota, tetapi pada soliditas, nilai, dan kontribusi nyata yang diberikan. (Leonk/ Gustra).

Ribuan ASN Brebes Terjerat Presensi Ilegal, Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

0

NEWSINTERMEDIS.COM l JAKARTA — Dugaan manipulasi presensi yang melibatkan sekitar 3.000 aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik dan memantik kekhawatiran serius atas integritas birokrasi daerah. Praktik ini diduga dilakukan melalui penggunaan aplikasi untuk memalsukan koordinat GPS, sehingga memungkinkan pegawai tercatat hadir tanpa benar-benar berada di kantor.

Kasus ini tidak hanya membuka celah dalam sistem pengawasan berbasis teknologi, tetapi juga menyingkap persoalan laten dalam budaya kerja aparatur negara.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Djohermansyah Djohan, menilai fenomena tersebut sebagai kombinasi antara kelemahan sistem dan problem integritas. “Teknologi absensi yang digunakan pemerintah daerah tidak boleh dianggap final. Dalam dunia digital, setiap sistem selalu memiliki celah yang bisa ditembus jika tidak terus diperbarui,” ujarnya dalam dialog bersama Pro 3 RRI, Selasa (5/5).

Menurut dia, praktik manipulasi kehadiran sejatinya bukan hal baru. Pada masa sistem manual, dikenal istilah “titip absen”. Kini, praktik serupa berevolusi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. “Dulu manual, sekarang digital. Modusnya berubah, tetapi esensinya sama: pelanggaran disiplin,” katanya.


Lemahnya Pengawasan dan Budaya Permisif


Terungkapnya kasus ini, lanjut Djohermansyah, juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal. Inspektorat daerah dinilai belum mampu menjangkau secara efektif pengawasan terhadap ribuan ASN yang tersebar di berbagai unit kerja, termasuk guru dan tenaga kesehatan.

Lebih dari itu, ia menyinggung kemungkinan adanya budaya permisif dalam birokrasi yang membuat pelanggaran berlangsung lama tanpa terdeteksi. “Ada kecenderungan saling membiarkan, TST atau Tahu Sama Tahu, bahkan melindungi. Ini yang berbahaya, bisa merusak fondasi integritas,” ujarnya.

Kasus di Brebes mencuat setelah adanya laporan internal yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Bahkan, Bupati Brebes menyatakan akan membawa perkara ini ke ranah hukum karena diduga merugikan keuangan negara.


Sanksi Tegas Menanti


Dari sisi regulasi, pemerintah sebenarnya telah memiliki payung hukum yang jelas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, pelanggaran disiplin terkait kehadiran dapat dikenai sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian.

“Jika terbukti menerima tunjangan tanpa kehadiran yang sah, maka ASN wajib mengembalikan. Untuk pelanggaran berat dan berulang, bisa berujung pada pemecatan,” kata Djohermansyah.

Ia menegaskan bahwa persoalan presensi tidak semata soal administratif, melainkan menyangkut etika dan tanggung jawab publik. “Birokrasi yang tidak berintegritas akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.


Momentum Pembenahan Nasional


Sejumlah tanggapan masyarakat dari berbagai daerah menunjukkan kekecewaan sekaligus harapan agar kasus ini ditangani secara transparan dan menjadi momentum perbaikan. Publik menuntut penegakan hukum yang adil, sekaligus pembinaan agar praktik serupa tidak berulang.

Djohermansyah mendorong kepala daerah di seluruh Indonesia menjadikan kasus ini sebagai peringatan dini. Audit sistem presensi, pemutakhiran teknologi, serta penguatan pengawasan internal menjadi langkah mendesak yang harus dilakukan.

“Ini alarm nasional. Jangan tunggu kasus serupa muncul di daerah lain. Perbaiki sekarang, sebelum kepercayaan publik kepada ASN semakin tergerus,” katanya.

Di tengah tuntutan reformasi birokrasi yang terus digaungkan, kasus Brebes menjadi pengingat bahwa transformasi digital tanpa integritas hanya akan melahirkan masalah baru. Integritas, pada akhirnya, tetap menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan dipercaya publik. (Ren/ Tra).

Perkuat Peran Kader, Ny. Putri Koster Buka Bina Posyandu Angkatan IV

0

Ny. Putri Koster Tegaskan Kembali Komitmen Perkuat Pelayanan Posyandu


Newsintermedia.com l Denpasar-Bali – Komitmen untuk memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat kembali ditegaskan oleh Ny. Putri Koster saat membuka kegiatan Bina Posyandu Angkatan IV Tahun 2026 yang berlangsung pada 5–7 Mei 2026 di Bapelkesmas Provinsi Bali.

Dalam arahannya, Selasa (5/5), Ny. Putri Koster menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh bagi para kader dalam menjalankan fungsi Posyandu. Menurutnya, kader tidak hanya berperan dalam pelayanan dasar, tetapi juga menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

“Posyandu harus dikelola dengan baik. Kader tidak hanya melayani, tetapi juga mampu mencatat serta menyampaikan kebutuhan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti secara tepat,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 112 peserta yang terdiri atas kader Posyandu Kota Denpasar sebanyak 44 orang dan Kabupaten Buleleng sebanyak 68 orang, termasuk TP Posyandu tingkat kota, kecamatan, hingga desa, seperti Desa Buahan, Buleleng. Kehadiran peserta dari dua daerah ini mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu secara merata.

Ketua panitia, Ni Komang Sriani, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kader dalam memahami dan mengimplementasikan program Posyandu secara komprehensif

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan materi dari narasumber lintas perangkat daerah, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Dinas Sosial.

Materi yang disampaikan meliputi penguatan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu, pendalaman substansi program, hingga isu strategis dan kebijakan terkini.

Selain itu, peserta juga dibekali strategi implementasi melalui integrasi program Posyandu ke dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh kader Posyandu semakin siap menjalankan tugas secara optimal serta mampu menghadirkan pelayanan yang lebih responsif dan menyeluruh bagi masyarakat.(Eka/Tra).


Sekitar 90 Siswa Ikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2026

Newsintermedia.com l Denpasar-Bali Sebanyak 90 siswa dari sembilan kabupaten/kota se-Bali mengikuti seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat provinsi dan nasional tahun 2026. Seleksi yang dipusatkan di Aula UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Bali ini dibuka secara resmi pada Selasa (5/5). Pembukaan seleksi Paskibraka yang dihadiri oleh Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, ditandai dengan penandatanganan fakta integritas.

Ketua Panitia Seleksi Paskibraka Tahun 2026, I Komang Kusuma Edi, menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan 90 siswa-siswi pilihan dari kabupaten/kota se-Bali. “Mereka terdiri dari 45 putra dan 45 putri. Seleksi dilaksanakan mulai 5 Mei hingga 7 Mei 2026,” ujarnya. Kusuma Edi menambahkan, dalam seleksi ini para peserta akan mengikuti sejumlah tes, yaitu psikotes, wawasan kebangsaan, intelegensi umum, kesehatan, peraturan baris-berbaris, kesamaptaan, hingga penilaian kepribadian melalui wawancara. Seleksi ini akan memilih 74 peserta dengan nilai terbaik untuk menjadi Paskibraka Provinsi, serta tiga pasang putra dan putri dengan nilai tertinggi yang akan dikirim untuk mengikuti seleksi nasional pada bulan Juni 2026. “Sebanyak 16 peserta yang tidak lolos seleksi akan dikembalikan ke kabupaten/kota asal untuk menjadi Paskibraka setempat,” ungkapnya, sembari menginformasikan bahwa hasil seleksi akan diumumkan pada 7 Mei 2026.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Provinsi Bali, Gede Suralaga, dalam sambutannya mengingatkan bahwa seleksi ini bukan sekadar agenda tahunan. “Ini merupakan proses strategis dalam menyiapkan generasi muda Bali yang berkarakter kuat, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme yang kokoh,” ujarnya. Suralaga menambahkan, Paskibraka bukan hanya tentang baris-berbaris pada prosesi pengibaran bendera, tetapi juga merupakan simbol kehormatan, tanggung jawab, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pada akhir sambutannya, Kaban Kesbangpol mengajak para peserta seleksi untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Menurutnya, ini merupakan peluang dan kehormatan yang tidak dimiliki oleh setiap siswa.

“Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Perhatikan sikap dan karakter, karena yang dinilai bukan hanya kemampuan fisik, tetapi juga keteguhan mental, kedisiplinan, kerja sama, dan integritas. Melalui proses ini, kalian akan belajar arti tanggung jawab, kebersamaan, dan pengabdian. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi bekal penting dalam perjalanan hidup kalian,” urainya. (Dsk/Tra).


Buka Baliyoni Group Solution Day 2026, Sekda Tekankan IAPI Menjadi Kekuatan Penggerak Pembangunan Bali


Newsintermedia.com l Denpasar-Bali Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, memberikan apresiasi terhadap pertemuan insan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) yang dilaksanakan di The Meru Hotel, Selasa (5/5).

Kegiatan ini menjadi wadah untuk saling bertukar pengalaman, pikiran, dan wawasan, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) agar semakin kompeten dan profesional. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pengetahuan serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan tugas-tugas pengadaan barang dan jasa, sehingga profesi ini semakin diakui.

Ia menjelaskan bahwa pertemuan yang mengangkat tema “Strategi Berbasis Efisiensi dan Resiliensi pada Pengadaan Barang dan Jasa 2026” ini berfokus pada efisiensi pengadaan melalui transformasi digital. “Kita hidup di zaman serba digital. Sebagian besar pekerjaan kini telah dilakukan dengan sistem digital. Oleh sebab itu, kita semua wajib membekali diri dengan kemampuan tersebut agar pekerjaan menjadi lebih cepat, akurat, akuntabel, dan transparan. Berbagai instrumen sudah tersedia, seperti e-katalog dan lainnya. Hampir tidak ada lagi pekerjaan yang tidak bersentuhan dengan aspek digital,” tegasnya.

Menurutnya, transformasi dari sistem manual ke sistem digital justru memudahkan proses kerja sekaligus memperkecil risiko. Sistem digital memungkinkan pekerjaan dilakukan lebih cepat, tidak terikat waktu dan tempat, lebih transparan, serta meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, efisiensi kerja meningkat dan upaya mitigasi risiko menjadi lebih kuat, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Selain menekankan efisiensi melalui transformasi digital, talkshow Baliyoni Group Solution Day 2026 juga membahas aspek resiliensi yang berkaitan dengan ketahanan. Hal ini mencakup kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, menyesuaikan diri, serta bangkit dalam menghadapi berbagai tekanan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan insan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) semakin profesional, sekaligus memperkuat posisi IAPI sebagai organisasi profesi.

Lebih lanjut, melalui tema yang diangkat, IAPI diharapkan dapat ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, tidak hanya pada aspek proses pengadaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar pembangunan, serta memastikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan cepat. Dengan demikian, proses pengadaan ke depan tidak lagi dipandang sebagai proses yang rumit, lambat, dan tanpa kepastian, melainkan menjadi proses yang luwes, luas, transparan, serta tetap berlandaskan regulasi yang berlaku. (Tutt/Tra).