- Advertisement -spot_img
20 C
Indonesia
Beranda blog Halaman 10

Bupati Jembrana Berbagi Kisah Hidup Susah Bersama Anak-Anak Kurang Mampu

0

 


Newsintermed ini a.com l Jembrana – Ada pemandangan yan menyentuh hati dalam peringatan sederhana Hari ulang tahun ke-51 Bupati Jembrana pada Rabu (6/5/2026). Alih-alih merayakannya dengan pesta mewah,

Bupati memilih menghabiskan momen spesialnya dengan duduk lesehan di antara anak-anak dari keluarga kurang mampu, menciptakan suasana penuh kekeluargaan tanpa sekat formalitas.

Sambil menikmati hidangan sate rombong dan bakso khas rakyat, suasana keakraban begitu terasa saat Bupati mulai membuka memori masa kecilnya yang penuh perjuangan. Pertemuan ini bukan sekadar acara seremonial, melainkan menjadi ruang berbagi rasa dan inspirasi bagi tunas-tunas muda Jembrana.

Di hadapan anak-anak yang hadir, Bupati secara terbuka menceritakan bahwa kehidupan yang ia nikmati saat ini bukanlah hasil dari kemudahan instan. Ia mengenang masa kecilnya yang dihabiskan di rumah kontrakan selama hampir 10 tahun. Sejak usia dini, ia sudah akrab dengan kerja keras, bangun sebelum matahari terbit untuk membantu orang tua demi menyambung hidup.

“Saya ingin adik-adik tahu, saya juga pernah berada di posisi kalian. Saya pernah hidup susah, tinggal di kontrakan cukup lama, dan membantu orang tua bekerja sejak kecil. Tapi dari kesulitan itulah saya belajar tentang arti disiplin dan pantang menyerah,” kenangnya .

Dengan tatapan penuh empati, Bupati memberikan penguatan mental kepada anak-anak agar tidak pernah merasa rendah diri karena keterbatasan ekonomi. Baginya, kondisi hari ini hanyalah titik awal, bukan penentu akhir dari garis takdir seseorang

“Hari ini mungkin adik-adik merasa belum beruntung, tapi jangan pernah mematikan mimpi. Jika punya tekad kuat, rajin belajar, dan menjaga kedisiplinan, suatu saat kalian bisa menjadi orang hebat yang membanggakan Jembrana,” pesan Bupati yang disambut antusias oleh anak-anak.

Ia juga menitipkan pesan mendalam kepada para orang tua agar menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Ia menegaskan bahwa kemiskinan tidak boleh menjadi alasan bagi anak-anak Jembrana untuk putus sekolah. “Pendidikan adalah jembatan emas untuk keluar dari kemiskinan. Pemerintah hadir untuk itu, jadi jangan pernah menyerah pada keadaan,” tegasnya.

Kehangatan acara semakin lengkap dengan kehadiran sang Ibu tercinta, keluarga besar, Wakil Bupati Jembrana, serta jajaran Forkopimda Jembrana yang memberikan kejutan ulang tahun sederhana. Sebagai bentuk syukur atas bertambahnya usia, diserahkan pula paket bantuan sembako kepada 51 anak sebagai simbol kepedulian sosial.

Acara yang berlangsung penuh tawa dan keharuan ini meninggalkan pesan kuat, bahwa seorang pemimpin bisa lahir dari tempaan kesulitan, dan kunci kesuksesan bukan terletak pada kemewahan asal-usul, melainkan pada ketekunan dan kerja keras yang tak pernah padam.( prokopim )


Bupati Kembang Hartawan Canangkan BBGRM dan HKG PKK ke-54 di Pantai Keramat: “Gotong Royong Adalah Nafas Bernegara”

Newsintetmedia.com l Jembrana – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, didampingi oleh Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna secara resmi membuka Pencanangan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) Tahun 2026 dan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 tingkat Kabupaten Jembrana. Acara yang sarat akan nilai budaya ini dipusatkan di Pantai Keramat, Banjar Melaya Pantai, Kecamatan Melaya, pada Rabu (6/5).

Prosesi pembukaan ditandai dengan pemukulan kulkul secara serentak, yang kemudian dilanjutkan dengan aksi lingkungan berupa penanaman pohon mangrove di pesisir pantai. Dalam sambutannya, Bupati Kembang menekankan bahwa gotong royong harus dimaknai lebih dalam, bukan sekadar aktivitas fisik rutin.

“Gotong royong tidak hanya sebatas bersih-bersih dan menanam pohon. Ini merupakan cerminan hidup kita dalam berbangsa dan bernegara. Mari kita terapkan pola gotong royong dalam semua gerak kehidupan kita bermasyarakat,” ujar Bupati Kembang di hadapan para undangan dan warga.

Kepala Dinas PMD PPPA PPKB Kabupaten Jembrana, Ni Kade Ari Sugianti, S.Pd., M.Pd., melaporkan bahwa kegiatan ini mengacu pada hasil Rakernas X PKK Tahun 2025. Beliau menjelaskan bahwa BBGRM merupakan wahana untuk memperkuat integrasi sosial serta meningkatkan kemitraan antara masyarakat dan pemerintah.

Penyelenggaraan tahun ini difokuskan pada empat bidang utama: Bidang Kemasyarakatan: Menggerakkan partisipasi aktif warga dalam pembangunan melalui aksi gotong royong.• Bidang Ekonomi: Mempromosikan kemandirian desa melalui pameran produk olahan unggulan asli Desa Melaya.

• Bidang Sosial Budaya & Agama: Pemberian bantuan sembako secara simbolis sebagai wujud kepedulian terhadap para lansia. • Bidang Lingkungan: Pelestarian ekosistem pesisir melalui penanaman mangrove secara bersama-sama.

Peringatan HKG PKK ke-54 yang dilaksanakan bersamaan ini juga bertujuan untuk memperkuat semangat pemberdayaan keluarga. Melalui gerakan PKK, pemerintah berharap dapat mewujudkan keluarga yang lebih sejahtera, sehat, dan mandiri, sebagai unit terkecil namun paling krusial dalam pembangunan bangsa.

Acara diakhiri dengan peninjauan stan pameran produk unggulan desa, penyerahan paket sembako untuk warga kurang mampu dan aksi nyata penanaman mangrove oleh Bupati beserta jajaran OPD Kabupaten Jembrana.(Wis/Tra).


 

Gubernur: Prioritaskan Sumber Daya Lokal Berkualitas, teruji dan berintegritas 

0

Buka Musprov INKINDO, Gubernur Koster:  Libatkan Konsultan dan Kontraktor Lokal dalam Pembangunan Bali


Garudaxpose.com l Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan Pemprov Bali saat ini tengah fokus membangun dan membenahi infrastruktur di Pulau Dewata. Pemprov memprioritaskan sumber daya lokal yang berintegritas, berkualitas dan teruji kinerjanya. Hal itu Gubernur Koster sampaikan saat membuka Musyawarah Provinsi XII INKINDO Bali di Hotel Prama Sanur, Rabu (6/5).

Yang terdekat kata Koster, pembangunan jalan nasional under/overpass Jimbaran di tahun 2026-2027 dan pembangunan lanjutan jalan shortcut titik 11 dan 12 Singaraja- Mengwitani serta beberapa proyek infrastruktur lainnya.

Ia berharap seluruh proyek infrastruktur tersebut selesai dibangun sebelum masa jabatannya di periode ke-2 berakhir pada 2030 mendatang. “Jadi ini semua saya kebut. Terus saya koordinasikan dengan pusat,” jelasnya.

Kemudian untuk memastikan pembangunan di Pulau Dewata berjalan dengan baik tentu memerlukan sinergitas dan dukungan dari semua pihak termasuk para konsultan dan kontraktor lokal di Bali.

“Kita selalu memprioritaskan sumber daya lokal asalkan berintegritas, kualitasnya bagus dan teruji. Jarang sekali kita ambil dari luar kecuali kalau memerlukan spesifikasi khusus yang tidak ada di Bali,” ungkapnya.

Koster menyampaikan sumber daya lokal harus diprioritaskan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Bali khususnya konsultan dan kontraktor lokal Bali.

“Maksudnya lokal Bali bukan harus orang Bali tapi siapapun yang berdomisili di Bali, membayar pajak di Bali dan dapat meningkatkan perputaran ekonomi di Bali,” jelasnya.

Lebih lanjut, Koster menjelaskan bahwa Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung pembangunan di Provinsi Bali. Ia meminta agar kualitas konsultan yang ada di Bali semakin ditingkatkan. INKINDO diharapkan dapat memberikan masukan dan pemikiran dalam pembangunan infrastruktur Bali ke depan.l

Sementara itu, Ketua DPP INKINDO Bali, I Gusti Made Palguna menyampaikan apresiasi atas dukungan Gubernur Bali terhadap para konsultan dan kontraktor lokal Bali. Terlebih dengan terus melibatkannya dalam setiap proyek infrastruktur dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bali.(Kar/Tra*)


Wagub: Ormas Harus Jadi Garda Damai Bali, Aksi Nyata, Bukan Sekadar Seremoni


Newsintermedia.com l Badung – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-22 Baladika Bali, Selasa (5/5), di Pusat Latihan PSPS Bakti Negara, Lingkungan Negara Kelod, Sading, Mengwi, Badung, berlangsung penuh makna dengan perpaduan antara refleksi organisasi, aksi sosial, dan penegasan arah masa depan.

Di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, momentum ini menjadi lebih dari sekadar perayaan, melainkan titik konsolidasi untuk memperkuat peran organisasi di tengah masyarakat.

Ketua Panitia HUT, Komang Merta Jiwa, dalam sambutan pembukaannya menegaskan bahwa peringatan ini merupakan ruang refleksi sekaligus penguatan jati diri organisasi.

“Perayaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk menata langkah ke depan, mempererat kebersamaan, serta memperkuat nilai-nilai perjuangan,” ujarnya di hadapan para undangan.

Ia juga menggarisbawahi bahwa organisasi bukan hanya tempat berkumpul, tetapi juga ruang pembelajaran yang membentuk karakter, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial.

Dalam suasana yang sarat makna, Komang Merta Jiwa mengingatkan tantangan yang dihadapi Bali saat ini, mulai dari dinamika global hingga ancaman terhadap nilai-nilai adat dan budaya lokal. “Kita harus menjadi garda terdepan dalam menjaga dan merawat nilai-nilai tersebut. Organisasi ini harus menjadi kekuatan yang mampu menjawab tantangan zaman,” tegasnya.

Semangat tersebut kemudian diwujudkan dalam berbagai aksi nyata. Penyerahan bantuan kemanusiaan kepada penyandang disabilitas menjadi momen emosional yang menggambarkan sisi humanis organisasi.

Tak hanya itu, Baladika Bali juga menyerahkan bantuan lingkungan berupa 35 tong komposter dan 2.000 kantong komposter kepada warga Kelurahan Sading sebagai bentuk dukungan terhadap pengelolaan sampah berbasis sumber. Di sektor kemanusiaan, kerja sama dengan PMI Bali menghasilkan 345 kantong darah, menjadikan kegiatan donor darah ini sebagai salah satu yang terbesar di Bali.

Wakil Bupati Badung sekaligus Ketua Umum DPD Baladika Bali, I Bagus Alit Sucipta, menegaskan bahwa usia 22 tahun adalah fase kematangan organisasi yang harus diisi dengan kontribusi nyata. “Ini momentum memperkuat soliditas dan memastikan kita benar-benar hadir memberi manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Nada serupa disampaikan Ketua Umum DPP Aliansi Bali Angunggah Shanti, AA Ketut Suma Widana, yang menekankan pentingnya menjaga citra organisasi melalui tindakan nyata. “Jawab stigma dengan aksi. Tunjukkan bahwa kita hadir untuk masyarakat melalui kegiatan sosial yang berkelanjutan, dan tetap bersatu dalam mencapai tujuan, yang tentunya harus diiringi doa,” katanya.

Dewan Pembina Baladika Bali, I Nyoman Gde Sudiantara, turut mengingatkan akar sejarah organisasi yang dibangun dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat sejak awal. “Nilai dasar ini harus tetap kita jaga dan perkuat untuk menghadapi tantangan ke depan,” ujarnya.

Sorotan utama tertuju pada penegasan Wakil Gubernur Bali sekaligus Dewan Pengawas DPD Pusat Baladika Bali, I Nyoman Giri Prasta, yang menyampaikan pesan kuat dan tajam terkait peran organisasi kemasyarakatan di Bali.

Menurutnya, HUT ke-22 ini harus dimaknai sebagai momentum konsolidasi dan evaluasi menyeluruh. “Ini bukan sekadar seremoni. Ini momentum untuk memperkuat organisasi, mengevaluasi program, isu strategis yang ada di masyarakat, dan memastikan kita benar-benar hadir untuk masyarakat,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa organisasi harus mampu menjadi penjaga stabilitas sosial dengan menghadirkan rasa aman, nyaman, dan kepedulian di tengah masyarakat. “Yang dikenang masyarakat bukan apa yang kita ucapkan, tetapi apa yang kita lakukan,” ujarnya, menegaskan pentingnya aksi nyata dibanding wacana.

Dalam penyampaiannya yang penuh energi, Wagub Giri Prasta juga menyoroti pentingnya kekompakan sebagai fondasi utama perjuangan organisasi. “Kalau kita tidak bersatu, setengah perjuangan kita sudah hilang. Namun, kalau kita kompak bersatu, setengah perjuangan kita sudah berhasil. Tidak ada yang tidak mungkin,” katanya.

Ia bahkan mendorong organisasi untuk terus membina kader-kader terbaik yang mampu menembus posisi strategis, baik di tingkat daerah maupun nasional. “Saya melihat banyak sumber daya manusia yang luar biasa di sini. Tinggal bagaimana kita membina, menjaga integritas, dan tetap loyal pada organisasi,” ungkapnya.

Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya pembinaan karakter untuk menghapus stigma negatif terhadap organisasi kemasyarakatan. “Kita harus buktikan bahwa kita adalah kekuatan sosial yang bermartabat, bukan sebaliknya,” tandasnya.

Rangkaian kegiatan yang sarat nilai sosial dan kebersamaan ini menjadi refleksi bahwa Baladika Bali tidak hanya merayakan perjalanan panjangnya, tetapi juga menegaskan komitmen untuk terus hadir sebagai bagian dari solusi di tengah masyarakat.

Di usia ke-22, organisasi ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada jumlah anggota, tetapi pada soliditas, nilai, dan kontribusi nyata yang diberikan. (Leonk/ Gustra).

Ribuan ASN Brebes Terjerat Presensi Ilegal, Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

0

NEWSINTERMEDIS.COM l JAKARTA — Dugaan manipulasi presensi yang melibatkan sekitar 3.000 aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi sorotan publik dan memantik kekhawatiran serius atas integritas birokrasi daerah. Praktik ini diduga dilakukan melalui penggunaan aplikasi untuk memalsukan koordinat GPS, sehingga memungkinkan pegawai tercatat hadir tanpa benar-benar berada di kantor.

Kasus ini tidak hanya membuka celah dalam sistem pengawasan berbasis teknologi, tetapi juga menyingkap persoalan laten dalam budaya kerja aparatur negara.

Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN, Djohermansyah Djohan, menilai fenomena tersebut sebagai kombinasi antara kelemahan sistem dan problem integritas. “Teknologi absensi yang digunakan pemerintah daerah tidak boleh dianggap final. Dalam dunia digital, setiap sistem selalu memiliki celah yang bisa ditembus jika tidak terus diperbarui,” ujarnya dalam dialog bersama Pro 3 RRI, Selasa (5/5).

Menurut dia, praktik manipulasi kehadiran sejatinya bukan hal baru. Pada masa sistem manual, dikenal istilah “titip absen”. Kini, praktik serupa berevolusi dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi. “Dulu manual, sekarang digital. Modusnya berubah, tetapi esensinya sama: pelanggaran disiplin,” katanya.


Lemahnya Pengawasan dan Budaya Permisif


Terungkapnya kasus ini, lanjut Djohermansyah, juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal. Inspektorat daerah dinilai belum mampu menjangkau secara efektif pengawasan terhadap ribuan ASN yang tersebar di berbagai unit kerja, termasuk guru dan tenaga kesehatan.

Lebih dari itu, ia menyinggung kemungkinan adanya budaya permisif dalam birokrasi yang membuat pelanggaran berlangsung lama tanpa terdeteksi. “Ada kecenderungan saling membiarkan, TST atau Tahu Sama Tahu, bahkan melindungi. Ini yang berbahaya, bisa merusak fondasi integritas,” ujarnya.

Kasus di Brebes mencuat setelah adanya laporan internal yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Bahkan, Bupati Brebes menyatakan akan membawa perkara ini ke ranah hukum karena diduga merugikan keuangan negara.


Sanksi Tegas Menanti


Dari sisi regulasi, pemerintah sebenarnya telah memiliki payung hukum yang jelas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, pelanggaran disiplin terkait kehadiran dapat dikenai sanksi mulai dari teguran hingga pemberhentian.

“Jika terbukti menerima tunjangan tanpa kehadiran yang sah, maka ASN wajib mengembalikan. Untuk pelanggaran berat dan berulang, bisa berujung pada pemecatan,” kata Djohermansyah.

Ia menegaskan bahwa persoalan presensi tidak semata soal administratif, melainkan menyangkut etika dan tanggung jawab publik. “Birokrasi yang tidak berintegritas akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.


Momentum Pembenahan Nasional


Sejumlah tanggapan masyarakat dari berbagai daerah menunjukkan kekecewaan sekaligus harapan agar kasus ini ditangani secara transparan dan menjadi momentum perbaikan. Publik menuntut penegakan hukum yang adil, sekaligus pembinaan agar praktik serupa tidak berulang.

Djohermansyah mendorong kepala daerah di seluruh Indonesia menjadikan kasus ini sebagai peringatan dini. Audit sistem presensi, pemutakhiran teknologi, serta penguatan pengawasan internal menjadi langkah mendesak yang harus dilakukan.

“Ini alarm nasional. Jangan tunggu kasus serupa muncul di daerah lain. Perbaiki sekarang, sebelum kepercayaan publik kepada ASN semakin tergerus,” katanya.

Di tengah tuntutan reformasi birokrasi yang terus digaungkan, kasus Brebes menjadi pengingat bahwa transformasi digital tanpa integritas hanya akan melahirkan masalah baru. Integritas, pada akhirnya, tetap menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang profesional dan dipercaya publik. (Ren/ Tra).

Perkuat Peran Kader, Ny. Putri Koster Buka Bina Posyandu Angkatan IV

0

Ny. Putri Koster Tegaskan Kembali Komitmen Perkuat Pelayanan Posyandu


Newsintermedia.com l Denpasar-Bali – Komitmen untuk memperkuat peran Posyandu sebagai garda terdepan pelayanan masyarakat kembali ditegaskan oleh Ny. Putri Koster saat membuka kegiatan Bina Posyandu Angkatan IV Tahun 2026 yang berlangsung pada 5–7 Mei 2026 di Bapelkesmas Provinsi Bali.

Dalam arahannya, Selasa (5/5), Ny. Putri Koster menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh bagi para kader dalam menjalankan fungsi Posyandu. Menurutnya, kader tidak hanya berperan dalam pelayanan dasar, tetapi juga menjadi penghubung antara kebutuhan masyarakat dan pemerintah.

“Posyandu harus dikelola dengan baik. Kader tidak hanya melayani, tetapi juga mampu mencatat serta menyampaikan kebutuhan masyarakat agar dapat ditindaklanjuti secara tepat,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 112 peserta yang terdiri atas kader Posyandu Kota Denpasar sebanyak 44 orang dan Kabupaten Buleleng sebanyak 68 orang, termasuk TP Posyandu tingkat kota, kecamatan, hingga desa, seperti Desa Buahan, Buleleng. Kehadiran peserta dari dua daerah ini mencerminkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pelayanan Posyandu secara merata.

Ketua panitia, Ni Komang Sriani, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kader dalam memahami dan mengimplementasikan program Posyandu secara komprehensif

Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mendapatkan materi dari narasumber lintas perangkat daerah, di antaranya Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, serta Kepala Dinas Sosial.

Materi yang disampaikan meliputi penguatan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu, pendalaman substansi program, hingga isu strategis dan kebijakan terkini.

Selain itu, peserta juga dibekali strategi implementasi melalui integrasi program Posyandu ke dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh kader Posyandu semakin siap menjalankan tugas secara optimal serta mampu menghadirkan pelayanan yang lebih responsif dan menyeluruh bagi masyarakat.(Eka/Tra).


Sekitar 90 Siswa Ikuti Seleksi Paskibraka Tingkat Provinsi dan Nasional Tahun 2026

Newsintermedia.com l Denpasar-Bali Sebanyak 90 siswa dari sembilan kabupaten/kota se-Bali mengikuti seleksi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat provinsi dan nasional tahun 2026. Seleksi yang dipusatkan di Aula UPTD Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Bali ini dibuka secara resmi pada Selasa (5/5). Pembukaan seleksi Paskibraka yang dihadiri oleh Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Wayan Budiasa, ditandai dengan penandatanganan fakta integritas.

Ketua Panitia Seleksi Paskibraka Tahun 2026, I Komang Kusuma Edi, menyampaikan bahwa kegiatan ini melibatkan 90 siswa-siswi pilihan dari kabupaten/kota se-Bali. “Mereka terdiri dari 45 putra dan 45 putri. Seleksi dilaksanakan mulai 5 Mei hingga 7 Mei 2026,” ujarnya. Kusuma Edi menambahkan, dalam seleksi ini para peserta akan mengikuti sejumlah tes, yaitu psikotes, wawasan kebangsaan, intelegensi umum, kesehatan, peraturan baris-berbaris, kesamaptaan, hingga penilaian kepribadian melalui wawancara. Seleksi ini akan memilih 74 peserta dengan nilai terbaik untuk menjadi Paskibraka Provinsi, serta tiga pasang putra dan putri dengan nilai tertinggi yang akan dikirim untuk mengikuti seleksi nasional pada bulan Juni 2026. “Sebanyak 16 peserta yang tidak lolos seleksi akan dikembalikan ke kabupaten/kota asal untuk menjadi Paskibraka setempat,” ungkapnya, sembari menginformasikan bahwa hasil seleksi akan diumumkan pada 7 Mei 2026.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kaban Kesbangpol) Provinsi Bali, Gede Suralaga, dalam sambutannya mengingatkan bahwa seleksi ini bukan sekadar agenda tahunan. “Ini merupakan proses strategis dalam menyiapkan generasi muda Bali yang berkarakter kuat, disiplin, dan memiliki jiwa nasionalisme yang kokoh,” ujarnya. Suralaga menambahkan, Paskibraka bukan hanya tentang baris-berbaris pada prosesi pengibaran bendera, tetapi juga merupakan simbol kehormatan, tanggung jawab, dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Pada akhir sambutannya, Kaban Kesbangpol mengajak para peserta seleksi untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Menurutnya, ini merupakan peluang dan kehormatan yang tidak dimiliki oleh setiap siswa.

“Manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Perhatikan sikap dan karakter, karena yang dinilai bukan hanya kemampuan fisik, tetapi juga keteguhan mental, kedisiplinan, kerja sama, dan integritas. Melalui proses ini, kalian akan belajar arti tanggung jawab, kebersamaan, dan pengabdian. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi bekal penting dalam perjalanan hidup kalian,” urainya. (Dsk/Tra).


Buka Baliyoni Group Solution Day 2026, Sekda Tekankan IAPI Menjadi Kekuatan Penggerak Pembangunan Bali


Newsintermedia.com l Denpasar-Bali Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, memberikan apresiasi terhadap pertemuan insan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) yang dilaksanakan di The Meru Hotel, Selasa (5/5).

Kegiatan ini menjadi wadah untuk saling bertukar pengalaman, pikiran, dan wawasan, sekaligus sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) agar semakin kompeten dan profesional. Hal ini diharapkan dapat memperkuat pengetahuan serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalankan tugas-tugas pengadaan barang dan jasa, sehingga profesi ini semakin diakui.

Ia menjelaskan bahwa pertemuan yang mengangkat tema “Strategi Berbasis Efisiensi dan Resiliensi pada Pengadaan Barang dan Jasa 2026” ini berfokus pada efisiensi pengadaan melalui transformasi digital. “Kita hidup di zaman serba digital. Sebagian besar pekerjaan kini telah dilakukan dengan sistem digital. Oleh sebab itu, kita semua wajib membekali diri dengan kemampuan tersebut agar pekerjaan menjadi lebih cepat, akurat, akuntabel, dan transparan. Berbagai instrumen sudah tersedia, seperti e-katalog dan lainnya. Hampir tidak ada lagi pekerjaan yang tidak bersentuhan dengan aspek digital,” tegasnya.

Menurutnya, transformasi dari sistem manual ke sistem digital justru memudahkan proses kerja sekaligus memperkecil risiko. Sistem digital memungkinkan pekerjaan dilakukan lebih cepat, tidak terikat waktu dan tempat, lebih transparan, serta meningkatkan akuntabilitas. Selain itu, efisiensi kerja meningkat dan upaya mitigasi risiko menjadi lebih kuat, sehingga pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah.

Selain menekankan efisiensi melalui transformasi digital, talkshow Baliyoni Group Solution Day 2026 juga membahas aspek resiliensi yang berkaitan dengan ketahanan. Hal ini mencakup kemampuan untuk bertahan, beradaptasi, menyesuaikan diri, serta bangkit dalam menghadapi berbagai tekanan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan insan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) semakin profesional, sekaligus memperkuat posisi IAPI sebagai organisasi profesi.

Lebih lanjut, melalui tema yang diangkat, IAPI diharapkan dapat ditempatkan dalam perspektif yang lebih luas, tidak hanya pada aspek proses pengadaan, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar pembangunan, serta memastikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan cepat. Dengan demikian, proses pengadaan ke depan tidak lagi dipandang sebagai proses yang rumit, lambat, dan tanpa kepastian, melainkan menjadi proses yang luwes, luas, transparan, serta tetap berlandaskan regulasi yang berlaku. (Tutt/Tra).


 

Posisi Strategis Bali Jadi Panggung Diplomasi dan Bangun Kemitraan Global

0

Gubernur Koster Fasilitasi Diplomasi Pertahanan Indonesia-Jepang


Newsintermedia.com l Badung Bali – Gubernur Bali Wayan Koster mengantar keberangkatan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Sjafrie Sjamsoeddin, bersama Menteri Pertahanan Jepang, H.E. Koizumi Shinjiro, beserta delegasi melalui VIP II Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Senin (4/5) pagi.

Keberangkatan tersebut menjadi bagian penting dari rangkaian agenda strategis pertahanan kedua negara, setelah Menteri Pertahanan Jepang menghadiri Defence Minister Meeting 2026 serta jamuan makan malam resmi (official dinner) yang dipimpin Menteri Pertahanan RI di Bali pada Minggu (3/5) petang.

Agenda cultural visit tersebut merupakan tradisi diplomatik yang selalu menyertai forum bilateral maupun multilateral sebagai sarana mempererat hubungan antarnegara.

Selanjutnya, Menteri Pertahanan RI dan Menteri Pertahanan Jepang dijadwalkan melanjutkan agenda ke Jakarta untuk melaksanakan penandatanganan Defence Cooperation Arrangement (DCA) antara Indonesia dan Jepang pada hari yang sama.

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia–Jepang, khususnya di sektor pertahanan, keamanan kawasan, serta kerja sama strategis yang semakin erat di tengah dinamika geopolitik Indo-Pasifik.

Peran Bali sebagai tuan rumah dalam rangkaian pertemuan penting ini kembali menegaskan posisi strategis Pulau Dewata sebagai panggung diplomasi internasional, sekaligus mendukung upaya Indonesia membangun kemitraan global yang kokoh.(Noer/Tra)


Ketua TP Posyandu Bali Ajak Kader Perkuat Integrasi dan Pengabdian Masyarakat


News ok ntermedia.com l Denpasar-Bali – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, mengajak seluruh kader Posyandu di dua kelurahan di Kota Denpasar untuk memperkuat integrasi lintas sektor dalam pengabdian kepada masyarakat serta turut menyukseskan berbagai program pemerintah.

Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Aksi Sosial Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali bertajuk “Membina dan Berbagi” yang berlangsung di Gedung Serbaguna Kelurahan Pemecutan, Kecamatan Denpasar Barat, Senin (4/5).

Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa kehadiran tim pembina tidak hanya membawa semangat, tetapi juga dukungan konkret dari berbagai perangkat daerah, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas PUPR, hingga Dinas Pendidikan, guna memastikan pelayanan Posyandu berjalan optimal dan menyentuh seluruh aspek kebutuhan masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa Posyandu kini telah berkembang dengan mengampu enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), tidak lagi terbatas pada bidang kesehatan seperti sebelumnya. Kondisi ini menuntut peningkatan kapasitas dan jumlah kader agar mampu menjawab tantangan pelayanan yang semakin luas.

Untuk itu, pada tahun 2026, TP Posyandu Provinsi Bali akan menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) sebanyak 16 angkatan, masing-masing diikuti 111 peserta, yang dilaksanakan selama tiga hari dua malam di Bapelkes Pemprov Bali.

“Bimtek ini penting agar kader memahami tugas dan fungsi secara menyeluruh. Bagaimana bisa mengabdi dengan baik jika tidak memahami apa yang dikerjakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa program Posyandu juga diarahkan untuk mendukung visi dan misi Gubernur Bali, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, termasuk dalam penanganan isu lingkungan yang saat ini menjadi perhatian publik, seperti pengelolaan sampah.

Melalui kolaborasi dengan TP PKK, berbagai kegiatan inovatif digelar, seperti lomba kebersihan tingkat sekolah, lomba telajakan bersih, serta gerakan kulkul PKK Posyandu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar.

Seluruh program tersebut diharapkan dapat dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi hingga desa/kelurahan, sehingga mampu berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris I TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, yang mewakili Ketua TP Posyandu Kota Denpasar, menyampaikan bahwa kegiatan ini menyasar 98 kader dari Kelurahan Pemecutan dan Peguyangan yang bergerak di bidang layanan kesehatan dan pendidikan. Di Kelurahan Pemecutan terdapat 14 kelompok Posyandu, sementara Peguyangan memiliki 13 kelompok yang telah melayani enam SPM.

Secara keseluruhan, Kota Denpasar memiliki 459 kelompok Posyandu dengan jumlah kader mencapai 4.011 orang. Setiap kelompok juga telah memiliki surat keputusan (SK) dari perbekel atau lurah setempat.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan pembinaan berkelanjutan dari TP Posyandu Provinsi Bali. Menurutnya, TP Posyandu Kota Denpasar siap terus bersinergi dan mendukung penuh program-program provinsi dalam upaya membantu masyarakat.

“Kami sebagai tim pembina di daerah akan terus bergerak bersama, memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan Posyandu era baru yang lebih adaptif, terpadu, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Tidak jauh berbeda dengan lokasi pertama, di Kelurahan Peguyangan, Denpasar Utara, Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali juga menyerahkan bantuan sembako berupa 30 kilogram beras, dua krat telur, dua kotak susu, serta majalah bina Posyandu kepada masing-masing kader TP Posyandu Denpasar Utara yang berjumlah 78 orang.

Keberhasilan Posyandu dinilai akan mempercepat pelayanan dasar kepada masyarakat menuju kesejahteraan yang lebih baik.

Khusus di bidang kesehatan, pelayanan Posyandu kini tidak hanya berfokus pada layanan lansia, balita, dan kegiatan penimbangan semata. Bidang kesehatan juga memfokuskan perhatian pada siklus hidup masyarakat, termasuk deteksi dini terhadap berbagai gangguan kesehatan.

Dalam hal ini, kader Posyandu memiliki peran penting untuk merujuk masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan ke fasilitas layanan kesehatan dengan tingkat pelayanan dan kelengkapan peralatan yang lebih memadai, seperti puskesmas maupun rumah sakit.

“Setiap masyarakat dapat menyampaikan permasalahan yang terjadi di sekitarnya sesuai dengan bidang yang ditangani oleh masing-masing kader.”

Ibu Putri Koster menegaskan bahwa setiap permasalahan yang ditemukan wajib dicatat dan disampaikan kepada pengurus TP Posyandu untuk selanjutnya ditentukan persyaratan tindak lanjutnya.

Namun, data dan kondisi masyarakat yang dilaporkan harus benar-benar jelas dan sesuai dengan keadaan di lapangan agar tidak menimbulkan pemborosan maupun ketidaksesuaian dalam penanganan. (Tutt/Tra).

Info Denpasar Soal Dharma Santhi Penyepian dan PKB ke 48

0

Wali Kota Denpasar Hadiri Dharma Santhi Penyepian Isaka Warsa 1948 PDPN


Newsintermedia.com l Denpasar-Bali -Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Dharma Santhi Penyepian Isaka Warsa 1948 yang diselenggarakan Perkumpulan Dharmopadesa Pusat Nusantara (PDPN) dengan tema “Ngiring Tincapang Srada Bakti Maring Pajah Ajah Batara Lelangit Sewa Sogata”, di Restoran Canang Sari Sanur, Minggu (3/5).

Acara Dharma Santhi tersebut dibuka langsung Ketua Umum  Ketua Dharmopadesa Pusat, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia. Dalam kegiatan itu, Dharma Wacana dibawakan oleh Ida Pedanda Pengingsir Dang Upadyaya serta Dharma Penuntun oleh Ida Pedanda Penglingsir Dang Kertha Upadesa Nusantara.

Kegiatan tersebut turut mengundang Ida Pedanda Siwa-Budha dan Walaka dari seluruh kabupaten/kota di Bali. Hadir pula berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh puri, unsur pemerintahan hingga berbagai elemen masyarakat lainnya.

Ketua Dharmopadesa Pusat Nusantara, Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan Dharma Santhi ini merupakan rangkaian Hari Suci Nyepi Isaka Warsa 1948.

Menurutnya, kegiatan tersebut bertujuan mempererat persemetonan Brahmana Wangsa dalam wadah Perkumpulan Dharmopadesa Pusat Nusantara.

Komunikasi yang baik disebut menjadi inti dalam menjaga persaudaraan dan menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat. “Upacara ini dilaksanakan untuk mempertahankan persaudaraan bersama semeton Brahmana Wangsa yang ada di Bali maupun Nusantara,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ajaran leluhur serta mewaspadai masuknya pengaruh-pengaruh luar yang dinilai dapat mengikis nilai-nilai ajaran Hindu di Bali. Untuk itu, melalui penguatan persemetonan diharapkan umat semakin memahami jati diri, sejarah, serta warisan spiritual leluhur.

Sementara itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Dharma Santhi yang berlangsung baik dan lancar. Menurutnya, Dharma Santhi menjadi momentum mulat sarira atau introspeksi diri untuk mengevaluasi perjalanan selama setahun terakhir agar tetap berada di jalan dharma atau kebaikan.

“Pelaksanaan Hari Suci Nyepi Isaka Warsa 1948 menjadi momentum bagi kita bersama untuk memperbaiki diri di tahun yang baru. Sejalan dengan spirit Vasudhaiva Kutumbakam atau bergotong royong, kita kuatkan sinergitas antara tokoh agama, pemerintah, berbagai stakeholder dan masyarakat guna menjalankan roda pembangunan di Kota Denpasar,” ujar Jaya Negara. (Ayu/humas.dps)


Jelang PKB Ke-48, Walikot Pantau Kesiapan Sekaa Palegongan Klasik


Garudaxpose.com l Denpasar-Bali –Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri pembinaan Sekaa Palegongan Klasik Waja Swara Banjar Wangaya Kaja, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Sabtu (2/5), bertempat di Jaba Tengah Pura Pasek lingkungan banjar setempat. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan kesiapan duta Kota Denpasar dalam ajang Pesta Kesenian Bali (PKB) Ke-48 yang akan berlangsung pada 13 Juni hingga 11 Juli 2026 di Taman Budaya Provinsi Bali.

Ket. Foto : Kehadiran Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam pembinaan Sekaa Palegongan Klasik Waja Swara Banjar Wangaya Kaja, Desa Dauh Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Sabtu (2/5), bertempat di Jaba Tengah Pura Pasek lingkungan banjar setempat.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Anggota DPRD Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya, Anggota DPRD Provinsi Bali, Anak Agung Gede Agung Suyoga, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, I Ketut Suteja Kumara Putra, serta Tim Konsultan Seni Kota Denpasar.

Di sela-sela kegiatan, Walikota Jaya Negara menyampaikan apresiasi kepada para penabuh, penari, pembina, dan koordinator sekaa yang telah melaksanakan pembinaan secara serius dan berkesinambungan. “Komitmen para seniman muda dalam menjaga warisan seni tradisi menjadi kekuatan penting bagi Kota Denpasar dalam mempertahankan identitas budaya Bali di tengah perkembangan zaman,” ujar Jaya Negara.

Sementara itu, Tim Konsultan Seni Kota Denpasar, I Nyoman Astita menyampaikan bahwa bangkitnya kembali seni palegongan di Banjar Wangaya Kaja menjadi kebanggaan tersendiri. Tahun ini, Sekaa Palegongan Klasik Waja Swara mendapat kesempatan tampil sebagai duta Kota Denpasar di PKB XLVIII.

“Olah rasa sudah masuk secara struktur pada tabuh palegongan. Tinggal bagaimana mengekspresikan pembawaan tabuh dan penampilan nanti agar bisa maksimal saat tampil di PKB,” ujar Nyoman Astita. Senada dengan hal tersebut, Koordinator Sekaa, I Made Kristi Artawan mengatakan seluruh anggota sekaa terus mematangkan latihan guna memberikan penampilan terbaik sekaligus mengharumkan nama Kota Denpasar pada ajang seni budaya tahunan terbesar di Bali tersebut. (Pur/Tra)

Ibu Putri Koster Tegaskan, Disiplin Rumah Tangga Kunci Wujudkan Bali Bersih

0

Ibu Putri Koster Gelar Monev Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu Wujudkan Bali Bersih


Newsintermedia.com l Bangli – Dalam Mponitoring dan evaluasi (Monev) Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu, Ibu Putri Koster tidak sekadar hadir sebagai pejabat. Ia hadir sebagai penggerak nilai. Sesampainya di lokasi, ia langsung memberi apresiasi atas wajah Banjar Tiga Kawan yang tertata: telajakan bersih, taman rapi, lingkungan asri, hingga penampungan sampah yang tersedia di masing-masing rumah warga, di Bangli, Minggu (3/5).

Ketika bunyi kulkul bergema di Banjar Tiga Kawan, Desa Penglumbaran, yang bergerak bukan sekadar langkah warga menuju aktivitas gotong royong. Yang dibangkitkan adalah kesadaran kolektif: bahwa kebersihan Bali dimulai dari halaman rumah sendiri. Di titik itulah Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Suastini Koster, menegaskan arah gerakan; tegas, sederhana, namun berdampak luas.

“Sudah bagus ini, patut dicontoh dan ditiru masyarakat lainnya,” ujarnya, dengan nada yang bukan hanya memuji, tetapi juga menetapkan standar.

Namun di balik apresiasi itu, terselip pesan kuat yang menjadi inti dari gerakan ini. Ibu Putri Koster menekankan bahwa Gerakan Kulkul PKK dan Posyandu bukan sekadar kegiatan berkumpul dan bersih-bersih massal. Lebih dari itu, ini adalah upaya menghidupkan kembali kearifan lokal Bali; gotong royong yang berakar dari tanggung jawab personal.

“Begitu ada kulkul, laksanakan pembersihan di telajakan dan lingkungan rumah. Tidak harus kumpul di satu tempat. Kuncinya ada pada disiplin masing-masing,” tegasnya.

Pernyataan itu menjadi garis bawah penting: perubahan besar tidak selalu dimulai dari keramaian, melainkan dari konsistensi kecil di setiap rumah. Jika setiap keluarga menjaga telajakan masing-masing, maka desa akan bersih tanpa perlu dipaksa.

Di hadapan perangkat desa, prajuru adat, hingga warga, Putri Koster juga mengarahkan solusi konkret untuk persoalan sampah residu yang masih menjadi tantangan. Ia mendorong kolaborasi antara desa adat dan desa dinas untuk membangun TPS3R dan TPST, memanfaatkan lahan adat agar pengelolaan sampah bisa dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Tak berhenti pada tataran kebijakan, pendekatan Putri Koster terasa dekat dan membumi. Ia berinteraksi langsung dengan warga, bahkan berbagi tips sederhana: memanfaatkan air cucian beras untuk mempercepat penguraian sampah organik. Sebuah detail kecil, namun sarat makna, bahwa solusi lingkungan tidak selalu rumit, asalkan ada kemauan.

Sentuhan emosional juga tampak ketika ia mendorong penguatan identitas lokal melalui penanaman bunga pucuk bang di telajakan warga. “Perbanyak pucuk bang,” ajaknya. Bukan hanya untuk estetika, tetapi juga untuk menghidupkan ekonomi lokal dengan melibatkan produsen tanaman setempat.

Pesan itu langsung ia wujudkan dengan mengajak perangkat desa mengunjungi produsen lokal, memastikan bahwa gerakan pemerintah tidak berhenti pada wacana, tetapi benar-benar menggerakkan roda ekonomi masyarakat.

Kehadiran Putri Koster juga membawa kepedulian sosial. Ia menyerahkan bantuan 100 kilogram beras kepada pemerintah desa untuk disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Sebuah pengingat bahwa gerakan kebersihan dan kesejahteraan harus berjalan beriringan.

Di sela kegiatan, ia juga menyempatkan diri mengunjungi usaha rumahan milik Ni Komang Srinadi, produsen kue bolu yang telah memasarkan produknya hingga Denpasar. Di sini, wajah lain Bali terlihat, ketekunan masyarakat kecil yang bertahan dan berkembang di tengah dinamika zaman.

Sebelumnya, Putri Koster juga turun langsung mengikuti gerakan serupa di Desa Bebalang, Bangli. Kehadirannya bersama jajaran pemerintah daerah memperlihatkan komitmen bahwa gerakan ini bukan sekadar program, tetapi gerakan bersama lintas lini.

Perbekel Desa Penglumbaran, I Wayan Artawan, menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Dengan jumlah 76 warga banjar aktif dan 350 jiwa di Banjar Tiga Kawan, ia memastikan masyarakat siap mendukung gerakan Kulkul Posyandu yang selama ini telah berjalan secara rutin.

Sementara itu, Bendesa Adat Bebalang, Nyoman Karsana, memberikan perspektif reflektif. Ia menilai gerakan ini sudah baik, namun perlu penyempurnaan dalam penyampaian kepada masyarakat. Menurutnya, pendekatan yang menekankan tanggung jawab individu justru lebih efektif.

“Jika setiap orang bertanggung jawab terhadap rumah dan telajakannya, tidak akan ada rasa terpaksa. Justru itu yang paling baik,” ungkapnya, seraya mendorong adanya panduan yang lebih sistematis agar tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.

Pandangan serupa disampaikan Camat Bangli, Sang Made Agus Dwipayana. Ia menegaskan bahwa esensi gerakan ini sangat sederhana, namun berdampak besar.“Jika setiap orang membersihkan telajakan di rumahnya masing-masing, maka ketika semua telajakan bersih, otomatis desa kita juga akan menjadi bersih,” jelasnya.

Ia juga mengakui bahwa implementasi di lapangan belum sepenuhnya maksimal, namun hal itu menjadi tanggung jawab bersama untuk terus memperkuat sosialisasi.

Di tengah berbagai dinamika tersebut, satu hal menjadi benang merah: Gerakan Kulkul PKK bukan sekadar program kebersihan. Ia adalah gerakan membangun kesadaran, menghidupkan nilai, dan menata ulang cara pandang masyarakat terhadap lingkungan.

Dan di garis depan gerakan ini, Putri Koster berdiri dengan pesan yang jelas, bahwa Bali yang bersih, asri, dan lestari tidak dibangun dari keramaian sesaat, melainkan dari keteguhan setiap individu menjaga ruang kecilnya sendiri. (Leonk/ Gustra).

Gubernur Koster Restorasi Kawasan Parahyangan Pura Agung Besakih

0

Restorasi Suci Pura Agung Besakih Dimulai


Newsintermedia.com l Karangasem Bali – Gubernur Bali Wayan Koster resmi memulai langkah besar yang telah lama dirancangnya: Restorasi Kawasan Parahyangan di Pura Agung Besakih, pusat spiritual umat Hindu Bali sekaligus titik kosmologi Pulau Dewata.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Momentum sakral itu ditandai dengan pelaksanaan upacara Ngeruak/Mulang Dasar dan peletakan batu pertama (groundbreaking) Tahap II Paket Pekerjaan Penataan Area Parahyangan di Pura Banua, Besakih, Rendang, Karangasem, Jumat (1/5), bertepatan dengan Rahina Purnama di kawasan Pura Banua Besakih, Rendang.

Di hadapan para undangan di Wantilan Kesari Warmadewa Besakih, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan restorasi menyeluruh kawasan suci untuk mengembalikan bentuk, struktur, dan nilai asli Parahyangan sesuai pakem arsitektur Bali.

“Ini bukan pembangunan baru, bukan juga rehab biasa. Ini restorasi, membangun kembali dengan tetap mempertahankan keaslian,” tegasnya.

Dari Ketidakteraturan Menuju Harmoni Suci


Restorasi ini berangkat dari realitas lapangan yang selama puluhan tahun menunjukkan ketidakteraturan. Mulai dari Kori Candi Bentar, penyengker, hingga palinggih, ditemukan perbedaan mencolok dalam material, warna, motif, hingga ukuran.

Material bangunan bervariasi, mulai batu padas, bata merah, hingga beton campuran semen dan pasir, dengan kualitas yang tidak seragam. Sebagian bangunan bahkan mengalami kerusakan, berlumut, dan tidak terawat.

“Secara keseluruhan tidak harmonis dan tidak mencerminkan keagungan kawasan suci dengan latar Gunung Agung,” ungkap Koster.

Menurutnya, kondisi ini terjadi karena sebelumnya tidak ada standar baku. Penataan bergantung pada kemampuan masing-masing daerah kabupaten/ kota maupun partisipasi umat, sehingga menghasilkan tampilan kawasan yang timpang.

Melalui restorasi ini, sebanyak total 30 titik suci (pelinggih) dimana 26 diantaranya merupakan areal unsur utama Pura Agung Besakih dan 4 lainnya pura pasemetonan, akan ditata ulang dengan prinsip utama: Mengembalikan ke arsitektur pakem Bali aslinya; Menggunakan material seragam dan berkualitas; Menyeragamkan ornamen sesuai karakter asli. Tujuannya bukan hanya estetika, tetapi juga mengembalikan harmoni sekala dan niskala.

Proyek Rp1 Triliun Lebih: Dari Parkir hingga Parahyangan


Restorasi Parahyangan merupakan tahap kedua dari penataan besar kawasan Besakih. Sebelumnya, pada tahap pertama, pemerintah telah menata palemahan melalui pembangunan gedung parkir, fasilitas umat, hingga kios pedagang.

Total anggaran yang digelontorkan untuk keseluruhan penataan mencapai lebih dari Rp 1 triliun, dengan rincian penataan tahap pertama total sekitar Rp 911 miliar yang asalnya dari APBN sekitar 430 miliar dan sekitar Rp480 miliar dari APBD Pemerintah Provinsi Bali. Menariknya, pembangunan tahap awal tetap berjalan di tengah tekanan pandemi Covid-19.

Kemudian pembangunan tahap II yang sudah juga dilaksanakan tahun 2025 dengan biaya 66 miliar, akan dituntaskan tahun 2026 dengan anggaran 203 miliar yang merupakan sharing anggaran bersama Pemkab Badung.

Namun bagi Koster, perubahan paling nyata justru dirasakan pada aspek akses dan parkir yang sebelumnya menjadi sumber persoalan klasik.

“Dulu krodit sekali. Kendaraan menumpuk, umat tidak bisa masuk, bahkan ada yang sembahyang dari jalan lalu pulang,” kenangnya.

Kini, dengan sistem parkir terpusat dan pengaturan berbasis kebijakan gubernur, kemacetan yang dulu kerap terjadi saat upacara besar nyaris tidak lagi ditemukan.

Restorasi Bukan Sekadar Proyek, Tapi Laku Spiritual


Lebih jauh, Koster menegaskan bahwa proyek ini tidak boleh dipandang sebagai pekerjaan konstruksi biasa. “Ini linggih stana Ida Bhatara. Harus dikerjakan dengan rasa, dengan doa, tidak bisa asal bangun,” ujarnya.

Ia bahkan meminta seluruh kontraktor bekerja dengan kesadaran spiritual, mengawali dan mengakhiri pekerjaan dengan doa. “Jangan hanya mikir untung. Kalau kualitas dikurangi, hasilnya tidak baik. Ini tempat suci, bukan proyek biasa,” tegasnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi pesan keras agar tidak ada kompromi terhadap kualitas dalam proyek yang menyangkut kawasan suci.

Dari Warisan Leluhur Menuju Masa Depan Bali


Di balik proyek besar ini, tersimpan refleksi mendalam tentang Bali sebagai ruang sakral yang diwariskan para leluhur.

Koster mengingatkan bahwa Besakih bukan sekadar kawasan religius, melainkan bagian dari sistem kosmologi Bali, Madya Ning Bhuwana, yang terhubung dengan tatanan Padma Bhuwana, Catur Loka Pala, hingga Kahyangan Jagat.

“Bali ini bukan tanah biasa. Ini tanah yang disucikan oleh para leluhur. Kita hanya melanjutkan apa yang telah mereka rintis,” ujarnya.

Ia menegaskan, generasi saat ini memikul tanggung jawab untuk menjaga dan menyempurnakan warisan tersebut, sebelum nantinya diwariskan kembali ke generasi berikutnya. “Bali harus tetap ada sepanjang zaman, dengan kualitas yang semakin baik,” katanya.

Tahap Lanjutan: Akses Besar, Integrasi Infrastruktur Jalan


Tak berhenti pada Parahyangan, pemerintah juga telah menyiapkan tahap ketiga, yakni penataan akses menuju Besakih dari arah Bangli, Singaraja, Karangasem, dan Klungkung.

Rencana ini mencakup: 2027: Perencanaan dan DED, 2028: Pembangunan, 2029: Penyelesaian. Dengan sistem ini, perjalanan umat dari rumah hingga ke pura diharapkan menjadi satu pengalaman spiritual yang utuh, tertata, aman, dan nyaman.

Untuk Bali, Indonesia, dan Dunia


Koster menutup dengan penegasan bahwa restorasi Besakih bukan hanya untuk Bali semata. “Ini bukan hanya untuk Bali, tetapi untuk Indonesia dan dunia,” tegasnya.

Dengan target penyelesaian tahap kedua pada November 2026, proyek ini menjadi tonggak penting dalam upaya mengembalikan keagungan Pura Agung Besakih sebagai jantung spiritual yang hidup, secara fisik maupun niskala.

Sebuah kerja besar yang bukan hanya membangun, tetapi menghidupkan kembali ruh suci warisan peradaban Bali.(Leonk/Tra)

Sekitar 1.200 Partisipan Hadiri Perayaan May Day 2026

0

Gubernur Koster Bangga Hari Buruh Penuh Edukatif, Rekreatif, dan Sosial


Newsintermedia.con l Denpasar-Bali – Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi peringatan Hari Buruh Internasional (May Day)  2026 yang dipusatkan di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Jumat (1/5). Hadir di tengah-tengah lebih dari 1.200 partisipan dari berbagai sektor, Gubernur Koster dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada para pekerja karena keringat mereka menjadi mesin penggerak ekonomi daerah.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pelaku usaha, atas semangat dalam berinvestasi dan membuka lapangan kerja di Bali. Lebih jauh, Gubernur Koster menyambut baik peringatan May Day yang dibingkai dalam ragam kegiatan yang begitu edukatif, rekreatif, dan menyentuh sisi sosial.

Ia menilai, ini merupakan wajah baru May Day di Bali tahun 2026. “Tidak ada lagi ketegangan di jalanan. Yang ada adalah dialog yang sehat, jabat tangan yang erat, dan kebahagiaan yang dibagi rata,” ucapnya.

Gubernur Koster menyampaikan rasa bangga, menyaksikan lebih dari 1.200 partisipan dari berbagai unsur seperti pemerintah, pengusaha hingga serikat pekerja, berkumpul dalam peringatan May Day Tahun 2026. Ia menilai, kehadiran berbagai komponen adalah bukti nyata harmonisnya hubungan industrial di Bali.

Masih dalam sambutannya, ia menekankan bahwa May Day tahun ini bukan sekadar seremoni, melainkan sebuah visi besar dalam menjawab tantangan zaman yang dikemas dalam tema kegiatan “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”.

Ia mengingatkan agar kolaborasi jangan hanya menjadi slogan di atas kertas. “Ini adalah bagian dari dharma bakti. Kita sadar sepenuhnya bahwa kemajuan ekonomi Bali mustahil dicapai jika kita berjalan sendiri-sendiri,” imbuhnya.

Berikutnya, Gubernur kelahiran Desa Sembiran ini menyinggung hubungan timbal balik pekerja dan pelaku usaha. Dijelaskan olehnya, kemajuan dunia usaha hanya bisa dicapai bila digerakkan oleh pekerja yang kompeten dan Sejahtera. Sebaliknya, kesejahteraan pekerja hanya akan terjamin apabila dunia usaha tumbuh sehat, tangguh, dan berkelanjutan.

“Inilah ekosistem yang sedang kita bangun sesuai dengan visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, namun juga sedang membangun jiwa dan kesejahteraan krama Bali,” urainya.

Mengakhiri sambutannya, Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDIP Provinsi Bali ini menegaskan komitmen Pemprov Bali menjadi jembatan yang kokoh bagi hubungan industrial.

“Kami berdiri di tengah-tengah untuk memastikan investasi tetap kondusif, namun di saat yang sama, perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja adalah harga mati yang tidak bisa ditawar,” pungkasnya.

Untuk diketahui, peringatan May Day Tahun 2026 Provinsi Bali diisi dengan beragam kegiatan seperti jalan santai, pasar murah, pameran dan hiburan. Gubernur Koster yang hadir dengan pakaian adat karena akan mengikuti acara di Pura Besakih, menyapa para peserta kegiatan May Day. Pada kesempatan itu, ia juga menyerahkan bingkisan kepada pekerja penyandang disabilitas.(Dsk/ Gustra).

Jaksa Agung; Menghadapi Era Revolusi Industri 5.0. , Tinggalkan Pola Kerja Lama

0

Setiawan Budi Cahyono Resmi Jabat Kajati Bali


Newsintermedia.com l Jakarta –Pucuk pimpinan Kejaksaan Tinggi Bali resmi berganti. Jaksa Agung,  ST Burhanuddin, resmi melantik Setiawan Budi Cahyono, S.H,, M.Hum., sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali bersama puluhan pejabat eselon II lainnya, Pelantikan yang berlangsung di Aula Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu (29/4) kemarin.

Hadir dalam acara ini yaitu Ketua Komisi Kejaksaan RI, Sesjamdatun, Sesbadiklat, Staf Ahli Jaksa Agung, Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat beserta anggota, Para Pejabat Eselon II, III, dan IV di lingkungan Kejaksaan Agung, serta Pejabat dan Ibu di Lingkungan Kejaksaan Tinggi Bali.

Dikatakan Jaksa Agung, ha ini menandai langkah baru penegakan hukum di wilayah Pulau Seribu Pura ini. Bapak Setiawan dipercaya memimpin institusi tersebut di tengah tingginya tuntutan adaptasi era digital bagi para penegak hukum. Jaksa Agung juga tegaskan kepada jajarannya agar segera meninggalkan pola kerja lama dalam menghadapi era Revolusi Industri 5.0.

“Rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan momen sakral yang mengandung makna pengikatan janji kepada Tuhan, masyarakat, serta negara. Segera tinggalkan pola kerja lama dalam menghadapi era Revolusi Industri 5.0. Penguasaan ruang digital juga menjadi keharusan agar institusi mampu mengendalikan narasi publik melalui fakta dan data guna mencegah berkembangnya disinformasi di media sosial.” ujar Jaksa Agung.

Selain itu kata Jaksa Agung, Integritas menjadi sorotan paling utama. Jaksa Agung memastikan tidak akan memberi toleransi sekecil apa pun berupa promosi jabatan struktural bagi penyintas hukuman disiplin. Para pimpinan satuan kerja diwajibkan melakukan pengawasan melekat terhadap anggotanya.

“Berikan yang terbaik, bukan karena tuntutan jabatan, tetapi sebagai wujud integritas dan kehormatan diri. Tunjukkan kinerja yang tidak hanya memenuhi target, tetapi meninggalkan jejak pengabdian yang bermakna,” tambahnya.

Selain Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, terdapat 29 pejabat eselon II lain yang dilantik untuk memperkuat penegakan hukum di berbagai instansi daerah dan pusat.

Setiawan Budi Cahyono menggantikan Ibu Chatarina Muliana yang kini menjabat sebagai Kepala Pusat Manajemen Penelusuran dan Perampasan Aset. Sebelum menjabat Kajati Bali, Setiawan Budi Cahyono pernah menjabat sebagai Direktur IV pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan RI dan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Penunjukan  Setiawan sebagai Kajati Bali berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 347 tahun 2026, yang diterbitkan tertanggal 13 April 2026. (Gustra,)


Bupati Bandung Lantik 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama


Segera Ambil Langkah Strategis Mengacu Visi Misi

News intermedia.com l Badung l Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa melantik dan mengambil sumpah jabatan 12 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemkab. Badung, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Kamis (30/4).

Pejabat yang dilantik telah melalui proses seleksi yang objektif, transparan dan akuntabel, berbasis sistem merit dan manajemen talenta. Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti beserta Ketua Komisi I DPRD Badung diwakili Rai Wirata, Sekda Badung IB Surya Suamba, Pimpinan Perangkat Daerah serta Ketua Organisasi Kewanitaan di Badung.

Ditemui usai pelantikan, Bupati Adi Arnawa mengharapkan kepada pejabat yang baru dilantik untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dengan tetap mengacu kepada visi dan misi kabupaten badung yaitu mewujudkan pariwisata Badung yang berkualitas berlandaskan nilai-nilai Nangun Sat Kerti Loka Bali.

“Kepada pejabat yang baru dilantik, agar segera mengambil langkah-langkah sesuai tupoksi dan kewenangannya masing-masing. Bangun sinergi dan kolaborasi dengan perangkat daerah terkait, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat badung benar-benar dapat diwujudkan,” pinta Bupati.

Dicontohkan, Kadis LHK agar terus menggenjot sosialisasi pengelolaan sampah baik kepada masyarakat maupun pihak swasta, sehingga terbangun kesadaran bersama dalam menuntaskan masalah sampah. Selain itu, agar mulai mengurangi sampah organik yang dibawa ke TPA Suwung hingga batas waktu penutupan per 31 Juli nanti.

Begitu pula Kadis Perhubungan agar lebih banyak turun ke lapangan melakukan pemetaan wilayah yang berpotensi kemacetan. Koordinasi dengan pihak kepolisian untuk melakukan rekayasa lalu lintas serta penegakan hukum yang melakukan parkir sembarangan. “Kami tegaskan para pejabat yang baru harus banyak turun ke lapangan, lakukan pendekatan, sinergi, koordinasi dan membangun sistem yang sama dan terintegrasi.

Dengan langkah nyata tersebut kami berkeyakinan akan mampu mengatasi tantangan yang kita hadapi baik itu masalah kemacetan, sampah serta keamanan dan kenyamanan wilayah,” imbuhnya.

Pejabat yang dilantik diantaranya; Kabag Perencanaan dan Keuangan A. A. Gde Rahmadi menjabat Kadis Perhubungan,  Sekretaris Dinas PMD I Gede Sukadana menjabat Kadis Kebudayaan, dan Sekretaris PUPR I Nyoman R. Karyasa menjabat Kadis PUPR.

Sementara mSekretaris DLHK Made Rai Warastuthi menjabat Kadis DLHK, Camat Kuta Selatan I Ketut Gede Arta menjabat Kadis Kominfo, Kabag Perekonomian A.A. Sagung Rosyawati menjabat Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan, Kabag Tata Pemerintahan Made Surya Dharma menjabat Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Sekretaris BPKAD I Ketut Wisuda menjabat Kepala BPKAD, Camat Abiansemal IB Putu Mas Arimbawa menjabat Kepala Badan Kesbangpol, Kabag Administrasi Pembangunan A.A. Putri Mas Agung menjabat Kadis Pariwisata, Kabag Pengadaan Barang dan Jasa I Dewa Gede Sudirawan menjabat Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik dan terakhir Staf Ahli bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik A.A. Ngurah Raka Sukadana menjabat Kadis Pertanian dan Pangan. (Gustra).

Tomi Ardi Terpilih Aklamasi Saat Musda Ke XI Partai Golkar Lampung Barat

0

Newsintermedia.com l Lampung Barat, Dengan mendapat dukungan dari pimpinan Kecamatan (PK) 15 (lima belas) Kecamatan, unsur organisasi pendiri Partai Golkar, organisasi yang didirikan Partai Golkar dan organisasi sayap KPPG dan AMPG, Tomi Ardi, S.H terpilih secara aklamasi hasil Musyawarah Daerah (Musda) ke XI (sebelas) Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat yang berlangsung di Kabupaten Lampung Barat Senin (27/4).

Dalam sidang Musda ke XI yang dipimpin oleh Ansyori Bangsaradin, S.H dan Syukur sebagai sekretaris menyimpulkan dan menetapkan sejumlah keputusan strategis diantaranya menerima laporan pertanggungjawaban pengurus Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat periode 2020-2025, kemudian Ansyori menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian pengurus Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat periode 2020-2025.

“Berdasarkan petunjuk pelaksana (Juklak) nomor 02 tahun 2025, pasal 58, maka pengurus partai Golkar Kabupaten Lampung Barat periode 2020-2025 dinyatakan demisioner, selanjutnya rapat Paripurna ke 4 (empat) dilanjutkan dengan agenda pemilihan ketua dan membentuk tim formatur serta rapat formatur tentang susunan pengurus dan personalia”, kata Ansyori yang juga Wakil Ketua Partai Golkar Provinsi Lampung.

Kemudian imbuh Ansyori, hasil proses pemilihan ketua telah dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu mulai dari tahap penjaringan bakal calon, pencalonan dan pemilihan. Berdasarkan petunjuk pelaksana (Juklak) nomor 02/DPP/IV/2025, maka dibacakan oleh steering committee atau tim penjaringan yang disampaikan oleh Bintara mewakili tim penjaringan. Dalam kesempatan ini, Bintara mengatakan bahwa berkas administrasi pencalonan Tomi Ardi, S. H dinyatakan sah.

Kemudian pengesahaan calon ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat periode 2026-2031dibacakan langsung oleh Pimpinan sidang, Ansyori Bangsaradin yang memutuskan dan mengesahkan Tomi Ardi, S.H sebagai calon ketua Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat.

Masih di tempat yang sama, Ansyori menerangkan bahwa setelah menyimak atas dukungan yang disampaikan oleh unsur pimpinan Kecamatan, unsur organisasi pendiri Partai Golkar, organisasi yang didirikan Partai Golkar dan organisasi sayap KPPG dan AMPG yang mencalonkan dan mendukung Tomi Ardi serta menyimak hasil tim penjaringan yang menyatakan berkas pencalonan Tomi Ardi dinyatakan sah, kemudian peserta sidang juga yang menyatakan setuju, maka Tomi Ardi dinyatakan terpilih aklamasi sebagai Ketua Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat periode 2026-2031.

Usai dinyatakan terpilih aklamasi, Ansyori mengumumkan komposisi struktur formatur hasil Musda XI Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari ketua tim formatur, anggota Formatur, unsur dari Pimpinan Kecamatan kemudian dari unsur organisasi sayap, organisasi yang didirikan dan mendirikan Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat.

Selanjutnya, pelantikan dan pengukuhan pengurus dan personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat periode 2026-2031 yang diketuai oleh Tomi Ardi, Sekretaris Noril Fadli, Bendahara Sapri dan Ketua Dewan Pertimbangan Ismun Zaini langsung dilakukan oleh Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Ir. H. Hanan A Rozak, M.S didampingi, ketua harian, Riza Mirhardi, S.H, Aprozi Alam, S.E sebagai sekretaris dan H. Tony Eka Candra merupakan bendahara serta turut hadir pengurus dan fungisonaris Partai Golkar Provinsi Lampung lainnya.

Usai prosesi pelantikan yang berlangsung lancar, Tomi Ardi menyampaikan ucapan rasa syukur atas sukses dan khidmatnya prosesi acara Musda sampai dengan pelantikan pengurus dan personalia dapat berlangsung dengan baik.

“Ucapan terimakasih saya ucapkan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Ir. H. Hanan A Rozak bersama jajaran, ucapan terimakasih juga kepada dewan pertimbangan Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat, harapannya dapat memberikan masukan, saran dan pertimbangan untuk Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat, terkait target dan capaian politik kita ke depan, dengan komposisi yang ada In Shaa Allah kita dapat mencapainya bersama-sama dan ucapan terimakasih juga kepada seluruh pihak yang telah mendukung terlaksananya agenda Musda sehingga berjalan dengan baik, semoga kebaikannya dibalas oleh Allah SWT”, kata Tomi Ardi.

Sementara dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, Ir. H. Hanan A Rozak, MS yang diwakili oleh Ketua Harian, H. Riza Mirhardi, S.H menyampaikan atas perintah ketua Hanan A Rozak dirinya menyampaikan beberapa pesan dihadapan pengurus, kader dan simpatisan Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat.

“Saya mengucapkan selamat kepada Tomi Ardi dan pengurus serta personalia yang telah dilantik, selamat berjuang, saya yakin dengan komposisi pengurus yang ada, maka Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat akan meraih kejayaan dan patut menjadi percontohan untuk Partai Golkar se-Lampung, segera lakukan konsolidasi dari desa dan dusun-dusun, saya berpesan agar kita selalu ada ditengah-tengah masyarakat, jika ada permasalahan warga maka kita harus selalu hadir dalam konteks sosial dan kemanusiaan, kita juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah menghantarkan agenda Musda dengan baik, ucapan terimakasih juga kepada tim advance dan tim Gerakan Lampung Menanam (Gelam) yang turut menyukseskan rangkaian acara Musda ke -XI Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat,” kata Riza Mirhardi.

Riza Mirhardi yang sekaligus menutup agenda Musda XI Partai Golkar Kabupaten Lampung Barat, juga berpesan ke depan untuk Pimpinan Kecamatan dan Pimpinan Desa agar memasang simbol-simbol Partai Golkar terutama papan nama dan bendera Partai Golkar. (Sen/tra)

Gubernur Koster dan Menteri Imipas Teken MoU Optimalisasi Tugas 

0

Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 2026

NEWS INTERMEDIA.COM l TANGERANG-Gubernur Bali Wayan Koster dan Bupati Badung Wayan Adi Arnawa menandatangani nota kesepahaman tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang di Bidang Imigrasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) RI Agus Andrianto. Penandatanganan MoU dilaksanakan pada acara Tasyakuran Hari Bakti Pemasyarakatan (HBP) ke-62 Tahun 2026 di Auditorium Prof. Muladi, Kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia Jalan Satria Sudirman, Tanah Tinggi, Kota Tangerang, Banten, Senin (27/4).

Nota kesepahaman optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang di Bidang Imigrasi ini memiliki makna strategis bagi Bali yang banyak menerima kunjungan wisatawan asing.

MoU Pemprov Bali dengan Kementerian Imipas RI ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan di bidang keimigrasian sekaligus meningkatkan pengawasan terhadap keluar masuknya orang asing.

Menteri Imipas RI Agus Andrianto dalam sambutannya menyampaikan, penandatanganan MoU dengan Provinsi Bali merupakan modal besar bagi institusinya dalam mengimplementasikan program kerja. Namun ia mengingatkan agar kerjasama ini dibangun dengan fondasi integritas.

“Karena sehebat apapun kolaborasi yang dibangun, tidak akan berarti apa-apa tanpa dilandasi fondasi integritas. Saya berharap, sinergi ini teraktualisasi dalam kerja nyata,” ujarnya.

Selain dengan Pemprov Bali, pada kesempatan yang sama Menteri Imipas juga menandatangani MoU dengan Menteri Koperasi, ketua Umum PP Muhammadiyah dan Dirut BPJS.

Masih dalam sambutannya, Menteri Imipas menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap pencapaian institusi. Ia mendorong seluruh jajaran untuk melihat peluang kontribusi pemasyarakatan dalam skala pembangunan yang lebih luas.

“Hari ini di Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62 saya mengajak kita semua untuk melakukan refleksi mendalam apa yang sudah kita capai, apa yang belum, dan yang lebih penting lagi apa yang bisa kita lakukan bersama untuk menjadikan pemasyarakatan sebagai bagian integral dari Pembangunan nasional,” kata Agus Andrianto.

Menteri Imipas mengajak jajarannya untuk melaksanakan langkah nyata yang berdampak langsung bagi kehidupan warga binaan. Agus Andrianto menginstruksikan agar warga binaan tidak lagi sekadar menjadi objek pembinaan, melainkan subjek yang produktif bagi negara.

“Sejalan dengan pemerintah, salah satu program unggulan yang kini menjadi fokus utama kita adalah ketahanan pangan nasional yang terintegrasi langsung dengan kegiatan pembinaan di lapas rutan. Kita ingin menjadikan warga binaan pemasyarakatan sebagai pelaku aktif pembangunan bangsa bukan sekadar objek pembinaan yang pasif. Di balik tembok-tembok pemasyarakatan sesungguhnya terpendam potensi yang luar biasa dari warga binaan,” ujarnya

Kegiatan yang mengusung tema “Pemasyarakatan Kerja Nyata, Pelayanan Prima” dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Sosial  Saifullah Yusuf. Acara juga diisi dengan  Pengukuhan Pengurus Persatuan Purnabakti Pemasyarakatan Indonesia(P3I).(Dsk/Tra).

Koster Ajak KADIN Perkuat Pembangunan Infrastruktur Bali

0

NEWS INTERMEDIA.COM l Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan di Bali tidak sebanding dengan pertumbuhan infratruktur yang mendukungnya. Hal ini menjadi faktor utama terjadinya kemacetan di beberapa wilayah di Bali.

“Fiskal Bali tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini. Seharusnya hal ini bisa di tutup dari pusat mengingat kontribusi Bali terhadap devisa Pariwisata di Indonesia sangat besar,” ungkap Koster saat menghadiri Pengukuhan dan Pelantikan Kepengurusan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Bali di Art Centre Denpasar, Sabtu (25/4).

Ia mendorong Pemerintah Pusat untuk memberikan perhatian khusus terhadap Bali khususnya dalam hal pengembangan infrastruktur. Menurutnya hal tersebut sangat krusial terhadap citra Indonesia di mata dunia Internasional.

“Jadi kalau dihitung jumlah kunjungan wisatawan asing yang datang ke Bali 7,05 juta dikalinya dengan rata-rata belanja persekali kunjungan sebesar 1.522 dollar jumlah uang yang berputar di Bali mencapai 176 T rupiah,” katanya. Angka tersebut mencakup 55% dari devisa yang di hasilkan Indonesia dari sektor Pariwisata.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa perkembangan pariwisata ini tidak hanya berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Bali namun juga menghadirkan berbagai tantangan seperti kemacetan dan sampah.

“Seluruh wilayah Bali merupakan objek pariwisata. Hanya saja karena konektivitasnya kurang bagus. Sehingga ke Jembrana, ke Buleleng dan Karangasem sulit dan lama. Hal tersebut menjadi faktor utama ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah di Bali.,” ungkapnya.

Beberapa upaya juga telah ia lakukan terkait pengembangan infrastruktur di Bali salah satunya adalah dengan melakukan audiensi kepada Komisi V DPR RI yang membidangi Infrastruktur untuk dapat membantu pembangunan infrastruktur darat di Bali.

Sementara itu, Wayan Koster juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua Umum KADIN Indonesia. Ia berharap KADIN Indonesia dapat membantu mendorong perekonomian Bali khususnya dalam hal membantu menyampaikan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Bali kepada Pemerintah Pusat.


KADIN Siap Bantu Pertumbuhan Ekonomi Bali


Di sisi lain, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie menyampaikan bahwa KADIN bersama dengan Pemerintah Provinsi Bali akan membuat Strategic Paper untuk membantu peningkatan pertumbuhan perekonomian di Bali.

“Mungkin nantinya Kadin Indonesia bersama dengan Provinsi Bali bisa menghitung berapa yang dibutuhkan untuk infrastruktur. Dimana saja, sehingga kita bisa membantu sedikit banyak untuk menyampaikan ke Pemerintah Pusat bahwa return ininvestmentnya bagus, paybacknya bisa dihitung tidak terlalu lama dan efeknya kepada ekonomi juga besar,” jelas Anindya

Diketahui kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi Bali mengukuhkan dan melantik dewan kehormatan, dewan penasehat, dewan pertimbangan dan dewan pengurus masa Bakti 2025-2030 pada Sabtu (25/4/2026). Sedangkan Ketua Umum KADIN Bali kembali dijabat oleh I Made Ariandi.(Kar/ Tra).

Info Jembrana Soal Atasi Masalah Sampah dari Rumah dan

0

Bupati Ajak Warga Gunakan Sistem “Teba Modern” di Lahan Sempit

NEWSINTERMEDIA.COM | Jembrana – Mempercepat penanganan darurat sampah dan mewujudkan kemandirian pengelolaan limbah di tingkat rumah tangga, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan secara resmi mengeluarkan Surat Imbauan kebijakan Pengolahan Sampah Organik Berbasis Sumber .

Kebijakan ini menekankan penggunaan metode Teba Modern, sebuah inovasi adaptasi kearifan lokal yang dirancang khusus untuk warga di desa maupun kelurahan yang memiliki keterbatasan lahan (lahan sempit). Sementara bagi warga yang lahan belakang rumahnya masih luas , bisa menggunakan sistem teba tradisional yang sudah disosialisasikan sebelumnya .

Bupati Kembang , dihubungi sabtu ( 25/4) menegaskan bahwa sampah organik menyumbang lebih dari 60%total volume sampah di TPA. Dengan Teba Modern, beban tersebut diharapkan berkurang drastis

Kebijakan ini juga diambil sebagai respons atas volume sampah harian yang terus meningkat, sementara daya tampung TPA diprediksi akan mencapai batas maksimal dalam jangka waktu dekat.

Tiap rumah tangga diimbau tidak lagi mencampur sampah organik dengan anorganik. Sementara kelihan dinas dan kepala lingkungan diinstruksikan menggerakkan dan ikut memantau pelaksanaan imbauan ini berjalan dan wajib melaporkan selambatnya empat minggu sejak surat imbauan ini dikeluarkan .

” Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan TPA yang kapasitasnya makin terbatas. Teba Modern adalah jawaban bagi masyarakat urban / perkotaaan dengan lahan sempit. Cukup satu lubang kecil di sudut halaman, masalah sampah sisa dapur selesai tanpa bau dan tanpa lalat, dan hasinya bisa dijadikan pupuk kompos yang bernilai ,” ujar Bupati Kembang .

Sebagai langkah konkret, kebijakan ini telah mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Jembrana untuk menjadi contoh di lingkungan masing-masing. Setiap ASN diinstruksikan telah memiliki dan mengoperasikan sistem Teba Modern atau komposter di rumahnya masing masing .

Secara tradisional, Teba adalah area di belakang rumah masyarakat Bali yang berfungsi sebagai tempat pembuangan sampah alami dan dimodifikasi menjadi Teba Modern seiring menyempitnya lahan pemukiman.

Berbeda dengan lubang konvensional, Teba Modern menggunakan sistem biopori besar atau buis beton tertanam yang dilengkapi dengan penutup rapat agar mudah terurai. Hal ini memungkinkan proses pengomposan terjadi secara higienis, tidak berbau, dan tidak memerlukan ruang luas. Sementara yang lahannya sangat terbatas , bisa juga menggunakan tong komposter serta compost bag .Bupati berharap gerakan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan transformasi budaya hidup bersih yang dimulai dari lingkungan terkecil. “Mari jadikan pengolahan sampah sebagai gaya hidup baru. Jangan biarkan sampah keluar rumah sebelum dipilah, karena melalui Teba Modern, kita sedang menabung kesuburan tanah untuk masa depan anak cucu kita,” tegas Bupati Kembang Hartawan.(WIS/TRA).


Puluhan Mobil Adu Cepat Ramaikan Ajang Bali Super Drag Way Jembrana

NEWSINTERMEDIA.COM | Jembrana Raungan mesin meramaikan kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Negara, saat puluhan pembalap dari berbagai daerah di tanah air beradu kecepatan dalam ajang Bali Super Drag Way, Sabtu (25/4). Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang unjuk gigi para pecinta otomotif, tetapi juga mempertegas posisi Kabupaten Jembrana sebagai destinasi sport tourism di Bali.

Peserta yang berpartisipasi dalam ajang ini datang dari berbagai wilayah, mulai dari Bali, Surabaya, Jember, Jakarta, hingga Nusa Tenggara Barat (NTB). Menariknya, Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat), tidak hanya menyaksikan acara, tetapi juga turut ambil bagian memacu adrenalin di lintasan balap untuk mendukung semangat para peserta.

Wabup Ipat menyampaikan bahwa pemerintah daerah memberikan dukungan penuh terhadap event otomotif seperti ini. Menurutnya, ajang resmi adalah solusi terbaik untuk menekan angka balapan liar di jalanan umum.

“Kegiatan semacam ini memang sangat kami dukung. Harapannya, dengan adanya wadah resmi, tidak ada lagi anak-anak muda yang melakukan trek-trekan atau balapan liar di jalanan yang membahayakan,” ujar Wabup Ipat.

Lebih lanjut, Wabup yang dikenal juga gemar otomotif ini menjelaskan bahwa sektor ini merupakan salah satu pilar dalam pengembangan pariwisata berbasis olahraga (sport tourism) di Jembrana. Berbagai event otomotif dilaksanakan untuk menghidupkan roda ekonomi daerah melalui kunjungan para atlet dan wisatawan seperti Drag Race, Rally Sprint, off-road hingga Kejurnas Time Rally yang akan dilaksanakan bulan Mei mendatang.

“Kita ketahui sendiri bahwa Jembrana adalah kabupaten yang mendukung sport tourism. Harapannya tentu Jembrana bisa terus hidup dan berkembang dari sektor ini,” tambahnya.

Terakhir, Wabup Ipat menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para peserta, khususnya yang datang dari luar Pulau Dewata. Ia berharap kompetisi ini menjadi awal dari sinergi berkelanjutan antara komunitas otomotif dan pemerintah.

“Terima kasih atas partisipasi para peserta. Selamat datang di Jembrana. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa bergabung lagi untuk berkompetisi, baik di ajang drag, rally, sprint, maupun olahraga otomotif lainnya,” pungkasnya.
(WIS/TRA).


 

Penyineban IBTK 2026 Pura Agung Besakih Resmi Ditutup

0

Penyineban IBTK 2026 Gubernur Bali Turut Ngayah Megambel


News intermedia.com l Karangasem — Rangkaian Karya Ida Bhatara Turun Kabeh (IBTK) 2026 di Pura Agung Besakih resmi ditutup melalui upacara penyineban pada Kamis (23/4). Prosesi sakral yang berlangsung khidmat ini dihadiri Gubernur Bali Wayan Koster bersama Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Tak hanya hadir secara seremonial, Gubernur Koster juga menunjukkan keterlibatan langsung dalam tradisi dengan “megambel” atau memainkan gamelan gangsa bersama para pemedek.  Aksi ngayah tersebut berlangsung di sela-sela prosesi panyineban dan menjadi perhatian umat yang hadir.

Momen langka itu pun banyak diabadikan warga sebagai simbol kedekatan antara pemimpin dan masyarakat. Selain itu, kehadiran Gubernur juga disambut antusias. Di sela prosesi, ia tampak dikerumuni pemedek yang ingin berfoto bersama. Dengan ramah, Gubernur melayani permintaan tersebut tanpa meninggalkan kekhidmatan jalannya upacara.

Upacara penyineban diawali dengan pelaksanaan bhakti penganyar terakhir pada pagi hari, dilanjutkan prosesi utama pada sore hari sekitar pukul 15.00 WITA. Ritual ini ditandai dengan doa bersama, diikuti rangkaian prosesi seperti Nuwek Bagia Pula Kerthi, nedungan Ida Bhatara, katuran tetingkeb ring ambal-ambal, hingga mundur mawali ke pesineban.  Umat juga melaksanakan persembahyangan (muspa) kepada Ida Bhatara Lingsir serta ritual ngeseng dan mendem Bagia Pulekerthi.

Ketua Panitia IBTK Pura Agung Besakih, Jro Mangku Widiartha, menjelaskan bahwa penyineban merupakan simbol berakhirnya masa nyejer, yakni periode Ida Bhatara berstana di Pura Penataran Agung sejak puncak karya pada 2 April 2026. “Setelah doa bersama, seluruh pralingga Ida Bhatara kembali ke pelinggih masing-masing, menandai berakhirnya rangkaian karya,” ujarnya.

Ia menambahkan, prosesi penyineban dipuput oleh enam sulinggih yang memimpin di sejumlah lokasi utama.  Di Bale Gajah, upacara dipimpin oleh Ida Sri Bhagawan Putra Natha Nawa dari Griya Kedhatuwan Kawista Blatungan bersama Ida Dalem Semara Putra dari Puri Semara Pura. Sementara di Tapini, dipuput oleh Ida P Istri I Wayah Jelantik Dwaja dari Griya Budakeling Karangasem bersama Ida P Istri Karang.

Untuk tahapan Pengrajeg Karya dipimpin oleh Ida Pendanda Gede Kemenuh dari Griya Batan Manggis Singarata, sedangkan Pengemit Karya dipimpin oleh Ida Rsi Wayabya Sogata Suprabhu Karang dari Griya Buduk Badung. Adapun pada saat pelaksanaan bhakti penganyar, upacara dipimpin oleh Ida Pandita Empu Maha Yoga dari Griya Angsoka Bebanda.

Selain dihadiri Gubernur dan Sekda Provinsi Bali, prosesi ini juga dihadiri Wakil Gubernur Bali periode 2018–2024 Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, perwakilan Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktur Jenderal Bimbingan Komunitas Hindu, jajaran Kepolisian Daerah Bali, Komando Militer Resor 163/Wira Satya, Parisada Hindu Dharma Indonesia, serta Majelis Adat Desa Provinsi Bali.

Selain prosesi keagamaan, panitia juga menyampaikan laporan keuangan pelaksanaan karya. Selama 21 hari kegiatan, total dana yang terkumpul mencapai Rp8.965.742.204, dengan pengeluaran sebesar Rp6.477.534.000, sehingga tercatat saldo akhir sebesar Rp2.488.208.204.

Jro Widiartha menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya karya, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, lembaga keagamaan, hingga umat Hindu yang turut ngayah dengan tulus.

“Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan, untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Namun berkat dukungan semua pihak, karya ini dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan secara sekala dan niskala,” ungkapnya.

Sebagai penutup keseluruhan rangkaian IBTK 2026, upacara Mejauman dijadwalkan berlangsung pada 26 April 2026, yang menjadi simbol berakhirnya seluruh prosesi karya secara menyeluruh.(Noer,/Gustra).

Gubernur Koster Telah Buktikan, Bukan Pemimpin Anti Kritik


Gubernur Koster Tegaskan Spirit Sama Tuntaskan Persoalan Sampah Saat Dialog BEM Unud


News intermedia l Denpasar-Bali l Gubernur Bali Wayan Koster membuktikan diri bahwa ia bukan pemimpin yang anti kritik. Dengan tangan terbuka, Gubernur Koster membuka ruang dialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana terkait isu penanganan masalah sampah, Rabu (22/4).

Dialog terbuka yang berlangsung di Wantilan Kantor DPRD Bali itu, Gubernur Koster hadir bersama Ketua DPRD Bali Dewa Mahayadnya, Wakil Ketua II DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinis Bali I Made Dwi Arbani dan Kasatpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi. Dialog terbuka yang dihadiri sekitar 200 Mahasiswa Unud itu juga mendapat atensi langsung Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo David Simatupang.

Dengan seksama, Gubernur Koster menyimak penyampaian aspirasi dari Ketua BEM Unud I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa yang diikuti Ketua BEM sejumlah fakultas terkait dengan dampak persoalan sampah di Daerah Bali sesuai dengan sudut pandang keilmuan masing-masing.

Secara garis besar, mereka menyoroti belum optimalnya penanganan sampah di Bali, kegagalan sistem pengolahan sampah, lemahnya penegakan hukum, kurangnya komunikasi dan koordinasi serta masih minimnya penyiapan fasilitas pengolahan sampah.

Gubernur Koster menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa, atas kepedulian, perhatian dan komitmen yang diimplementasikan dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah.

“Saya mengapresiasi aspirasi yang dibawa, ini mencerminkan rasa empati dan partisipasi dalam merespon permasalahan yang muncul di Daerah Bali,” katanya.

Terkait dengan masalah sampah, secara terstruktur Gubernur Koster mengawali penjelasan tentang UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Regulasi itu mengatur tanggung jawab pemerintah mulai dari pusat, provinsi dan kota/kabupaten. Pemerintah pusat bertugas menyusun norma atau aturan, provinsi mengemban tugas melakukan pengawasan dan pemerintah kota/kabupaten bertugas melaksanakan pengelolaan sampah.

Namun untuk Daerah Bali, ia sebagai Gubernur dan didukung Bupati/Walikota tidak secara kaku memisahkan tugas dalam pengelolaan sampah. Sejak dilantik menjadi Gubernur periode pertama pada 5 September 2018, ia memberi perhatian khusus pada upaya penanganan sampah dengan mengeluarkan sejumlah regulasi yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

“Regulasi ini dikeluarkan karena saya sangat paham bahwa sampah harus dikelola dari sumbernya mulai dari rumah tangga, Desa/Kelurahan dan komunitas seperti pasar, hotel dan fasilitas umum lainnya,” ujarnya.

Guna mengoptimalkan implementasi aturan ini, seluruh perbekel, lurah dan bendesa adat berkumpul di Samuan Tiga dan menegaskan komitmen untuk mengelola sampah berbasis sumber.

“Target kita waktu itu, seluruh desa/kelurahan di Bali akan dibangun TPS3R dengan dukungan dana APBN,” imbuhnya. Namun karena Covid-19, program ini tak berjalan mulus karena pemerintah fokus pada upaya penanganan hingga pemulihan pasca pandemi.

Masuk pada periode kedua masa jabatannya sebagai gubernur, ia kembali menggenjot penanganan sampah dan menjadikannya sebagai program super prioritas mendesak.

Salah satu upaya yang ditempuh adalah mendorong sistem pengelolaan sampah berbasis sumber dengan cara memilah. “Dengan dorongan ini, kita baru mampu menyelesaikan sampah di sumber sekitar 30 persen. Sisanya dibawa ke TPA Suwung,” sebutnya.

Terkait dengan volume sampah, menurut data yang ia pegang, Denpasar memproduksi 1.033 ton/hari, disusul Badung sebanyak 800 ton/hari. Sampah dari Denpasar dan Badung yang sebagian besar tak terkelola di sumber sangat membebani TPA Suwung.

“Ditumpuk secara terus menerus sejak tahun 1984 dan saat ini tingginya telah mencapai 45 meter. Ini menimbulkan banyak dampak lingkungan seperti polusi sumber air, gangguan kesehatan masyarakat, bau, pencemaran laut. Sama seperti yang adik-adik mahasiswa utarakan, saya paham semua,” cetusnya.

Terkait dengan keberadaan TPA Suwung yang akan segera ditutup, Gubernur Koster menegaskan bahwa hal itu merupakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang tak memperbolehkan lagi sistem open dumping di seluruh Indonesia.

Menjawab tuntutan mahasiswa agar pemerintah cepat menyelesaikan pengelolaan sampah sejalan dengan tahapan penutupan TPA Suwung, Gubernur menegaskan bahwa ia dalam posisi yang sama.

“Dalam konteks itu posisi kita sama. Adik-adik tuntut agar ini cepat selesai, saya juga ingin cepat selesai. Tak ada yang mau membiarkan situasi ini,” tandasnya.

Saat ini menurutnya pemerintah tak sedang diam namun terus bergerak untuk mewujudkan tata kelola sampah yang lebih baik yang dilakukan mulai dari hulu dan hilir.

Di hulu, Walikota Denpasar dan Bupati Badung mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan pengadaan kantong komposter dan pembuatan teba modern.

“Pemkot Denpasar sudah memesan 170 ribu komposter bag, tapi baru bisa dipenuhi sebanyak 40 ribu karena keterbatasan pasokan. Sementara Badung menggencarkan pembuatan teba modern karena relatif lebih memungkinkan dibanding Kota Denpasar yang rata-rata warganya tak punya pekarangan luas,” urainya.

Upaya masif yang dilakukan di hulu membuahkan hasil positif karena meningkatnya kesadaran masyarakat melakukan pemilahan sampah. Menurut data terbaru, hampir 70 persen warga di Denpasar dan Badung telah melakukan pemilahan sampah.

Lalu di bagian tengah, Walikota Denpasar mengoptimalkan fungsi 23 TPS3R yang telah ada dan berencana membangun sejumlah TPS3R baru.

“Denpasar juga punya 4 TPST, di Kerthalangu dan Padang Sambian masing-masing ada 1, 2 lagi ada di Tahura. Ini sedang dilengkapi dengan peralatan pengolahan sampah yang lebih canggih,” terang dia.

Menurut kalkulasinya, jika seluruh TPS3R dan TPST berfungsi optimal, 650 ton sampah Kota Denpasar akan tertangani. “Jumlah ini di luar yang sudah dikelola di tingkat rumah tangga. Jadi kalaupun masih ada sisa, itu jumlahnya sedikit dan bisa kita atasi tanpa TPA Suwung,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, tahapan pembangunan tempat Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) juga terus berlanjut.

“Ini adalah program pusat yaitu Danantara. Kemarin kita sudah tanda tangan MoU dengan Danantara untuk melaksanakan proyek di atas lahan seluas 6 hektare yang disiapkan Pemprov Bali. Sementara Denpasar dan Badung nantinya akan menyuplai sampah. Saat ini masuk tahap pengurusan perijinan dan amdal. Ground breaking direncanakan 8 Juli 2026,” paparnya.

Koster melanjutkan, kalau sesuai jadwal, proyek ini akan dikerjakan selama 15 bulan sehingga diharapkan rampung awal November 2027 dan diharapkan mulai beroperasi pada Desember 2027.

Pada dialog terbuka tersebut, Gubernur Bali dua periode ini juga menyampaikan informasi terkait rencana pemanfaatan lahan TPA Suwung jika nanti sudah tak digunakan sebagai tempat pembuangan sampah.

“Kalau sudah selesai dan gundukan sampahnya nanti juga secara bertahap terserap di PSEL, maka rencana kita, ini untuk kawasan terbuka hijau, fasilitas umum untuk jogging track. Bukan untuk bangun mall atau fasilitas  pariwisata sebagaimana yang dicurigai oleh sejumlah pihak selama ini. Tidak ada niat kontak investor, saya jaminannya sebagai gubernur, sekala dan niskala,” ungkapnya.

Mengakhiri paparannya, Gubernur Koster menyampaikan terima kasih atas masukan BEM Unud dan berharap ini mampu memicu kekompakan seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi masalah sampah.

“Kalau ada yang kurang dan dianggap sebagai kegagalan komunikasi, sebagai manusia biasa saya mohon maaf. Semoga kedepan bisa menyempurnakan diri untuk menjadi lebih baik dalam memimpin Bali. Terima kasih atas kritikan dan masukan dari adik-adik, ini penting buat saya untuk koreksi diri dan menyempurnakan diri dalam memimpin Bali. Saya tak alergi kritik,” pungkasnya.

Apresiasi Sikap Terbuka dan Tak Anti Kritik Gubernur Koster

Ketua BEM Unud I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa menyampaikan terima kasih atas sikap terbuka dan tak anti kritik yang ditunjukkan Gubernur Bali Wayan Koster.

“Terima kasih sudah bisa hadir. Terkait penyelesaian masalah sampah ini, kita bergerak bersama. Ini bukan tanggung jawab sendiri-sendiri,” ujarnya.

BEM Unud menyampaikan enam tuntutan dalam dialog bersama gubernur Bali, pertama terkait keterbukaan informasi penanganan sampah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Kedua, percepatan penanganan sampah melalui penegakan hukum dan tinggalkan sistem kumpul angkut buang. Ketiga, optimalisasi fungsi TPS3R dengan pendanaan memadai, perketat pengawasan dan membuka kolaborasi dengan penggiat lingkungan. Keempat, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kelima, pembentukan satgas sampah dan tuntutan keenam, mahasiswa mendorong pembuatan kanal pelaporan. Dialog terbuka ditutup dengan penandatanganan policy brief oleh Gubernur Bali dan Ketua DPRD Provinsi Bali.(Dsk/Tra).


Gubernur Koster dan Dubes Turki untuk Indonesia Bahas Kerjasama Berbagai Bidang Strategis


News intermedia.com l Denpasar-Bali – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talip Küçükcan, dalam pertemuan yang membahas peluang kerja sama di berbagai bidang strategis, mulai dari pariwisata hingga pembangunan infrastruktur, bertempat di Ruang Tamu Gubernur Bali, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (22/4).

Dubes Talip Küçükcan menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemerintah Provinsi Bali serta menekankan kuatnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Turki. Ia menyebut, hubungan di tingkat pimpinan negara sudah terjalin sangat baik, terlebih setelah Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Turki. Namun demikian, ia menilai kerja sama tersebut perlu diperluas hingga ke tingkat daerah.

“Hubungan Indonesia dan Turki sangat erat. Di tingkat atas sudah sangat baik, sekarang penting untuk memperkuat implementasinya di level bawah, termasuk antar daerah,” ujarnya.

Sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama pembahasan. Talip mengungkapkan, Turki memiliki pengalaman besar dalam pengelolaan pariwisata, dengan sekitar 60 juta wisatawan setiap tahun, termasuk 25 juta wisatawan yang berkunjung ke Istanbul dengan kontribusi ekonomi mencapai 6,5 miliar dolar AS.

Ia melihat Bali sebagai destinasi kelas dunia yang sangat potensial untuk kerja sama, baik dalam pertukaran pengetahuan, pendidikan pariwisata, hingga pengembangan konsep pariwisata berkelanjutan.

Selain itu, isu sustainable tourism juga menjadi perhatian bersama, termasuk pengelolaan sampah dan energi. Menurutnya, hal ini penting seiring komitmen Bali dalam menjaga kelestarian alam.

Dubes Turki juga menyampaikan peluang kerja sama dalam pembangunan infrastruktur, khususnya proyek Bandara Bali Utara. Ia menyebut banyak perusahaan Turki yang memiliki pengalaman membangun bandara internasional di berbagai negara, termasuk di Vietnam.

Dalam kesempatan tersebut, turut disinggung kebijakan peningkatan populasi di Turki. Talip menyebut pemerintahnya mendorong keluarga untuk memiliki minimal tiga anak.

Gubernur Koster pun menanggapi dengan pendekatan lokal, bahwa dorongan serupa juga relevan dalam menjaga keberlangsungan generasi masyarakat Bali. Ia bahkan telah memberikan insentif bagi ibu yang melahirkan hingga anak keempat sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan demografi.

Menanggapi berbagai peluang kerja sama tersebut, Gubernur Koster menyampaikan terima kasih atas kunjungan dan pertukaran pandangan yang konstruktif. Ia menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti kerja sama antara Bali dan Turki, khususnya di sektor pariwisata.

“Terima kasih atas pertemuan ini, termasuk pandangan dan tukar pikiran yang sangat baik. Karena komunikasi di tingkat pemerintah pusat sudah terbangun, maka kami di daerah juga perlu menindaklanjuti hubungan kerja sama ini, khususnya di bidang pariwisata,” ujar Koster.(Mul/Tra).

Dialog dengan BEM Unud, Gubernur Koster Tegaskan Spirit Sama Tuntaskan Persoalan Sampah

Newsintermedia.com | Denpasar-Gubernur Bali Wayan Koster membuktikan diri bahwa ia bukan pemimpin yang anti kritik. Dengan tangan terbuka, Gubernur Koster membuka ruang dialog dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana terkait isu penanganan masalah sampah, Rabu (22/4/2026).

Dialog terbuka yang berlangsung di Wantilan Kantor DPRD Bali itu, Gubernur Koster hadir bersama Ketua DPRD Bali Dewa Mahayadnya, Wakil Ketua II DPRD Bali Ida Gede Komang Kresna Budi, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinis Bali I Made Dwi Arbani dan Kasatpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi. Dialog terbuka yang dihadiri sekitar 200 Mahasiswa Unud itu juga mendapat atensi langsung Kapolresta Denpasar Kombes Pol. Leonardo David Simatupang.

Dengan seksama, Gubernur Koster menyimak penyampaian aspirasi dari Ketua BEM Unud I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa yang diikuti Ketua BEM sejumlah fakultas terkait dengan dampak persoalan sampah di Daerah Bali sesuai dengan sudut pandang keilmuan masing-masing.  Secara garis besar, mereka menyoroti belum optimalnya penanganan sampah di Bali, kegagalan sistem pengolahan sampah, lemahnya penegakan hukum, kurangnya komunikasi dan koordinasi serta masih minimnya penyiapan fasilitas pengolahan sampah.

Gubernur Koster menyampaikan terima kasih kepada mahasiswa, atas kepedulian, perhatian dan komitmen yang diimplementasikan dalam penyampaian aspirasi kepada pemerintah.  “Saya mengapresiasi aspirasi yang dibawa, ini mencerminkan rasa empati dan partisipasi dalam merespon permasalahan yang muncul di Daerah Bali,” katanya.

Terkait dengan masalah sampah, secara terstruktur Gubernur Koster mengawali penjelasan tentang UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi itu mengatur tanggung jawab pemerintah mulai dari pusat, provinsi dan kota/kabupaten. Pemerintah pusat bertugas menyusun norma atau aturan, provinsi mengemban tugas melakukan pengawasan dan pemerintah kota/kabupaten bertugas melaksanakan pengelolaan sampah.

Namun untuk Daerah Bali, ia sebagai Gubernur dan didukung Bupati/Walikota tidak secara kaku memisahkan tugas dalam pengelolaan sampah. Sejak dilantik menjadi Gubernur periode pertama pada 5 September 2018, ia memberi perhatian khusus pada upaya penanganan sampah dengan mengeluarkan sejumlah regulasi yaitu Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.  “Regulasi ini dikeluarkan karena saya sangat paham bahwa sampah harus dikelola dari sumbernya mulai dari rumah tangga, Desa/Kelurahan dan komunitas seperti pasar, hotel dan fasilitas umum lainnya,” ujarnya.

Guna mengoptimalkan implementasi aturan ini, seluruh perbekel, lurah dan bendesa adat berkumpul di Samuan Tiga dan menegaskan komitmen untuk mengelola sampah berbasis sumber.  “Target kita waktu itu, seluruh desa/kelurahan di Bali akan dibangun TPS3R dengan dukungan dana APBN,” imbuhnya. Namun karena Covid-19, program ini tak berjalan mulus karena pemerintah fokus pada upaya penanganan hingga pemulihan pasca pandemi.

Masuk pada periode kedua masa jabatannya sebagai gubernur, ia kembali menggenjot penanganan sampah dan menjadikannya sebagai program super prioritas mendesak.
Salah satu upaya yang ditempuh adalah mendorong sistem pengelolaan sampah berbasis sumber dengan cara memilah. “Dengan dorongan ini, kita baru mampu menyelesaikan sampah di sumber sekitar 30 persen. Sisanya dibawa ke TPA Suwung,” sebutnya.

Terkait dengan volume sampah, menurut data yang ia pegang, Denpasar memproduksi 1.033 ton/hari, disusul Badung sebanyak 800 ton/hari. Sampah dari Denpasar dan Badung yang sebagian besar tak terkelola di sumber sangat membebani TPA Suwung.  “Ditumpuk secara terus menerus sejak tahun 1984 dan saat ini tingginya telah mencapai 45 meter. Ini menimbulkan banyak dampak lingkungan seperti polusi sumber air, gangguan kesehatan masyarakat, bau, pencemaran laut. Sama seperti yang adik-adik mahasiswa utarakan, saya paham semua,” cetusnya.

Terkait dengan keberadaan TPA Suwung yang akan segera ditutup, Gubernur Koster menegaskan bahwa hal itu merupakan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang tak memperbolehkan lagi sistem open dumping di seluruh Indonesia. Menjawab tuntutan mahasiswa agar pemerintah cepat menyelesaikan pengelolaan sampah sejalan dengan tahapan penutupan TPA Suwung, Gubernur menegaskan bahwa ia dalam posisi yang sama.

“Dalam konteks itu posisi kita sama. Adik-adik tuntut agar ini cepat selesai, saya juga ingin cepat selesai. Tak ada yang mau membiarkan situasi ini,” tandasnya.
Saat ini menurutnya pemerintah tak sedang diam namun terus bergerak untuk mewujudkan tata kelola sampah yang lebih baik yang dilakukan mulai dari hulu dan hilir.

Di hulu, Walikota Denpasar dan Bupati Badung mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber dengan pengadaan kantong komposter dan pembuatan teba modern.
“Pemkot Denpasar sudah memesan 170 ribu komposter bag, tapi baru bisa dipenuhi sebanyak 40 ribu karena keterbatasan pasokan. Sementara Badung menggencarkan pembuatan teba modern karena relatif lebih memungkinkan dibanding Kota Denpasar yang rata-rata warganya tak punya pekarangan luas,” urainya.

Upaya masif yang dilakukan di hulu membuahkan hasil positif karena meningkatnya kesadaran masyarakat melakukan pemilahan sampah. Menurut data terbaru, hampir 70 persen warga di Denpasar dan Badung telah melakukan pemilahan sampah. Lalu di bagian tengah, Walikota Denpasar mengoptimalkan fungsi 23 TPS3R yang telah ada dan berencana membangun sejumlah TPS3R baru.  “Denpasar juga punya 4 TPST, di Kerthalangu dan Padang Sambian masing-masing ada 1, 2 lagi ada di Tahura. Ini sedang dilengkapi dengan peralatan pengolahan sampah yang lebih canggih,” terang dia.

Menurut kalkulasinya, jika seluruh TPS3R dan TPST berfungsi optimal, 650 ton sampah Kota Denpasar akan tertangani. “Jumlah ini di luar yang sudah dikelola di tingkat rumah tangga. Jadi kalaupun masih ada sisa, itu jumlahnya sedikit dan bisa kita atasi tanpa TPA Suwung,” tambahnya.

Sejalan dengan itu, tahapan pembangunan tempat Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) juga terus berlanjut.  “Ini adalah program pusat yaitu Danantara. Kemarin kita sudah tanda tangan MoU dengan Danantara untuk melaksanakan proyek di atas lahan seluas 6 hektare yang disiapkan Pemprov Bali. Sementara Denpasar dan Badung nantinya akan menyuplai sampah. Saat ini masuk tahap pengurusan perijinan dan amdal. Ground breaking direncanakan 8 Juli 2026,” paparnya.

Koster melanjutkan, kalau sesuai jadwal, proyek ini akan dikerjakan selama 15 bulan sehingga diharapkan rampung awal November 2027 dan diharapkan mulai beroperasi pada Desember 2027. Pada dialog terbuka tersebut, Gubernur Bali dua periode ini juga menyampaikan informasi terkait rencana pemanfaatan lahan TPA Suwung jika nanti sudah tak digunakan sebagai tempat pembuangan sampah.

“Kalau sudah selesai dan gundukan sampahnya nanti juga secara bertahap terserap di PSEL, maka rencana kita, ini untuk kawasan terbuka hijau, fasilitas umum untuk jogging track. Bukan untuk bangun mall atau fasilitas  pariwisata sebagaimana yang dicurigai oleh sejumlah pihak selama ini. Tidak ada niat kontak investor, saya jaminannya sebagai gubernur, sekala dan niskala,” ungkapnya.

Mengakhiri paparannya, Gubernur Koster menyampaikan terima kasih atas masukan BEM Unud dan berharap ini mampu memicu kekompakan seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi masalah sampah.  “Kalau ada yang kurang dan dianggap sebagai kegagalan komunikasi, sebagai manusia biasa saya mohon maaf. Semoga kedepan bisa menyempurnakan diri untuk menjadi lebih baik dalam memimpin Bali. Terima kasih atas kritikan dan masukan dari adik-adik, ini penting buat saya untuk koreksi diri dan menyempurnakan diri dalam memimpin Bali. Saya tak alergi kritik,” pungkasnya.

Apresiasi Sikap Terbuka dan Tak Anti Kritik Gubernur Koster


Ketua BEM Unud I Gusti Agung Ngurah Oka Paramahamsa menyampaikan terima kasih atas sikap terbuka dan tak anti kritik yang ditunjukkan Gubernur Bali Wayan Koster.
“Terima kasih sudah bisa hadir. Terkait penyelesaian masalah sampah ini, kita bergerak bersama. Ini bukan tanggung jawab sendiri-sendiri,” ujarnya.

BEM Unud menyampaikan enam tuntutan dalam dialog bersama gubernur Bali, pertama terkait keterbukaan informasi penanganan sampah yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Kedua, percepatan penanganan sampah melalui penegakan hukum dan tinggalkan sistem kumpul angkut buang. Ketiga, optimalisasi fungsi TPS3R dengan pendanaan memadai, perketat pengawasan dan membuka kolaborasi dengan penggiat lingkungan.

Keempat, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kelima, pembentukan satgas sampah dan tuntutan keenam, mahasiswa mendorong pembuatan kanal pelaporan. Dialog terbuka ditutup dengan penandatanganan policy brief oleh Gubernur Bali dan Ketua DPRD Provinsi Bali.(dsk/Tra).

Gubernur Koster Sukses Perjuangkan Pembanguan Strategis Bali

0

Audensi Gubernur Bali Wayan Koster dengan Kementerian PPN, Perhubungan, PU dan Lingkungan Hidup Membuahkan Hasil, Mari Baca Berita Selengkapnya perjuangan Gubernur Koster88


Newsintermedia.com | Jakarta – Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan audiensi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, bahkan dengan Menko Bidang Pangan telah dilaksanakan penandatangan nota kesepahaman pembangunan PSEL dan penadatangan ini dilakukan oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, Bupati Badung Wayan Arnawa, Danantara Indonesia, dan pihak operator PSEL yang diputuskan langsung pihak Danantara dan penandatangan disaksikan oleh Menko Pangan, Menteri Lingkungan Hidup, Wamendagri, Dirut PLN, serta Wadirut Pelindo di Kantor Menko Bidang Pangan, Selasa (21/4) kemarin.

Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., mengatakan audiensi tersebut merupakan tindaklanjut dari Keputusan Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri PU, Menteri Perhubungan, dan Gubernur Bali pada 8 April 2026 lalu yang membahas percepatan pembangunan Infrastruktur pendukung pariwisata Bali.

“Maka Menteri PU dan Menteri Perhubungan serta dukungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional telah memastikan terhadap prioritas pembangunan infrastruktur yang kami usulkan sesuai Keputusan Rapat Kerja Komisi V DPR RI secara bertahap mulai 2026 diawali dengan studi dan perencanaan serta dilanjutkan pembangunan fisik,”papar Gubernur Koster.

Gubernur Jebolan ITB ini juga mengatakan, bahwa Menteri PU telah menegaskan pada 2026-2027 sudah dimulai pembangunan jalan underpas Jimbaran Badung, pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur, pembangunan jembatan Nusa Ceningan-Nusa Lembongan, jalan shorcut titik 11 dan 12 Singaraja-Mengwitani, dan lanjutan pembangunan Embung Unda Klungkung serta pembangunan jaringan air minum dan irigasi dari Bendungan Telagawaja untuk masyarakat di kecamatan Kubu, Karangasem.

“Dengan demikian Menteri Perhubungan juga menegaskan pada 2026-2027 sudah mulai membangan transportasi taksi laut menghungkan Bandara Ngurah Rai ke Nusa Dua-Canggu Badung, pengembangan pelabuhan Celukan Bawang menjadi pelabuhan logistik, penumpang, dan pariwisata di Buleleng. Termasuk pengembangan pelabuhan Padangbai menjadi pelabuhan logaistik, penumpang, dan pariwisata. Begitu pula pembangunan pelabuhan logistik di wilayah Amed Karangasem, dan pembangunan pelabuhan Gunaksa Klungkung,”urai Gubernur Koster.

Dikatakan Gubernur Koster, bahwa Menteri Perhubungan telah menyetujui usulan Gubernur Bali untuk memisahkan transportasi logistik dan kendaraan penumpang. Transporasi kendaraan logistik dari Ketapang langsung ke Pelabuhan Celukan Bawang, pelabuhan Amed, atau Gunaksa sesuai tujuan. Jadi jalur Gilimanuk-Mengwi hanya untuk kendaraan penumpang untuk mengurangi jumlah kendaraan, sehingga akan mengurangi kemacetan dan resiko terhadap kenyamanan dan keamanan.

“Disamping itu pula pembangunan infrastruktur jalan underpas Jimbaran Badung akan mengurangi kemacetan wilayah Badung Selatan. Sementara pembangunan gedung parkir Pura Ulun Danu Batur akan mengurangi kemacetan jalur Singaraja-Batur-Besakih dan jalur Gianyar-Klungkung-Batur,”tegas Gubernur asal Sembiran Buleleng ini.

Gubernur Bali dua periode juga mengatakan pembangunan infrastruktur penghubung antar kabupaten dan pembangunan sarana prasarana strategis akan berlanjut 2028, 2029,dan 2030 untuk mengatasi kemacetan di Bali. “Agar kebijakan kit ini dapat berdampak pada munculnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka pemerataan, pemerataan pembangunan antar wilayah Bali utara, selatan, timur, barat dan Tengah,”ucap Gubernur Koster.

Kata Gubernur Koster, sementara untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik(PSEL) berbasis teknologi ramah lingkungan dipastikan akan dilakukan di Provinsi Bali dan peletakan bantu pertama pembangunan direncanakan pada hari baik pada tgl 8 Juli 2026. Pembangunan dilakukan selama 15 bulan, target selesai bulan Oktober 2027, dan mulai beroperasi Desember 2027.

“Jadi pengolahan sampah menjadi PSEL akan mampu mengolah sampah minimum 1200 ton perhari,sebanyak 700 ton perhari dari Denpasar dan 500 ton perhari dari Badung dan perlu kita tegaskan bahwa sampah harus dipilah agar PSEL menjadi beroperasi dengan efisien dan menghasilkan energi secara optimal. Karena energi listrik akan dibeli langsung oleh PT PLN menjadi sumber energi ramah lingkungan,”pungkas mantan anggota DPR-RI ini. (Gustra).

Ternyata TPA Suwung Jadi Warisan Sejak 1984, Namun Kegagalan Total TPA Suwung Dituntaskan Era Gubernur Koster

0

Ayo Mari Kita Bijak Tangani Sampah, Baca Dulu Fakta dan Latar Belakang TPA Suwung Bali


News-Intermedia.com | Denpasar Bali – TPA Suwung, yang berlokasi di Denpasar Selatan, Bali, beroperasi sejak 1984, awalnya TPA Suwung direncanakan sebagai tempat pembuangan sampah sanitasi namun berubah menjadi gunung sampah dengan metode open dumping selama 41 tahun. TPA Suwung Bali ini menampung sampah dari wilayah SARBAGITA (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) dan darurat sampah di Bali akhirnya mencapai titik balik setelah lebih dari empat dekade menjadi persoalan laten yang tak pernah benar benar tuntas.

Tempat Pembuangan Akhir Suwung yang mulai beroperasi sejak 1984, kini resmi memasuki fase penutupan pada 2026 di bawah era kepemimpinan Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., dan  momentum ini bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan penanda berakhirnya satu era panjang kegagalan pengelolaan sampah di Bali selama ini.

Latar Belakang penagan sampah TPA Suwung Bali dan ini adalah poin-poin penting dalam sejarah TPA Suwung:

  • Awal Mula (1984): Lahan seluas 10 hektar di kawasan Tahura Ngurah Rai, yang sebelumnya merupakan hutan bakau dan tambak garam, diubah fungsinya menjadi tempat pembuangan akhir berdasarkan izin Menteri Kehutanan.
  • Perubahan Sistem: Rencana awal penggunaan TPA sanitasi (pengelolaan sampah yang ramah lingkungan) gagal, dan peralihan menggunakan metode open dumping (pembuangan terbuka) yang menyebabkan terbentuknya gunungan sampah.
  • TPA Regional Sarbagita: TPA Suwung menjadi tumpuan akhir bagi empat kabupaten/kota terpadat di Bali (Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan) dengan volume sampah mencapai 800 ton per hari.
  • Masalah Lingkungan & Penutupan: Karena melebihi kapasitas dan menimbulkan polusi berat, TPA Suwung mengalami kebakaran besar pada Oktober 2023. Akibatnya, pemerintah memutuskan untuk menutup total operasional TPA pada awal 2026.
  • Revitalisasi: Pemerintah merencanakan revitalisasi TPA Suwung menjadi kawasan Taman Pameran Sampah Ramah Lingkungan yang terintegrasi dengan sarana rekreasi edukatif untuk mengatasi permasalahan lingkungan dan sosial di wilayah sekitarnya

Sejarah TPA Suwung adalah cerminan bagaimana kebijakan publik kerap berjalan tanpa konsistensi. Berawal dari konsep sanitary landfill yang seharusnya menjadi standar pengelolaan modern, praktik di lapangan justru jauh menyimpang. Sejak awal beroperasi di atas lahan sekitar 10 hektar, sistem yang dijalankan tidak pernah benar benar mengikuti prinsip pengelolaan ramah lingkungan. Sampah ditumpuk, bukan dikelola. Sistem diklaim modern, tetapi realitasnya tradisional dan penuh pembiaran.

Dalam kurun 20 tahun pertama, TPA Suwung berkembang tanpa arah yang jelas. Volume sampah meningkat seiring pertumbuhan pariwisata dan urbanisasi di Denpasar dan kawasan Sarbagita. Namun tidak ada lompatan kebijakan yang signifikan. Saat itu, pemerintah daerah seolah membiarkan masalah membesar, berharap ada solusi instan di masa depan.

Harapan itu sempat muncul pada 2004, ketika pemerintah daerah menggandeng pihak swasta melalui kontrak kerja sama dengan PT Navigat Organic Energy Indonesia atau PT NOEI senilai sekitar US$30 juta. Skema ini diharapkan mampu mengubah wajah pengelolaan sampah menjadi lebih profesional dan berbasis teknologi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Proyek tersebut gagal total dan berakhir pada 2016 dengan pemutusan kontrak. Tidak ada transformasi berarti, hanya meninggalkan tumpukan sampah yang semakin tinggi, hingga mencapai 12 meter.

Kegagalan proyek ini menegaskan satu hal pendekatan bisnis tanpa kesiapan sistemik hanya akan memperpanjang masalah. Sampah bukan sekadar komoditas ekonomi, tetapi persoalan lingkungan, sosial, dan tata kelola yang membutuhkan integrasi kebijakan.

Sementara itu, secara nasional, pemerintah sebenarnya telah memberikan arah yang jelas melalui Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Regulasi ini secara tegas melarang praktik open dumping dan memberikan tenggat waktu lima tahun untuk transisi ke sistem yang lebih modern. Artinya, sejak 2013, seluruh TPA di Indonesia, termasuk TPA Suwung, seharusnya sudah tutup dan meninggalkan metode lama.

Namun fakta di lapangan menunjukkan hal berbeda. Hingga lebih dari satu dekade setelah batas waktu tersebut, praktik open dumping masih terus berlangsung di TPA Suwung. Pelanggaran ini bukan hanya soal teknis, tetapi mencerminkan lemahnya komitmen dan pengawasan. Sampah terus menggunung, tanpa sistem pengolahan yang memadai.

Pada tahun 2017, pemerintah kembali menghadirkan harapan melalui proyek revitalisasi TPA Suwung. Groundbreaking dilakukan dengan visi besar mengubah kawasan tersebut menjadi taman hutan kota sekaligus pusat pengolahan sampah modern berbasis energi, termasuk pembangunan PLTSa. Target penyelesaian dipatok pada 2019 hingga 2020.

Namun lagi lagi, harapan itu kandas. Hingga Agustus 2020, tidak ada pembangunan signifikan. Lahan yang direncanakan menjadi pusat transformasi justru tetap kosong. Proyek yang digadang gadang menjadi solusi masa depan berubah menjadi simbol kegagalan perencanaan.

Memasuki 2023, kondisi Suwung semakin mengkhawatirkan. Tinggi tumpukan sampah mencapai sekitar 25 meter. Pemerintah kembali mengumumkan rencana penutupan bertahap mulai Maret tahun tersebut. Namun realisasi kembali tak sesuai rencana. Sampah terus berdatangan, sementara kapasitas sudah lama terlampaui.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa darurat sampah di Bali bukan sekadar persoalan teknis, tetapi krisis tata kelola. Tidak ada kesinambungan kebijakan antar periode, tidak ada eksekusi yang konsisten, dan tidak ada keberanian untuk mengambil keputusan strategis dalam waktu yang tepat.

Puncaknya terjadi pada 2025 ketika tinggi gunungan sampah mencapai sekitar 35 meter. Di titik ini, situasi tidak lagi bisa ditoleransi. Risiko lingkungan, kesehatan, hingga citra pariwisata Bali berada di ambang krisis serius. TPA Suwung bukan lagi sekadar tempat pembuangan, tetapi telah menjadi gunung sampah di tengah kawasan strategis pariwisata dunia.

Di Sinilah Peran Kepemimpinan Menjadi Krusial

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengambil langkah tegas dengan mendorong penutupan TPA Suwung sebagai bagian dari reformasi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh di Bali. Dalam berbagai kesempatan, Gubernur Koster menegaskan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak bisa lagi ditunda. Ia menyampaikan bahwa pendekatan lama harus dihentikan dan diganti dengan sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

“Kita tidak bisa lagi bergantung pada TPA seperti Suwung. Sistem ini sudah tidak relevan. Pengelolaan sampah harus dimulai dari sumber, berbasis desa dan komunitas, dengan teknologi yang tepat dan pengawasan yang ketat,” tegas Gubernur Koster dalam salah satu pernyataan resmi beerapa waktu yang lampau.

Gubernur yang sudah menjabat dua priode ini, juga menekankan bahwa penutupan TPA Suwung bukan akhir, melainkan awal dari perubahan paradigma. Bali diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada TPA besar dan memperkuat pengelolaan berbasis sumber, termasuk pemilahan, pengolahan, dan pengurangan sampah sejak dari rumah tangga. “Ini bukan sekadar menutup TPA, tetapi membangun sistem baru yang lebih berkelanjutan. Kalau tidak dilakukan sekarang, Bali akan menghadapi krisis yang lebih besar di masa depan,” tegas Gubernur asal Sembiran Buleleng ini.

 

Menurutnya, langkah ini juga diperkuat dengan berbagai kebijakan daerah yang mendorong pembatasan sampah plastik sekali pakai, penguatan TPS3R, serta pengembangan teknologi pengolahan sampah berbasis energi dan daur ulang. Bahkan digebyarkan sosialisasi pemilhan sampah dengan dekoposter dan tebe modern di seluruh Bali.

“Namun demikian, penutupan TPA Suwung juga menyisakan tantangan besar. Salah satunya adalah bagaimana memastikan transisi berjalan mulus tanpa menimbulkan masalah baru. Sistem pengganti harus benar benar siap, baik dari sisi infrastruktur, regulasi, maupun perubahan perilaku Masyarakat,”jelas Gubernur Jebolan ITB ini.

Menurut Gubernur Koster, krisis TPA Suwung memberikan pelajaran penting bahwa pengelolaan sampah tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan reaktif. Dibutuhkan perencanaan jangka panjang, konsistensi kebijakan, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Lebih dari itu, krisis ini juga menjadi refleksi tentang bagaimana Bali sebagai destinasi pariwisata dunia menghadapi realitas di balik gemerlapnya. Sampah menjadi ironi yang tidak bisa lagi disembunyikan.

“Jadi penutupan TPA Suwung pada 2026 menjadi simbol bahwa perubahan akhirnya terjadi, meskipun terlambat. Warisan masalah sejak 1984 kini mulai diselesaikan. Namun pekerjaan belum selesai. Justru di sinilah ujian sebenarnya dimulai apakah Bali mampu mempertahankan komitmen ini dan membangun sistem pengelolaan sampah yang benar benar berkelanjutan,”paparnya.

Sebagai langkah lanjutan yang lebih konkret, Pemerintah Provinsi Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster juga menyiapkan pembangunan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah sebagai bagian dari transformasi sistem pengelolaan sampah berbasis energi. “Proyek ini kita rencanakan memasuki tahap groundbreaking pada Juni 2026 dengan skema pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui teknologi termal modern yang lebih terkontrol dan ramah lingkungan dibanding praktik sebelumnya,”tuturnya.

Gubernur Koster menegaskan bahwa proyek ini dirancang dengan pendekatan baru yang lebih realistis dan tidak mengulang kegagalan masa lalu, termasuk proyek yang pernah melibatkan PT NOEI. Pemerintah memastikan seluruh aspek mulai dari teknologi, pembiayaan, hingga tata kelola sudah disiapkan lebih matang.

“Kita belajar dari pengalaman sebelumnya. Sekarang semua harus jelas dari awal teknologi, pembiayaan, sampai pengelolaannya. Tidak boleh lagi gagal. Jadi melalui rencana ini, Bali tidak hanya menutup babak lama TPA Suwung, tetapi juga mulai membuka arah baru pengelolaan sampah berbasis energi sebagai bagian dari transformasi menuju pulau yang lebih bersih, mandiri, dan berkelanjutan. Jika tidak, maka sejarah panjang Suwung bisa saja terulang dalam bentuk yang berbeda di masa depan,”pungkas Gubernur Koster. (Gustra).