- Advertisement -spot_img
20.4 C
Indonesia
Beranda blog

Info Jembrana Soal Sensus Ekonomi, Ayah Bunda Genre dan Kalpataru

0

Lepas Ratusan Petugas Sensus Ekonomi 2026, Wabup Ipat Tekankan Kejujuran Data Lapangan

NEWS INTERMEDIA.COM l  Jembrana l Sebanyak 312 petugas Sensus Ekonomi (SE) 2026 Kabupaten Jembrana resmi diterjunkan untuk melaksanakan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

Mewakili, Bupati Jembrana, Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) secara simbolis memasangkan rompi dan name tag Sensus Ekonomi 2026 kepada perwakilan petugas, yang kemudian dilanjutkan dengan gotong royong bersama ASN Pemkab Jembrana beserta jajaran Polres Jembrana di halaman Sirkuit All In One, Desa Pengambengan, Jumat (12/6)

Wabup Ipat menegaskan bahwa sensus ekonomi merupakan momentum penting dalam menghadirkan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan jangka menengah hingga panjang.

Ia mengingatkan ketelitian dan kejujuran petugas sangat penting karena ketidaklengkapan data akan berdampak serius terhadap kualitas kebijakan pemerintah.

“Data yang hilang akan menimbulkan bias. Di sinilah tugas dan tanggung jawab bapak ibu untuk mendapatkan seluruh potret kehidupan masyarakat Jembrana dari seluruh kalangan yang ada,” ujarnya.

Penugasan petugas sensus yang berbasis domisili wilayah tempat tinggal diharapkan dapat meningkatkan tanggung jawab serta motivasi dalam menjalankan tugas.

Meski demikian, pemerintah daerah, akan mendukung penuh proses pelaksanaan di lapangan, mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, untuk memastikan seluruh masyarakat dapat terjangkau pendataan.

Ia menekankan bahwa Sensus Ekonomi 2026 bukan kegiatan rutin tahunan, melainkan agenda strategis yang hasilnya menjadi rujukan penting dalam penyusunan kebijakan daerah.

“Sensus ini tidak setiap tahun dilaksanakan. Hasilnya akan digunakan untuk 5 sampai 10 tahun ke depan. Karena itu harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab,” katanya.

Bupati juga mengingatkan seluruh petugas untuk bekerja secara jujur, profesional, dan sesuai fakta di lapangan. “Bekerjalah dengan jujur sesuai ikrar yang telah disampaikan. Jangan menutup-nutupi kondisi. Gali data secara seksama sesuai kriteria yang ada, baik individu maupun unit usaha. Pastikan semua jawaban benar dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Jembrana, I Wayan Putrawan menyebut di Jembrana, sekitar 92 ribu keluarga dan lebih dari 44 ribu unit usaha menjadi sasaran pendataan.

“Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, BPS Kabupaten Jembrana telah menyiapkan sebanyak 312 petugas lapangan yang akan melaksanakan pendataan di seluruh wilayah Jembrana,” pungkasnya. (Wis/Tra)


Kukuhkan Ayah Bunda Genre, Strategi Cerdas Jembrana Cetak Generasi Muda Berkarakter

NEWS INTERMEDIA.COM l  Jembrana l Komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam membina dan menyiapkan generasi muda yang berkualitas kembali ditegaskan melalui pengukuhan Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, sebagai Ayah Generasi Berencana (GenRe) Kabupaten Jembrana. Bersama Ketua TP PKK Kabupaten Jembrana, Ny. drg. Ani Setiawarini Kembang Hartawan yang dikukuhkan sebagai Bunda GenRe, keduanya diharapkan menjadi figur inspiratif dalam mendampingi tumbuh kembang generasi muda Jembrana.

Pengukuhan berlangsung di Gedung Kesenian Pendopo Kesari, Kamis (11/6), dan dilakukan berdasarkan Keputusan Deputi Bidang KSPK Nomor 11/KEP.KSPK/F2/2024 tentang Panduan Penyelenggaraan Ayah, Bunda, dan Kakak GenRe. Keputusan tersebut dibacakan langsung oleh Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, dr. Ni Luh Gede Sukardiasih.

Usai dikukuhkan, Kembang Hartawan menyampaikan pesan motivasi kepada generasi muda Jembrana agar berani memiliki cita-cita besar dan terus berupaya meraih masa depan yang lebih baik.
“Sebagai Ayah GenRe, saya ingin mengajak seluruh generasi muda Jembrana untuk berani bermimpi setinggi-tingginya. Tidak masalah berasal dari desa atau kota, yang penting memiliki kemauan untuk belajar, bekerja keras, dan terus berkembang,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan generasi muda agar tidak takut menghadapi kegagalan. Menurutnya, kegagalan merupakan bagian dari proses menuju keberhasilan.
“Kegagalan bukan akhir perjalanan, tetapi bagian dari proses menuju kesuksesan. Yang penting jangan menyerah dan jangan kehilangan semangat,” tegasnya.

Tak hanya kepada generasi muda, Bupati Kembang juga mengajak para orang tua untuk lebih aktif membangun komunikasi dengan anak-anak. Menurutnya, perhatian dan kesediaan mendengarkan menjadi hal penting dalam mendampingi tumbuh kembang remaja. “Kadang-kadang anak-anak tidak membutuhkan ceramah panjang. Mereka hanya ingin didengarkan dan diberi perhatian,” katanya.

Melalui Program GenRe, Kembang Hartawan berharap lahir generasi muda Jembrana yang sehat, cerdas, berkarakter, serta memiliki kesiapan menjadi pemimpin masa depan yang mampu membawa daerah semakin maju dan berdaya saing.

Ia menegaskan, amanah sebagai Ayah GenRe bukanlah sebuah penghargaan semata, melainkan tanggung jawab bersama untuk mengawal masa depan generasi muda Jembrana.
“Saya menerima amanah ini bukan sebagai sebuah penghargaan, melainkan sebagai tanggung jawab bersama untuk mengawal masa depan anak-anak Jembrana,” pungkasnya. (Wis/tra).


Kelompok Kurma Asih Jembrana Raih Penghargaan Tertinggi Kalpataru Lestari 2026

NEWS INTERMEDIA.COM l Jembrana l Kelompok Pelestari Penyu Kurma Asih asal Desa Perancak, Kecamatan Jembrana, Bali, berhasil mengukir prestasi gemilang di tingkat nasional. Kelompok ini dianugerahi penghargaan tertinggi di bidang lingkungan hidup, Kalpataru 2026, untuk kategori Penyelamat Lingkungan (Kalpataru Lestari).

Penghargaan bergengsi tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Moh. Jumhur Hidayat, dalam rangkaian acara *Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia* dan Pameran Teknologi Lingkungan Internasional (INVIROTECH 2026) yang berlangsung di Jakarta, Kamis (11/6).

Kurma Asih mencatatkan diri sebagai satu dari hanya lima penerima apresiasi di kategori Kalpataru Lestari dari seluruh Indonesia pada tahun ini. Penghargaan ini menjadi bentuk pengakuan mutlak negara atas dedikasi, konsistensi, dan keberlanjutan aksi nyata Kurma Asih dalam menjaga ekosistem pesisir serta menyelamatkan populasi penyu yang kian terancam.

Istimewanya, penghargaan tertinggi ini diterima Kurma Asih tepat di hari ulang tahunnya yang ke-29, sejak didirikan pada 11 Juni 1997. Prestasi ini sekaligus melengkapi pencapaian mereka sebelumnya, di mana Kurma Asih pernah menerima penghargaan Kalpataru pada tahun 2017 yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara.

Ketua Kelompok Kurma Asih, I Wayan Anom Astika Jaya, mengungkapkan bahwa gelar “Kalpataru Lestari” ini merupakan buah dari komitmen yang tidak pernah putus dalam menyelamatkan satwa dilindungi, khususnya penyu lekang.

“Kelanjutannya setelah Kalpataru (2017), ada Kalpataru Lestari. Kurma Asih dinilai layak mendapatkannya karena kami semakin eksis, berkomitmen, dan konsisten berjalan terus sampai hari ini dalam menyelamatkan penyu lekang yang dilindungi undang-undang,” ujar Wayan Anom usai menerima penghargaan di Jakarta.

Kelompok Kurma Asih dikenal luas karena memelopori gerakan konservasi penyu berbasis pemberdayaan masyarakat lokal. Berawal dari keprihatinan terhadap maraknya perburuan telur dan penyu ilegal di masa lalu, kelompok ini berhasil mengubah paradigma masyarakat pesisir Jembrana dari yang awalnya pemburu menjadi pelindung utama satwa purba ini.

Keberhasilan Kurma Asih meraih Kalpataru Lestari di ajang INVIROTECH 2026 menjadi momen krusial. Di tengah tantangan perubahan iklim global dan ancaman polusi sampah plastik di lautan, kehadiran kelompok seperti Kurma Asih menjadi secercah harapan bagi keberlangsungan keanekaragaman hayati Indonesia.

Di akhir keterangannya, Wayan Anom memberikan pesan kuat dan ajakan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk peduli pada keseimbangan alam dari hulu hingga hilir.

“Ayo selamatkan yang masih tersisa dan yang masih ada mumpung belum terlambat. Ini bukan lagi tanggung jawab individu per individu, tapi tanggung jawab kita bersama.

Hubungan antara hulu dan pesisir tidak bisa dipisahkan, itu satu kesatuan ekosistem. Kita harus sadar bahwa lingkungan yang baik pasti akan menjamin kehidupan kita menjadi lebih baik,” pungkasnya. (Wis/Tra).


 

 

Info Denpasar Soal Aksi Tanam Mangrove, Kerjasama, Penertiban dan Tagana

0

Walikota Ikuti Aksi Tanam 3000 Pohon Mangrove di Mangrove Arboretum Park

Garudaxpose.com l Denpasar-Bali l Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama dengan Menteri Lingkungan Hidup / Kepala BPLH RI, Moh. Jumhur Hidayat dan Gubernur Bali, I Wayan Koster, mengikuti aksi penanaman 3000 pohon mangrove, yang digelar di kawasan Mangrove Arboretum Park, Pedungan, Rabu (10/6) pagi.

Kegiatan ini menjadi salah satu agenda dari rangkaian kunjungan Menteri LH Jumhur Hidayat ke Bali. Aksi yang diawali dengan apel tersebut, diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, yang terdiri dari unsur TNI Polri, OPD Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, hingga para siswa-siswi SMP dan SMK, dan juga berbagai kalangan komunitas peduli lingkungan.

Di sela penanaman bibit mangrove, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan, pelaksanaan kegiatan tersebut adalah aksi nyata kolaborasi lintas sektor dalam menjaga lingkungan dan memuliakan bumi serta alam semesta.

“Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan pesisir, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pelestarian ekosistem mangrove sebagai warisan bagi generasi mendatang,” ungkap Walikota Jaya Negara.

Menteri LH RI, Moh. Jumhur Hidayat dalam sambutannya menyampaikan, apresiasinya kepada jajaran pemerintah daerah di Pulau Bali, yang secara intensif dan juga kontinyu melakukan penanaman mangrove sebagai usaha untuk memuliakan bumi dan lingkungan.

“Keseriusan untuk berkolaborasi memuliakan bumi harus dilakukan oleh berbagai sektor. Tentu usaha yang dilakukan jajaran pemerintah daerah di Pulau Bali ini perlu diapresiasi,” kata Jumhur Hidayat.

Lebih jauh, Jumhur Hidayat juga mengatakan, kelestarian lingkungan dan alam, diyakini dapat menjadi salah satu penunjang meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali. Hal ini tentunya harus didukung salah satunya dengan keseriusan untuk merawat dan menjaga ekosistem mangrove.

“Saat ini masyarakat dunia juga sangat menghargai daerah yang mampu merawat dan memelihara lingkungan secara serius. Jadi harapannya wisata di Bali akan semakin berkembang lagi, melalui lingkungan dan ekosistem yang terawat dengan baik,”  tegas Jumhur.

Sementara itu, Gubernur Wayan Koster mengemukakan, di kawasan Mangrove Arboretum Park yang memiliki total luasan 18 Hektar ini sebelumnya mati terkena polusi, sehingga tidak bisa berkembang. Sehingga diperlukan gerakan penanaman pohon mangrove yang dilakukan secara bertahap agar kondisi ekosistem di kawasan ini kembali baik.

“Sejak tahun 2020 secara bertahap telah dilakukan penanaman pohon di kawasan ini seluas 16 hektar. Sisa 2 hektar akan dilakukan penanaman secara bertahap,” kata Wayan Koster.

Aksi penanaman pohon mangrove ini, kata Wayan Koster juga adalah bentuk komitmen untuk senantiasa menjadikan Bali sebagai kawasan ramah lingkungan dan alam. “Ini adalah aksi nyata untuk menjadikan ekosistem Bali yang sehat dan berkualitas,” ujar Wayan Koster. (Win/Tra).


Pemkot Denpasar dan Pelindo Resmi Teken Kerja Sama Pemanfaatan Lahan PSEL 

Garudaxpose.com l Denpasar-Bali l Komitmen Pemerintah Kota Denpasar dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan terus diperkuat. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Denpasar dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 terkait pemanfaatan sebagian lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di kawasan Pelabuhan Benoa untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL). Penandatanganan dilaksanakan pada Rabu (10/6) dalam rangkaian Rapat Koordinasi Gerakan Bali Bersih Sampah menuju Bali 100 Persen Memilah Sampah bertempat di Gedung Kertha Sabha Kompleks Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar.Ket. Foto : Penandatanganan PKS antara Pemerintah Kota Denpasar dan PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 yang disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, perwakilan Danantara, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta para bupati se-Bali, pada Rabu (10/6) di Gedung Kertha Sabha Kompleks Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar.

Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa, mewakili Pemerintah Kota Denpasar bersama Plt. Executive Director 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Daru Wicaksono Julianto. Penandatanganan ini disaksikan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, perwakilan Danantara, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta para bupati se-Bali.

Berdasarkan perjanjian tersebut, Pelindo Regional 3 memberikan pemanfaatan sebagian lahan HPL seluas kurang lebih 60.502 meter persegi di kawasan Pelabuhan Benoa. Lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan fasilitas PSEL beserta sarana pendukung lainnya guna mendukung sistem pengelolaan sampah perkotaan yang lebih efektif, modern, dan ramah lingkungan.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan bahwa kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis teknologi di Kota Denpasar.

Menurut Jaya Negara, langkah tersebut merupakan strategi jangka panjang untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan perkembangan aktivitas ekonomi. Melalui teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik, volume sampah yang masuk ke tempat pemrosesan akhir diharapkan dapat berkurang secara signifikan sekaligus menghasilkan energi terbarukan yang bermanfaat.

Lebih lanjut, Jaya Negara menegaskan bahwa pembangunan PSEL tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan sampah, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas lingkungan, mendukung ketahanan energi, serta mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan.

“Kehadiran fasilitas ini diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang dalam pengelolaan sampah perkotaan, sekaligus mendukung terwujudnya Denpasar sebagai kota yang bersih, sehat, nyaman, dan berwawasan lingkungan bagi generasi saat ini maupun mendatang,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengapresiasi komitmen kuat pemerintah daerah di Bali dalam penanganan sampah dan pelestarian lingkungan. “Pendekatan yang memadukan kebijakan pemerintah dengan nilai-nilai kearifan lokal menjadi kekuatan utama Bali dalam membangun kesadaran masyarakat,” ujar Menteri LH Mohammad Jumhur Hidayat.

Di akhir kegiatan, seluruh peserta rapat koordinasi menegaskan komitmen bersama untuk mewujudkan Bali 100 persen memilah sampah sebagai langkah nyata menuju Bali yang bersih, sehat, indah, dan lestari. (Pur/Tra)


Satpol PP Denpasar Tertibkan 139 Media Promosi Terpasang 

Garudaxpose.com l Denpasar-Bali l Tim penertiban Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Trantibum) Satpol PP Kota Denpasar kembali melaksanakan kegiatan penertiban baliho, spanduk, banner, umbul-umbul, dan pamflet yang terpasang di fasilitas umum pada Rabu (10/6). Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya menjaga ketertiban, keindahan, dan kebersihan wajah kota.

Kegiatan penertiban yang dilaksanakan Satpol PP Kota Denpasar ini menyasar sejumlah ruas jalan protokol dan kawasan strategis di Kota Denpasar, yakni Jalan P.B. Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Hasanuddin, Jalan Thamrin, Jalan Gunung Agung, dan Jalan Buluh Indah.

Kepala Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Bawa Nendra, didampingi Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Gede Yudie Asmara, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan peraturan daerah sekaligus menjaga estetika kota agar tetap tertata dan nyaman bagi masyarakat.

“Penertiban ini dilakukan terhadap berbagai media promosi yang dipasang pada fasilitas umum tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Selain untuk menjaga ketertiban umum, kegiatan ini juga bertujuan menciptakan lingkungan kota yang lebih rapi, bersih, dan indah,” ujarnya.

Dari hasil kegiatan penertiban tersebut, petugas berhasil menurunkan dan mengamankan sebanyak 139 media promosi, yang terdiri dari 52 pamflet, 40 banner, 46 spanduk, serta 1 papan nama.

Pihaknya mengimbau masyarakat, pelaku usaha, maupun penyelenggara kegiatan agar memasang media promosi sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak memanfaatkan fasilitas umum secara sembarangan. Dengan demikian, ketertiban dan keindahan Kota Denpasar dapat terus terjaga secara berkelanjutan.

Bawa Nendra menegaskan bahwa kegiatan penertiban serupa akan terus dilaksanakan secara rutin sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mewujudkan Kota Denpasar yang tertib, aman, nyaman, dan berwawasan budaya.  “Mari bersama kita wujudkan Denpasar yang tertib, indah dan bersih,” ujarnya. (Ayu/Tra).


Wawali Kukuhkan Pengurus Komunitas Kaplut dan Tagana Kota Denpasar

Garudaxpose.com l Denpasar-Bali l Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengukuhkan secara resmi Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Pengurus Komunitas Pejalan Lapangan Puputan (Kaplut) Sport and Music. Pengukuhan tersebut dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara di Graha Nawasena Denpasar, Rabu (10/6).

Ket. Foto :Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengukuhkan secara resmi Pengurus Forum Koordinasi Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Pengurus Komunitas Pejalan Lapangan Puputan (Kaplut) Sport and Music. Pengukuhan tersebut dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara di Graha Nawasena Denpasar, Rabu (10/6). 

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, OPD serta undangan lainnya. Selain pengukuhan juga dilaksanakan launching Difel Cafe yang merupakan Cafe yang dikelola kaum difabel di Kota Denpasar. Kegiatan juga dirangkai dengan penyerahan CSR dari Bank BPD Bali dan Pertamina.

Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengucapkan selamat kepada pengurus yang dikukuhkan. Pihaknya juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan acara yang dikemas apik dan mampu memadukan berbagai potensi yang ada.

Arya Wibawa menambahkan, kedepan kegiatan seperti ini agar terus dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan ruang ekspresi dan kreatifitas masyarakat.

“Mewakili Pemerintah Kota Denpasar kami mengucapkan selamat bertugas pengurus yang dikukukuhkan, tentunya kami berharap secara berkelanjutan Kaplut Sport and Music dan Tagana Kota Denpasar untuk dapat menjadi potensi dan sumber kesejahteraan sosial,” harapnya.

Ketua Kaplut Sport and Music, I Kompiang Wiranata mengatakan adapun pengukuhan pengurus Kaplut Sport and Music ini, akan memegang jabatan kepengurusan selama periode 2026-2030. Dengan pelaksanaan pengukuhan ini, pihaknya berharap Kaplut akan menjadi wadah kreatifitas untuk menjadi potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

“Harapan kami tentu secara berelanjutan dapat menjalin persaudaraan serta menjadi wadah kreatifitas bagi pecinta sport dan musik di Kota Denpasar,” ujarnya.

Sementara Ketua Tagana Kota Denpasar mengatakan I Made Tara mengatakan pengukuhan Tagana masa bakti 2026-2031 merupakan bentuk komitmen Tagana Kota Denpasar untuk terus bersinergi dengan Pemerintah, swasta hingga masyarakat.

“Ke depan, kami berharap keberadaan Tagana dapat menjadi profesi yang dihargai dan dihormati atas dedikasinya dalam memperjuangkan kemanusiaan di bidang kebencanaan,” ujarnya. (Eka/Tra).


 

Aksi Kolaborasi Penanaman Mangrove Simbol Pelestarian Lingkungan

0

Menteri LH dan Gubernur Koster Tanam Mangrove, Perkuat Komitmen Bali Hadapi Perubahan Iklim


NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia  Mohammad Jumhur Hidayat bersama Gubernur Bali Wayan Koster memimpin aksi penanaman mangrove di Mangrove Arboretum Park, Pedungan, Denpasar Selatan, Rabu (10/6).

Kegiatan yang melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, pelajar, serta berbagai pemangku kepentingan ini menjadi simbol kuat komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menghadapi tantangan perubahan iklim.

Aksi penanaman mangrove tersebut merupakan tindak lanjut dukungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia dalam memperkuat rehabilitasi kawasan pesisir sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove.

Kegiatan berlangsung sejak pagi hari dan dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Wali Kota Denpasar, perwakilan Pangdam IX/Udayana, Kapolda Bali,  Bupati Badung, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Danrem 163/Wira Satya, Kepala BIN Daerah Bali, Kepala BNN Provinsi Bali, serta jajaran TNI dan Polri serta kalangan pelajar, mahasiswa dan komunitas pecinta lingkungan.

Dalam sambutannya, Menteri Lingkungan Hidup menegaskan bahwa aksi penanaman mangrove bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bentuk nyata keseriusan seluruh elemen bangsa dalam mengabdi kepada lingkungan.

Menurutnya, berbagai bencana yang terjadi saat ini sebagian besar merupakan dampak dari ketidakseimbangan hubungan manusia dengan alam.

“Kita mulai merasakan gangguan akibat ketidaksopanan kita kepada lingkungan. Banyak bencana hidrometeorologi yang terjadi karena cara kita memperlakukan alam. Karena ulah manusia, maka alam memberikan responsnya,” ujar Menteri LH.

Jumhur mencontohkan berbagai kejadian banjir dan bencana alam yang semakin sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia sebagai peringatan bahwa upaya pelestarian lingkungan harus dilakukan secara lebih serius dan berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah pusat berkomitmen mengintensifkan gerakan penanaman mangrove di berbagai daerah, termasuk Bali yang dinilai memiliki posisi strategis sebagai destinasi wisata dunia.


Bali Jadi Contoh, Semua Bersatu dan Kolaborasi Lestarikan Lingkungan


Menteri LH juga memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga lingkungan hidup. Menurutnya, Bali menunjukkan contoh bagaimana seluruh elemen masyarakat dapat bersatu dalam gerakan pelestarian lingkungan.

“Di Bali saya melihat semua kalangan bisa bersatu. Ini contoh yang sangat baik dan saya yakin akan semakin banyak pihak yang terlibat dalam menjaga lingkungan hidup,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat berencana kembali menggelar aksi penanaman mangrove dalam skala lebih besar di Bali pada peringatan Hari Mangrove Sedunia 28 Juli mendatang.

Kegiatan tersebut direncanakan melibatkan berbagai kementerian, serikat pekerja, organisasi masyarakat, serta komunitas lingkungan guna memperkuat kampanye pelestarian ekosistem pesisir.


Apresiasi Langkah Cepat Pemprov Bali Tangani Sampah


Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup juga mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Bali dalam menangani persoalan sampah yang sempat menjadi perhatian publik.

Berdasarkan laporan yang diterima kementerian, sejumlah daerah di Bali telah berhasil menekan timbunan sampah hingga mencapai kondisi yang jauh lebih terkendali.

Menurutnya, keberhasilan menjaga kebersihan lingkungan akan berdampak langsung terhadap citra Bali sebagai destinasi wisata dunia.

“Ketika suatu daerah serius menjaga lingkungan, masyarakat internasional akan memberikan penghormatan dan simpati. Hal itu justru akan memperkuat sektor pariwisata,” ujarnya.

Menteri LH juga menyoroti peluang besar pengembangan ekonomi hijau melalui pelestarian hutan dan mangrove.

Ia menjelaskan kawasan mangrove memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap karbon sehingga berpotensi menjadi bagian penting dalam skema perdagangan karbon internasional.

Menurutnya, jika pengelolaan dilakukan secara baik dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat lokal, maka nilai ekonomi dari jasa lingkungan tersebut dapat meningkat secara signifikan.

Karena itu, upaya menjaga mangrove tidak hanya penting untuk konservasi lingkungan, tetapi juga berpotensi mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai skema ekonomi berkelanjutan.


Gubernur Koster: Penanaman Mangrove Program Prioritas Bali


Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih atas kehadiran Menteri Lingkungan Hidup yang dinilainya menunjukkan perhatian besar pemerintah pusat terhadap pelestarian lingkungan di Pulau Dewata.

Menurut Koster, kegiatan penanaman mangrove sejalan dengan berbagai program prioritas Pemerintah Provinsi Bali dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga keseimbangan alam.

“Terima kasih kepada Bapak Menteri yang berkenan hadir di Bali sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan hidup di Provinsi Bali,” ujarnya.

Koster menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali secara rutin melaksanakan gerakan penanaman pohon dan mangrove di berbagai wilayah setiap bulan.

Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem sekaligus memenuhi target minimal kawasan hijau dan kawasan hutan di Bali.

Gubernur Bali mengungkapkan bahwa kawasan mangrove di wilayah Denpasar dan Badung sempat mengalami kerusakan cukup signifikan. Tercatat sekitar 18 hektar kawasan mangrove ada yang mengalami kerusakan yang kini terus dipulihkan secara bertahap sejak tahun 2019.

Melalui program rehabilitasi yang berkelanjutan, pemerintah berharap kawasan tersebut dapat kembali berfungsi optimal sebagai pelindung pesisir, penyerap karbon, dan habitat berbagai jenis biota.

“Semoga mangrove yang ditanam hari ini dapat tumbuh dengan baik sehingga kawasan ini kembali pulih seperti sedia kala dan memberikan manfaat bagi lingkungan serta masyarakat,” kata Koster.

Melalui rehabilitasi mangrove yang berkelanjutan, pengelolaan sampah yang semakin baik, serta penguatan ekonomi hijau, Bali diharapkan mampu mempertahankan posisinya sebagai destinasi wisata dunia yang tidak hanya indah, tetapi juga berkomitmen terhadap keberlanjutan lingkungan.(Noer/Tra).


Menteri LH, Gubernur Koster dan Walikota/Bupati se-Bali Deklarasikan Bali 100 Persen Memilah Sampah


Semua Daerah Termasuk Bali, Mulai 1 Agustus 2026 Serentak Menutup Open Dumping di TPA

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup (LH) Republik Indonesia, Mohammad Jumhur Hidayat menggelar Rapat Koordinasi terkait Penanganan Sampah di Kabupaten/Kota se-Bali sekaligus mendeklarasikan Gerakan Bali 100 Persen Memilah Sampah dan menyaksikan langsung Penandatanganan Kerjasama Pemanfaatan Lahan antara Pemerintah Kota Denpasar dengan PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, pada Rabu (Buda Pon, Sungsang) 10 Juni 2026.

Rakor yang dihadiri Danrem 163/Wira Satya, Brigjen TNI Ida I Dewa Agung Hadisaputra, perwakilan dari Kejaksaan Tinggi Bali dan Polda Bali ini juga diikuti oleh Walikota Denpasar, Bupati Badung, Bupati Tabanan, Bupati Buleleng, Bupati Klungkung, Bupati Bangli, Wakil Bupati Jembrana, Wakil Bupati Gianyar, Wakil Bupati Karangasem serta Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi /Kabupaten/Kota se-Bali.

Dalam arahannya, Menteri LH, Jumhur Hidayat mengatakan Pemerintah Provinsi Bali melalui Gubernur Bali bersama Walikota dan Bupati se-Bali mempunyai komitmen kuat untuk melakukan pengelolaan sampah. Semakin hari, semakin baik upaya pengelolaan sampah yang dilakukannya, sehingga saat ini secara umum Bali sudah lebih baik dari yang kita bayangkan.

Ia juga menegaskan bahwa sambil menunggu PSEL (Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik), Kementerian LH mengajak semua pemimpin dan seluruh stakeholder di Bali harus terus bekerja menyatukan tekad dan memastikan Bali bersih.

“Bali setiap hari menghasilkan ribuan ton sampah, sebagian besar masih berakhir di pembuangan akhir dengan sistem Open Dumping. Ini adalah sistem yang tidak bisa lagi diterapkan, Open Dumping telah mencemari lingkungan, meracuni air dan mencoreng citra Bali, termasuk Indonesia. Karena itu, Saya mengingatkan komitmen agar pada tanggal 1 Juli 2026, seluruh masyarakat Bali harus memilah sampah secara serentak dari sumber, dan pada tanggal 1 Agustus 2026 bersamaan dengan daerah lainnya, Bali menutup Open Dumping untuk selamanya,” tegas Menteri Jumhur Hidayat.

Dikatakannya juga Pemilahan Sampah adalah kunci untuk mengelola sampah organik menjadi kompos yang mampu menyuburkan tanah Bali dan sampah an-organik menjadi bahan baku industri daur ulang. Untuk mencapai target besar ini, teguhkan komitmen percepatan pemilahan sampah, semua yang telah direncanakan harus dijalankan dengan memastikan kesediaan infrastruktur pemilahan sampah.

“Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah membuktikan tingkat pemilahan sampah yang baik, di kedua wilayah ini mencapai 70 persen. Ini pencapaian luar biasa, harus dijadikan model ke seluruh Bali dan tidak ada yang boleh wilayah lain tertinggal,” tambahnya.

Gubernur Bali, Wayan Koster menjelaskan Bali terus melakukan Gerakan Bali Bersih Sampah dengan menekankan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan melakukan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai.

Hal ini dilakukan, karena volume sampah di Bali totalnya mencapai 3.436 ton/hari atau yang paling banyak bersumber dari Kota Denpasar 1.005 ton/hari, disusul Kabupaten Badung 547 ton/hari, dan Kabupaten Gianyar 562 ton/hari. Sisanya Kabupaten yang lain volume sampahnya berkisar diangka 413 ton/hari sampai 112 ton/hari.

“Jenis sampah yang paling banyak itu ialah sampah organik sebesar 60 persen dan sampah plastik 17 persen. Kalau dicermati dari sumbernya, paling banyak sampah ini bersumber dari kegiatan rumah tangga 60 persen, aktivitas peniagaan 11 persen, dan pasar 7 persen,” jelas Gubernur Koster.

Wayan Koster dengan tegas mengungkapkan bahwa sampah di Bali telah menjadi masalah serius, karena ada 23 persen sampah itu dibuang sembarangan ke kawasan lingkungan, dan sisanya dikelola dibawa ke TPA sebanyak 43 persen, lalu 18 persen dilakukan upaya pengurangan sampah, lagi 16 persen dilakukan penanganan sampah.

“Jadi dua program pengelolaan sampah ini, yaitu Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan melakukan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai harus dijalankan, tidak bisa ditawar,” tegas Gubernur Koster.

Diakhir Rapat Koordinasi, Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Walikota/Bupati se-Bali mendeklarasikan Gerakan Pemilahan Sampah melalui kalimat “dengan semangat Nangun Sat Kerthi Loka Bali – Sekala dan Niskala, kami menyerukan kepada seluruh masyarakat Bali : Kita wujudkan Bali 100 persen Memilah Sampah bersama, serentak, untuk Bali yang bersih, sehat, indah dan lestari”.(Ded/Tra)


 

Stan PKB 2026 Digratiskan, Ibu Putri Koster Dorong UMKM Bali Naik Kelas

0

Ibu Putri Koster Dorong UMKM Bali Naik Kelas dan Terapkan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber

Ketua Dekranasda Bali Pastikan tak ada Pungli bagi Pedagang Saat PKB 

Ibu Putri Koster Ajak Pelaku Usaha Kurangi Plastik Sekali Pakai dan Pilah Sampah dari Sumbernya

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung kemajuan pelaku industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal Bali. Pada pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII Tahun 2026, seluruh stan pameran IKM Bali Bangkit dan UMKM Kuliner dipastikan dapat digunakan secara gratis tanpa biaya sewa.

Kebijakan tersebut disampaikan Ibu Putri Koster saat memimpin Rapat Teknis Pameran IKM Bali Bangkit dan Pameran Kuliner Tradisional Bali dalam rangka PKB XLVIII Tahun 2026 di Jaya Sabha, Denpasar, Selasa (9/6).

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan Pemerintah Provinsi Bali terhadap pelaku usaha lokal agar memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mempromosikan dan memasarkan produknya.

“Untuk stan IKM Bali Bangkit dan UMKM Kuliner pada PKB tahun ini kita gratiskan. Tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menyewa tempat,” tegasnya.

Ia menjelaskan bahwa pada masa lalu, stan pameran PKB kerap dilelang dengan harga tinggi sehingga hanya dapat dijangkau oleh kelompok tertentu. Kondisi tersebut menyebabkan banyak pelaku UMKM kecil kesulitan memperoleh kesempatan untuk ikut serta dalam ajang promosi terbesar di Bali tersebut.

Karena itu, kebijakan stan gratis diharapkan mampu membuka akses yang lebih adil bagi UMKM lokal untuk berkembang dan memperluas pasar.

Meski digratiskan, Ibu Putri Koster menegaskan bahwa seluruh peserta pameran telah melalui proses kurasi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali bersama Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Dengan demikian, produk yang ditampilkan tetap memenuhi standar kualitas dan mencerminkan kekayaan kreativitas pelaku usaha Bali.

Sebagai bentuk keberpihakan kepada masyarakat sekaligus upaya menjaga daya beli pengunjung, Ibu Putri Koster juga meminta para pelaku usaha menjual produknya dengan harga yang wajar dan terjangkau. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun kepada para pedagang, baik pungutan keamanan, kebersihan, maupun pungutan lainnya.

Selain mendorong penguatan ekonomi kerakyatan, Ibu Putri Koster juga mengingatkan pentingnya menjadikan PKB sebagai contoh pelaksanaan kegiatan yang bersih dan ramah lingkungan. Sebagai Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Provinsi Bali, ia meminta seluruh pedagang dan masyarakat disiplin melakukan pemilahan sampah sejak dari sumbernya.

Menurutnya, setiap stan akan dilengkapi tempat sampah terpisah untuk sampah organik dan anorganik. Namun keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada sarana yang disediakan, melainkan juga pada kesadaran seluruh pihak untuk memilah sampah dengan benar.

“Nanti akan disediakan dua tong sampah di setiap stan, masing-masing untuk sampah organik dan anorganik. Ibu minta diperhatikan agar jangan sampai bercampur,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengajak para pelaku IKM dan UMKM untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik sekali pakai serta beralih ke tas kain atau kemasan yang lebih ramah lingkungan. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mengurangi timbulan sampah plastik dan membangun budaya hidup bersih yang berkelanjutan.

Ibu Putri Koster berharap Pesta Kesenian Bali tidak hanya menjadi ruang promosi bagi produk-produk unggulan Bali, tetapi juga menjadi wahana edukasi bagi masyarakat tentang pentingnya mendukung UMKM lokal sekaligus menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber. Dengan demikian, PKB tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga memperkuat upaya pelestarian lingkungan dan budaya Bali secara berkelanjutan. (Kar/Tra,).


 

Gubernur Koster Ajak Krama Bali Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

0

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Gubernur Bali, Wayan Koster mendukung penuh Sensus Ekonomi 2026 terselenggara di Provinsi Bali dari tanggal 1 Mei – 31 Juli 2026. Dukungan tersebut disampaikannya usai Gubernur Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini didata oleh petugas Sensus dan melakukan penempelan tanda Sensus Ekonomi 2026 pada Senin (Soma Umanis, Sungsang) 8 Juni 2026 sore di Jayasabha, Denpasar, yang disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan.

Gubernur Koster dalam kesempatan itu mengajak seluruh masyarakat Bali agar turut mensukseskan penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 yang akan memberikan manfaat untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi Indonesia pada umumnya dan Bali pada khsusunya.

“Dalam rangka pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, titiang sudah memenuhi kewajiban memberikan data dengan fakta yang baik, jujur dan benar, supaya data yang diperoleh dari hasil Sensus ini betul – betul merupakan data akurat, bisa dimanfaatkan BPS untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama sekali di Provinsi Bali,” ujarnya.

Sebagai Gubernur sekaligus juga sebagai pribadi, lebih lanjut Wayan Koster mengajak seluruh Krama Bali, baik itu pelaku usaha sampai seluruh segmen masyarakat agar menerima dan memberikan data ke tenaga Sensus Ekonomi 2026 yang akan melaksanakan tugas pendataan dari rumah ke rumah sampai ke tempat unit usaha.

“Titiang nunas, ngiring sarengin Sensus Ekonomi 2026 ini agar berjalan dengan baik, lancar, dan sukses dengan memberikan data sesuai fakta, agar data yang diperoleh dari semua masyarakat Bali betul – betul akurat, bisa menjadi gambaran nyata untuk perencanaan pembangunan Indonesia, dan Bali pada khususnya,” kata Wayan Koster.

Gubernur Koster lebih lanjut berharap dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi ini, BPS Provinsi Bali bisa mengembangkan instrumen Sensus dengan melihat karakteristik Pulau Dewata, yang mana Ekonomi Bali 65 persen lebih didominasi oleh sektor Pariwisata.

“Sensus Ekonomi 2026 juga bisa dijadikan momentum untuk menguji capaian Ekonomi Kerthi Bali dengan memiliki 6 sektor unggulan, yang diantaranya meliputi 1) Sektor Pertanian, 2) Sektor Kelautan dan Perikanan, 3) Sektor Industri, 4) Sektor Industri Kecil Menengah (IKM), Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi, 5) Sektor Ekonomi Kreatif dan Digital, dan 6) Sektor Pariwisata Berbasis Budaya. Kalau ini bisa dikembangkan, maka kita bisa melihat langsung “before” dan “after” dari Ekonomi Kerthi Bali,” tegas Wayan Koster yang merupakan mantan Dosen Kalkulus, Statistik, Probabilitas, dan Metode Penelitian di Universitas Tarumanagara, Universitas Pelita Harapan sampai di Perguruan Tinggi STIE Perbanas ini

Kepala BPS Bali: Astungkara Pak Gubernur Koster Pertama Berikan Datanya

Sementara Kepala BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan mengungkapkan kegiatan Sensus Ekonomi 2026 di Provinsi Bali secara perdana dilakukan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.  “Astungkara, Bapak Gubernur Bali sudah berkenan menyampaikan datanya kepada petugas Sensus,” ujarnya.

BPS dalam kesempatannya juga melaporkan dihadapan Gubernur Bali bahwa Sensus Ekonomi 2026 yang kami selenggarakan setiap 10 tahun sekali ini bertujuan memotret peta dan struktur ekonomi Bangsa Indonesia untuk data perencanaan serta kebijakan pembangunan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan di Bali, BPS telah memiliki 3.200 petugas Sensus Ekonomi yang menyebar ke Kabupaten/Kota di Bali. Petugas Sensus ini bersumber dari tenaga dari Desa sampai Mahasiswa, dan petugas yang paling banyak berada di wilayah Kabupaten Badung, Kabupaten Buleleng serta Kota Denpasar.

“Selain menyasar segmen rumah tangga, Sensus Ekonomi juga akan mendata pelaku usaha di Bali yang jumlah usahanya mencapai 640 ribu lebih. Kemudian hasil Sensus ini akan diolah secara nasional dan lagi setahun siap dirilis hasilnya,” ungkap Kepala BPS Provinsi Bali, sembari mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Bali, Bapak Wayan Koster yang telah mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.(Ded/Tra).

Pemprov Bali Kembali Raih WTP ke13 kali atas LKPD T.A. 2025


Bali Raih 13 Kali Opini WTP Beruntun, Pemprov Bali Komit dan Konsistensi Kelola Keuangan Secara Good Governance

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Pemerintah Provinsi Bali kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Laporan tersebut diserahkan oleh Anggota I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana dalam Sidang Paripurna ke-39 DPRD Provinsi Bali pada Senin (8/6).

Capaian tersebut menjadikan Pemerintah Provinsi Bali memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 13 kali berturut-turut sejak tahun 2012. “Ini prestasi yang luar biasa. Suatu bentuk komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan secara good governance. Menunjukkan kinerja pemerintahan yang semakin baik dan semakin baik,” puji Nyoman Adhi.

Namun juga terdapat beberapa temuan yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah. Temuan tersebut mayoritas merupakan temuan berulang yang menunjukkan inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Oleh Sebab itu, kami berharap temuan-temuan berulang ini bisa direduksi, bisa diminimalisasi pada masa yang akan datang,” imbuhnya.

Kemudian, Anggota I BPK RI tersebut juga turut mengapresiasi atas berbagai prestasi yang telah diraih oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah apresiasi dari Kemendagri kepada Kepala Daerah berprestasi beberapa waktu lalu.

“Baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Kota di wilayah Bali ini memiliki prestasi yang sangat luar biasa,” jelasnya menanggapi banyaknya penghargaan yang diborong oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali dalam Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026.


Gubernur Koster Rutin Evaluasi Kinerja OPD dan Segera Tindaklanjuti Hasil Audit


Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran BPK RI Perwakilan Provinsi Bali atas segala masukan, koreksi dan langkah-langkah perbaikan selama proses pemeriksaan yang telah dilakukan. Ia menyampaikan bahwa ia telah menyusun rencana aksi (action plan) agar tindak lanjut hasil audit dapat terselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran.

Disamping itu, Koster juga menjelaskan bahwa dirinya selalu memberikan arahan kepada sekda dan jajaran perangkat daerah agar selalu mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya.

“Harus jujur. Yang sakit dibilang sakit, yang sehat di bilang sehat. Jangan sampai yang sakit di bilang sehat. Astungkara saya sangat terbantu karena dibantu oleh Sekda dan jajaran Perangkat Daerah yang baik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa Ia rutin melaksanakan evaluasi kinerja Perangkat Daerah setiap tahunnya. Evaluasi tersebut berisikan rapor penilaian masing-masing perangkat daerah sesuai dengan capaian kinerja dari target-target yang telah ditentukan.

Lebih lanjut, penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Bali Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Provinsi Bali dan Gubernur Bali dilanjutkan dengan penyerahan hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kota/kabupaten se-Bali Tahun Anggaran 2025 kepada DPRD Kota/kabupaten dan Walikota/Bupati se-Bali.(KAR/TRA).


Info Denpasar Soal Budidaya Ikan, Lomba, Rakor Sampah dan Kunker Menteri LH

0

DPKP Kota Denpasar Serahkan Sarana Prasarana Budidaya Ikan untuk Pokdakan

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l  Upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kota Denpasar. Melalui Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kota Denpasar, bantuan sarana dan prasarana (sapras) budidaya ikan diserahkan kepada sejumlah Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pengembangan sektor perikanan budidaya berbasis masyarakat.

Ket. Foto : Pelaksanaan penyerahan bantuan di Pokdakan Mina Sunia Batur Sari, Desa Peguyangan Kaja yang dipimpin langsung oleh Plt. Kepala DPKP Kota Denpasar, A.A. Ngurah Oka Wiranata, S.S., M.Si., didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Ni Made Rai Sumarni, SP., M.Agb., Selasa (9/6). 

Penyerahan bantuan dilaksanakan di Pokdakan Mina Sunia Batur Sari, Desa Peguyangan Kaja, Selasa (9/6). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Plt. Kepala DPKP Kota Denpasar, A.A. Ngurah Oka Wiranata, S.S., M.Si., didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, Ni Made Rai Sumarni, SP., M.Agb.

A.A. Ngurah Oka Wiranata menjelaskan bahwa bantuan ini merupakan bagian dari program pembinaan dan pemberdayaan masyarakat pembudidaya ikan yang secara konsisten dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar. Melalui dukungan sarana dan prasarana tersebut, kelompok pembudidaya diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat kemandirian usaha perikanan yang dikelola secara berkelompok.

Menurutnya, bantuan yang diberikan tidak hanya berfungsi sebagai stimulan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun sistem budidaya ikan yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan.

“Bantuan sarana dan prasarana budidaya ikan ini tidak hanya bersifat stimulan, tetapi juga disertai pendampingan teknis agar kelompok dapat mengelola budidaya secara lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Ni Made Rai Sumarni menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan mencakup berbagai kebutuhan dasar budidaya ikan, seperti peralatan pendukung kolam, sistem aerasi, benih ikan, serta sarana lain yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kelompok penerima.

Dalam kesempatan tersebut, DPKP Kota Denpasar juga melaksanakan penebaran sebanyak 25 ribu benih ikan lele berukuran 7–8 sentimeter kepada lima Pokdakan penerima bantuan. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat peningkatan produksi ikan air tawar sekaligus memperkuat pasokan pangan lokal di Kota Denpasar.

Tidak berhenti pada penyaluran bantuan, DPKP Kota Denpasar juga memberikan pendampingan teknis kepada para pembudidaya. Pendampingan dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan lapangan, hingga monitoring secara berkala guna memastikan sarana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan hasil yang maksimal.

Bagi para anggota kelompok pembudidaya, bantuan tersebut menjadi suntikan semangat untuk terus mengembangkan usaha budidaya ikan. Selain mendukung kebutuhan pangan keluarga dan masyarakat sekitar, sektor perikanan budidaya juga dinilai memiliki potensi besar dalam menciptakan peluang ekonomi baru bagi warga.

Melalui program ini, Pemerintah Kota Denpasar berharap produksi perikanan budidaya dapat terus meningkat, ketahanan pangan daerah semakin kuat, serta kesejahteraan masyarakat ikut terdorong. DPKP Kota Denpasar juga menegaskan komitmennya untuk terus membangun sinergi antara pemerintah, kelompok pembudidaya, dan masyarakat dalam mewujudkan sektor perikanan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan. (Pur/Tra)


TP PKK dan WHDI Denpasar Gelar Beragam Lomba Tanamkan Nilai Kebangsaan dan Semangat Inklusivitas

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Semangat nasionalisme dan nilai-nilai perjuangan Bung Karno kembali digaungkan di Kota Denpasar melalui penyelenggaraan berbagai lomba dalam rangka Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026 yang digelar oleh Tim Penggerak PKK dan Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kota Denpasar di Gedung Dharma Negara Alaya (DNA), Selasa (9/6).

Ket. Foto : Ketua TP. PKK sekaligus Ketua WHDI Denpasar Ny. Sagung Antari Jaya Negara bersama Kadis PMD Denpasar I Wayan Budha dan Sekretaris II TP. PKK Denpasar, Ni Nyoman Sri Utari dalam kesempatan pelaksanaan berbagai lomba dalam rangka Bulan Bung Karno VIII Tahun 2026 yang digelar, Selasa (9/6), di Gedung Dharma Negara Alaya (DNA) Denpasar.

Kegiatan ini melibatkan peserta dari empat kecamatan se-Kota Denpasar, mulai dari kader PKK, Sekaa Teruna, tokoh masyarakat, hingga anak-anak dan pelajar. Semarak kegiatan juga diramaikan dengan Lomba Macepat Disabilitas yang menjadi ruang ekspresi bagi penyandang disabilitas untuk menunjukkan bakat dan kecintaan mereka terhadap seni budaya Bali melalui tembang-tembang macepat.

Pelaksanaan berbagai lomba tersebut disaksikan langsung Ketua TP PKK sekaligus Ketua WHDI Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara. Turut hadir Ketua PHDI Kota Denpasar I Made Arka, Sekretaris II TP PKK Kota Denpasar Ni Nyoman Sri Utari, jajaran pengurus TP PKK dan WHDI Kota Denpasar, perwakilan perangkat daerah terkait, dewan juri, serta para peserta dan pendamping dari seluruh kecamatan di Kota Denpasar. Melalui lantunan pupuh yang sarat makna, para peserta diajak untuk menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya luhur sekaligus memperkuat semangat inklusivitas di tengah masyarakat.

Di sela-sela kegiatan, Ny. Sagung Antari Jaya Negara mengatakan bahwa pelaksanaan berbagai lomba tersebut tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana edukasi untuk menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan, semangat gotong royong, serta pemahaman terhadap ajaran dan pemikiran Bung Karno kepada generasi muda. “Melalui kegiatan ini, kami ingin menghadirkan ruang kreativitas dan pembelajaran yang menyenangkan. Nilai-nilai perjuangan, cinta tanah air, dan semangat persatuan yang diwariskan Bung Karno diharapkan dapat terus hidup di tengah masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Antari Jaya Negara.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kota Denpasar, I Wayan Budha, menjelaskan bahwa beragam cabang lomba dipertandingkan, antara lain Lomba Kuis Siapa Bisa, Lomba Simulasi, Lomba Yel-Yel Bung Karno, Lomba Menyanyi Lagu Kebangsaan, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Pidato Bung Karno, serta Lomba Membaca Puisi.

Setiap lomba mengusung tema yang selaras dengan semangat Bulan Bung Karno, seperti tema “Kawya Atma Kerti” pada lomba simulasi dan cerdas cermat serta “Bangkitkan Jiwa Pemimpin Bung Karno” pada lomba pidato. Adapun lomba membaca puisi dan menyanyi lagu kebangsaan menjadi wadah bagi anak-anak dan pelajar untuk mengekspresikan rasa cinta tanah air melalui seni.

Setelah melalui proses penilaian dewan juri, para pemenang pun berhasil ditetapkan. Pada Lomba Pidato Bung Karno, Juara I diraih I Made Ardita Arimbawa dari Kelurahan Tonja, Denpasar Utara. Pada Lomba Yel-Yel Bung Karno, Juara I diraih tim Desa Sidakarya dari Denpasar Selatan. Sementara pada Lomba Menyanyi Lagu Wajib Kebangsaan, Juara I diraih Luh Ratih Adita Pramesti dari Sumerta Kaja, Denpasar Timur. Untuk Lomba Cerdas Cermat, Kecamatan Denpasar Utara berhasil keluar sebagai Juara I, sedangkan pada Lomba Membaca Puisi Karya Bung Karno, Juara I diraih Ni Luh Putri Anggita Utami dari Desa Dauh Puri Kangin. Sementara Juara I Simulasi PKK diraih Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur.

“Melalui kegiatan Bulan Bung Karno diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga momentum untuk memperkuat karakter kebangsaan, mempererat kebersamaan antarwarga, serta menumbuhkan semangat inklusivitas di tengah masyarakat,” ujarnya. (Pur/Tra).


Walikota Denpasar Hadiri Rakor Pengelolaan Sampah Bersama Menteri LH

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menghadiri Rapat Koordinasi Peningkatan Peran Serta Hotel, Restoran, dan Kafe (Horeka) dalam Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali yang berlangsung di Hotel The Meru Sanur, Selasa (9/6).

Ket. Foto : Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat menghadiri Rapat Koordinasi Pengelolaan Sampah di Provinsi Bali di Hotel The Meru Sanur, Selasa (9/6)l

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Mohamad Jumhur Hidayat, dan dihadiri Wakil Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Ni Luh Enik Ermawati, serta para pelaku usaha pariwisata, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Dalam kesempatan itu, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup telah menjalin kolaborasi yang kuat dalam upaya penanganan persoalan sampah, khususnya di sektor Horeka yang menjadi salah satu penopang utama industri pariwisata Bali.

“Kementerian Pariwisata bersama Kementerian Lingkungan Hidup terus berkoordinasi dan berkolaborasi dalam penanganan sampah di sektor hotel, restoran, dan kafe. Tim kami juga telah beberapa kali turun langsung melakukan peninjauan serta memberikan pendampingan terkait arahan dan perhatian yang diberikan kepada pelaku industri pariwisata,” ujarnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, dalam satu tahun terakhir terdapat empat Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di sejumlah destinasi wisata yang sedang dalam proses penutupan, yakni TPA Suwung di Bali, TPA Piyungan di Yogyakarta, TPPAS Regional Sarimukti di Jawa Barat, dan TPSA Cipeucang di Tangerang Selatan, Banten.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan pelaku industri pariwisata dalam mencari solusi bersama terhadap persoalan sampah yang dihadapi Bali sebagai destinasi utama pariwisata Indonesia.

“Masalah sampah adalah persoalan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Mudah-mudahan melalui pertemuan ini seluruh kendala komunikasi dapat teratasi dan kita bisa bergerak bersama dalam menciptakan Bali yang bersih dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI, Mohamad Jumhur Hidayat, mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama mencari solusi konkret dalam pengelolaan sampah.

Dalam kunjungannya ke Bali, Menteri Jumhur meninjau sejumlah fasilitas pengelolaan sampah seperti TPST, TPS3R, serta TPA Suwung. Dari hasil peninjauan tersebut, ia mengapresiasi upaya pemilahan sampah yang telah dilakukan masyarakat Bali.

“Saya melihat semangat dan upaya masyarakat Bali dalam memilah sampah sangat menggembirakan. Jika gerakan ini terus diperkuat, saya optimistis persoalan sampah dapat diselesaikan secara bertahap,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya menjaga citra positif Bali sebagai destinasi wisata dunia dengan menyelesaikan persoalan sampah secara bersama-sama.

“Rapat ini bukan untuk saling menyalahkan, tetapi mencari solusi. Dalam proses transisi pengelolaan sampah, kita juga tidak boleh mengabaikan masyarakat yang selama ini terlibat di dalamnya. Justru harus diberikan ruang agar dapat berkembang dan memperoleh manfaat ekonomi yang lebih baik,” tegasnya.

Menteri Jumhur turut mengapresiasi langkah Kota Denpasar yang telah mengaktifkan 23 unit TPS3R sebagai bagian dari upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Menurutnya, pengelolaan sampah yang baik tidak hanya mampu mengurangi timbunan sampah di TPA, tetapi juga menghasilkan produk bernilai ekonomi seperti kompos, media tanam, hingga bahan bakar alternatif pengganti batu bara.

Usai mengikuti rapat koordinasi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Ida Bagus Putra Wirabawa menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen mengoptimalkan pengelolaan sampah berbasis sumber serta mengurangi ketergantungan terhadap TPA.

“Yang ditutup bukan TPA-nya, tetapi sistem open dumping sesuai arahan Bapak Menteri. Komitmen Kota Denpasar adalah mengoptimalkan pemilahan dan pengolahan sampah dari sumbernya, baik di sektor Horeka maupun seluruh lapisan masyarakat. Pelaku usaha juga telah menunjukkan komitmen untuk turut melakukan pengurangan dan pengolahan sampah,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, Pemkot Denpasar akan terus melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pembinaan bersama sektor pariwisata guna memastikan komitmen pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara konsisten demi mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. (Ayu/Tra)


Walikota Dampingi Kunker Menteri LH, Tanam Pohon Langka Hingga Dialog

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mendampingi Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup (LH) / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat di Kawasan Tukad Bindu, Kelurahan Kesiman, Denpasar, Selasa (9/6).

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat mendampingi Kunjungan Menteri Lingkungan Hidup (LH) / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat di Kawasan Tukad Bindu, Kelurahan Kesiman, Denpasar, Selasa (9/6).

Dalam kunjungan tersebut, Menteri LH, Jumhur Hidayat bersama jajaran turut menanam pohon langka, yakni cendana, gaharu dan pala serta berdialog bersama komunitas masyarakat peduli lingkungan.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Pejabat Utama Kementerian LH, Kadis DLHK Provinsi Bali, I Made Dwi Arbani, Kepala Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali dan Nusa Tenggara (Pusdal LH Bali Nusra) saat ini dijabat oleh Ni Nyoman Santi, Kadis DLHK Kota Denpasar, Ida Bagus Putra Wirabawa, Plt. Kadis PUPR Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, komunitas masyarakat peduli lingkungan serta undangan lainya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Lingkungan Hidup (LH) / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan local wisdom yang sangat berharga dalam menjaga kelestarian lingkungan, dan salah satu contoh yang patut diapresiasi adalah yang dilakukan oleh Tukad Bindu di Denpasar. Kearifan lokal yang tumbuh dari masyarakat terbukti mampu menjadi fondasi kuat dalam membangun kesadaran kolektif untuk merawat sungai dan lingkungan secara berkelanjutan.

“Model seperti ini menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat,” ujar Jumhur Hidayat.

Menurutnya, keberhasilan Tukad Bindu menjadi bukti bahwa tata kelola sungai yang baik dapat diwujudkan melalui kolaborasi antara pemerintah, komunitas, dan warga setempat.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Tim Tukad Bindu yang telah berhasil membangun partisipasi masyarakat melalui pendekatan local wisdom dalam tata kelola lingkungan, khususnya pengelolaan sungai. Upaya ini tidak hanya menjaga fungsi ekologis sungai, tetapi juga memperkuat nilai sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat di sekitarnya,” katanya.

Jumhur menambahkan bahwa praktik baik yang dikembangkan di Tukad Bindu layak menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. Sehingga apa yang dilakukan di Tukad Bindu dapat diadopsi dan direplikasi oleh berbagai daerah sebagai contoh tata kelola sungai yang berbasis partisipasi masyarakat dan kearifan lokal.

“Pemerintah mendorong lahirnya lebih banyak inisiatif serupa agar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia semakin kuat, inklusif, dan berkelanjutan untuk generasi mendatang,” ujarnya.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan selamat datang kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, di Kota Denpasar. Menurutnya, kehadiran Menteri LH menjadi kehormatan sekaligus motivasi bagi Pemerintah Kota Denpasar dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat upaya pelestarian lingkungan.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Lingkungan Hidup di Kota Denpasar. Kehadiran beliau merupakan bentuk perhatian dan dukungan pemerintah pusat terhadap berbagai upaya pelestarian lingkungan yang selama ini kami lakukan bersama masyarakat,” ujarnya.

Jaya Negara menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, komunitas, serta masyarakat perlu terus dioptimalkan demi menjaga keberlangsungan ekologi dan kelestarian lingkungan.

“Kami sangat mengapresiasi Pak Menteri sudah berkenan menerima usulan, saran, dan masukan dari komunitas peduli lingkungan di Kota Denpasar. Tentu hal tersebut juga akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan bagi kami dalam meningkatkan tata kelola lingkungan ke depan.

Dengan sinergi yang kuat, kami optimistis berbagai program pelestarian lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat,” katanya. (Ags/Tra).


 

Info Jembrana Terkait Tata Kelola APBD  dan Turnamen Futsal SD

0

Pertahankan WTP 12 Kali Beruntun, Bupati Kembang Tegaskan Agar Fokus Penguatan pada Tata Kelola APBD 

NEWS INTERMEDIA.COM l JEMBRANA l Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali sukses mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 tersebut diterima langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, bersama Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi, di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi Bali, Senin (8/6) lalu

Meskipun mencetak capaian gemilang, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan memberikan penekanan kuat bahwa opini WTP ini jangan hanya dipandang sebagai sebuah piala penghargaan, melainkan sebagai standar kewajiban yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.

“WTP yang kita raih hari ini sebenarnya melalui proses yang panjang. Kita sudah mulai mendapatkan opini WTP ini sejak 12 tahun yang lalu dan berhasil mempertahankannya hingga kini. Namun, opini WTP bukanlah sebuah piala prestasi, melainkan standar kewajiban yang memang harus dipenuhi melalui komitmen dan kerja keras yang konsisten, bahkan mutlak untuk terus ditingkatkan untuk tata kelola APBD yang lebih baik,”tegas Bupati Kembang usai acara.

Kembang juga menyebut WTP adalah standar minimum transparansi yang wajib dipenuhi, jadi bukan sekadar ajang pamer penghargaan. Capaian ini dinilai sebagai pelecut kerja bersama agar lebih baik lagi kedepan .

“Capaian ke-12 ini merupakan buah dari koordinasi dan kerja sama yang kokoh antara Pemkab Jembrana dan DPRD Kabupaten Jembrana beserta segenap stakeholdernya ,” sambungnya .

Selanjutnya Pemkab Jembrana berkomitmen penuh untuk menjadikan catatan dan rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi demi perbaikan tata kelola ke depan.

Diantaranya , Anggaran APBD akan terus dioptimalkan melalui langkah-langkah efisiensi belanja dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi mewujudkan visi Jembrana Maju, Harmoni, Bermartabat.

Penyerahan LHP ini dilakukan serentak oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, kepada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali yang juga berhasil mempertahankan predikat WTP.

Satria Perwira mengingatkan agar seluruh kepala daerah tidak cepat berpuas diri. Selain wajib menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, pemerintah daerah dituntut untuk merancang program yang dampaknya benar-benar dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Capaian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan motivasi berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah kabupaten/kota diharapkan tidak berpuas diri dan terus meningkatkan kualitas kinerja demi pelayanan masyarakat yang lebih baik,” ucapnya

Turut hadir mendampingi Bupati Jembrana dalam prosesi penyerahan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana I Made Budiasa serta Inspektur Kabupaten Jembrana Ni Wayan Koriani. ( WIS/TRA).


Bupati Kembang Buka Turnamen Futsal SD se-Jembrana, Dorong Lahirnya Atlet Berprestasi Sejak Dini

NEWS INTERMEDIA.COM l JEMBRANA l Semangat sportivitas dan pembinaan olahraga usia dini mewarnai pembukaan Turnamen Futsal KEJORA V antar Sekolah Dasar se-Kabupaten Jembrana yang digelar Kelompok Kerja Guru (KKG) Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) Kecamatan Jembrana di Gor Krsna Jvara, Selasa (9/6).

Turnamen yang diikuti puluhan tim dari berbagai sekolah dasar tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan bersama Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat). Kehadiran kedua pimpinan Jembrana tersebut sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan bakat olahraga sejak usia sekolah.

Dalam sambutannya, Bupati Kembang menegaskan bahwa kompetisi olahraga antarpelajar bukan sekadar ajang mencari juara, tetapi menjadi sarana penting dalam proses pembibitan atlet masa depan Jembrana.

“Melalui turnamen seperti ini, kita bisa melihat potensi-potensi anak-anak sejak dini. Mereka yang memiliki bakat dan kemampuan dapat dibina secara berkelanjutan sehingga nantinya mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, pembinaan olahraga harus dilakukan secara terstruktur dan dimulai sejak usia sekolah dasar. Dengan kompetisi yang rutin dan berjenjang, anak-anak akan terbiasa berlatih, berkompetisi secara sehat, serta memiliki mental juara.

Bupati Kembang juga mengapresiasi KKG PJOK Kecamatan Jembrana yang konsisten menghadirkan kegiatan positif bagi peserta didik. Ia berharap turnamen tersebut dapat menjadi agenda rutin sebagai wadah menyalurkan minat dan bakat generasi muda di bidang olahraga.

“Prestasi olahraga tidak lahir secara instan. Semua berawal dari pembinaan sejak usia dini. Karena itu saya mengajak seluruh pihak, mulai dari sekolah, guru, orang tua hingga organisasi olahraga untuk bersama-sama mendukung perkembangan atlet-atlet muda Jembrana,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia, I Putu Dodik Ari Saputra mengatakan turnamen ini bertujuan meningkatkan minat siswa terhadap olahraga futsal sekaligus menumbuhkan karakter disiplin, kerja sama tim, dan sportivitas.

Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu menjaring bibit-bibit atlet potensial yang nantinya dapat dipersiapkan untuk memperkuat kontingen Jembrana pada berbagai kejuaraan tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional.

Turnamen berlangsung meriah dengan antusiasme tinggi dari para peserta, guru pendamping, serta orang tua siswa yang turut memberikan dukungan kepada tim masing-masing. Suara sorak-sorai memenuhi arena pertandingan saat laga perdana dimulai usai seremoni pembukaan.

Melalui ajang ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap ekosistem pembinaan olahraga pelajar semakin kuat sehingga mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi yang dapat mengharumkan nama daerah di masa mendatang. (Prokopim Jembrana)

Rakor Peningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Bali 2026 Jadi 6.10 Persen

0

Gubernur Koster Pimpin Rakor Bupati dan Wali Kota se-Bali di Kertha Sabha


NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Pemerintah Provinsi Bali menggelar Rapat koordinasi (Rakor) dengan tema rapat kordinasi Guberbur dan walikota/bupati se Bali yang dipimpin langsung Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali yang membahas percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rakor dilaksanakan tgl 8 Juni 2026 di Ruang Rapat Kertha Sabha ,Jaya Sabha, dihadiri lengkap oleh Walikota/Bupati se Bali bersama jajaran pkl 09.00 sampai 13.00 .

Rapat diawali pemaparan walikota/bupati secara bergiliran menjabarkan target dan strategi mencapai target sesuai potensi dan kondisis masing masing. Dilanjutkan dengan arahan Gubernur berupa kebijakan pembangunan perekonomian Bali serta sektor sektor unggulan yg menjadi penentu dominan terhadap pertumbuhan ekonomi Bali.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terpadu dengan mengesampingkan ego sektoral antar wilayah.  Guna mencapai target tersebut pembangunan perekonomian Bali harus disenggarakan secara terintegrasi dan terpadu berbasis wilayah kota/kabupaten se Bali dengan memprioritaskan sektor unggulan sesuai potensi dan karakteristik masing masing wilayah.

“Jadi pembangunan perekonomian Bali diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah satu  pulau, satu pola, dan satu tatakelola.  Sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru,” ungkap Gubernur Koster.

Menurut Gubernur Koster, tujuan rapat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 menjadi 6.10% dalam rangka meningkatkan pendatapan masyarakat menjadi diatas Rp 72 juta pertahun dan menurunkan angka kemiskinan menjadi dibawah 3.42%, menurunkan angka pengangguran menjadi dibawah 1.45%, menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan menjadi dibawah 0.333 dan menurunkan angka stunting menjadi dibawah 8%.

“Dengan demikian rakor ini bertujuan membangun kesamaan persepsi bahwa Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang harus dikelola secara bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di seluruh sektor. Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujarnya.

Ia menilai sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menciptakan situasi Bali yang kondusif untuk penyelenggaraan pembangunan.

Pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, lanjutnya, telah menunjukkan hasil yang positif dalam program pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Prestasi tersebut, kata Koster, tercermin dari berbagai penghargaan yang diraih Bali di tingkat nasional. Untuk wilayah Jawa-Bali, Provinsi Bali menjadi yang terbaik dalam penanganan inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Bali juga meraih peringkat pertama dalam kategori penurunan kemiskinan dan stunting, sementara Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan menjadi tiga kabupaten terbaik, serta Kota Denpasar sebagai kota terbaik. Dalam kategori pengendalian inflasi, Bali kembali menjadi yang terbaik.

“Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” tegasnya.

Gubernur Koster menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,82 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah sektor strategis harus terus diperkuat, di antaranya pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta sektor akomodasi dan makan minum.

Ia mengaku bangga karena seluruh Bupati dan Wali Kota telah memahami berbagai persoalan di wilayahnya masing-masing beserta solusi yang akan dilakukan. Seluruh laporan yang dipaparkan juga telah berbasis data sehingga menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan kebijakan.

“Saya bangga Bupati dan Wali Kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” katanya.

Koster menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Provinsi Bali sangat ditentukan oleh kemajuan di tingkat kabupaten dan kota. Karena itu, skema pembiayaan pembangunan harus berbasis pada kekuatan sektor unggulan di masing-masing daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan dari 3,42 persen menjadi 3 persen.

Selain itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD agar perputaran uang di masyarakat meningkat, khususnya memasuki triwulan ketiga tahun anggaran. Untuk memperkuat upaya penurunan kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan stunting, Gubernur meminta adanya rapat koordinasi rutin antara perangkat daerah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota beserta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam mendukung peningkatan pendapatan petani dan nelayan sekaligus menjaga stabilitas harga, Koster mendorong penyelenggaraan pasar murah dan festival pangan lokal secara lebih intensif. Menurutnya, semakin banyak ruang yang mempertemukan produsen dan konsumen, maka semakin cepat pula upaya pengendalian inflasi. “Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali,” tegasnya.

Pada sektor infrastruktur, Gubernur Koster memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen kepada pemerintah kabupaten/kota akan terus dilanjutkan dan mulai tahun 2026 akan ditingkatkan. Menurutnya, seluruh pembangunan yang dilakukan merupakan bagian dari penguatan identitas dan branding Bali secara keseluruhan, bukan branding Kabupaten/Kota. “Jika satu kabupaten/kota kena masalah hingga ramai di media, yang kena adalah Bali, yang rugi kita semua, bukan hanya satu kabipaten/kota,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar pengendalian alih fungsi lahan diperketat, terutama terhadap lahan hijau dan lahan produktif pertanian. Perizinan pembangunan hotel dan restoran harus dilakukan secara selektif, kecuali untuk kebutuhan tempat tinggal masyarakat.

Untuk memperkuat penggunaan produk lokal, Gubernur meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dioptimalkan dalam tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan sehingga hotel dan restoran di Badung, Denpasar, dan Gianyar dapat menyerap hasil produksi daerah lain di Bali.

Di akhir arahannya, Gubernur Koster meminta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk secara rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan menyinkronkan berbagai program pembangunan.

“Kalau semua ini berjalan dengan baik, maka data Badan Pusat Statistik akan menunjukkan bahwa capaian Bali bukan sekadar prestasi, tetapi telah menjadi reputasi yang dibangun bersama,” pungkasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Bali juga memaparkan kondisi terkini di wilayah masing-masing, khususnya terkait perkembangan angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, serta capaian pertumbuhan ekonomi. Secara umum, berbagai indikator tersebut menunjukkan tren yang cukup baik berkat berbagai program yang telah dijalankan pemerintah daerah.

Meski demikian, para kepala daerah menilai masih diperlukan dukungan yang lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan skema transfer dan kerja sama antardaerah, terutama melalui dukungan dari kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal yang lebih besar seperti Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar, guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di daerah lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.  Menurutnya, tidak boleh ada lagi sekat-sekat kepentingan wilayah karena kemajuan Bali merupakan tanggung jawab bersama.

“Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Karena itu, daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh Bali,” tegasnya.(Mul/Tra).

 

Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 menjadi 6.10% dalam rangka meningkatkan pendatapan masyarakat menjadi diatas Rp 72 juta pertahun dan menurunkan angka kemiskinan menjadi dibawah 3.42%, menurunkan angka pengangguran menjadi dibawah 1.45%, menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan menjadi dibawah 0.333 dan menurunkan angka stunting menjadi dibawah 8%.

 

 

 

Info Denpasar Terkait NCC Motorun, Turnamen, Fashion Street dan Fun Walk

0

Wawali Arya Wibawa Lepas Peserta NCC Motorun 2026 

NEWS INTERMEDIA.COM l Denpasar l  Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, melepas (flag off) peserta NCC (No Club Club) Motorun 2026 yang berlangsung di area Central Parkir Restoran Naga 8, Jalan Danau Tamblingan, Sanur, Minggu (7/6) pagi.

Sejak dini hari, ratusan peserta tampak antusias mengikuti event tahunan tersebut. Kegiatan ini juga diikuti sejumlah atlet lari internasional yang turut memeriahkan pelaksanaan NCC Motorun 2026.

Turut mendampingi Wawali Arya Wibawa yakni Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Camat Denpasar Selatan Ida Bagus Made Purwanasara, serta sejumlah undangan lainnya. Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, menyambut baik penyelenggaraan NCC Motorun 2026 yang digelar di kawasan Sanur.

“Sebagai daerah tujuan wisata internasional, kawasan Sanur di Kota Denpasar sangat tepat menjadi lokasi penyelenggaraan berbagai event berskala lokal, nasional, maupun internasional. Kegiatan seperti ini tentu menjadi nilai tambah bagi pengembangan industri pariwisata sekaligus pemberdayaan UMKM lokal,” ujar Arya Wibawa.

Lebih lanjut, Arya Wibawa menegaskan bahwa Pemerintah Kota Denpasar senantiasa mendukung berbagai kegiatan yang mampu menarik kunjungan wisatawan ke Kota Denpasar, khususnya kawasan Sanur.

“Melalui penyelenggaraan event seperti ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat serta mendukung pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Denpasar,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Panitia NCC Motorun 2026, Agus Darmayuda, mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Komunitas No Club Club (NCC). Pada tahun ini, rangkaian kegiatan berlangsung selama dua hari, yakni 6–7 Juni 2026.

“Komunitas NCC merupakan komunitas otomotif yang berdiri sejak tahun 2019. Dalam pelaksanaan NCC Motorun 2026, kami juga bekerja sama dengan sejumlah sponsor untuk mendukung suksesnya kegiatan ini,” ujarnya.

Agus menjelaskan, pada 6 Juni 2026 telah dilaksanakan kategori Children Sprint untuk anak-anak, sedangkan pada 7 Juni 2026 digelar kategori lari 5K dan 10K. Selain itu, panitia juga menghadirkan berbagai stand sponsor, komunitas, dan UMKM lokal, serta hiburan bagi para peserta dan pengunjung.

“Kami berharap NCC Motorun 2026 dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pariwisata di Sanur dan Kota Denpasar pada umumnya, sekaligus mendukung promosi serta pengembangan UMKM lokal,” pungkasnya. (esa-wah/Tra).


Denpasar Fashion Street 2026 Bertabur Karya Desainer Lokal dan Usung Misi Lingkungan

NEWS INTERMEDIA.COM l Denpasar l  Denpasar Fashion Street (DFS) ke-3 tahun 2026, berlangsung di Pedestrian Patung Melanting, Sabtu (6/6) malam.

Selain bertabur puluhan karya desainer Kota Denpasar, gelaran DFS tahun ini juga membawa misi lingkungan yang kuat, yaitu menghadirkan stan khusus Recycle Use.

Stan ini sendiri didedikasikan untuk mengedukasi masyarakat mengenai sustainable fashion (fesyen berkelanjutan), yang menampilkan produk-produk upcycling dari limbah kain, serta membuka wadah bagi pengunjung yang ingin mendonasikan atau menukarkan pakaian layak pakai mereka.

Hadir pada acara malam itu, Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Wakil Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa dan Wakil Ketua Harian Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Swandewi Eddy Mulya.

Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya menyampaikan, dengan menghadirkan stan Recycle Use pada gelaran DFS tahun ini, Pemerintah Kota Denpasar sendiri ingin menunjukkan komitmen kuat terhadap aksi nyata Eco-Fashion, sekaligus mengajak masyarakat agar dengan bijak mengelola sampah tekstil.

“Melalui DFS 2026, Pemerintah Kota Denpasar ingin mewujudkan pergerakan fashion yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga berdampak positif bagi lingkungan dan ekonomi sirkular,” kata Eddy Mulya.

Lebih jauh, Eddy Mulya menyampaikan,  pelaksanaan DFS tahun 2026 kali ini sengaja digelar di area Pedestrian Pura Melanting yang berada di kawasan Pasar Badung. Hal ini lantaran, Pemerintah Kota Denpasar tengah berupaya untuk melestarikan kawasan heritage, sebagai kekayaan budaya Kota Denpasar agar menjadi pusat ekonomi kreatif bagi masyarakat.

“Pemkot Denpasar ingin menghadirkan DFS sebagai ajang fashion yang dekat dengan masyarakat, dan dapat secara langsung dinikmati oleh masyarakat,” ujar Eddy Mulya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara didampingi Kepala Disperindag Kota Denpasar, Ni Nyoman Sri Utari menjelaskan, DFS tahun ini mengusung tema Senarai Renjana, yang berarti rangkaian rasa yang dikenakan. Setidaknya, terdapat 12 desainer lokal binaan Dekranasda dan Disperindag Kota Denpasar yang ikut dalam acara ini.

Adapun desainer yang dimaksud kata Sagung Antari adalah, Rhea Cempaka, Dewi Anyar, Harmaita, Signature, Tenun Ikat Bali Nusa, Gita/Kwace Bali, Bali Puspa by Jro Puspa, Tresna / De’vastra, Jegeg Tribusana, Nethica Indonesia, Paras Bali, Lului dan juga Insitut Seni Indonesia (ISI) Bali.

Sagung Antari kemudian menjelaskan, DFS 2026 yang juga digelar serangkaian dengan peringatan Bulan Bung Karno di Bulan Juni, ini menggunakan konsep Fashion on The Street, yakni akses public untuk semua warga Kota Denpasar.

“Pelaksanaan DFS tahun ini mengusung campaign fashion for all, bahwa siapapun bisa turut berpartisipasi, karena fashion semestinya bisa dinikmati siapa saja. DFS menghadirkan ruang kreatif yang menampilkan karya para desainer Kota Denpasar lebih dekat dengan masyarakat,” kata Sagung Antari.

Lebih jauh, Sagung Antari juga mengatakan, beberapa komunitas juga dilibatkan dalam acara ini. Lorakaca, produk Kerajinan dari perca kain, kemudian Rekynd yang menampilkan manajemen sampah tekstil, serta Membumi dengan ikonik workshop upcycle.

“Lewat DFS kami ingin menunjukkan bahwa fashion bukan hanya soal pakaian, tapi tentang rasa, identitas, dan tanggung jawab,” ujar Sagung Antari. (Win/Tra).


Wawali Buka Turnamen Tenis Meja Perbekel Cup IV Desa Padangsambian 

NEWS INTERMEDIA.COM l Denpasar,l, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa membuka secara resmi Turnamen Tenis Meja Perbekel Cup IV Desa Padangsambian Kelod yang diselenggarakan di Banjar Padangsumbu Kaja, Minggu (7/6).

Selain sebagai kegiatan rutin tahunan, turnamen ini juga ditujukan untuk mencari bibit-bibit muda yang memiliki bakat dalam jenis olahraga tersebut.

Sesaat setelah seremonial pembukaan kejuaraan dimulai, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa langsung mengawali pertandingan melawan beberapa peserta, termasuk di antaranya peserta remaja.

“Saya melihat talenta luar biasa yang dimiliki oleh adik adik ini. Mudah-mudahan turnamen seperti ini akan dapat menyaring atlet muda berbakat yang akan berprestasi nantinya untuk mewakili Kota Denpasar,” ungkap Wawali Arya Wibawa usai menyelesaikan 1 babak pertandingan.

Selebihnya, Wawali Arya Wibawa juga mengatakan kegiatan turnamen pada tingkat Desa seperti ini akan menjadi angin segar dalam perkembangan olahraga Tenis Meja di Kota Denpasar. Selain itu, kegiatan ini akan menjadi wahana untuk meningkatkan kebugaran, imunitas, dan juga mempererat tali persaudaraan sesama penghobi olahraga tenis meja

“Saya ucapkan selamat bertanding untuk para peserta, tetap jaga sportivitas dan jadilah yang terbaik,” pesan Wawali Arya Wibawa.

Sementara itu, Perbekel Desa Padangsambian Kelod, I Gede Wijaya Saputra mengatakan turnamen tenis meja ini merupakan yang kali keempat digelar, setelah sebelumnya pelaksanaan digelar secara rutin pada tahun sebelumnya lalu. Adapun, hadiah yang diperebutkan adalah Piala Bergilir Perbekel Cup dan sejumlah hadiah lainnya.

Jumlah peserta yang ikut dalam turnamen  ini, kata Gede Wijaya, terdiri dari 26 tim single, dan 26 tim double,  yang merupakan perwakilan dari 13 dusun.

“Nantinya tim yang bertanding ini akan memperebutkan Piala Bergilir Perbekel Cup,” jelas Gede Wijaya. (HumasDps/Win)


Wawali Arya Wibawa Buka Abian Kapas Klodan Festival, Dorong Kreativitas Generasi Muda Lestarikan Budaya Bali

NEWS INTERMEDIA.COM l Denpasar,l– Abian Kapas Klodan Festival 2026 yang berlangsung di Balai Banjar Abian Kapas Kelod, Desa Sumerta, Denpasar Timur, Minggu (7/6) secara resmi dibuka oleh Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, yang ditandai dengan pemukulan gong.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Anggota DPRD Kota Denpasar I Made Mudra, Camat Denpasar Timur Ketut Sri Karyawati, tokoh masyarakat, serta ratusan peserta dan undangan yang memadati lokasi acara.

Di sela-sela kegiatan Wakil Walikota Arya Wibawa menyampaikan apresiasi kepada Sekaa Teruna-Teruni (STT) Satya Dharma Laksana Banjar Abian Kapas Kelod yang telah menginisiasi dan menyelenggarakan festival tersebut. Menurutnya, kegiatan semacam ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah untuk mempererat persatuan sekaligus menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni dan budaya Bali.

“Kami sangat mengapresiasi semangat dan kreativitas para pemuda yang telah mampu menghadirkan kegiatan positif seperti ini. Festival ini menjadi ruang bagi generasi muda untuk berkarya, berkolaborasi, serta menjaga warisan budaya Bali agar tetap lestari di tengah perkembangan zaman,” ujar Arya Wibawa.

Lebih lanjut, Arya Wibawa berharap Abian Kapas Klodan Festival dapat terus berkelanjutan dan menjadi agenda kreatif yang mampu menarik minat generasi muda untuk terlibat aktif dalam kegiatan seni dan budaya. Selain itu, festival ini juga diharapkan menjadi sarana memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan antar pemuda di Bali.

Sementara itu, Ketua Panitia Abian Kapas Klodan Festival 2026, Wayan Gagas Pradita Putra, menjelaskan bahwa festival tersebut digelar sebagai wadah kreativitas generasi muda sekaligus bentuk komitmen STT Satya Dharma Laksana dalam melestarikan seni budaya Bali, khususnya seni ogoh-ogoh yang telah menjadi identitas budaya masyarakat Bali.

Ia menjelaskan, terdapat empat kategori lomba yang dipertandingkan dalam festival ini, yakni Lomba Ogoh-Ogoh Mini Kategori Mesin, Lomba Ogoh-Ogoh Mini Kategori Non-Mesin, Lomba Tapel Ogoh-Ogoh, dan Lomba Sketsa Ogoh-Ogoh. Sebanyak 110 peserta dari berbagai kabupaten dan kota se-Bali turut ambil bagian dalam kompetisi tersebut.

“Melalui festival ini kami ingin memberikan ruang bagi para seniman muda untuk menunjukkan kreativitasnya sekaligus memperkuat kecintaan terhadap budaya Bali. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini,” ujar Gagas.

Suasana pembukaan berlangsung meriah dengan antusiasme peserta dan masyarakat yang hadir. Beragam karya kreatif ogoh-ogoh dwngan berbagai tema karakter dipamerkan. Penilaian lomba melibatkan tiga Dewan Juri yakni Cenk Cenk Bero, Gusman Surya, dan Dwi Aga. (Pur/Tra)


Sekda Kota Denpasar Hadiri Smoke-Free Fun Walk 2026

NEWS INTERMEDIA.COM l Denpasar,l Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Denpasar, Eddy Mulya, menghadiri kegiatan Smoke-Free Fun Walk 2026 yang digelar di Pelataran Barat Monumen Bajra Sandhi Renon, Minggu (7/6). Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan World No Tobacco Day 2026 sekaligus mendukung program Denpasar Sehat Tanpa Asap Rokok (DESTAR) yang terus dikembangkan Pemerintah Kota Denpasar.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana, I Nengah Sujaya, Wakil Dekan I Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, I Made Ady Wirawan, Wakil Dekan II Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, I Made Muliarta, Ketua Udayana Central for NCDs, Tobacco Control and Lung Health, Putu Ayu Swandewi Astuti, serta Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Anak Agung Ayu Agung Candrawati. Hadir pula Ketua Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Wilayah Bali, jajaran OPD Kota Denpasar, siswa SMP dan SMA, serta mahasiswa kampus kesehatan di Kota Denpasar.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Udayana Central – Center for NCDs, Tobacco Control and Lung Health ini diikuti ratusan peserta dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, tenaga kesehatan, komunitas olahraga, hingga masyarakat umum. Selain mengajak masyarakat untuk berolahraga bersama, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi mengenai bahaya konsumsi rokok dan pentingnya menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas asap rokok.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Denpasar Eddy Mulya menyampaikan apresiasi atas kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung terwujudnya Kota Denpasar yang sehat. Menurutnya, program DESTAR menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui penguatan kawasan tanpa rokok dan perubahan perilaku hidup sehat.

“Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen mendorong terciptanya lingkungan yang sehat melalui program DESTAR. Upaya ini membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk institusi pendidikan, tenaga kesehatan, komunitas, dan generasi muda agar budaya hidup sehat dapat terus berkembang,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Udayana Central, Putu Ayu Swandewi Astuti, mengatakan bahwa Smoke-Free Fun Walk merupakan bagian dari gerakan promotif dan preventif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak buruk tembakau terhadap kesehatan.

“Melalui kegiatan ini kami ingin mengajak masyarakat untuk membiasakan pola hidup sehat dengan lebih banyak bergerak, berolahraga, dan menjauhi paparan asap rokok. Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang sehat serta mendukung generasi masa depan yang lebih berkualitas,” katanya.

Selain kegiatan jalan santai, peserta juga berkesempatan memperoleh berbagai doorprize menarik serta edukasi mengenai pencegahan penyakit tidak menular. Panitia turut mengajak peserta membawa tumbler pribadi sebagai bentuk dukungan terhadap gaya hidup sehat dan ramah lingkungan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Denpasar bersama Universitas Udayana berharap semangat World No Tobacco Day 2026 dapat menjadi momentum untuk memperkuat implementasi Denpasar Sehat Tanpa Asap Rokok (DESTAR) serta membangun budaya hidup sehat yang berkelanjutan di tengah masyarakat. (Tob/Tra)


 

Gubernur Koster Tegaskan Buang Ego Sektoral, Bali Harus Dibangun Bersama dan Gotong Royong 

0

Gubernur Koster Pimpin Rakor Bupati dan Wali Kota se-Bali di Kertha Sabha


NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terpadu dengan mengesampingkan ego sektoral antar wilayah.  Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali yang membahas percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,  di Gedung Kertha Sabha, Kediaman Gubernur Bali Jaya Sabha, Denpasar, pada Senin (8/6).

Menurut Gubernur Koster, rapat koordinasi tersebut bertujuan membangun kesamaan persepsi bahwa Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang harus dikelola secara bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di seluruh sektor.

“Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujarnya.

Ia menilai sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menciptakan situasi Bali yang kondusif untuk penyelenggaraan pembangunan.

Pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, lanjutnya, telah menunjukkan hasil yang positif dalam program pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Prestasi tersebut, kata Koster, tercermin dari berbagai penghargaan yang diraih Bali di tingkat nasional. Untuk wilayah Jawa-Bali, Provinsi Bali menjadi yang terbaik dalam penanganan inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Bali juga meraih peringkat pertama dalam kategori penurunan kemiskinan dan stunting, sementara Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan menjadi tiga kabupaten terbaik, serta Kota Denpasar sebagai kota terbaik. Dalam kategori pengendalian inflasi, Bali kembali menjadi yang terbaik.

“Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” tegasnya.

Gubernur Koster menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,82 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah sektor strategis harus terus diperkuat, di antaranya pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta sektor akomodasi dan makan minum.

Ia mengaku bangga karena seluruh Bupati dan Wali Kota telah memahami berbagai persoalan di wilayahnya masing-masing beserta solusi yang akan dilakukan. Seluruh laporan yang dipaparkan juga telah berbasis data sehingga menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan kebijakan.

“Saya bangga Bupati dan Wali Kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” katanya.

Koster menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Provinsi Bali sangat ditentukan oleh kemajuan di tingkat kabupaten dan kota. Karena itu, skema pembiayaan pembangunan harus berbasis pada kekuatan sektor unggulan di masing-masing daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan dari 3,42 persen menjadi 3 persen.

Selain itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD agar perputaran uang di masyarakat meningkat, khususnya memasuki triwulan ketiga tahun anggaran. Untuk memperkuat upaya penurunan kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan stunting, Gubernur meminta adanya rapat koordinasi rutin antara perangkat daerah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota beserta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam mendukung peningkatan pendapatan petani dan nelayan sekaligus menjaga stabilitas harga, Koster mendorong penyelenggaraan pasar murah dan festival pangan lokal secara lebih intensif. Menurutnya, semakin banyak ruang yang mempertemukan produsen dan konsumen, maka semakin cepat pula upaya pengendalian inflasi. “Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali,” tegasnya.

Pada sektor infrastruktur, Gubernur Koster memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen kepada pemerintah kabupaten/kota akan terus dilanjutkan dan mulai tahun 2026 akan ditingkatkan. Menurutnya, seluruh pembangunan yang dilakukan merupakan bagian dari penguatan identitas dan branding Bali secara keseluruhan, bukan branding Kabupaten/Kota. “Jika satu kabupaten/kota kena masalah hingga ramai di media, yang kena adalah Bali, yang rugi kita semua, bukan hanya satu kabipaten/kota,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar pengendalian alih fungsi lahan diperketat, terutama terhadap lahan hijau dan lahan produktif pertanian. Perizinan pembangunan hotel dan restoran harus dilakukan secara selektif, kecuali untuk kebutuhan tempat tinggal masyarakat.

Untuk memperkuat penggunaan produk lokal, Gubernur meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dioptimalkan dalam tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan sehingga hotel dan restoran di Badung, Denpasar, dan Gianyar dapat menyerap hasil produksi daerah lain di Bali.

Di akhir arahannya, Gubernur Koster meminta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk secara rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan menyinkronkan berbagai program pembangunan.

“Kalau semua ini berjalan dengan baik, maka data Badan Pusat Statistik akan menunjukkan bahwa capaian Bali bukan sekadar prestasi, tetapi telah menjadi reputasi yang dibangun bersama,” pungkasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Bali juga memaparkan kondisi terkini di wilayah masing-masing, khususnya terkait perkembangan angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, serta capaian pertumbuhan ekonomi. Secara umum, berbagai indikator tersebut menunjukkan tren yang cukup baik berkat berbagai program yang telah dijalankan pemerintah daerah.

Meski demikian, para kepala daerah menilai masih diperlukan dukungan yang lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan skema transfer dan kerja sama antardaerah, terutama melalui dukungan dari kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal yang lebih besar seperti Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar, guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di daerah lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.  Menurutnya, tidak boleh ada lagi sekat-sekat kepentingan wilayah karena kemajuan Bali merupakan tanggung jawab bersama.

“Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Karena itu, daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh Bali,” tegasnya.(Mul/Tra).


 

Gubernur Koster Terima Delegasi Parlemen Saint Petersburg

0

Perkuat Kerja Sama Indonesia dan Rusia,  Ajang Promosi Pariwisata Dua Wilayah


Newsintermedia.com l Denpasar l Gubernur Bali, Wayan Koster, menerima kunjungan Delegasi Parlemen Saint Petersburg yang dipimpin Ketua Parlemen Saint Petersburg, Alexandr Belski, sebagai upaya memperkuat hubungan dan kerja sama antara Bali dan Rusia.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (8/6) pagi di Jaya Sabha tersebut, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas kunjungan delegasi Rusia ke Bali yang dinilai menjadi simbol eratnya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Rusia, khususnya antara Bali dan Saint Petersburg.

“Terima kasih atas kerja sama yang selama ini telah terjalin antara Saint Petersburg dan Bali. Ini merupakan wujud hubungan baik antara Indonesia dan Rusia,” ujar Koster.

Ia menjelaskan, sejumlah bidang kerja sama yang telah berjalan meliputi pendidikan, pariwisata, dan olahraga. Koster juga mengungkapkan bahwa dirinya sebenarnya dijadwalkan melakukan kunjungan ke Rusia pada Juni ini, namun agenda tersebut terpaksa ditunda karena situasi tertentu. “Saya sangat berkeinginan berkunjung ke Rusia. Mudah-mudahan ke depan dapat dijadwalkan kembali,” katanya.

Koster turut mengapresiasi meningkatnya jumlah wisatawan Rusia yang berkunjung ke Bali. Menurutnya, wisatawan Rusia kini semakin memahami dan mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia serta menghormati budaya lokal Bali.

“Ada yang datang untuk berwisata dan ada pula yang berinvestasi. Kami sangat terbuka terhadap investasi sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menghormati kearifan lokal Bali,” tegasnya.

Ia juga berharap hubungan kedua daerah dapat semakin erat melalui promosi wisata dua arah. Pemerintah Provinsi Bali, kata Koster, akan mendorong lebih banyak masyarakat Bali untuk berkunjung ke Rusia, khususnya Saint Petersburg. “Kita perlu melakukan pertemuan secara rutin untuk mempromosikan pariwisata kedua wilayah,” imbuhnya.

Terkait rencana kunjungan ke Saint Petersburg, Koster menyebut akan dilakukan koordinasi lebih lanjut mengingat adanya agenda pemilihan parlemen di Rusia. Ia menegaskan seluruh agenda kerja sama internasional harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat. Ketua Delegasi Parlemen Saint Petersburg Harap Berbagai Rencana Kerja Sama Terwujud

Sementara itu, Ketua Delegasi Parlemen Saint Petersburg, Alexandr Belski, menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Rusia dibangun di atas fondasi persahabatan yang kuat.

“Saya sangat senang bisa datang ke Bali. Kami berharap berbagai proyek kerja sama dapat diwujudkan, termasuk pengembangan transportasi yang mendukung sektor pariwisata,” ujarnya.


MoU Perkuat Budaya

Sementara itu, Kalganov dari Kantor Gubernur Saint Petersburg menyampaikan harapan agar masyarakat Bali dapat lebih banyak mengunjungi Saint Petersburg.

Ia bahkan menekankan untuk segera memenuhi undangan Gubernur Saint Petersburg untuk menandatangani resmi kerjasama persahabatan kedua provinsi, pada September atau Oktober 2026 mendatang.

Secara khusus Ia juga mengundang langsung delegasi Bali untuk datang pada September mendatang, bertepatan dengan pelaksanaan pemilihan parlemen di wilayah tersebut.

“Kami akan menunggu kedatangan delegasi Bali ke Saint Petersburg. Kota kami indah di setiap musim, termasuk saat musim salju,” katanya.

Ia menambahkan, Pemerintah Saint Petersburg tengah menantikan kunjungan resmi Gubernur Bali untuk melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kerja sama budaya antara kedua provinsi.

Selain itu, Rusia juga berencana mengirim delegasi ke Bali dalam waktu dekat guna menindaklanjuti berbagai peluang kerja sama yang telah dibahas.


Harap Gubernur Bali Wayan Koster Kunjungi Saint Petersburg

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Gennadievich Tolchenov, menyampaikan harapannya agar rencana kunjungan Gubernur Bali ke Saint Petersburg dapat terlaksana sesuai jadwal. “Saya yakin hubungan antara Bali dan Saint Petersburg dapat menjadi contoh kerja sama daerah yang baik bagi wilayah lainnya,” ujarnya.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Acara ditutup dengan prosesi bersulang arak Bali yang mendapat apresiasi dari delegasi Rusia.

Kunjungan Delegasi Parlemen, Tim Gubernur St Petersburg dan Dubes Rusia difasilitasi oleh Prof Connie Rahakundini Bakrie sebagai Guru Besar merangkap Ambassador of Science and Education dari St Petersburg State University.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Konsul Jenderal Rusia di Bali, Ivan Ivanovich Zavorin, serta sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.(Eka/Tra).

Gubernur Koster;  Pembangunan Bali Telah Terapkan “One Island, One Management”


Pemprov Bali dan BPK RI  Sinergi Pengelolaan Keuangan Negara, Fokus Pembangunan Terintegrasi

NEWS INTERMEDIA.COM  l DENPASAR l Gubernur Bali, Wayan Koster bersama Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana berkomitmen saling menguatkan sinergi pengelolaan keuangan negara dengan tertib administrasi untuk mewujudkan pembangunan daerah secara terintegrasi dalam konsep “One Island, One Management” (Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola).

Hal itu disampaikan langsung pada acara Gala Dinner Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali terkait Pemeriksaan Tahun 2026 pada Satuan Kerja Daerah/Wilayah di Provinsi Bali yang berlangsung di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Minggu (Redite Kliwon, Sungsang), 7 Juni 2026 malam.

Dalam Gala Dinner ini dihadiri langsung

Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, Setiawan Budi Cahyono, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, Inspektur Daerah Militer (Irdam) IX/Udayana, perwakilan BNN Provinsi Bali, Inspektur Daerah Provinsi Bali, Ida Bagus Gede Sudarsana, Kepala Badan Pendapatan Daerah, I Dewa Tagel Wirasa serta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali, I Ketut Maduyasa.

Gubernur Bali, Wayan Koster dalam sambutannya menyampaikan terimakasih atas diselenggarakannya pertemuan ini sebagai forum sambung rasa dalam membangun sinergi, agar tugas-tugas yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan benar.

Terkait tata kelola keuangan di Pemerintah Provinsi Bali, Wayan Koster menegaskan bahwa di era kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali telah menerapkan pengalaman kerja pengelolaan keuangan negara APBN di Badan Anggaran DPR – RI untuk selalu menekankan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar bekerja dengan benar sesuai dengan fakta dan mengikuti arahan BPK sesuai aturan, kemudian memperhatikan data yang mesti menjadi pegangan guna menghasilkan kualitas kerja dengan baik.

“Arahan BPK juga selalu kami jadikan pedoman agar pengelolaan keuangan berjalan dengan baik, jadi sejauh ini pembangunan di Bali kalau di ukur dari akuntabilitas dan transparansinya, kualitas pengelolaan APBD di Pemerintah Provinsi Bali secara administratif selalu mendapat penilaian WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) secara berturut – turut, 12 kali,” ujarnya seraya mengatakan raihan opini WTP ini harus betul – betul riil berkualitas yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral.

Sebagai penutup, Gubernur Wayan Koster menegaskan di dalam pembangunan Bali, telah menerapkan “One Island, One Management” dengan pendekatan Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola. Hal ini dilakukan, karena melihat Pulau Bali yang kecil, maka pendekatan pembangunannya harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu.

“Bali yang kecil, kalau dibangun dengan egoisme wilayah antar sektor, maka Bali akan rusak, jadi Bali harus dijaga secara utuh dan pembangunannya harus melihat kebutuhan secara keseluruhan masyarakat Bali,” jelasnya.

Sementara Pimpinan I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan tantangan Bali semakin tinggi, pembangunan di Bali tidak bisa berhenti pada satu prestasi saja, namun pembangunan Bali harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

Seperti yang diungkapkan Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster yang memiliki konsep “One Island, One Management” Satu Pulau, Satu Pola, dan Satu Tata Kelola.

Ini konsep yang sangat bagus, namun untuk menyelesaikan banyak tantangan kedepan di Bali, BPK meminta semua di Provinsi Bali bersinergi dalam melakukan pengelolaan keuangan negara secara tertib administrasi untuk mewujudkan kebijakan publik yang berkelanjutan.  “Sinergi Bapak/Ibu semua, sangat penting dalam menyelesaikan banyak tantangan Bali kedepan,” tutupnya.(Ded/Tra).

Ny. Putri Koster Tinjau Telajakan Adat, Berikan Apresiasi Rp20 Juta Bagi Warga

0

NEWS INTERMEDIA.COM l BADUNG l Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, meninjau telajakan di sepanjang jalan menuju Pura Kahyangan Jagat Kancing Gumi, Desa Adat Batu Lantang, Desa Sulangai, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung, Minggu (7/6) pagi.

Sambil berbincang dengan warga setempat, ia tampak berkeliling meninjau telajakan yang sebelumnya telah ditata dan ditanami berbagai jenis tanaman hias oleh warga desa. Sesekali, ia juga memberikan masukan mengenai cara penataan telajakan agar tampak asri dan enak dipandang.

“Jika menanam tanaman, daunnya dipangkas terlebih dahulu untuk mengurangi stres air dan mendorong pertumbuhan akar,” jelasnya sambil memangkas daun tanaman yang tampak layu karena baru ditanam menggunakan gunting dahan.

Menurutnya, jenis tanaman yang dipilih juga harus diperhitungkan agar terlihat menarik dan tidak saling tumpang tindih dengan tanaman lainnya. Selain itu, pemeliharaan dan pemupukan juga harus mendapat perhatian yang baik.

Pupuk organik hasil pengelolaan sampah rumah tangga, lanjutnya, sangat bermanfaat untuk membantu menyuburkan tanah sekaligus memberikan nutrisi bagi tanaman di sekitar rumah. Oleh karena itu, ia mendorong masyarakat untuk semakin giat melaksanakan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSBS).

Sebagai bentuk perhatian dan sesuai dengan janjinya saat meninjau pelaksanaan Kegiatan Kul-Kul PKK dan Posyandu di Desa Adat Batu Lantang pada 5 April 2026 lalu, Ny. Putri Koster memberikan apresiasi sebesar Rp20 juta yang diserahkan langsung kepada Bendesa Adat Batu Lantang. “Kalau dulu Ibu berjanji memberikan hadiah Rp10 juta, sekarang Ibu tambahkan menjadi Rp20 juta,” ujarnya.

Ia menyerahkan sepenuhnya pengelolaan dana tersebut kepada masyarakat, baik untuk pemberian penghargaan kepada warga dengan penataan telajakan terbaik maupun untuk membenahi telajakan yang masih perlu ditata di wilayah Desa Adat Batu Lantang.

“Tapi pesan Ibu satu, telajakan ini harus terus dirawat. Ibu ingin telajakan di Desa Adat Batu Lantang, Desa Sulangai, ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain di Bali. Kemudian, untuk tiga telajakan lainnya, nanti Ibu akan tinjau kembali pada bulan Desember,” janjinya.

Sementara itu, Bendesa Adat Batu Lantang, I Made Sarpa, menyampaikan terima kasih atas perhatian Ny. Putri Koster kepada masyarakat Desa Adat Batu Lantang. Ia mengatakan bahwa apresiasi yang diberikan tersebut menjadi penyemangat bagi masyarakat untuk semakin rajin merawat telajakan dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah.

Dalam kesempatan tersebut, Ny. Putri Koster yang didampingi Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali, I Made Dwi Dewata, juga menyerahkan bantuan sebanyak 200 kilogram beras kepada masyarakat Desa Adat Batu Lantang, Desa Sulangai. (Kar/Tra).

Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Gubernur Koster Pimpin Korve Bersih Sampah 


Aksi korve dilaksanakan dengan penuh semangat

NEWS INTERMEDIA.COM l Badung l  Serangkaian memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026, Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa memimpin korve bersih sampah di kawasan Pantai Samuh, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Sabtu (Saniscara Wage, Julungwangi), 6 Juni 2026.

Membaur dengan peserta aksi korve yang terdiri dari ASN, TNI, Polri dan Pelajar, Gubernur Koster menelusuri kawasan pantai sambil memunguti satu demi satu sampah plastik. Aksi korve dilaksanakan dengan penuh semangat oleh para peserta hingga dalam waktu singkat, kawasan pantai kembali bersih.

Kegiatan korve didahului dengan apel yang diisi penyampaian arahan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup oleh Gubernur Koster.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dalam arahan tertulisnya menyampaikan, dunia saat ini sedang menghadapi triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.

Ketiga krisis ini saling berkaitan dan mengancam stabilitas ekologi, ekonomi, dan sosial global. Oleh sebab itu, masalah lingkungan hidup menjadi isu krusial bagi kelangsungan generasi mendatang.

Menteri Jumhur mengingatkan, sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena lebih dari 60% penduduknya tinggal di wilayah pesisir dan berisiko terdampak kenaikan air laut, cuaca ekstrem, dan gangguan ketahanan pangan. “Lebih dari 90% bencana di Indonesia bersifat hidrometeorologis, seperti banjir, longsor, dan kekeringan,” sebutkan.

Ditambahkan olehnya, persoalan lingkungan di Indonesia makin pelik karena dipengaruhi persoalan sampah. Indonesia menghasilkan 51 juta ton sampah setiap tahun, 74% diantaranya belum terkelola secara optimal.

“Sebagian besar bercampur dan berakhir di TPA yang menggunakan metode open dumping. Praktik ini tidak hanya menimbulkan masalah kebersihan, tetapi juga pencemaran lingkungan, gas metana, dan ancaman terhadap kesehatan, kualitas hidup, dan keberlanjutan ekosistem,” jelasnya.

Menurut dia, kondisi TPA yang telah kelebihan beban hampir terjadi di seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Mengatasi berbagai persoalan lingkungan, ia mengajak masyarakat Indonesia bersama-sama melakukan pertobatan ekologis.

“Pertobatan ekologis bukan sekadar kata-kata, tetapi sebuah panggilan untuk merenung dan mengubah cara kita berinteraksi dengan alam. Kita diajak untuk memuliakan alam, mengintrospeksi setiap perilaku dan kebiasaan yang berdampak pada lingkungan,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Menteri LH mengajak seluruh komponen masyarakat menjadikan peringatan Hari Lingkungan Hidup 2026 sebagai momentum untuk merenung, menyadari kesalahan, dan bergerak memperbaiki hubungan dengan alam.

Ia mengajak masyarakat mengambil langkah nyata yaitu mengurangi penggunaan plastik dan sampah sekali pakai, serta mendorong setiap rumah tangga dan kawasan publik untuk memilah sampah mulai dari sumbernya.

Menteri Jumhur juga mendorong pemanfaatan sampah secara produktif dan ekonomi sirkular melalui bank sampah atau inisiatif lokal lainnya, serta menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) untuk mengurangi pencemaran dan limbah.

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 juga dirangkai dengan pencanangan Gerakan Indonesia ASRI. Gerakan ini diharapkan mengubah perilaku masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang beretika lingkungan menuju Indonesia Emas 2045.

Usai pelaksanaan korve bersih sampah, Gubernur Koster, Bupati Badung, Pimpinan OPD Pemprov Bali dan Pemkab Badung mengikuti peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2026 tingkat nasional secara daring.(Dsk/Tra)

Bali Raih Pemerintahan Daerah Terbaik 2026 Regional Jawa-Bali


Pemprov Bali Raih Peringkat Pertama Nasional Dua Penghargaan Kemendagri, Kantongi Insentif Fiskal Rp 6 M


NEWS INTERMEDIA.COM l Yogyakarta l Pemerintah Provinsi Bali borong berbagai penghargaan pada malam Apresiasi Pemerintah Daerah Terbaik 2026 Regional Jawa-Bali yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI di Marriott Hotel Yogyakarta pada Kamis (4/6).

Malam Apresiasi Pemerintah Daerah 2026 Regional Jawa-Bali merupakan momen apresiasi bagi Pemerintah Daerah Regional Jawa Bali yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam pembangunan daerah.

Apresiasi ini merupakan bagian dari upaya kementerian dalam negeri (Kemendagri) untuk mendorong peningkatan kinerja dan inovasi Pemerintah Daerah.

“Acara ini bertujuan untuk memberikan reward atau penghargaan kepada rekan-rekan atas kinerjanya sehingga timbul iklim kompetisi dan semangat bersaing yang sehat,” ujar Mendagri Tito Karnavian.

Ia menekankan bahwa di tengah banyaknya kasus hukum yang menjerat oknum kepala daerah, masing banyak kepala daerah yang memiliki kinerja dan prestasi yang bagus.

“Ini perlu diangkat bahwa banyak juga pemimpin-pemimpin yang bagus sehingga ada kepercayaan dari publik kepada para kepala daerah,” jelasnya.

Terdapat empat kategori penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah mulai dari tingkat Kabupaten, Kota hingga Provinsi di Wilayah Jawa-Bali antara lain: Kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, Kategori Creative Financing, Kategori Pengendalian Inflasi, dan Kategori Penurunan Tingkat Pengangguran.

Pemerintah Provinsi Bali berhasil memboyong peringkat 1 dalam dua kategori sekaligus yaitu peringkat 1 dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting Tingkat Provinsi, dan Peringkat 1 dalam Kategori Pengendalian Inflasi Tingkat Provinsi.

Selain menerima trofi penghargaan, Provinsi Bali juga memperoleh insentif apresiasi dengan total Rp 6 Miliar untuk dua capaian peringkat 1 yang diperoleh. Dimana untuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan penghargaan masing-masing sebesar 1 Miliar untuk Peringkat 3, 2 Miliar untuk peringkat 2 dan 3 Milyar untuk Peringkat 1.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa sistem penilaian tahun ini dibagi enam regional sebagai upaya menciptakan kompetisi yang lebih adil bagi seluruh daerah, termasuk daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas.

“Untuk Bali tidak kita gabungkan dengan regional NTB, NTT karena kalau masuk regional itu pasti akan menang lagi. Bali masuk regional Jawa-Bali pun menang lagi,” kelakar Mendagri melihat banyaknya penghargaan Tingkat Kabupaten, Kota dan Provinsi yang di boyong oleh Pemda Bali.

Gubernur Bali Wayan Koster hadir langsung dalam malam apresiasi tersebut. Gubernur Koster menerima penghargaan peringkat pertama sebagai pemerintah Daerah Berprestasi kategori Pengendalian Inflasi yang diserahkan


Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto


Kemudian, selanjutnya Gubernur Koster menerima penghargaan peringkat pertama nasional sebagai pemerintah Daerah Berprestasi Penanggulangan Kemiskinan dan penurunan stunting yang diserahkan Menteri Perumahan dan Permukiman RI Maruarar Sirait.

Diketahui dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, penghargaan untuk tingkat kabupaten, Kota dan Provinsi sebagian besar diterima oleh Bali. Dimana Peringkat 1 tingkat Kabupaten diraih oleh Kabupaten Badung disusul Peringkat 2 dan 3 diperoleh oleh Kabupaten Gianyar dan Tabanan sedangkan Peringkat 1 tingkat Kota diterima oleh Kota Denpasar.

Selain itu Kabupaten Gianyar juga memperoleh Peringkat Terbaik 3 dalam Kategori Creative Financing Tingkat Kabupaten dan Kota Denpasar memperoleh Peringkat Terbaik 3 dalam Kategori penurunan Tingkat Pengangguran Tingkat Kota.(Kar/Tra).

 

Pemkab Jembrana Bergerak Cepat Akselerasi Penerapan KKPD

Pemkab Jembrana Akselerasi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah

NEWS INTERMEDIA.COM l Jembrana l Pemerintah Kabupaten Jembrana bergerak cepat memotong jalur birokrasi pembayaran dengan mengakselerasi penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Langkah strategis ini ditegaskan dalam acara Sosialisasi Implementasi dan Penyerahan Simbolis KKPD kepada para Kepala Perangkat Daerah di lantai 2 Aula Jimbarwana, Rabu (3/6).

Mewakili Bupati Kembang Hartawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana I Made Budiasa menyatakan bahwa kehadiran KKPD dirancang khusus untuk mengubah paradigma lama. Sistem ini memberikan solusi pembayaran instan secara nontunai tanpa harus menunggu proses pencairan anggaran konvensional yang memakan waktu lama.

“Penerapan KKPD ini adalah kebutuhan riil untuk memangkas birokrasi pembayaran demi percepatan penyerapan anggaran. Dengan sistem cashless,transaksi berjalan lebih cepat, aman, dan transparan, sekaligus meminimalisasi risiko penyimpangan (fraud)serta mengurangi dana mengendap (idle cash)di bendahara,” ujar Sekda Budiasa.

Lebih lanjut, Budiasa mengingatkan bahwa penandatanganan Berita Acara Serah Terima KKPD ini membawa tanggung jawab besar. Ia memberikan empat instruksi khusus kepada para Pengguna Anggaran: memahami regulasi secara mendalam, melakukan kendali dan pengawasan yang melekat agar kartu hanya digunakan untuk keperluan dinas, menjaga akuntabilitas laporan pertanggungjawaban tepat waktu. Terakhir dengan mengoptimalkan belanja melalui KKPD guna mempercepat penyerapan anggaran daerah.

Kemudahan bertransaksi tanpa hambatan birokrasi ini dirasakan langsung dalam realisasi belanja. Dalam laporan Kepala BPKAD yang disampaikan oleh Sekretaris Badan Ni Putu Ari Wiryastuti, skema digitalisasi ini terbukti mempermudah operasional karena didukung penuh oleh fasilitas QRIS dari Bank BPD Bali Cabang Negara, sehingga tidak lagi bergantung pada mesin EDC.

“Sebagai pilot project, BPKAD Jembrana telah memulai penggunaan KKPD secara penuh sejak Januari 2026. Hingga April, total transaksi telah mencapai Rp46.313.332, yang difokuskan pada belanja langsung instan seperti pemenuhan kebutuhan BBM serta belanja makan dan minum melalui platform E-Katalog V6,” urai Ari Wiryastuti.

Sistem pembayaran instan ini diharapkan membawa dampak domino positif yang besar bagi perekonomian lokal Jembrana. Melalui mekanisme KKPD, seluruh satuan kerja dapat langsung melunasi kewajiban transaksi saat itu juga kepada para penyedia barang/jasa lokal serta pelaku UMKM tanpa adanya kendala penundaan pembayaran.

Di akhir acara, dilakukan penandatanganan Berita Acara Serah Terima KKPD dari Bendahara Umum Daerah (BUD) kepada para Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagai tanda dimulainya perluasan implementasi KKPD di seluruh SKPD Kabupaten Jembrana. ( Wis/Tra).

 

Pergub Baru  2026 Perkuat Bahasa dan Kearifan Lokal Lintas Generasi Bali


Pergub No 7 Tahun 2026 Mampu Menjaga Adi Luhung Kebudayaan Bali

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Pemerintah Provinsi Bali resmi mengundangkan regulasi progresif demi menjaga keberlanjutan warisan budaya dan kearifan lokal melalui Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Mata Pelajaran Muatan Lokal pada Pendidikan Formal dan Pendidikan Berbasis Masyarakat. Demikian diungkapkan Gubernur Bali Dr. Ir. Wayan Koster, M.M, saat menyampaikan Pergub baru tersebut di Jaya Sabha Denpasar Bali, Rabu (2/6) kemarin.

Dalam hal ini, sebenarnya Gubernur Koster menetapkan arah baru dalam penyelenggaraan mata pelajaran muatan lokal secara terintegrasi, baik di sekolah formal maupun di lingkungan masyarakat berbasis komunitas.

Langkah strategis ini diambil untuk merevitalisasi sistem pendidikan daerah, menggantikan aturan lama (Pergub Bali No. 20 Tahun 2013) agar lebih adaptif dengan dinamika hukum dan kemasyarakatan terkini.

” Jadi aturan baru ini secara spesifik berlandaskan pada nilai-nilai luhur Sad Kerthi. Poin-Poin Penting dan Strategis Pergub Bali Nomor 7 Tahun 2026 dengan tujuan agar dapat melestarikan dan mengembangkan bahasa Bali dan kearifan lokal Bali, juga memperkuat pembentukan karakter peserta didik; dan menjamin keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal lintas generasi, ” kata Gubernur

Gubernur asal Sembiran Buleleng ini juga mengatakan bahwa ruang lingkup pelajaran ini terdiri dari, mata pelajaran muatan lokal, penyelenggaraan pada pendidikan formal, Penyelenggaraan pada pendidikan berbasis masyarakat, peran masyarakat, pembinaan, monitoring dan evaluasi dan pendanaan, pemisalan dua muatan lokal utama.

” Sedangkan muatan lokal kini kita pertegas ke dalam 2 (dua) mata pelajaran mandiri, yaitu mata pelajaran bahasa Bali (mencakup bahasa, aksara, dan sastra) serta mata pelajaran kearifan lokal Bali (mencakup nilai Sad Kerthi, adat, serta visi Haluan Pembangunan 100 Tahun Bali Era Baru 2025–2125),” terang Koster.

Dikatakan Gubernur Koster, kewajiban jam pelajaran (Jampel) setiap satuan pendidikan formal di Bali wajib mengajarkan mata pelajaran bahasa Bali dan kearifan lokal Bali paling sedikit 2 (dua) jam pelajaran per minggu dan bahasa Bali sebagai pengantar dan arus utama proses pengajaran kedua mata pelajaran tersebut wajib menggunakan bahasa Bali sebagai bahasa pengantar, dengan materi kearifan lokal yang diarusutamakan langsung ke dalam pembelajaran.

” Jadi pemetaan jenjang kelas yang terstruktur, pendidikan dasar (SD/SMP sederajat)dan di pembelajaran kearifan lokal mulai sejak dini pada Kelas I dan II menggunakan metode tematik. Sementara bahasa Bali mulai diajarkan secara terstruktur pada Kelas III sampai Kelas VIII, dan ditutup dengan pemantapan kearifan lokal di Kelas IX.

Pendidikan menengah (SMA/SMK sederajat): Pbembelajaran Bahasa Bali diberikan pada Kelas X dan XI, sedangkan Kelas XII difokuskan penuh pada penajaman Mata Pelajaran kearifan Lokal Bali,” ucapnya lagi.

Gubernur juga mengatakan penguatan standar guru dengan memberikan pembelajaran wajib diampu oleh guru bahasa Bali yang ditetapkan sebagai guru profesional melalui Keputusan Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Sementara integrasi pendidikan berbasis masyarakat yaitu pelestarian tidak hanya berhenti di bangku sekolah formal.

“Jadi Pergub ini melegitimasi pengajaran di ranah publik/komunitas melalui pasraman di Desa Adat, Sekaa, Sanggar, dan program kemasyarakatan lain yang didukung oleh pedoman teknis resmi dari dinas yang membidangi urusan adat,” jelasnya.

Gubernur Koster juga menyampaikan soal penjaminan mutu dan pendanaan tetap dari Pemprov Bali berkomitmen melakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi berkala (1 kali setahun) termasuk pelatihan kurikulum. Seluruh pendanaan pelaksanaan regulasi ini dijamin melalui APBD serta sumber lain yang sah. Maka penegasan makna kehadiran sesuai Pergub Muatan Lokal Pergub Bali Nomor 7 Tahun 2026.

” Hal ini bukan sekadar dokumen hukum, melainkan sebuah benteng budaya dan investasi peradaban bagi masa depan Bali. Kehadiran regulasi ini menegaskan komitmen Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Wayan Koster bahwa kemajuan zaman dan modernisasi tidak boleh menggerus jati diri manusia Bali,” tegas Gubernur Koster.

Ia juga mengatakan dengan mewajibkan internalisasi bahasa, aksara, sastra, dan filosofi Sad Kerthi sejak dini secara terstruktur, dengan demikian Bali sedang mencetak generasi masa depan—SDM Bali Unggul—yang tidak hanya berdaya saing global, tetapi juga tetap mengakar kuat pada tanah leluhur dan kearifan adi luhung Bali.

“Pergub ini merupakan kepastian hukum sekaligus warisan konkret untuk menjamin agar roh kebudayaan Bali tetap hidup, relevan, terjaga, dan menyala lintas generasi,” pungkas Guber nur Koster. Gustra)


 

Walikota Ajak Semua Pihak Berkolaborasi, Amalkan Nilai Pancasila Menuju Denpasar Maju

0

Walikota Pimpin Apel Peringatan Hari Lahir Pancasila di Denpasar


NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l  Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjadi Inspektur Upacara pada Apel Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang digelar jajaran Pemerintah Kota Denpasar di Halaman Kantor Walikota Denpasar, Senin (1/6). Apel ini merupakan momentum untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa, bernegara serta menjalankan roda pemerintahan.

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menjadi Inspektur Upacara pada Apel Bendera Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang digelar jajaran Pemerintah Kota Denpasar di Halaman Kantor Walikota Denpasar, Senin (1/6).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra, Forkopimda Kota Denpasar, Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, Pimpinan OPD serta undangan lainya. Usai melaksanakan apel, Walikota Jaya Negara turut menyerahkan penghargaan bagi Paskibraka Kota Denpasar Tahun 2025 dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang memasuki masa purna tugas.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat membacakan pidato Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk memastikan nilai-nilai Pancasila tetap hidup dan menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lebih lanjut Jaya Negara menyampaikan dengan mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, Pancasila dinilai tidak hanya relevan menjaga keutuhan bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi terciptanya perdamaian dunia yang berkelanjutan. Bahkan Pancasila telah terbukti menjadi bintang penuntun bangsa di tengah berbagai tantangan global.

“Di tengah dunia yang diwarnai ketidakpastian dan ancaman fragmentasi, Indonesia tetap berdiri kokoh sebagai contoh nyata bagaimana keberagaman yang terdiri atas lebih dari 17 ribu pulau dan ratusan etnik dapat disatukan dalam satu ikatan kebangsaan. Pancasila adalah jangkar moral kita dalam menghadapi turbulensi global, mulai dari disrupsi teknologi hingga dinamika geopolitik,” kutipnya.

Lebih lanjut, Indonesia disebut memiliki tanggung jawab konstitusional untuk ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Melalui politik luar negeri bebas aktif, Indonesia terus menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga perdamaian dunia.

“Kontribusi pasukan perdamaian Indonesia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa, peran dalam mediasi konflik regional, serta konsistensi menyuarakan keadilan bagi bangsa-bangsa terjajah merupakan pengejawantahan sila kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Kita ingin dunia melihat bahwa perdamaian bukan sekadar ketiadaan perang, melainkan hadirnya keadilan bagi seluruh umat manusia,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Jaya Negara juga mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Ia menegaskan pentingnya menghadirkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan publik, sekaligus memperkuat komitmen melawan intoleransi dan radikalisme.

“Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang menjunjung tinggi religiusitas, kuat dalam persatuan, dan kokoh karena nilai-nilai kemanusiaannya. Selama darah Indonesia masih mengalir di tubuh kita, Pancasila akan senantiasa hidup dalam setiap denyut nadi anak bangsa,” ujarnya.

Usai pelaksanaan apel, Walikota Jaya Negara menambahkan bahwa tema Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2026 yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia ini sejalan dengan sepirit Vasudhaiva Kutumbakam bahwa kita semua bersaudara.

Hal ini juga selaras dengan rasa kebersamaan, kolaborasi dan gotong-royong dalam mewujudkan cita-cita pembangunan yang merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila.

Lebih lanjut Jaya Negara mengajak kepada seluruh komponen bangsa untuk mengarusutamakan Pancasila dengan metode dan cara-cara kekinian dalam menyongsong bonus demografi yang akan menempatkan kaum milenial dan Gen-Z sebagai pelaku utama pembangunan bangsa.

Sehingga secara berkelanjutan, sinergitas dan kolaborasi semua pihak dapat tercipta guna mewujudkan pembangunan nasional, khususnya visi Kota Denpasar yakni Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar MAJU (Makmur, Aman, Jujur dan Unggul).

“Pada momentum yang baik ini, kami mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya masyarakat Kota Denpasar untuk bersama-sama bergotong royong merawat anugerah Pancasila melalui peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila.

Kita harus bekerja sama dan berkolaborasi menjaga kerukunan dan keutuhan sebagai wujud implementasi sepirit Vasudhaiva Kutumbakam dalam mewujudkan Denpasar sebagai kota kreatif berbasis budaya menuju Denpasar Maju,” ujar Jaya Negara.

Untuk diketahui bahwa serangkaian Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni, Hari Lahir Bung Karno pada 6 Juni dan Wafatnya Bung Karno pada 21 Juni, Pemerintah Kota Denpasar bersama berbagai komunitas kembali mengahdirkan Bulan Bung Karno.

Berbagai kreatifitas akan turut digelar, mulai dari lomba poster, lomba pidato, lomba pusi, aksi sosial hingga gelar budaya yang juga serentak digelar hingga desa/kelurahan. (Ags/tra).