- Advertisement -spot_img
26.4 C
Indonesia
Beranda blog

Info Bali Soal Festival Seni, Inflasi dan Turnamen Mini Soccer

admin
-
0
Info Bali Soal Festival Seni, Inflasi dan Turnamen Mini Soccer

FSBJKian Diminati, Jumlah Karya dan Pelaku Seni Terus Meningkat

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l  Festival Seni Bali Jani (FSBJ) semakin diminati oleh masyarakat Bali. Statistik menunjukkan bahwa jumlah karya seni kontempoter yang dipentaskan mengalami peningkatan setiap tahunnya, begitupun dengan jumlah pelaku seni yang terlibat meningkat secara signifikan.

“Tidak terasa selama 2 pekan kita telah menyaksikan beragam karya, budaya dan capaian kreativitas seni modern kontemporer yang berkualitas dipagelarkan di Festival Seni Bali Jani VIII Tahun 2026,” ungkap Gubernur Bali, Wayan Koster saat menutup FSBJ di Taman Budaya Art Centre Denpasar pada Sabtu (25/7) malam.

Ia menyampaikan bahwa pelaksanaan Festival Seni Bali Jani (FSBJ) VIII Tahun 2026 yang dilaksanakan mulai tanggal 11 Juli 2026 – 25 Juli 2026 telah terlihat dampak dan hasilnya. FSBJ telah menjadi ruang temu bagi para sastrawan, dramawan, komposer, koreografer, kreator dan insan-insan kreatif lainnya untuk menunjukkan karya terbaiknya, membahas isu-isu terkini melalui garapan kreatif dan inovatif serta mengadaptasi perkembangan teknologi terkini.

Menurutnya melalui pelaksanaan Festival Seni Bali Jani (FSBJ), kesenian modern dan kontemporer mendapatkan ruang apresiasi yang terhormat, menjadi panggung kemajuan kebudayaan yang membuktikan bahwa peran kreatif krama Bali tidak pernah surut. Melainkan terus menggelora, dinamis dan maju namun tetap berpijak kuat pada nilai-nilai luhur kearifan lokal budaya Bali.

Selain itu, Koster juga mengapresiasi peran Ketua Dekranasda Bali, Ibu Putri Koster atas andilnya dalam lahirnya Festival Seni Bali Jani. “Yang memberi ide wadah untuk kesenian modern ini, yang menggagas dan mendorong adalah istri saya, Ibu Putri,” jelasnya.

Ia berkelakar kalau tidak dengan dorongan Ibu Putri Koster mungkin wadah bagi para pelaku seni modern itu belum terpikir olehnya.

Gubernur Bali, Wayan Koster juga menyampaikan bahwa pelaksanaan Pesta Kesenian Bali (PKB) dan Festival Seni Bali Jani (FSBJ) akan terus berlanjut setiap tahunnya, siapa pun pemimpinnya karena telah dipayungi oleh Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2020 tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan Bali.

“Kita berharap dan kita doakan siapapun pemimpin Bali kedepan itu memiliki sentuhan seni, memiliki komitmen yang kuat dan diaktualisasikan dalam kebijakan,” imbuh Koster.

Di sisi lain, peran masyarakat dalam upaya pelestarian budaya, seni dan tradisi Bali juga tidak kalah penting. Diperlukan regenerasi pelaku seni untuk memastikan kesenian Bali selalu hidup dan menjadi fondasi kehidupan masyarakat Bali.

“Kita bersyukur karena selalu ada anak-anak kita yang menjadi pelaku seni, seperti adik-adik ini. Karena itulah jangan pernah bosan kita berseni budaya di Bali, berperan sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Bergotong royong agar budaya bali selalu hidup,” jelasnya.

Lebih lanjut dalam acara tersebut selain memberikan penghargaan kepada pemenang lomba, Gubernur Koster juga memberikan penghargaan Bali Jani Nugraha kepada tokoh kesenian kontemporer Bali sebagai pengakuan atas apresiasi, dedikasi dan pencapaian dalam pemajuan Seni Modern atau Kontemporer Bali. Kemudian dilanjutkan dengan menutup dan meluncurkan tema Festival Seni Bali Jani IX Tahun 2027 yaitu Jiwana dharani wana kerthi bermakna hutan sebagai nafas semesta.(EKA/TRA).

 

Sekda Bali Hadiri GPIPS 2026,  Insentif Jadi Upaya Lindungi Lahan Pertanian Produktif

NEWS INTERMEDIA.COM l TABANAN l Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen menjaga stabilitas pangan, salah satunya melalui perlindungan terhadap persawahan dan lahan pertanian produktif. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra saat menghadiri Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Wilayah Bali-Nusra 2026 di DTW Subak Jatiluwih, Tabanan, Senin (27/7).

Dewa Made Indra mengatakan, menjaga keberlangsungan lahan pertanian produktif bukanlah hal yang mudah. Karena itu, diperlukan berbagai upaya, termasuk pemberian insentif kepada masyarakat agar lahan pertanian tetap terjaga.

“Untuk menjaga ini tidak mudah. Namun, ada insentif yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk lahan persawahan di Subak Jatiluwih, yaitu pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” ungkapnya.

Menurut Dewa Made Indra, insentif serupa juga diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kabupaten Gianyar melalui pembebasan PBB bagi lahan persawahan. Pemerintah Kabupaten Badung juga memberikan dukungan berupa beasiswa atau sekolah gratis bagi anak petani. “Itu baru satu insentif kecil. Ke depan, Bapak Gubernur sedang memikirkan insentif-insentif lainnya,” imbuhnya.

Dewa Made Indra menjelaskan bahwa pelestarian lahan pertanian merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali untuk menjaga produktivitas sekaligus stabilitas pangan. Terlebih, dengan keberadaan sistem pengairan tradisional subak, lahan pertanian diharapkan dapat terus terjaga guna memperkuat kemandirian pangan di Bali

Sementara itu, pada kesempatan berbeda, Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan komitmennya dalam menjaga keberlangsungan lahan pertanian produktif melalui pendataan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee.

Pembukaan GPIPS 2026 turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Asisten Gubernur Bank Indonesia Rudy B. Hutabarat, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ferry Irawan, serta jajaran pemerintah daerah di wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menekankan pentingnya penguatan sinergi distribusi dan pasokan pangan antara Bali, NTB, dan NTT sebagai salah satu upaya menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. “Bank Indonesia bersama kepala daerah dari Bali, NTB, dan NTT terus memperkuat kolaborasi. Kami memastikan produksi dan distribusi aman serta terkendali,” kata Bima Arya.

Menurutnya, kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah penting dalam pengendalian inflasi, mengingat ketiga provinsi tersebut memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama pada sektor pariwisata, pangan, serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). (EKa/Tra).

Wagub Giri Buka Turnamen Mini Soccer Kerthi Bali IV

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, membuka Kompetisi Mini Soccer Kerthi Bali IV di Lapangan Sepak Bola Gelora Olahraga (GOR) Ngurah Rai, Denpasar, Senin (27/7). Kompetisi tersebut berlangsung pada 27 Juli hingga 3 Agustus 2026.

Pada kesempatan tersebut, Wagub Giri Prasta menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta Kompetisi Mini Soccer Kerthi Bali IV. Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga sarana mempererat silaturahmi antaraparat sipil negara (ASN) di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Bali.

“Kegiatan ini dilaksanakan sebagai ajang silaturahmi bagi ASN di lingkungan OPD Pemerintah Provinsi Bali. Saya percaya melalui turnamen ini akan terjalin sinergi antarsesama ASN sehingga mampu meningkatkan soliditas sekaligus menumbuhkan budaya olahraga di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali,” ungkap Wagub Giri Prasta.

Wagub Giri Prasta meyakini seluruh tim akan menunjukkan permainan terbaik dengan penuh semangat dan motivasi tinggi, serta tetap menjunjung nilai-nilai sportivitas.  Ia mengingatkan bahwa tujuan utama kegiatan tersebut bukan semata-mata menentukan menang atau kalah. Lebih dari itu, kompetisi diharapkan mampu mempererat hubungan antar-OPD sekaligus meningkatkan kebersamaan dan soliditas antarrekan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Pegawai (PSP) Pemprov Bali sekaligus Ketua Panitia Kompetisi Mini Soccer Kerthi Bali IV, I Kadek Adi Mahendra, menyampaikan bahwa kompetisi diselenggarakan sebagai wadah untuk mempererat silaturahmi, membangun kebersamaan, serta meningkatkan keakraban dan soliditas antarpegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Menurut Adi Mahendra, antusiasme peserta tahun ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. “Tahun ini kompetisi diikuti 30 organisasi perangkat daerah, meningkat dibandingkan tahun lalu yang melibatkan 27 OPD, dengan total pemain sebanyak 627 orang,” ungkapnya.

Pertandingan berlangsung selama delapan hari dan dilaksanakan pada sore hari untuk meminimalkan kegiatan yang beririsan dengan pelaksanaan tugas dan pelayanan pada jam kerja. Kompetisi menggunakan format _single round robin_ pada babak penyisihan, dengan setiap tim bertemu dalam grup masing-masing. Tim yang lolos kemudian melanjutkan pertandingan dengan sistem gugur (knockout) hingga babak final.

Adi Mahendra menjelaskan bahwa seluruh perangkat pertandingan, baik wasit maupun penyelenggara, berasal dari anggota PSP Pemerintah Provinsi Bali yang telah memiliki sertifikat perwasitan maupun penyelenggaraan pertandingan Dengan mengusung semangat “dari kita, oleh kita, dan untuk kita”, kompetisi tersebut diharapkan tetap menjunjung tinggi sportivitas, sikap saling menghormati, dan persaudaraan.

“Buktikan kalau tim kalian lebih kompak. Hari ini kita berlaga, besok kita kembali bekerja. Melalui Kompetisi Mini Soccer Kerthi Bali IV ini, diharapkan kita semakin saling mengenal, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan soliditas seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Bali,” tegas Adi Mahendra.

Sebagai bentuk motivasi dan penghargaan kepada tim yang meraih juara, Wagub Giri Prasta secara pribadi memberikan hadiah sebesar Rp15 juta untuk juara I, Rp10 juta untuk juara II, dan Rp5 juta untuk juara III.

Pembukaan Kompetisi Mini Soccer Kerthi Bali IV ditandai dengan _kick-off_ yang dilakukan Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta bersama Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Inspektur Provinsi Bali, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, serta Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bali. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan _executive match_ yang mempertemukan Tim Jersey Merah melawan Tim Jersey Putih. (Tutt/Tra).

Gubernur Koster Tegaskan, Tetap Perluas Kawasan Mangrove Melalui Gerakan Penanaman Rutin

admin
-
0
Gubernur Koster Tegaskan, Tetap Perluas Kawasan Mangrove Melalui Gerakan Penanaman Rutin

Gubernur Koster Komit Gerakan Tanam Mangrove Setiap Bulan, Perkuat Ekosistem Pesisir Bali

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk memperluas kawasan mangrove melalui gerakan penanaman rutin setiap bulan dengan melibatkan pelajar, dunia usaha, komunitas, dan berbagai elemen masyarakat.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Koster saat mendampingi Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta jajaran pemerintah pusat dalam peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 dipusatkan di Ekowisata Batu Lumbang, Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai, Minggu (26/7).

Mengusung tema “Menjaga Mangrove, Mengamankan Generasi Mendatang”, kegiatan tersebut merupakan bagian dari aksi serentak penanaman mangrove di berbagai wilayah Indonesia yang diinisiasi Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup dengan melibatkan pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas, media, hingga kalangan pelajar.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Wayan Koster menyampaikan bahwa gerakan penanaman mangrove sejalan dengan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, khususnya dalam upaya meningkatkan kawasan dan tutupan hutan sebagai bagian dari menjaga keseimbangan alam Bali.

“Gerakan ini sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali untuk meningkatkan kawasan hutan dan tutupan hutan. Salah satu upayanya adalah perluasan kawasan mangrove. Saat ini di Bali terdapat lebih dari 3.000 hektare mangrove yang tersebar di Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Jembrana, Klungkung, dan Buleleng,” ujar Koster.

Menurut Koster, upaya pelestarian mangrove tidak berhenti pada momentum peringatan Hari Mangrove Sedunia, tetapi akan dikembangkan menjadi gerakan berkelanjutan yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

“Ini akan diperluas. Setiap bulan kita membuat gerakan penanaman mangrove dengan melibatkan anak-anak sekolah. Gerakan ini juga akan terus dilanjutkan bersama para pelaku usaha maupun pihak lainnya agar lebih progresif dalam memperluas penanaman mangrove, karena ini sangat penting untuk menjaga ekosistem alam yang ada di Bali,” tegasnya.

Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 tersebut turut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, serta jajaran kementerian, pemerintah daerah, akademisi, komunitas lingkungan, pelajar, dan masyarakat.

Dalam sambutannya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa mangrove memiliki nilai strategis, tidak hanya sebagai pelindung ekosistem pesisir, tetapi juga sebagai sumber penghidupan masyarakat.

“Mangrove merupakan sumber pendapatan nelayan dan masyarakat pesisir serta menjadi penopang utama sumber daya kelautan. Indonesia memiliki sekitar 23 persen mangrove dunia, namun setiap tahun menghadapi laju kerusakan sekitar 52 ribu hektare, belum termasuk kawasan yang sudah berada dalam kondisi kritis,” ujarnya.

Trenggono menambahkan, keberhasilan memulihkan ekosistem mangrove akan memberikan dampak luas terhadap kelestarian lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. “KKP berkomitmen menjaga dan memperbaiki ekosistem mangrove. Pesisir yang sehat akan melahirkan masyarakat yang sejahtera,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki mengapresiasi kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem mangrove Indonesia. Menurutnya, Indonesia memiliki sekitar 3,45 juta hektare hutan mangrove yang menjadi amanah besar untuk dikelola secara berkelanjutan.

“Mangrove merupakan benteng alami dari abrasi, penyaring polutan, penghasil oksigen, sekaligus sumber pendapatan masyarakat pesisir. Indonesia memiliki peran strategis dalam menjaga ekosistem ini dan komitmen bersama menjadi kunci keberhasilannya,” ujarnya.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat turut menegaskan bahwa pelestarian mangrove merupakan bagian penting dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan manusia dan lingkungan.

“Melestarikan lingkungan hidup berarti juga melestarikan manusia beserta kebudayaannya. Semua kementerian terkait memiliki komitmen yang sama untuk memperbaiki dan menjaga ekosistem mangrove. Hari ini kita tidak hanya merayakan, tetapi membuktikannya melalui aksi nyata penanaman pohon bersama ribuan peserta,” katanya.

Ia juga menyoroti kemampuan mangrove dalam menyerap karbon yang jauh lebih tinggi dibandingkan tanaman daratan. “Mangrove mampu menyerap karbon empat hingga lima kali lebih besar dibandingkan pohon biasa. Menanam satu hektare mangrove setara dengan manfaat penyerapan karbon sekitar empat hektare tanaman darat,” jelasnya.

Peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 di Bali diwujudkan melalui aksi nyata penanaman ribuan bibit mangrove di sejumlah lokasi. Di kawasan Batu Lumbang, sebanyak 15.000 bibit mangrove ditanam dengan melibatkan pelajar, mahasiswa, komunitas pecinta lingkungan, kementerian, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga.

Secara simbolis, Gubernur Koster bersama Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Arya Wibawa, serta jajaran pemerintah pusat turut menanam mangrove di kawasan Batu Lumbang yang juga menjadi pusat pembibitan mangrove. (Noer/TRA).

 

Perbekel Desa Cemagi Ajak Masyarakat Bergotong Royong Bagun Desa

admin
-
0
Perbekel Desa Cemagi Ajak Masyarakat Bergotong Royong Bagun Desa

Mewujudkan Pariwisata Berkualitas Menuju Cemagi Era Baru Mandiri, Kreatif, Produktif dan Berbudaya

NEWS INTERMEDIA.COM l BADUNG l Perbekel Desa Cemagi, I Putu Hendra Sastrawan mengajak masyarakat bersemangat bergotong royong untuk membangun Desa, dan hal tersebut dilakukan dalam memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Desa Cemagi, Kec. Mengwi, Kab. Badung, Minggu, 26 Juli 2026 dengan mengusung tema “Mewujudkan Pariwisata Berkualitas Menuju Cemagi Era Baru Mandiri, Kreatif, Produktif, Berbudaya.”

Selain itu, kegiatan jalan sehat menjadi pembuka rangkaian peringatan HUT Desa Cemagi dengan rute dimulai dari Kantor Desa Cemagi menuju Banjar Kaja Kangin, dilanjutkan ke Banjar Batantanjung, melewati Jalan Sukunan, kemudian kembali ke Kantor Desa Cemagi dengan jarak tempuh sekitar 2 hingga 3 kilometer.

Perbekel Desa Cemagi, I Putu Hendra Sastrawan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kebersamaan warga, tetapi juga menjadi bagian dari semangat membangun desa yang sehat dan berkualitas.

Setelah jalan sehat, perayaan dilanjutkan dengan kegiatan seremonial yang diisi sambutan dari para pejabat dan tokoh masyarakat. Panitia juga menyediakan berbagai hadiah doorprize bagi peserta serta menyerahkan paket sembako kepada para petugas kebersihan yang juga merupakan kader bank sampah di Desa Cemagi.

Hendra Sastrawan juga mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga semangat gotong royong sebagai fondasi utama pembangunan desa serta memperkuat pembangunan desa yang berlandaskan kemandirian, kreativitas, produktivitas, dan pelestarian budaya lokal.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengajak masyarakat Desa Cemagi menjadikan peringatan HUT ke-27 sebagai momentum memperkuat persatuan serta meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, terutama karena Desa Cemagi kini berkembang sebagai salah satu destinasi pariwisata.

“Bagaimana masalah sampahnya, kita ketahui semua, bahwa Desa Cemagi merupakan salah satu Desa menjadi Pariwisata sekarang ini,” kata Bupati Adi Arnawa.

Menurutnya, perkembangan sektor pariwisata membawa peluang sekaligus tantangan yang harus dihadapi bersama oleh masyarakat.

Bupati Adi Arnawa juga berharap seluruh warga terus mendukung upaya mempercantik Desa Cemagi agar tetap nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung.

“Selamat buat Masyarakat Desa Cemagi yang hari ini Desanya merayakan Ulang Tahun, Mudah-mudahkan dengan Hari Ulang Tahun ke-27 ini Desa Cemagi akan semakin maju dan semakin kompak sehingga masyarakat menjadi sejahtera,” pungkasnya.(Ketut Sutarya/Tra).

Akibat Iming-iming Bisnis, WNA Asal Rusia Alami Kerugian Rp. 11 Millyar

admin
-
0
Akibat Iming-iming Bisnis, WNA Asal Rusia Alami Kerugian Rp. 11 Millyar

WNA Asal Rusia Dimingi Kerja Sama dan Bisnis di Pulau Bali

NEWS INTERMEDIA.COM l BADUNG – Seorang warga negara Rusia, Denis Ivanov(44) tinggal di Cangu -Kuta Utara Bali mengaku menghadapi dugaan wanprestasi terkait belum rampungnya proses pengalihan saham PT TWG serta pengalihan hak sewa tanah di Bali. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum atas investasi yang telah dijalankannya.

Dalam menghadapi persoalan tersebut, Denis Ivanov menunjuk Esther Paulina Hariandja, SE., SH., bersama Damar Wicaksono, SH., dan Made Mahatma Amrta Sanathana Dharma, SH., sebagai kuasa hukum dari Esther Hariandja and Partners Law Firm yang berkantor di Jimbaran, Badung. Menurutnya, hubungan bisnis antara Denis Ivanov dengan Direktur PT TWG berinisial VR, Komisaris berinisial DK, serta pihak investor berinisial VV telah dimulai sejak 2024.

Dalam kerja sama tersebut, para pihak disebut telah mencapai kesepakatan mengenai pengalihan kepemilikan saham perusahaan kepada Denis Ivanov. Namun, proses tersebut disebut belum dapat diselesaikan karena dokumen perjanjian yang menjadi dasar transaksi belum ditandatangani oleh DK selaku komisaris perusahaan.

Meski demikian, VR disebut telah menyatakan persetujuan untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya kepada Denis Ivanov. Saham yang direncanakan dialihkan meliputi 7.089 lembar saham milik VR dan 6.811 lembar saham milik DK. “Pengalihan saham tersebut merupakan bagian dari kesepakatan investasi yang mencakup seluruh aset dan hak yang dimiliki PT. TWG sebagai satu kesatuan transaksi,” kata Denis Ivanov.

Selain pengalihan saham, kesepakatan juga mencakup pengalihan hak sewa atas sebidang tanah yang menjadi aset utama proyek PT TWG. Kesepakatan tersebut disebut kembali ditegaskan melalui Perjanjian Pengakhiran Kontrak Penyimpanan Bahan Bangunan dan Peralatan Konstruksi tertanggal 6 Juni 2024 yang ditandatangani pada 16 Desember 2024.

Perjanjian tersebut pada pokoknya menjadi salah satu dasar hukum yang menunjukkan adanya hubungan hukum, penguasaan, penggunaan, serta kesepakatan mengenai pengalihan hak atas tanah yang menjadi bagian dari transaksi investasi para pihak.

Pembayaran Tahap Pertama Diklaim Telah Dipenuhi Esther Hariandja menjelaskan bahwa mekanisme pembayaran investasi disepakati dalam dua tahap, yakni pembayaran pertama sebesar Rp4,9 miliar dan pembayaran kedua sebesar USD250.000. Menurutnya, Denis Ivanov telah melaksanakan kewajibannya dengan melakukan Pembayaran Tahap I secara penuh melalui tiga kali transaksi, dengan bukti transaksi adalah:

a. Transfer ke rekening BCA atas nama Yudi Prawira sebesar Rp750.440.000,-; b. Setoran tunai ke rekening BCA atas nama Yudi Prawira sebesar Rp2.350.000.000,-; c. Setoran tunai ke rekening BCA atas nama Yudi Prawira sebesar Rp1.800.000.000,- “Dengan demikian, Denis Ivanov telah menunjukkan itikad baik serta memenuhi kewajiban pembayaran tahap pertama sebagaimana telah disepakati oleh para pihak,” terangnya.

Kesepakatan Mengenai Pembayaran Penalti

Dalam proses pelaksanaan transaksi, Denis Ivanov mengalami kendala untuk segera menyelesaikan Pembayaran Tahap II sebesar USD250.000. Sebelum jatuh tempo pembayaran tersebut, Denis Ivanov telah memberitahukan kondisi tersebut kepada VV, yang pada saat itu bertindak sebagai investor dan pihak yang memiliki kepentingan dalam transaksi investasi PT. TWG.

Sebagai bentuk penyelesaian sementara, Denis Ivanov dan VV kemudian mencapai kesepakatan bahwa keterlambatan pembayaran tersebut akan dikenakan penalti sebesar USD25.000 untuk setiap periode, hingga jumlah kewajiban penalti mencapai nilai kumulatif USD350.000. “Berdasarkan kesepakatan tersebut, Denis Ivanov telah membayar seluruh kewajiban penalti tersebut secara lunas,” paparnya.

Menurutnya, seluruh pembayaran penalti dilakukan langsung kepada VV secara pribadi, bukan kepada PT. TWG. Mengingat pembayaran penalti dilakukan kepada VV secara pribadi dan bukan kepada perusahaan, Denis Ivanov kemudian meminta konfirmasi tertulis bahwa seluruh pembayaran penalti tersebut merupakan pembayaran yang sah dan diakui sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Denis Ivanov dalam penyelesaian transaksi pengalihan saham dan aset PT. TWG.

Hingga saat ini, konfirmasi tertulis tersebut belum diberikan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai status pembayaran yang telah dilakukan Denis Ivanov dalam jumlah yang sangat besar, termasuk mengenai apakah pembayaran tersebut benar-benar diakui sebagai bagian dari pelaksanaan kesepakatan para pihak.

“Tidak adanya kepastian administrasi maupun pengakuan tertulis atas pembayaran tersebut berpotensi menimbulkan kerugian hukum dan finansial bagi Denis Ivanov, sekaligus membuka ruang terjadinya sengketa mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak,” ujarnya.

Meskipun telah membayar seluruh penalti sebagaimana disepakati, Denis Ivanov tetap memiliki itikad baik untuk melanjutkan dan menyelesaikan keseluruhan transaksi, termasuk melakukan Pembayaran Tahap II sebesar USD250.000.

Demi memberikan perlindungan hukum bagi seluruh pihak serta menjamin bahwa pembayaran dilakukan secara aman, transparan, dan sesuai prinsip kehati-hatian, Denis Ivanov mengusulkan mekanisme penyelesaian sebagai berikut:

a. Dana sebesar USD250.000 terlebih dahulu ditempatkan dalam rekening escrow yang dikelola oleh notaris dan/atau kantor hukum independen yang disepakati bersama oleh para pihak.

b. Dana dalam rekening escrow tersebut hanya dapat dilepaskan kepada pihak yang berhak setelah seluruh dokumen pengalihan saham PT. TWG ditandatangani, diselesaikan, dan memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menurutnya, usulan penggunaan rekening escrow merupakan bentuk nyata itikad baik Denis Ivanov untuk tetap melaksanakan seluruh kewajiban yang telah disepakati, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi seluruh pihak.

“Oleh karena itu, penyelesaian perkara ini pada hakikatnya bukan semata-mata mengenai pembayaran, melainkan mengenai perlunya kepastian hukum atas pengalihan saham, pengalihan hak sewa tanah, pengakuan atas pembayaran yang telah dilakukan, serta pelaksanaan transaksi investasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia,” pungkasnya. (KST/, TRA).

 

Info Denpasar Soal Hari Anak Nasional, Tattoo Fest, dan Perlinsos

admin
-
0
Info Denpasar Soal Hari Anak Nasional, Tattoo Fest, dan Perlinsos

Peringatan Hari Anak Nasional di Denpasar Usung Tema “Sastraning Rare”,

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Puncak Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 di Kota Denpasar yang dirangkaikan Festival Anak Denpasar 2026 berlangsung semarak dengan mengusung tema “Sastraning Rare Denpasar” yang dipusatkan di Gedung Dharma Negara Alaya (DNA), Jumat (24/7).

Kegiatan yang dihadiri Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa ini menjadi ruang bagi anak-anak untuk berekspresi, berkreativitas, melestarikan budaya, serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Ket foto : Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat menghadiri Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2026 di Kota Denpasar yang dirangkaikan Festival Anak Denpasar 2026 yang dipusatkan di Gedung Dharma Negara Alaya (DNA), Jumat (24/7).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Komisi IV DPRD Kota Denpasar, I Wayan Duaja, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, Perwakilan Ketua Gatriwara Kota Denasar, Ny. Suparmi Wandhira, Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Suwandewi Eddy Mulya, Pimpinan OPD, Guru, serta undangan lainnya.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, mengatakan peringatan Hari Anak Nasional merupakan momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam memenuhi hak-hak anak sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan penuh kasih sayang bagi tumbuh kembang mereka. Hal ini sejalan dengan tema nasional HAN Tahun 2026, yakni “Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan.”

“Anak-anak adalah anugerah sekaligus harapan masa depan bangsa. Sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka memperoleh kasih sayang, perlindungan, pendidikan yang berkualitas, serta kesempatan mengembangkan potensi dan meraih cita-citanya,” ujarnya.

Arya Wibawa menambahkan, di tengah perkembangan era digital, anak-anak menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Karena itu, keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat harus bersinergi membekali anak dengan karakter, literasi digital, serta kemampuan menyaring informasi agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijaksana.

Arya Wibawa menegaskan, sebagai Kota Layak Anak kategori Utama, Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat berbagai program perlindungan anak melalui peningkatan layanan perlindungan, pengembangan Sekolah Ramah Anak, peningkatan kesehatan ibu dan anak, pencegahan stunting, penyediaan ruang publik ramah anak, hingga penguatan literasi digital.

“Mari bersama menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi agar anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang unggul dan berdaya saing,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Festival Anak Denpasar 2026, Putu Satya Andika, mengatakan tema “Sastraning Rare Denpasar” bermakna cahaya pengetahuan dan kreativitas anak Denpasar. Melalui festival ini, anak-anak didorong menjadi generasi yang kreatif, mencintai budaya, peduli lingkungan, serta berani berpartisipasi sebagai pelopor perubahan di tengah masyarakat.

Rangkaian Festival Anak Denpasar 2026 diawali dengan penanaman bibit bunga gemitir, Talkshow Nyampah Denpasar yang berhasil menggerakkan pengumpulan sekitar dua ton food waste, aksi Beach Cleanup, hingga roadshow Forum Anak Daerah ke sejumlah sekolah.

Sebagai puncak kegiatan digelar enam perlombaan, yakni Lomba Mewarnai TK, Pemanfaatan Barang Purna Pakai, Gending Rare, Nyurat Aksara Bali, Mesatua Bali, dan Cerdas Cermat SMP. Ketua Panitia Festival Anak Denpasar 2026, Putu Satya Andika, berharap seluruh rangkaian kegiatan ini mampu menjadi ruang tumbuh bagi anak-anak untuk terus berkarya dan berkontribusi.

“Festival ini kami rancang bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi menjadi gerakan bersama yang memberikan pengalaman belajar, aksi nyata, serta ruang partisipasi bagi anak-anak. Kami ingin anak-anak Denpasar tumbuh menjadi generasi yang kreatif, mencintai budaya, peduli lingkungan, dan berani menjadi pelopor perubahan sejak hari ini,” ujarnya.

Pada pelaksanaan puncak peringatan Hari Anak Nasional di Kota Denpasar kali ini, turut dilaksanakan Penyerahan Piagam Sekolah Ramah Anak, Penyerahan Piagam, dan Penghargaan Pemenang Lomba. Selain itu, acara juga turut dimeriahkan dengan Penampilan Juara Lomba, Penampilan Band Disabilitas Berkebutuhan Khusus UPTD. PLD, Penampilan Drama, Penampilan Band APSAI serta Guest Star. (Ags/Tra).

Denpasar Tattoo Fest 2026 Jadi Wahana Penguatan Ekonomi Kreatif Kota.

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti bahwa Kota Denpasar terus membuka ruang bagi tumbuh dan berkembangnya subsektor ekonomi kreatif, termasuk seni tattoo yang kini semakin mendapat tempat di tengah budaya urban.

Dalam kesempatan tersebut, Arya Wibawa didampingi Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Kota Denpasar, AA Ngurah Mahendra, berkeliling meninjau booth para tattoo artist, berdialog dengan peserta, serta menyaksikan secara langsung proses karya seni tattoo yang ditampilkan selama festival berlangsung.

Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan bahwa Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen memberikan ruang bagi seluruh pelaku ekonomi kreatif untuk berkarya, berkolaborasi, dan memperluas jejaring. Menurutnya, tattoo merupakan salah satu bentuk ekspresi seni yang memiliki nilai artistik sekaligus potensi ekonomi yang terus berkembang.

“Kami mengapresiasi pelaksanaan Denpasar Tattoo Fest sebagai wadah kreativitas para seniman tattoo. Melalui kegiatan seperti ini, masyarakat dapat melihat tattoo dari perspektif seni dan ekonomi kreatif. Harapannya, festival ini mampu memperkuat ekosistem ekonomi kreatif sekaligus menjadi daya tarik baru dalam dinamika budaya urban di Kota Denpasar,” ujar Arya Wibawa.

Sementara itu, Ketua Panitia Denpasar Tattoo Fest 2026, Putu Agus Eka Prasantika menjelaskan bahwa penyelenggaraan festival ini tidak hanya menghadirkan kompetisi, tetapi juga menjadi ruang edukasi untuk menghapus stigma negatif terhadap seni tattoo di masyarakat. Selain itu, kegiatan ini mempertemukan para tattoo artist dengan masyarakat luas melalui berbagai aktivitas kreatif.

“Denpasar Tattoo Fest tahun ini diikuti sekitar 20 tattoo artist dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Selain tattoo exhibition, kami juga menghadirkan talkshow, street photography, hiburan musik, hingga penampilan Robby Navicula. Kami berharap festival ini dapat terus diselenggarakan secara berkelanjutan sebagai ruang apresiasi sekaligus pengembangan industri tattoo di Kota Denpasar,” ungkapnya.

Lebih dari sekadar perlombaan, Denpasar Tattoo Fest menjadi wadah kolaborasi antara pelaku industri tattoo, komunitas kreatif, dan masyarakat yang mengapresiasi seni alternatif.

Kehadiran festival ini juga memperkuat posisi Denpasar sebagai kota kreatif yang terus mendorong lahirnya ruang-ruang ekspresi seni yang inklusif, inovatif, dan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Kota Denpasar. (Ags/Tra).

Wawali Pimpin Rakor Perlinsos, Pastikan Tak Ada Warga Rentan Terlewat dari Perlindungan Sosial

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat langkah percepatan pendataan dan pemutakhiran data sosial masyarakat sebagai upaya memastikan program perlindungan sosial benar-benar menjangkau warga yang berhak menerima. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dipimpin Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, pada Jumat (24/7) di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, Denpasar. Untuk mendukung percepatan tersebut, jumlah agen pendataan di lapangan ditingkatkan dari 935 menjadi 1.935 orang yang bertugas di seluruh desa dan kelurahan.

Ket. Foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat memimpin Rakor Perlinsos, pada Jumat (24/7) di Ruang Sewaka Mahottama, Graha Sewakadarma, Lumintang, Denpasar.

Rakor turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adhi Merta, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selaku bapak angkat di desa dan kelurahan, camat se-Kota Denpasar, serta perbekel dan lurah se-Kota Denpasar. Keterlibatan seluruh unsur tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat pemutakhiran data sosial masyarakat.

Dalam arahannya, Wawali Arya Wibawa menegaskan bahwa data yang akurat merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan dan penyaluran bantuan sosial. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah, camat, lurah, pemerintah desa, hingga para agen pendataan diminta memperkuat sinergi agar proses verifikasi berjalan cepat tanpa mengurangi kualitas data.

Pemkot Denpasar menetapkan dua target utama, yakni menuntaskan verifikasi sekitar 38 ribu kepala keluarga kategori Desil 1 hingga Desil 5 pada akhir Juli, serta mencapai pendataan 60 persen dari total 186.421 kepala keluarga atau sekitar 111.600 KK dalam kurun waktu 20 hari kerja, mulai 24 Juli hingga 12 Agustus 2026.

Untuk mencapai target tersebut, berbagai strategi diterapkan. Pendataan dilakukan melalui gerakan serempak berbasis komunitas dengan melibatkan perangkat desa dan kelurahan, kecamatan, organisasi perangkat daerah, tim bapak angkat, hingga para agen Perlinsos.

Jadwal pelayanan juga disesuaikan pada sore hingga malam hari karena dinilai lebih efektif, baik dari sisi kelancaran sistem aplikasi maupun meningkatnya partisipasi masyarakat. “Penjadwalan lapangan pun mempertimbangkan kegiatan adat dan sosial di masing-masing wilayah agar proses pendataan berjalan optimal,” ujar Arya Wibawa.

Selebihnya, Arya Wibawa turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bergotong royong menyukseskan pendataan Perlinsos. Berdasarkan pembaruan Portal Perlinsos per 23 Juli 2026, sebanyak 12.355 kepala keluarga atau sekitar 6,63 persen dari total KK di Kota Denpasar telah terdaftar.

Dari jumlah tersebut, 5.719 KK berhasil didaftarkan melalui pendampingan langsung dari agen Perlinsos yang terdiri atas kepala dusun dan lingkungan, tim bapak angkat, eks-kader Jumantik, serta guru dan tenaga pendidik.

“Pendataan juga diintegrasikan dengan Identitas Kependudukan Digital (IKD), sehingga masyarakat yang belum memiliki perangkat maupun mengalami kendala teknis tetap memperoleh pendampingan secara langsung,” ujar Wawali Arya Wibawa.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati, menjelaskan bahwa proses pemutakhiran data tidak lepas dari berbagai dinamika di lapangan. Dari 38.437 data awal kelompok Desil 1 hingga Desil 5, sebanyak 1.119 data harus dieliminasi karena 483 warga telah meninggal dunia dan 636 lainnya berpindah domisili, sehingga tersisa 37.318 data yang masih diverifikasi.

Menurutnya, uji coba aplikasi Perlinsos tidak hanya bertujuan memperbarui data, tetapi juga menguji tingkat akurasi informasi yang dimiliki pemerintah dengan kondisi riil masyarakat. Karena itu, warga diberikan ruang untuk mengajukan sanggahan apabila data yang muncul dalam aplikasi tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi mereka.

“Selain menjadi sarana pemutakhiran data, aplikasi Perlinsos juga mengedukasi masyarakat agar mengisi data secara jujur sekaligus memahami kategori penerima bantuan sosial, yaitu layak, tidak layak, dan berpotensi layak, sehingga proses penyaluran bantuan ke depan dapat berlangsung lebih adil, akurat, dan tepat sasaran,”ujarnya. (Pur/tra)

 

Info Jemberana Soal Pangan, Kontingen SSB, Aksi Nyata dan Pramuka,

admin
-
0
Info Jemberana Soal Pangan, Kontingen SSB, Aksi Nyata dan Pramuka,

Bupati Kembang Hartawan Instruksikan Kadis dan Penyuluh Rajin Turun Serap Aspirasi Petani

NEWS INTERMEDIA.COM l JEMBRANA – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan daerah melalui percepatan mekanisasi pertanian, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menyerahkan secara langsung bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) pascapanen berupa power thresher (mesin perontok padi) kepada tujuh kelompok tani atau subak. Penyerahan bantuan yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian RI tersebut berlangsung di kawasan lahan Subak Keduwa, Kecamatan Negara, Rabu (22/7).

Penggunaan mesin pertanian menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan lahan, mulai dari proses prapanen hingga pascapanen. Kendati demikian, penerapan teknologi pertanian di lapangan selama ini masih menghadapi kendala, seperti keterbatasan jumlah alsintan serta kondisi sebagian mesin yang sudah tidak optimal.

Mengawali sambutannya, Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian beserta seluruh penyuluh pertanian agar rajin turun ke lapangan guna menemui para petani dan menyerap aspirasi mereka secara langsung.

“Pak Kadis harus sering menemui petani dan menyerap aspirasi mereka. Sebab, jika kita tidak turun langsung ke lapangan, kita tidak akan pernah tahu keluhan dan kendala nyata yang dihadapi petani,” tegas Bupati Kembang.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa penyaluran bantuan power thresher ini difokuskan untuk mendukung wilayah subak yang memiliki karakteristik lahan khusus, yakni area yang tidak memungkinkan penggunaan mesin combine harvester akibat keterbatasan topografi lahan maupun ketersediaan unit. “Alsintan ini tentu sangat bermanfaat, terutama ketika lahan petani sedang becek, berukuran kecil, atau tidak dapat dijangkau oleh mesin combine,” ucapnya.

Dimomen itu Bupati Kembang juga mencoba secara langsung pengoperasian power thresher di area sawah Subak Kedal untuk memastikan unit bantuan dapat dipergunakan secara optimal oleh para petani. Dengan hadirnya bantuan mesin perontok padi ini, Pemerintah Kabupaten Jembrana berharap produktivitas sektor pertanian terus meningkat serta mewujudkan kemandirian dan swasembada pangan yang berkelanjutan di wilayah Jembrana.

“Mohon dimanfaatkan dengan maksimal nggih, Pak. Perlu diingat, ini adalah bantuan untuk kelompok tani, jadi ini milik bersama, bukan milik pribadi, dan tolong dirawat dengan baik. Astungkara bantuan niki dapat bermanfaat. Kami sangat berharap, dengan adanya bantuan pemerintah ini, hasil produksi pertanian juga akan meningkat,” tandasnya.

Adapun tujuh kelompok tani/subak penerima bantuan alsintan yang telah lolos verifikasi dan memenuhi syarat meliputi: Subak Yehembang (Kecamatan Mendoyo) Subak Air Sumbul (Kecamatan Mendoyo) Subak Sawe Dauh Tukad (Kecamatan Jembrana) Subak Keduwa (Kecamatan Negara) Subak Telepus Sari (Kecamatan Negara) Subak Paswar Palasari (Kecamatan Melaya) Subak Mertasari (Kecamatan Melaya) (Wis/Tra).

Ipat Melepas SSB Star Kencana ke Kerti Bali Soccer IV: “Tunjukkan Mental Juara!

NEWS INTERMEDIA.COM l JEMBRANA – Wakil Bupati Jembrana sekaligus Ketua KONI Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Wabup Ipat), secara resmi melepas kontingen Sekolah Sepak Bola (SSB) Star Kencana Jembrana untuk berlaga dalam ajang Turnamen Kerti Bali Soccer IV 2026. Acara pelepasan para talenta muda berbakat tersebut berlangsung penuh hangat dan membakar semangat di Sekretariat GOR Kresna Jvara, Kamis (23/7).

Dalam arahannya, Wabup Ipat memberi suntikan motivasi agar para pesepak bola cilik ini tampil percaya diri dan tidak gentar dalam persaingan di tingkat provinsi. Ia berpesan agar skuad SSB Star Kencana senantiasa memegang teguh prinsip sportivitas serta menjaga nama baik daerah sepanjang kompetisi.

“Kalian bertanding membawa nama besar Kabupaten Jembrana. Bermainlah dengan semangat pantang menyerah, jaga kekompakan antar lini, dan tunjukkan mental juara di setiap laga yang dilakoni,” tegas Wabup Ipat.

Sebagai Ketua KONI Jembrana, Ipat menekankan bahwa keikutsertaan dalam Turnamen Kerti Bali Soccer IV bukan sebatas mengejar piala semata. Lebih dari itu, ajang ini menjadi pengalaman yang sangat berharga untuk menempa jam terbang, mengasah kualitas teknis, dan membentuk mentalitas bertanding sejak dini.

“Pembinaan usia dini adalah fondasi vital yang membutuhkan peran aktif orang tua. KONI dan Pemkab Jembrana akan terus berkomitmen mendukung pembinaan SSB agar lahir talenta muda yang menembus level nasional,” tambahnya.

Sementara itu Ketua SSB Star Kencana, I Ngurah Arya Wiada, menegaskan kesiapan penuh timnya untuk bersaing di Turnamen Kerti Bali Soccer IV 2026. Pihaknya memboyong belasan amunisi muda pilihan yang telah melalui proses latihan dan seleksi ketat.

“Kami menerjunkan 14 pemain cilik terbaik yang siap tampil habis-habisan. Secara fisik, taktik, dan mental, anak-anak sudah sangat siap bertanding. Kami mohon doa restu seluruh masyarakat Jembrana agar mampu membawa pulang hasil terbaik,” pungkasnya. (Wis/tra).

Turun ke Sungai, Dinas LH Perkim Jembrana Sisir Sampah Liar dan Perkuat Pengawasan dengan KSM

NEWS INTERMEDIA.COM l JEMBRANA – Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman terus bergerak aktif menanggulangi persoalan sampah, khususnya sampah yang mencemari aliran sungai dan lingkungan sekitar. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat serta pelaku usaha dalam mengelola sampah rumah tangga dan usaha menjadi tantangan utama yang terus ditangani secara intensif.

Sebagai langkah nyata di lapangan, tim Dinas LH Perkim yang dikoordinasikan langsung Bidang Pegendalian Pencemaran Lingkungan , Limbah B3 dan Kebersihan  bersama Tim Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) dan petugas armada truk sampah, terjun langsung menggelar Program Kali Bersih (Prokasih). Aksi ini berfokus pada pembersihan alur sungai serta pengangkutan sampah liar yang dibuang tidak pada tempatnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Dan Kawasan Permukiman Jembrana I Wayan Putra Mahardika didampingi Kepala Bidang Pegendalian B3 dan kebersihan Jembrana, I Gede Arya Widhyartha pada kamis ( 23/7) menyampaikan pihaknya menyadari pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah saat ini masih menghadapi keterbatasan dan belum sepenuhnya optimal. Utamanya dari sisi pengawasan.

Namun, ia menekankan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah semata.” Kami menyadari pelayanan pemerintah belum sepenuhnya optimal. Namun, perlu ada pemahaman bersama bahwa sampah yang kita hasilkan sehari-hari sebenarnya dapat dikelola dan dipilah secara bijak sejak dari sumbernya. Jika dipilah dari rumah, beban pengelolaan di hilir maupun Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) akan berkurang secara signifikan,”* ujar Putra Mahardika.

Guna menghadirkan solusi jangka panjang dan berkelanjutan, Dinas LHPerkim Jembrana tengah menyusun langkah strategis dengan memperkuat sinergisitas lintas pemangku kepentingan . Selanjutnya , Dinas LH Perkim akan bermitra erat dengan seluruh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelolaan sampah yang tersebar di wilayah Jembrana.

Salah satu program utama yang akan segera direalisasikan adalah penataan sistem pengangkutan sampah berjadwal berbasis pemilahan. “Dalam sistem ini, armada pengangkut hanya akan mengangkut sampah yang telah dipisahkan antara jenis **organik** dan **anorganik** sesuai jadwal yang telah ditentukan, ” terangnya

Melalui langkah proaktif dan kolaboratif ini, Pemkab Jembrana mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan para pelaku usaha untuk meningkatkan kepedulian lingkungan, menghentikan kebiasaan membuang sampah ke sungai, serta memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah demi menjaga kelestarian lingkungan Jembrana. (Wis/tra).

Kembang – Ipat Salurkan Ratusan Seragam Bagi Siswa Kurang Mampu

NEWS INTERMEDIA.COM l JEMBRANA – Komitmen Pemerintah Kabupaten Jembrana dalam memajukan dunia pendidikan kembali diwujudkan melalui aksi nyata. Untuk kedua kalinya, Pemkab Jembrana berkolaborasi dengan sektor swasta menyalurkan ratusan paket seragam sekolah gratis bagi siswa kurang mampu jenjang PAUD, SD, hingga SMP se-Kabupaten Jembrana pada Jumat (24/7).

Dalam arahannya, Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan yang didampingi Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat) menegaskan bahwa investasi terbaik untuk masa depan Jembrana adalah melalui pendidikan anak-anaknya. Untuk mewujudkan hal tersebut, keterlibatan aktif dunia usaha menjadi kunci penting dalam mempercepat pemerataan akses pendidikan yang layak.

“Membangun Jembrana tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Ketika pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat saling bahu-membahu, masalah sosial seperti keterbatasan biaya sekolah bisa kita selesaikan bersama. Bantuan seragam ini adalah bukti nyata bahwa dunia usaha memiliki kepedulian yang sama besarnya untuk mencerdaskan anak bangsa,” tegas Bupati Kembang.

Lebih lanjut Kembang menyampaikan bahwa kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan tidak ada lagi anak di Jembrana yang terancam putus sekolah akibat terkendala biaya operasional harian.

“Kami menyambut baik dan berterima kasih kepada para pelaku usaha yang telah mengalokasikan CSR-nya untuk sektor pendidikan. Ini bukan sekadar membagikan seragam, melainkan menyalakan asa dan rasa percaya diri para generasi penerus Jembrana,” ujar Bupati Kembang.

Sementara itu, Kadis Dikpora Jembrana, I Gusti Putu Anom Saputra menyebut total keseluruhan seragam gratis yang diserahkan sebanyak 138 yang diberikan kepada anak dari keluarga kurang mampu khususnya yang masuk kategori desil 1 dan 2 serta anak yatim piatu. Adapun rinciannya, PAUD sebanyak 9 anak, SD sebanyak 40 anak dan siswa SMP sebanyak 89 anak.

“Melalui sinergi berkelanjutan ini, Pemkab berharap tingkat putus sekolah dapat ditekan secara signifikan, sekaligus mendorong peningkatan mutu serta pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah kabupaten,” pungkasnya. (Wis/Tra)

Sekda Jembrana: Pramuka Tempat Belajar Jadi Pribadi yang Tangguh

NEWS INTERMEDIA.COM l JEMBRANA – Lomba Regu Tingkat III (LT-III) Pramuka Penggalang Kwartir Cabang (Kwarcab) Jembrana resmi dimulai, Sabtu (25/7) di Gor Krsna Jvara. Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana, I Made Budiasa yang juga sebagai Kakwarcab Jembrana membuka kegiatan tersebut sekaligus mengajak seluruh peserta menjadikan perlombaan ini sebagai ruang belajar, bukan semata mengejar gelar juara.

Menurut Sekda Budiasa, pendidikan kepramukaan memiliki cara yang berbeda dalam membentuk karakter anak-anak. Mereka tidak hanya belajar lewat teori, tetapi juga melalui pengalaman langsung, mulai dari bekerja sama dalam regu, memecahkan masalah, hingga belajar bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan.

“Di Pramuka, anak-anak belajar banyak hal. Belajar disiplin, saling menghargai, bekerja sama, dan berani mengambil keputusan. Nilai-nilai seperti inilah yang akan berguna ketika mereka tumbuh dan terjun di tengah masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, Lomba Regu Tingkat III bukan sekadar menguji keterampilan kepramukaan. Lebih dari itu, kegiatan ini menjadi bagian dari proses pendidikan yang mengajarkan pentingnya kebersamaan, kejujuran, kepedulian, dan semangat pantang menyerah.

Karena itu, Budiasa mengingatkan para peserta agar tidak terpaku pada hasil akhir. Menurutnya, pengalaman yang diperoleh selama mengikuti lomba jauh lebih berharga dibandingkan sekadar membawa pulang piala.

“Kalau hari ini belum menjadi juara, jangan berkecil hati. Yang terpenting adalah apa yang kalian pelajari selama prosesnya. Pengalaman itu akan menjadi bekal untuk masa depan,” katanya.

Ia juga mengapresiasi para pembina Pramuka yang selama ini konsisten mendampingi dan membimbing para peserta. Peran pembina dinilai sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai kepramukaan sekaligus membentuk karakter generasi muda yang berintegritas.

Melalui Lomba Tingkat III ini, Pihaknya berharap lahir generasi muda Jembrana yang tidak hanya cakap dalam keterampilan kepramukaan, tetapi juga memiliki karakter kuat, peduli terhadap sesama, serta siap menjadi pemimpin di masa depan. “Prestasi tentu membanggakan, tetapi karakter yang baik adalah bekal yang akan dibawa seumur hidup. Itulah tujuan utama pendidikan kepramukaan,” pungkasnya. (Wis/Tra).

 

Info Bali Terkait Pelayanan Publik, Fashion Road Show, Panjat Tebing dan Duta GanRe

admin
-
0
Info Bali Terkait Pelayanan Publik, Fashion Road Show, Panjat Tebing dan Duta GanRe

Pemprov Bali Perkuat Sinergi Ombudsman RI Demi  Kualitas Pelayanan

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR–Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi Pemerintah Provinsi Bali dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas pelayanan publik dinilai menjadi kunci menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Bali Wayan Koster saat menerima jajaran Ombudsman RI dan Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (23/7).

Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra Tektona selaku pimpinan rombongan, menyampaikan apresiasi atas dukungan yang selama ini diberikan Pemerintah Provinsi Bali. Menurutnya, sinergi yang telah terjalin diharapkan semakin solid sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

Ia juga menepis anggapan bahwa penerimaan hibah dari pemerintah daerah dapat memengaruhi independensi Ombudsman. Menurutnya, integritas sebuah lembaga tidak diukur dari ada atau tidaknya hibah yang diterima, melainkan dari kejujuran dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

“Hibah merupakan bentuk kerja sama dan saling mendukung antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, begitu pula sebaliknya. Hal itu tidak mengurangi integritas Ombudsman dalam menjalankan fungsi pengawasan,” tegasnya sembari menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan pemberian hibah lahan untuk pembangunan kantor Ombudsman Perwakilan Provinsi Bali.

Lebih lanjut disampaikan, kondisi Bali hingga saat ini relatif kondusif. Ombudsman juga terus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan, saran, maupun masukan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas pelayanan publik di daerah.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa peningkatan pelayanan kepada masyarakat bukanlah tanggung jawab satu lembaga semata, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh instansi pemerintah.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali sangat terbantu dengan keberadaan Ombudsman yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelayanan publik. Keberhasilan menghadirkan pelayanan yang berkualitas memang akan memberikan citra positif bagi pemerintah daerah, namun peran utama dalam pengawasan tetap berada di tangan Ombudsman sehingga keberadaannya harus terus diperkuat.

“Pemerintah daerah tidak bisa mengerjakan semuanya sendiri. Ombudsman membantu memastikan pelayanan publik berjalan semakin baik. Karena itu harus kita dukung bersama demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh instansi vertikal pemerintah pusat yang berada di Bali pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh sebab itu, Pemerintah Provinsi Bali siap memberikan dukungan, termasuk kepada instansi pusat yang baru berdiri.

“Pemda merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Karena itu, sepanjang untuk kepentingan pelayanan masyarakat, tentu harus saling mendukung,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur turut menyinggung kebijakan penggunaan pakaian adat Bali setiap hari Kamis di lingkungan pemerintahan. Menurutnya, kebijakan tersebut bukan sekadar simbol pelestarian budaya, tetapi juga menjadi strategi nyata memperkuat identitas Bali sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat.

Penggunaan pakaian adat secara rutin dinilai mampu meningkatkan permintaan terhadap produk-produk lokal, mulai dari kain tenun, jarit, hingga hasil karya para perajin dan pelaku UMKM. Dengan demikian, pelestarian budaya berjalan seiring dengan penguatan ekonomi kerakyatan.

Melalui sinergi yang semakin erat antara Pemerintah Provinsi Bali dan Ombudsman RI, diharapkan kualitas pelayanan publik di Pulau Dewata terus meningkat sehingga masyarakat memperoleh layanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.(*Ded/Tra).

Dekranasda Bali Fashion Road Show Digelar Perluas Promosi Desainer dan IKM Lokal

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali kembali menghadirkan inovasi dalam upaya memajukan UMKM dan industri kecil menengah (IKM) melalui peluncuran Dekranasda Bali Fashion Road Show, yang akan digelar secara bergilir di seluruh kabupaten/kota di Bali. Program yang diinisiasi Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, tersebut resmi dibuka di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Kamis (23/7).

Fashion Road Show merupakan pengembangan dari program Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) dan Dekranasda Bali Fashion Day (DBFD). Melalui kegiatan ini, Dekranasda Provinsi Bali ingin memperluas ruang promosi bagi para desainer lokal sekaligus memperkuat eksistensi IKM Bali di tengah masyarakat.

“Pertama kali kita laksanakan, dan Kabupaten Badung menjadi lokasi perdana. Secara teknis kami menghadirkan karya-karya desainer lokal Bali, khususnya desainer yang telah tumbuh dan berkembang di kabupaten/kota,” ujar Ibu Putri Koster saat membuka kegiatan.

Menurutnya, penyelenggaraan DBFW dan DBFD selama ini telah memberikan dampak positif bagi perkembangan industri fesyen Bali. Selain mendorong tumbuhnya desainer muda dan IKM lokal, kegiatan tersebut juga berhasil membangun kesadaran masyarakat untuk semakin mencintai serta menggunakan busana berbahan tenun tradisional Bali.

Ia menambahkan, perkembangan tersebut terlihat dari semakin banyaknya desainer yang tidak hanya menampilkan busana untuk kebutuhan _fashion show_ atau _catwalk_, tetapi juga menghadirkan koleksi _ready to wear_ yang lebih praktis dan dapat dikenakan dalam aktivitas sehari-hari. “Jadi, akar tradisinya tetap kuat, tetapi tampil modern dan modis ketika dikenakan di ruang publik,” ungkapnya.

Ibu Putri Koster optimistis, dengan pembinaan yang berkelanjutan, Bali tidak hanya akan dikenal sebagai pusat seni dan budaya, tetapi juga berpeluang menjadi salah satu pusat mode dunia. “Tidak sekarang, mungkin beberapa puluh tahun lagi. Namun, jika kita terus melakukannya secara konsisten, saya yakin suatu saat Bali dapat dikenal sebagai pusat mode dunia,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengajak seluruh Ketua Dekranasda kabupaten/kota untuk mengembangkan program serupa yang secara langsung menyentuh kebutuhan UMKM dan IKM di daerah masing-masing.

“Saya berharap Ketua Dekranasda kabupaten/kota memiliki program yang benar-benar menyasar UMKM dan IKM di wilayahnya sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh para pelaku usaha,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Badung, Ny. Rasniathi Adi Arnawa, menyambut baik penyelenggaraan Dekranasda Bali Fashion Road Show perdana di Kabupaten Badung. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi bukti nyata komitmen Dekranasda Provinsi Bali dalam memberikan ruang promosi sekaligus mendorong tumbuhnya desainer muda, khususnya yang berasal dari Kabupaten Badung.

Selain pergelaran busana, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan pameran produk IKM kriya dan fesyen serta stan UMKM yang menyajikan beragam panganan lokal Bali sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan produk unggulan daerah kepada masyarakat.(Eka /Tra).

Gubernur Koster Siap Support Ratu Speed Dunia Jadi Dosen, Harap Terus Berjuang Harumkan Bali

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada atlet panjat tebing Indonesia asal Kabupaten Buleleng, Bali, Desak Made Rita Kusuma Dewi untuk terus memacu semangatnya meraih prestasi.

Sebagai atlet panjat tebing putri dengan peringkat satu dunia nomor speed putri versi IIFSC(ratu speed dunia), Gubernur Wayan Koster yang sebelumnya hanya melihat prestasi Desak Rita melalui media sosial, tercatat pada, Jumat 24 Juli 2026 Desak hadir ke Jayasabha memenuhi undangan Gubernur Bali sebelum berangkat lagi ke pemusatan latihan nasional (pelatnas) dan mengikuti program uji tanding internasional.

Dalam kesempatannya, Desak Made Rita Kusuma Dewi menceritakan dihadapan Gubernur Wayan Koster bahwa dirinya sebelum menjadi atlet nasional panjat tebing, awalnya di usia 8 tahun aktif bermain ke Taman Kota Singaraja dan tiba-tiba saat itu ada seorang atlet yang menawarkan dirinya untuk mencoba olahraga panjat tebing ini.

“Karena banyak anak-anak seumuran yang ikut latihan, membuat saat itu menjadi rutin datang melakoni aktivitas panjat tebing dan dalam berbagai perlombaan, astungkara berhasil meraih berbagai prestasi,” ujar Mahasiswi S2 Pendidikan Olahraga di Undiksha Singaraja ini, sembari melaporkan dihadapan Gubernur Bali, Wayan Koster bahwa prestasi terbaru yang berhasil diraih ialah menyabet emas di World Climbing Series Krakow, Polandia, 3-5 Juli 2026 sukses mempersembahkan medali emas pada ajang World Climbing Series Chamonix 2026 di Prancis.

Mendengar informasi tersebut, Gubernur Wayan Koster yang didampingi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Buleleng, Gede Supriatna dan Ketua Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudi Atmika menyampaikan prestasi yang diraih Desak Made Rita Kusuma Dewi sangat luar biasa.

Gubernur Koster berharap Bali terus melahirkan bibit atlet panjat tebing seperti yang ditekuni oleh Desak ini.  “Saya mengamati Desak sangat berprestasi di panjat tebing. Sebagai Gubernur Bali mewakili Pemerintah Provinsi Bali dan masyarakat Bali Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Desak yang telah mencapai prestasi terbaik pada olahraga panjat tebing, ini semakin mengharumkan nama Bali di dunia olahraga.

Sebelumnya Saya tahu dari media, tidak pernah mendapat laporan langsung dari jajaran,” ujar Koster seraya mengungkapkan sangat simpatik atas prestasinya, dan mengundang ke Jayasabha untuk mengetahui tentang Desak bersama keluarganya. Wayan Koster juga berkesempatan menanyakan apa cita – cita Desak Made Rita Kusuma Dewi selain menjadi atlet panjat tebing dunia.

Menjawab pertanyaan orang nomor satu di Provinsi Bali ini, Desak Rita berharap bisa menjadi Dosen Pendidikan Olahraga di kampus Undiksha Singaraja, karena tahun ini pendidikan S2 sudah mulai finish dan siap wisuda.  Atas informasi tersebut, Gubernur Koster mendukung apa yang menjadi harapan Desak untuk bisa mencapai karirnya sebagai Dosen.

“Semoga terwujud untuk bisa menjadi Dosen. Saya dukung. Saya juga berharap Desak terus memacu prestasinya, karena ini olahraga beresiko dengan ketinggian, maka teruslah berdoa, semangat, dan membawa nama baik keluarga dan Bali di kancah dunia. Sekali lagi selamat kepada Desak Made Rita Kusuma Dewi atas prestasinya, yang telah memberikan kontribusi untuk Bali dan Indonesia,” kata Gubernur Koster yang mendapatkan apresiasi dan ucapan terimakasih dari Desak Rita dan seluruh pengurus Federasi Panjat Tebing Indonesia Bali yang hadir di Jayasabha.(Ded/tra*).

Wujudkan Wall Panjat Tebing Bali Siap Sebagai Tuan Rumah World Climbing Series 2027

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR–Mendapat laporan terkait Bali yang belum memiliki Wall Panjat Tebing bertaraf internasional, membuat Gubernur Bali, Wayan Koster mempersiapkan sarana olahraga yang menyerupai tebing alam ini dengan jenis utama seperti bouldering, lead, dan speed , untuk segera diwujudkan pada tahun 2027 mendatang.

Gubernur Koster berpandangan, olahraga panjat tebing memiliki daya tarik yang sangat tinggi di Bali, selain juga mampu melahirkan atlet dunia, seperti Desak Made Rita Kusuma Dewi dari Kabupaten Buleleng, olahraga ini akan mampu menjadi destinasi sport tourism dunia di Pulau Dewata.

Untuk mewujudkannya, Gubernur Koster pada, Jumat 24 Juli 2026 di Jayasabha, Denpasar memastikan ke Ketua Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) Bali, Putu Yudi Atmika bahwa wall panjat tebing bertaraf internasional ini akan dianggarkan, terkait tempat/venue-nya agar dikaji lebih matang.

“Saya berharap, kegiatan kejuaraan dunia panjat tebing ini bisa dilaksanakan di Bali sesuai informasi yang disampaikan Ketua FPTI, Pak Yudi. Saya akan support dengan fasilitas yang diperlukan berupa wall panjat tebing, kalau bisa tahun 2027 sudah bisa Bali menjadi tuan rumah dunia event panjat tebing. Ini sangat Saya dukung, karena selaras dengan program sport tourism yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Bali, karena Bali memiliki nama baik sebagai destinasi wisata dunia,” tegas Gubernur Koster.

Sebelumnya, Ketua Pengprov Federasi Panjat Tebing Indonesia Bali, Putu Yudi Atmika melaporkan ke Gubernur Bali, Wayan Koster bahwa Bali beberapa kali melewati event World Climbing Series, karena dunia belum melihat adanya fasilitas wall panjat tebing yang memadai di Bali sebagai syarat untuk menjadi tuan rumah olahraga panjat tebing dunia.

Pihaknya berharap, Pemerintah memprogramkan prasarana ini, karena dampaknya sangat positif, selain mencetak bibit atlet berkualitas dan berdaya saing, Bali akan menjadi destinasi sport tourism dunia, khususnya pada bidang olahraga panjat tebing.

“Kami siap dorong tekad Bapak Gubernur Bali, Wayan Koster untuk mewujudkan wall panjat tebing ini, sehingga Bali siap menjadi tuan rumah World Climbing Series,” ungkapnya.(Ded/Tra).

Wagub Bali Dukung Penuh Program ADUJAK Bali, Cetak Duta GenRe Generasi Emas Bali

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR–Wakil Gubernur Bali menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui ADUJAK Bali (Apresiasi Duta dan Jambore Ajang Kreativitas). Program tersebut menjadi wadah yang mempertemukan Duta GenRe kabupaten/kota se-Bali untuk berkompetisi memperebutkan gelar Duta GenRe Bali Tahun 2026.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bali saat menerima audiensi Ketua Forum GenRe Indonesia Provinsi Bali, I Kadek Dwi Januardana, di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (24/7).

Audiensi tersebut membahas pelaksanaan Program ADUJAK Bali sekaligus persiapan penyelenggaraan ajang perdana yang akan mempertemukan Duta GenRe dari seluruh kabupaten/kota di Bali. Kegiatan ini dijadwalkan resmi dibuka pada 12 Agustus 2026 dan diperkirakan diikuti sekitar 500 peserta.

“Selain menjadi ajang silaturahmi dan penguatan kapasitas Duta GenRe, kegiatan ini juga akan menghadirkan sembilan cabang perlombaan, di antaranya musikalisasi puisi, cerdas cermat, serta berbagai kompetisi kreatif lainnya. Para peserta akan memperebutkan Piala Bergilir Gubernur Bali dan predikat Juara Umum.

Kegiatan ini juga menjadi momentum penting bagi Forum GenRe Indonesia Provinsi Bali yang telah berdiri sejak 11 Agustus 2018. Saat ini, forum memiliki 564 anggota yang tersebar di seluruh Bali, meliputi sembilan kabupaten/kota,” ujar Dwi Januardana.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta yang didampingi oleh salah satu anggota Kelompok Ahli Gubernur Bali di Bidang Komunikasi dan Informasi, I Putu Eka Mahardika menyampaikan apresiasi atas inisiatif Forum GenRe Indonesia Provinsi Bali yang terus menghadirkan ruang positif bagi generasi muda.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bali akan terus memfasilitasi dan mendukung berbagai program kepemudaan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Pemerintah akan terus memfasilitasi dan mendukung berbagai kegiatan positif. Duta GenRe diharapkan mampu hadir langsung di tengah masyarakat sebagai agen perubahan. Pemerintah siap membuka akses dan mendorong kolaborasi dengan desa-desa dalam upaya menekan angka stunting serta menjalankan program-program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya generasi muda,” ujar Wakil Gubernur Bali.

Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya peran Duta GenRe sebagai pelopor edukasi remaja dalam mengampanyekan pencegahan perkawinan usia anak, penyalahgunaan NAPZA, perilaku seksual berisiko, serta bahaya narkoba dan konsumsi alkohol.

Menurutnya, sinergi antara Duta GenRe, pemerintah daerah, pemerintah desa, serta berbagai pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan generasi muda Bali yang sehat, berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing.

Pada kesempatan tersebut, turut disampaikan capaian membanggakan Duta GenRe Bali yang sebelumnya berhasil meraih Juara II Tingkat Nasional. Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam aspek pendanaan. Karena itu, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen meningkatkan dukungan agar prestasi generasi muda Bali dapat terus berkembang dan mampu bersaing di tingkat nasional.

Selain memperkuat kompetisi, Pemerintah Provinsi Bali juga mendorong optimalisasi Posyandu Remaja sebagai ruang pembinaan karakter dan kesehatan remaja. Untuk mendukung program tersebut, akan disusun modul literasi sebagai pedoman pelaksanaan edukasi dan pembinaan Duta GenRe di seluruh kabupaten/kota di Bali.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali yang turut hadir menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh Pemerintah Provinsi Bali terhadap keberlanjutan Program Duta GenRe. Ia optimistis sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali, BKKBN, Forum GenRe Indonesia Provinsi Bali, serta seluruh pemangku kepentingan akan semakin memperkuat upaya mencetak generasi muda Bali yang sehat, berkarakter, berprestasi, dan siap menyongsong Indonesia Emas sekaligus mewujudkan Generasi Emas Bali. (Tutt/TRa).

 

DPD Partai Demokrat Bali Gelar Gerakan Langit Biru

admin
-
0
DPD Partai Demokrat Bali Gelar Gerakan Langit Biru

Melalui Gerakan Langit Biru, Partai Demokrat Bali Berharap Tetap Peduli Terhadap Lingkungan 

NEWS INTERMEDIA.COM l BANGLI  –Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Bali menggelar Gerakan Langit Biru, dan kegiatan tersebut dipusatkan pada upaya pelestarian lingkungan melalui aksi bersih-bersih, penanaman pohon, penebaran benih ikan endemik, serta pelepasan burung ke habitatnya di kawasan Danau Batur, Kintamani, Kabupaten Bangli, Jumat, 24 Juli 2026 tadi pagi.

Sekitar 2.500 kader Partai Demokrat dari berbagai daerah di Bali mengikuti kegiatan tersebut. Turut hadir, Ketua DPD Partai Demokrat Bali Made Mudarta, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tutik Kusuma Wardhani, Wakil Ketua DPRD Provinsi Bali Komang Nova Sewi Putra, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangli I Komang Carles, serta jajaran pengurus dan kader partai.

Aksi lingkungan itu juga mendapat perhatian wisatawan mancanegara. Seorang wisatawan asal Polinesia Perancis bahkan turut bergabung dalam kegiatan bersih-bersih setelah mengetahui adanya gerakan pelestarian lingkungan yang dilaksanakan di kawasan Danau Batur.

Ketua DPD Partai Demokrat Bali, Made Mudarta mengatakan pemilihan Danau Batur sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada pentingnya menjaga salah satu kawasan alam terbaik yang dimiliki Bali.

“Kita memilih Kintamani karena Tuhan telah menciptakan danau yang begitu indah dan gunung yang luar biasa. Kalau bukan kita yang menjaga alam ini, siapa lagi? Alam ini harus kita rawat agar tetap lestari dan bisa diwariskan kepada anak cucu,” kata Made Mudarta.

Made Mudarta menjelaskan, kegiatan tersebut juga sejalan dengan filosofi Tri Rna dalam ajaran Hindu yang mengajarkan manusia untuk membalas tiga bentuk hutang kehidupan melalui tindakan nyata, termasuk menjaga kelestarian alam sebagai wujud syukur kepada Tuhan.

“Menjaga lingkungan merupakan salah satu bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Karena itu Demokrat ingin berada di garda terdepan dalam menjaga kebersihan dan kelestarian alam Bali,” tegasnya.

Selain menanam pohon, Partai Demokrat juga menebarkan ribuan benih ikan endemik Danau Batur. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan ekosistem dan mendukung mata pencaharian nelayan setelah sebelumnya kawasan danau terdampak fenomena kematian massal ikan akibat meningkatnya kandungan sulfur.

Tak hanya itu, pelepasan burung ke alam bebas juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sebagai simbol pelestarian ekosistem sekaligus harapan bagi masa depan Partai Demokrat.

“Burung-burung ini kita beli dari masyarakat untuk kemudian kita lepaskan kembali ke habitatnya. Semoga mereka kembali terbang bebas di langit biru, sekaligus menjadi doa agar Partai Demokrat terus berjaya,” kata Made Mudarta disambut yel-yel “Demokrat Jaya”.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat Tutik Kusuma Wardhani (TKW) menegaskan bahwa peringatan HUT Perak ke-25 Partai Demokrat menjadi momentum memperkuat pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, arahan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menekankan pentingnya seluruh kader hadir di tengah masyarakat dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Partai Demokrat akan semakin besar apabila seluruh kader mau dekat dengan masyarakat. Turun langsung, mendengar aspirasi rakyat, dan memperjuangkannya melalui jalur politik maupun pemerintahan,” ujarnya.

Tutik Kusuma Wardhani juga mengapresiasi semangat kader Demokrat Bali yang mengikuti kegiatan tersebut sebagai modal memperkuat soliditas partai menghadapi Pemilu 2029.

“Kita ingin Demokrat semakin solid, semakin eksis, dan terus melakukan kerja-kerja nyata di tengah masyarakat. Dengan kebersamaan ini saya optimistis Demokrat akan semakin dicintai rakyat,” kata Tutik Kusuma Wardhani.

Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangli I Komang Carles menambahkan, Gerakan Langit Biru merupakan program nasional Partai Demokrat yang dilaksanakan serentak di berbagai daerah.

Di Bangli, kegiatan difokuskan pada pembersihan kawasan pesisir Danau Batur, penebaran benih ikan mujair, penanaman pohon, dan pelepasan burung.

“Benih ikan yang ditebar merupakan ikan khas Danau Batur. Harapan kami bisa berkembang sehingga nantinya membantu meningkatkan hasil tangkapan masyarakat nelayan di kawasan ini,” kata Komang Carles.

Komang Carles juga mengungkapkan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut, termasuk seorang wisatawan asing yang memperpanjang masa tinggalnya di Bali agar dapat ikut berpartisipasi.

“Beliau awalnya sudah akan check out, tetapi setelah mengetahui ada kegiatan bersih-bersih bersama Demokrat, akhirnya memperpanjang masa tinggal satu hari untuk ikut berpartisipasi. Ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah gerakan yang bersifat universal,” paparnya.

Melalui Gerakan Langit Biru, Partai Demokrat berharap kepedulian terhadap lingkungan terus tumbuh menjadi budaya bersama, sehingga kelestarian Danau Batur sebagai kawasan wisata sekaligus sumber kehidupan masyarakat dapat tetap terjaga untuk generasi mendatang. (Ketut Sutarya)

Info Bali Seputar Seminar Nasional, Arah Strategis Bali, Pelayanan Publik dan Penetapan LP2B

admin
-
0
Info Bali Seputar Seminar Nasional, Arah Strategis Bali, Pelayanan Publik dan Penetapan LP2B

Gubernur Koster Bicara Depan 140 Akademisi Pertanian dari 31 Universitas Wilayah Timur

Koster Paparkan Strategi Amankan Pertanian dan Kendalikan Alih Fungsi Lahan

NEWS INTERMEDIA.COM l BADUNG  l Gubernur Bali Wayan Koster tampil sebagai pembicara kunci pada Seminar Nasional dengan tema “Integrasi Pertanian dengan Pariwisata untuk mendukung SDG’s 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG’s 17 (Kemitraan untuk mencapai Tujuan)” di The Patra Bali Resort, Tuban, Kabupaten Badung, Kamis (23/7). Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Lokakarya Forum Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) Wilayah Timur Tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 24 Juli 2026.

Berbicara di hadapan 140 akademisi bidang pertanian dari 31 Universitas wilayah timur, Gubernur Koster memaparkan sejumlah strategi untuk mengamankan sektor pertanian agar bisa bersinergi dengan pariwisata yang menjadi penopang perekonomian Daerah Bali.

Mengawali paparannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa produk pertanian Bali memiliki branding yang begitu kuat dan unggul. “Kita punya salak, manggis, mangga, kopi, garam, arak hingga berbagai produk perikanan yang memiliki branding yang sangat kuat. Hanya saja selama ini belum dikelola secara utuh, inilah yang sedang kami tata,” ujarnya.

Membeber data statistik, Gubernur Koster menginformasikan bahwa Daerah Bali memiliki lahan pertanian yang terdiri dari 283,058,70 hektare lahan holtikultura, 64.704 hektare lahan sawah dan 149.442,49 haktare lahan perkebunan. Menurut dia, salah satu tantangan serius yang dihadapi Bali dalam mempertahankan luasan lahan pertanian adalah tingginya alih fungsi lahan.

“Angka alih fungsi lahan cukup tinggi, 700 hektare setiap tahun. Ini tidak bisa dibiarkan karena lambat laun produksi pangan dan keberadaan subak akan terancam,” cetusnya.

Untuk mengendalikan alih fungsi lahan, Pemprov Bali mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nomine. Regulasi ini bertujuan mengunci lahan pertanian agar tidak mengalami alih fungsi.

“Tidak boleh mengubah lahan sawah atau lahan produktif lainnya menjadi industri pariwisata, ini yang kami perketat di Bali. Boleh membangun hotel atau restoran, tapi silahkan di tanah kering atau tak produktif,” ucapnya.

Sejalan dengan itu, pihaknya juga mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan sektor pertanian dan pariwisata.  “Sektor pertanian tak hanya di arahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi kami integrasikan dengan sektor pariwisata. Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan lahan pertanian, sekaligus meningkatkan pendapatan petani,” ungkapnya.

Dijelaskan olehnya, integrasi dua sektor ini dilakukan dari hulu hingga hilir. Di hulu, lahan sawah dan perkebunan dikembangkan menjadi agrowisata.  “Kita kembangkan menjadi objek wisata agriculture, tapi dengan pengawasan yang ketat. Tak boleh ada alih fungsi lahan untuk bangunan. Keindahannya silahkan dinikmati,” paparnya.

Lalu di hilir, ada Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali. Dengan adanya regulasi ini, Pemprov Bali mewajibkan hotel dan restoran untuk memanfaatkan produk pertanian lokal.

Strategi lainnya, Pemprov Bali juga memprioritaskan pengembangan pertanian organik, khususnya pada lahan sawah. Ia menyebut, dari 64 ribu hektare sawah, 60 persen diantaranya telah mengantongi sertifikat organik.  “Ini sejalan dengan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Sistem Pertanian Organik,” ungkapnya.

Program ini mendapat sambutan antusias dari para petani karena peningkatan nilai ekonomi pada produk yang mereka hasilkan. “Ini juga sangat penting untuk menjaga kelestaran dan keanekaragaman hayati sehingga tidak merusak ekosistem,” cetusnya.

Mengakhiri paparannya, Gubernur Koster mengapresiasi pelaksanaan Lokakarya FKPTPI Wilayah Timur Tahun 2026 yang secara khusus mengusung tema integrasi sektor pertanian dan pariwisata. Selain berkaitan dengan sektor yang sangat penting bagi kehidupan, menurutnya kegiatan ini adalah wujud kolaborasi pemerintah dengan akademisi.

Ketua FKPTPI Wilayah Timur I Putu Sudiarta menginformasikan bahwa lokakarya telah diawali dengan beragam kegiatan lomba yang melibatkan mahasiswa. “Kegiatan lokakarya melibatkan 140 peserta dari 31 universitas,” sebutnya.

Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana Prof. Ir. I Nengah Sujaya dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur Koster dan para akademisi bidang pertanian dari berbagai daerah. Menurutnya, pertanian dan pariwisata adalah dua sektor yang saling melengkapi.

“Pertanian dan pariwisata adalah pilar pembangunan dan ekonomi Bali. Oleh sebab itu, keduanya harus terintegrasi,” pungkasnya.(Dsk/Tra*)

Jadi Keynote Speaker MASTIC 2026, Gubernur Koster Ajak Bangun Bali Tangguh dan Berkelanjutan

NEWS INTERMEDIA.COM l BADUNG  l Gubernur Bali Wayan Koster didaulat sebagai Keynote Speaker dalam Maritime Safety International Conference (MASTIC) 2026 yang diselenggarakan di Kuta Paradiso Hotel, Kabupaten Badung, Kamis (23/7).

Dalam paparannya bertajuk Strategic Initiatives in Preparing Bali as One of Natural Gas Producing Regions: Efforts to Ensure Growth and Sustainability, Gubernur Koster memaparkan arah strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat ketahanan energi dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai bagian dari visi pembangunan Bali ke depan.

Di hadapan akademisi, pemerintah, pelaku industri, serta peserta konferensi dari berbagai negara, Gubernur Koster menegaskan bahwa Bali tidak dapat terus bergantung pada sektor pariwisata sebagai satu-satunya penopang perekonomian. Pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa ketahanan ekonomi perlu diperkuat melalui diversifikasi sektor pembangunan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah secara bijaksana dan berkelanjutan.

Menurut Gubernur Koster, penguatan ketahanan energi merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, membuka peluang kerja, serta memperkuat kemandirian Bali di masa depan. Namun demikian, seluruh proses pembangunan harus tetap mengedepankan perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

“Pengembangan sektor energi di Bali bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan ekonomi. Seluruh prosesnya harus berlandaskan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, sehingga mampu menjaga keharmonisan antara alam, manusia, dan kebudayaan sekaligus mewujudkan kemandirian energi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga memaparkan pentingnya membangun ekosistem energi yang terintegrasi melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan berbagai sektor pendukung yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Menurutnya, investasi pada sektor energi akan memberikan multiplier effect yang mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, logistik, jasa teknik, pendidikan, hingga berbagai industri berbasis inovasi.

Lebih lanjut, Gubernur Koster menegaskan bahwa pengembangan sektor hilir menjadi kunci agar pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Bali dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing daerah, sekaligus mendukung transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola sumber daya alam yang profesional, transparan, dan akuntabel agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat kembali kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program-program yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Menutup paparannya, Gubernur Koster menyampaikan empat pesan utama. Pertama, Bali harus memiliki sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor pariwisata. Kedua, seluruh pembangunan harus tetap berpijak pada filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Ketiga, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. Keempat, keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

“Tujuan kita jelas, menjadikan Bali tetap sebagai destinasi wisata kelas dunia, sekaligus menjadi daerah yang tangguh, berkelanjutan, dan memiliki ketahanan energi bagi generasi mendatang,” pungkas Gubernur Koster.

Sebelumnya, Ketua Panitia MASTIC 2026, I Gede Manik, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Maritime Safety International Conference (MASTIC) 2026 merupakan wujud komitmen dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kemaritiman melalui kolaborasi internasional. Tahun ini, konferensi diikuti oleh perwakilan dari sekitar 180 institusi dari berbagai negara, yang mencerminkan semakin luasnya jejaring akademik, riset, pemerintah, dan industri dalam pengembangan sektor maritim.

Mengusung tema “Cutting Edge Technology and Sciences for Enhancing Maritime Safety, Security, Health and Environment”, MASTIC 2026 menjadi forum internasional untuk membahas pemanfaatan teknologi mutakhir dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan keselamatan, keamanan, kesehatan, serta perlindungan lingkungan maritim. Konferensi ini juga menjadi momentum memperkenalkan ITS Research Consortium sebagai wadah kolaborasi penelitian sekaligus memperluas kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan mitra internasional dalam menjawab tantangan sektor maritim di masa depan.

Hadir pada kesempatan tersebut Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Prof. Dr. (HC). Ir. Bambang Pramujati, S.T., M.Sc.Eng., Ph.D., IPU, ASEAN Eng., beserta para akademisi, peneliti, perwakilan pemerintah, pelaku industri, dan undangan lainnya.(EKA/TRA*)

Penilaian Maladministrasi Jadi Momentum Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan bahwa Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik bukan sekadar instrumen evaluasi, melainkan momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah.

Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Pemerintah Provinsi Bali dalam Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (23/7).

Kegiatan tersebut diikuti perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta sejumlah instansi vertikal, di antaranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Imigrasi, dan Kantor Pertanahan.

Dalam sambutannya, Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman Republik Indonesia atas komitmennya dalam mengawal peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, pelaksanaan entry meeting merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab hak dan harapan masyarakat akan layanan yang semakin berkualitas.

“Penilaian maladministrasi harus dimaknai sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menambahkan, seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat, pelayanan publik dituntut menghadirkan layanan yang cepat, transparan, mudah diakses, ramah, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Karena itu, seluruh penyelenggara pelayanan perlu terus melakukan pembenahan agar kualitas layanan semakin meningkat.

Lebih lanjut, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk publikasi hasil penilaian pelayanan, dinilai penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik.

Mengakhiri sambutannya, Sekda Bali mengajak seluruh perangkat daerah dan instansi penyelenggara pelayanan publik menjadikan penilaian maladministrasi sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali serta berharap kolaborasi tersebut semakin memperkuat upaya mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Melalui pelaksanaan Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik yang prima, transparan, akuntabel, dan berintegritas demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bali.(ITA/TRA).

Gubernur Koster Pimpin Rapat Penetapan LP2B, Target Nasional 87 Persen Tercapai

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat koordinasi pemenuhan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Bali bersama bupati/wali kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (22/7).

Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan pemenuhan luasan LP2B Provinsi Bali yang mencapai 56.098,76 hektare atau 87,01 persen dari total Luas Lahan Baku Sawah (LBS) Tahun 2024, sehingga telah memenuhi target minimal nasional sebesar 87 persen.

Dalam arahannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan pentingnya komitmen seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga keberadaan lahan pertanian pangan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan Bali sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan produktif.

Rapat tersebut juga menyepakati komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota untuk menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7/SE-HK.02/VI/2026 dan Nomor 500.1/4757/SJ tanggal 19 Juni 2026 tentang percepatan penetapan LP2B.

Berdasarkan hasil kesepakatan, Kabupaten Tabanan menjadi daerah dengan luasan LP2B terbesar yang disepakati, yakni 16.936,23 hektare, disusul Kabupaten Gianyar 7.651,93 hektare, Kabupaten Buleleng 7.233,54 hektare, Kabupaten Badung 6.922,41 hektare, Kabupaten Jembrana 6.203,28 hektare, Kabupaten Karangasem 5.479,23 hektare, Kabupaten Klungkung 2.942,34 hektare, Kabupaten Bangli 1.764,54 hektare, dan Kota Denpasar 965,26 hektare.

Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota menegaskan komitmen untuk segera menindaklanjuti penetapan LP2B sebagai dasar perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sektor pertanian Bali, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung pembangunan Bali yang berlandaskan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat yang sama, Gubernur Bali juga membahas perkembangan digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Provinsi Bali yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P3A) Provinsi Bali, dr. Anak Agung Sagung Mas Dwipayani, M.Kes.

Dalam paparannya, dr. Sagung menyampaikan bahwa berdasarkan data Dashboard Portal Perlinsos Provinsi Bali per 22 Juli 2026 pukul 08.00 WITA, jumlah masyarakat yang telah mendaftar mencapai 363.247 kepala keluarga atau 28,11 persen dari total sasaran sebanyak 1.292.152 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 341.544 kepala keluarga telah melalui proses verifikasi administrasi kependudukan (NIK). Selain itu, sebanyak 13.920 agen telah terdaftar untuk mendukung pelaksanaan pendataan di seluruh Bali.

Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini tercatat 355.500 pendaftar Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 344.206 pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil verifikasi sementara menunjukkan 133.662 pendaftar BPNT atau 37,60 persen berpotensi layak menerima bantuan, sementara 220.833 pendaftar dinyatakan tidak layak dan 1.005 pendaftar masih dalam proses verifikasi. Adapun pada program PKH, dari 344.206 pendaftar, sebanyak 50.404 pendaftar atau 14,64 persen dinyatakan berpotensi layak, 292.844 pendaftar tidak layak, dan 958 pendaftar masih dalam proses verifikasi.

Paparan tersebut juga memperlihatkan capaian pendaftaran masyarakat di masing-masing kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi dalam mempercepat pendataan. Kabupaten Bangli dan Jembrana menjadi daerah dengan persentase pendaftaran tertinggi, sedangkan sejumlah daerah lainnya masih perlu meningkatkan capaian agar target digitalisasi data perlindungan sosial di Provinsi Bali dapat segera terpenuhi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali juga membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berdasarkan paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan. Hingga 22 Juli 2026 pukul 06.00 WITA, progres pendataan di Provinsi Bali telah mencapai 60,89 persen atau 1.039.662 responden dari total sasaran, menempatkan Bali pada peringkat ke-18 dari 38 provinsi, sedikit di bawah capaian nasional sebesar 61,19 persen.

Dalam paparannya disampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan fondasi penting untuk memotret aktivitas usaha di Bali secara lengkap dan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam mempercepat transformasi Ekonomi Kerthi Bali. Gubernur Koster pun mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pendataan sehingga target Sensus Ekonomi 2026 dapat tercapai sesuai jadwal.(EKA/TRA).

 

Gugatan Rp25 Miliar Terhadap 4 Media di Bali Dinilai Cacat Prosedur

admin
-
0
Gugatan Rp25 Miliar Terhadap 4 Media di Bali Dinilai Cacat Prosedur

Sidang Perdana Gugatan Perdata Rp25 miliar Terhadap Empat Perusahaan Media Lokal Bali

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Selain menjalankan fungsi penyampaian informasi kepada publik, pers juga rentan dihadapkan pada kasus hukum akibat produk berita. Hal ini dialami oleh empat perusahaan media di Bali yang digugat perdata oleh seorang advokat Togar Situmorang. Sidang perdana gugatan perdata Rp25 miliar berlangsung penuh dinamika, terhadap empat perusahaan media lokal Bali di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Rabu (22/7).

Sejak awal persidangan perkara nomor 958/Pdt.G/2026/PN Dps ini, tim kuasa hukum tergugat dari Solidaritas Jurnalis Bali (SJB) menunjukkan kesiapan total dengan hadir dan mendaftar jauh lebih awal dibanding pihak penggugat, di sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar Rabu, 22 Juli 2026.

Gugatan perdata senilai Rp25 miliar yang dilayangkan Advokat Togar Situmorang terhadap empat media massa di Bali masing-masing Radar Buleleng & Radar Bali, Fajar Bali, Balipolitika.com, dan MangupuraNews.com dinilai menabrak tata cara penyelesaian sengketa pers yang berlaku di Indonesia. Dalam persidangan perdana 34 tim kuasa hukum Solidaritas Jurnalis Bali (SJB) yang di koorditori Made ”Ariel” Suardana dkk hadir memenuhi ruang sidang.

Sementara tim kuasa hukum penggugat diwakili oleh 2 orang yakni, Jody Kunto SH dan Andi SH. Majelis Hakim yang diketuai I Wayan Suarta membuka sidang dengan memberi pemngumuman agar semua pihak yang berperkara tidak bermain suap dan agar menjaga marwah peradilan.

Ruang sidang pun penuh dengan jurnalis dari berbagai platform yang tergabung dalam SJB (Solidaritas Jurnalis Bali).  Menariknya, Ketua Majelis Hakim I wayan Suarta, langsung mengumumkan pengunduran diri.

”Untuk menghindari konflik kepentingan karena saya dengan salah seorang kuasa hukum tergugat ada hubungan keluarga, maka saya mengundurkan diri setelah sidang pertama ini,” tandas Suarta.

Suarta pada sidang kemarin hanya memeriksa berkas perkara dan legalitas surat kuasa dari para pihak yang berperkara. Selanjutnya, Suarta mengumumkan bahwa anggota majelisnya meminta penggugat dan tergugat menyepakati mediator yang disepakati dari salah seorang hakim PN Denpasar.

”Sidang saya tutup ya dan akan dilanjutkan pada Rabu 4 Agustus 2026 dengan agenda mediasi, sliakan dalam jeda ini para pihak mau damai atau berunding itu sah-sah saja,” tutup Suarta, sambil mengetukkan palu sidang.

Usai sidang, sikap sigap tim tergugat langsung membuahkan temuan saat tahap verifikasi administrasi. Tim Pembela Kemerdekaan Pers menemukan ketidaksesuaian formil pada kubu penggugat, Advokat Togar Situmorang.

“Dalam surat gugatan tercantum delapan nama pengacara dari pihak penggugat, tetapi yang hadir di ruang sidang hanya dua orang. Ada hal yang tidak beres dalam surat kuasa mereka dan ini menjadi catatan formal kami,” beber Koordinator Tim SJB, I Made “Ariel” Suardana, S.H., M.H.

Meski terjadi dinamika pergantian hakim dan agenda mediasi dijadwalkan pada Selasa 4 Agustus 2026, 34 advokat yang membela media tergugat menyatakan tetap dalam kondisi siap tempur (on fire) jika perkara harus berlanjut hingga pembuktian pokok perkara.

Menurut Ariel pihaknya membela Solidaritas Jurnalis Bali (SJB) karena sistem nilai dan kemerdekaan pers harus dijaga sesuai porsinya yang diatur UU No 40 Tahun 199, tentang Pers..

“Gugatan perdata terhadap produk jurnalistik ini sangat tidak lazim. Kami hadir bukan hanya membela empat media ini, tapi untuk memastikan kemerdekaan pers sebagai pilar keempat demokrasi tidak digerus,” tegas Ariel Suardana, yang juga Ketua LABHI Bali ini.

Di tengah persiapan menghadapi mediasi pada 4 Agustus 2026, koalisi advokat ini tetap memberikan ruang dialog damai dan mendesak penggugat untuk mengevaluasi kembali tindakannya.

”Kami Tim Kuasa Hukum SJB on fire all out, mau pilih opsi damai atau lanjut pada mediasi hingga pembuktian, silakan kami siap,” tegas Ariel, yang didampingi puluhan lawyer dengan latar belakang gerakan massa.

Hal senada juga diungkapkan kuasa hukum lainnya, Wayan Sudana. ”Saat pemeriksaan surat kuasa, secara hukum Undang-undang tidak memenuhi syarat syarat undang-undang,” nilai Sudana. Meski begitu tim pembela SJB katanya akan melihat apa hasil sidang berikutnya. ”Tentu kami pun sudah siapkan eksepsi,” tukasnya.

Nengah Jimat pengacara SJB lainnya menambahkan, pihaknya sudah siap menghadapi apa pun dinamika yang akan terjadi di sidang berikutnya. ”Dua pilihannya, penggugat cabut gugatan atau lanjut, sebab bagi kami Pers ini pilar demokrasi, itu alasan kami membela,” pungkasnya.

Menurut aturan perundang-undangan, sengketa terkait produk pers tunduk pada azas Lex Specialis Derogat Legi Generali, di mana UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengesampingkan hukum umum (KUHPerdata/KUHPidana). Mechanisme penyelesaian wajib melalui tahapan:

1. Pelayanan Hak Jawab dan Hak Koreksi.

2. Pengaduan dan penyelesaian melalui Dewan Pers.

Sementara itu tokoh pers yang juga mantan Anggota KPU Bali I Gusti Putu Artha, yang hadir di sidang perdana menilai, bahwa karena media tergugat telah menjalankan prosedur Hak Jawab, maka Pengadilan Negeri sejatinya tidak berwenang mengadili perkara ini.

Meskipun pengadilan menjadwalkan mediasi pada Rabu (4/8/2026), Putu Artha mendorong agar majelis hakim melahirkan Putusan Sela untuk menolak gugatan tersebut, bukan menyelesaikannya lewat kompromi di ruang mediasi.

“Jika kasus ini selesai lewat mediasi, status hukum produk pers tetap abu-abu. Kompromi dalam kasus seperti ini berbahaya karena membuka celah bagi pihak lain untuk terus menggugat pers di masa depan,” tegas Putu Artha.

Sementara itu, Pihak Kuasa Hukum Dr. Togar Situmorang diwawancarai usai sidang membantah bahwa gugatan perdata senilai Rp25 miliar terhadap empat perusahaan media massa di Bali yang dilayangkan ke PN Denpasar bertujuan untuk mengintimidasi atau merampas kemerdekaan pers.

Kuasa hukum Togar Situmorang, Jody Kunto, S.H., menegaskan bahwa langkah hukum ini diambil bukan tanpa dasar, melainkan setelah melalui seluruh prosedur resmi administrasi dan mekanisme sengketa pers yang berlaku.

Jody Kunto mengungkapkan bahwa pihaknya telah menempuh jalur pengaduan ke Dewan Pers sejak tahun 2025. Proses tersebut berlanjut hingga Dewan Pers mengeluarkan keputusan resmi pada bulan Juni 2026.

“Gugatan ini tidak diajukan tanpa dasar. Kami sudah menempuh upaya administrasi ke Dewan Pers sejak 2025, dan pada Juni 2026 keluar keputusan yang menyatakan bahwa media-media tergugat melakukan pelanggaran etik. Jadi, dasar utama gugatan kami adalah keputusan Dewan Pers tersebut,” ujar Jody Kunto di PN Denpasar, Rabu (22/7).

Menurut tim kuasa hukum, berkas somasi dan bukti tidak diindahkannya Hak Jawab tersebut menjadi syarat utama pengaduan mereka ditindaklanjuti dan diterima oleh Dewan Pers.

Meski siap membuktikan gugatan di ranah pokok perkara, pihak Togar Situmorang menegaskan tetap membuka pintu maaf dan ruang dialog damai pada agenda mediasi mendatang.

“Dari pihak klien kami sangat mendorong upaya perdamaian. Peluang damai tentu terbuka lebar. Kami harap pada agenda mediasi nanti bisa tercapai titik temu terbaik bagi kedua belah pihak,” pungkas Jody Kunto.(KS/Tra).

Gubernur Koster Pimpin Rakor Pemenuhan dan Penetapan LP2B

admin
-
0
Gubernur Koster Pimpin Rakor Pemenuhan dan Penetapan LP2B

Rapat Penetapan LP2B, Target Nasional 87 Persen Tercapai

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat koordinasi pemenuhan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Bali bersama bupati/wali kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (22/7/2026).

Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan pemenuhan luasan LP2B Provinsi Bali yang mencapai 56.098,76 hektare atau 87,01 persen dari total Luas Lahan Baku Sawah (LBS) Tahun 2024, sehingga telah memenuhi target minimal nasional sebesar 87 persen.

Dalam arahannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan pentingnya komitmen seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga keberadaan lahan pertanian pangan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan Bali sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan produktif.

Rapat tersebut juga menyepakati komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota untuk menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7/SE-HK.02/VI/2026 dan Nomor 500.1/4757/SJ tanggal 19 Juni 2026 tentang percepatan penetapan LP2B.

Berdasarkan hasil kesepakatan, Kabupaten Tabanan menjadi daerah dengan luasan LP2B terbesar yang disepakati, yakni 16.936,23 hektare, disusul Kabupaten Gianyar 7.651,93 hektare, Kabupaten Buleleng 7.233,54 hektare, Kabupaten Badung 6.922,41 hektare, Kabupaten Jembrana 6.203,28 hektare, Kabupaten Karangasem 5.479,23 hektare, Kabupaten Klungkung 2.942,34 hektare, Kabupaten Bangli 1.764,54 hektare, dan Kota Denpasar 965,26 hektare.

Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota menegaskan komitmen untuk segera menindaklanjuti penetapan LP2B sebagai dasar perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sektor pertanian Bali, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung pembangunan Bali yang berlandaskan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rapat yang sama, Gubernur Bali juga membahas perkembangan digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Provinsi Bali yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P3A) Provinsi Bali, dr. Anak Agung Sagung Mas Dwipayani, M.Kes.

Dalam paparannya, dr. Sagung menyampaikan bahwa berdasarkan data Dashboard Portal Perlinsos Provinsi Bali per 22 Juli 2026 pukul 08.00 WITA, jumlah masyarakat yang telah mendaftar mencapai 363.247 kepala keluarga atau 28,11 persen dari total sasaran sebanyak 1.292.152 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 341.544 kepala keluarga telah melalui proses verifikasi administrasi kependudukan (NIK). Selain itu, sebanyak 13.920 agen telah terdaftar untuk mendukung pelaksanaan pendataan di seluruh Bali.

Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini tercatat 355.500 pendaftar Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 344.206 pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil verifikasi sementara menunjukkan 133.662 pendaftar BPNT atau 37,60 persen berpotensi layak menerima bantuan, sementara 220.833 pendaftar dinyatakan tidak layak dan 1.005 pendaftar masih dalam proses verifikasi. Adapun pada program PKH, dari 344.206 pendaftar, sebanyak 50.404 pendaftar atau 14,64 persen dinyatakan berpotensi layak, 292.844 pendaftar tidak layak, dan 958 pendaftar masih dalam proses verifikasi.

Paparan tersebut juga memperlihatkan capaian pendaftaran masyarakat di masing-masing kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi dalam mempercepat pendataan. Kabupaten Bangli dan Jembrana menjadi daerah dengan persentase pendaftaran tertinggi, sedangkan sejumlah daerah lainnya masih perlu meningkatkan capaian agar target digitalisasi data perlindungan sosial di Provinsi Bali dapat segera terpenuhi.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali juga membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berdasarkan paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan. Hingga 22 Juli 2026 pukul 06.00 WITA, progres pendataan di Provinsi Bali telah mencapai 60,89 persen atau 1.039.662 responden dari total sasaran, menempatkan Bali pada peringkat ke-18 dari 38 provinsi, sedikit di bawah capaian nasional sebesar 61,19 persen.

Dalam paparannya disampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan fondasi penting untuk memotret aktivitas usaha di Bali secara lengkap dan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam mempercepat transformasi Ekonomi Kerthi Bali. Gubernur Koster pun mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pendataan sehingga target Sensus Ekonomi 2026 dapat tercapai sesuai jadwal.(Eka/Tra).

 

Info Denpasar Seputar Muatan Lokal, Aset, Pangan, Raker KUA-PPAS dan Bantuan Kematian

admin
-
0
Info Denpasar Seputar Muatan Lokal, Aset, Pangan, Raker KUA-PPAS dan Bantuan Kematian

Siswa SD Dikenalkan Muatan Lokal, Wali Kota Sebut Momentum Kenalkan Budaya dan Tradisi Sejak Dini

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Siswa Sekolah Dasar (SD) di Kota Denpasar dikenalkan dengan muatan lokal sebagai bagian dari penyempurnaan proses pembelajaran di sekolah. Selain mata pelajaran Bahasa Bali, para siswa juga diperkenalkan materi mesolah dan megending sebagai wahana pelestarian budaya dan tradisi sejak usia dini. Kegiatan yang dirangkaikan dengan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tersebut dihadiri langsung Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di SD Negeri Tulangampiang, Denpasar, Kamis (23/7).

Ket Foto : Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat meninjau langsung pengenalan muatan lomal lewat mesolah dan megending kepada peserta didik di SD Negeri Tulangampiang, Denpasar, Kamis (23/7).

Pemberian materi dipandu langsung oleh Founder Naluri Manca, Ida Bagus Eka Haristha, bersama tim dan disambut antusias oleh para siswa baru. Turut hadir Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, AA Gede Wiratama, Camat Denpasar Utara I Wayan Ariyanta, Perbekel Desa Pemecutan Kaja AA Ngurah Arwatha, Kepala SD Negeri Tulangampiang I Made Astawa, para kepala SD se-Kecamatan Denpasar Utara, serta para guru dan pegawai di lingkungan SD Negeri Tulangampiang.

Salah seorang siswa, Dwi Sea Anindhira, mengaku senang mengikuti materi mesolah dan megending. Menurutnya, kegiatan tersebut membuat suasana belajar menjadi lebih menyenangkan sekaligus memperkenalkan bahasa, seni, dan budaya Bali secara bersamaan. “Senang, semoga kegiatan seperti ini terus berlanjut karena belajarnya jadi menyenangkan,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Denpasar, AA Gede Wiratama, mengatakan bahwa pengenalan mesolah dan megending merupakan bagian dari penguatan muatan lokal yang dikemas secara edukatif, menyenangkan, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik pada jenjang sekolah dasar. Kegiatan tersebut juga selaras dengan pelaksanaan MPLS yang mengedepankan prinsip ramah anak, edukatif, inklusif, serta mendukung pembentukan karakter peserta didik.

“Pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan identitas budaya, dan pengembangan kompetensi peserta didik secara utuh,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, muatan lokal akan terus diperkuat melalui berbagai kegiatan pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler sebagai bagian dari implementasi pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sekaligus mendukung pelestarian budaya daerah.

“Melalui pengenalan mesolah dan megending, kami ingin menghadirkan pengalaman belajar yang kontekstual sehingga anak-anak semakin mencintai bahasa, seni, dan budaya Bali sejak dini,” ujar Wiratama.

Sementara itu, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengapresiasi semangat dan antusiasme para siswa dalam mengikuti materi mesolah dan megending. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk mengenalkan budaya dan tradisi Bali sejak dini.

“Minimal dasar-dasar budaya Bali sudah dikenal oleh siswa sejak dini, mulai dari Bahasa Bali, tari Bali, hingga megending Bali,” ujar Jaya Negara.

Ia menegaskan, Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen memberikan ruang kreativitas bagi para siswa melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, dan pembelajaran yang didukung ruang berekspresi, seperti Pesta Kesenian Bali (PKB), Denpasar Festival (Denfest), maupun berbagai kegiatan seni dan budaya lainnya di Kota Denpasar.

“Harapan kami, budaya dan tradisi Bali dapat terus diperkenalkan kepada generasi muda. Pada akhirnya, tujuan utamanya adalah pelestarian budaya itu sendiri. Di era saat ini, selain harus memiliki daya saing di tingkat nasional maupun internasional, muatan lokal juga sangat penting dikenalkan kepada peserta didik,” ujar Jaya Negara. (Ags/Tra).

Perkuat Kepastian Hukum Aset, Wawali  Hadiri Penyerahan Sertifikat Tanah Pura dan Aset Pemda

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri Penyerahan Sertifikat Tanah Rumah Ibadah (Pura) dan Aset Pemerintah Daerah dalam rangka Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI Masa Persidangan V Tahun Persidangan 2025-2026  bertempat di Wantilan Desa Adat Panjer, Rabu (22/7) sore.

Hadir diantaranya Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Drs. Y. Aria Bima Trihastoto dan jajaran, Wakil Bupati Tabanan, I Made Dirga, sejumlah perwakilan Pimpinan Daerah di Bali, Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Bali , Eko Priyanggodo, perwakilan OPD Pemkot Denpasar, sejumlah tokoh masyarakat dan adat serta undangan terkait lainnya.

Pada kesempatan itu, total diberikan sekitar 30 buah Sertifikat Rumah Ibadah (Pura) dan aset Pemerintah Daerah di Bali. Di Kota Denpasar sendiri, terdapat dua Aset milik Pemkab Badung yang sebelumnya telah dihibahkan pada Pemkot Denpasar beberapa tahun lalu. Pada tahun 2026 ini, sertifikat tersebut telah mengalami proses balik nama menjadi aset milik Pemkot Denpasar, yakni Aset berupa Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar dan Kantor UPT Korwil Dikdas Denpasar Utara.

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) BPN Provinsi Bali, Eko Priyanggodo mengatakan kesempatan ini merupakan percepatan sertifikasi tanah dan rumah ibadah (pura) dan aset pemerintah merupakan bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta memberikan perlindungan hukum terhadap aset-aset yang memiliki nilai strategis.

Kolaborasi yang baik antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, pemerintah daerah, dan instansi terkait akan terus diperkuat guna memastikan target sertifikasi tercapai optimal.

Lebih jauh, Eko Priyanggodo mengatakan, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk mempererat koordinasi antara Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN, serta seluruh Kantor Pertanahan di Provinsi Bali serta Pemerintah Daerah dalam mendukung percepatan program strategis nasional di bidang pertanahan.

“Dengan adanya kepastian hukum melalui sertifikasi, lanjutnya, diharapkan tanah rumah ibadah (pura) dan aset daerah dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan umat, sementara aset pemerintah semakin tertib administrasi dan terlindungi dari potensi sengketa di masa mendatang,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin menyebut kegiatan ini juga sebagai upaya menyerap aspirasi masyarakat terkait sertifikasi tanah dan aset masyarakat perlu ditingkatkan atau diperbaiki.

“Kita ingin mempercepat legalisasi dan sertifikasi aset ini untuk mewujudkan tertib administrasi pertanahan serta memberikan perlindungan hukum terhadap aset-aset yang memiliki nilai strategis. Semoga pelaksanaan sertifikasi tanah dan aset di Bali ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang kita harapkan,” ujarnya.

Sementara Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak, khususnya Kementerian ATR/BPN, Komisi II DPR RI, jajaran Pemerintah Kota Denpasar, desa adat, serta seluruh elemen masyarakat yang telah bersinergi mendukung percepatan sertifikasi tanah.

“Kolaborasi ini menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Wawali Arya Wibawa.

Dirinya menambahkan, penyerahan Sertifikat Tanah Untuk Rumah Ibadah (Pura) dan Aset Milik Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis dalam memberikan kepastian hukum atas kepemilikan dan pemanfaatan aset.

Hal ini bukan hanya berkaitan dengan tertib administrasi pertanahan, tetapi juga menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam melindungi aset daerah.

Dengan adanya sertifikat, pengelolaan aset akan menjadi lebih tertib, akuntabel, dan terlindungi dari berbagai potensi sengketa di kemudian hari. Bagi rumah ibadah, legalitas ini memberikan rasa aman kepada masyarakat adat dan pengempon pura dalam melaksanakan kegiatan keagamaan maupun pelestarian budaya berkelanjutan.

“Kedepan, Pemkot Denpasar akan terus mendorong percepatan penataan dan sertifikasi seluruh aset daerah serta aset sosial keagamaan sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas Wawali Arya Wibawa. (esa-gita/Tra).

Pemkot Gelar Gerakan Tanam Padi Cakrabuana Agritan, Perkuat Ketahanan Pangan 

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pertanian menggelar Gerakan Tanam (Gertam) Padi Varietas Cakrabuana Agritan, Kamis (23/7) di Subak Sembung, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara. Gerakan ini sebagai langkah antisipatif menghadapi musim kemarau sekaligus mendorong peningkatan produksi padi pada musim tanam Juli–Agustus 2026. Kegiatan ini juga menjadi komitmen Pemkot Denpasar dalam menjaga ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim.

Ket. Foto : Gertam Padi Varietas Cakrabuana Agritan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kota Denpasar, pada Kamis (23/7) di Subak Sembung, Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara.

Gerakan tanam diawali dengan penanaman padi secara simbolis di lahan seluas 10 are yang merupakan bagian dari areal Subak Sembung seluas 5 hektare. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar, I G.A.N. Anggreni Suwari, SP., M.Si., mewakili Kepala Dinas Pertanian, Lurah Peguyangan I Gede Sudi Arcana, S.Sn., M.Si., perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Balai Penerapan Modernisasi Pertanian (BRMP) Provinsi Bali, pekaseh, penyuluh pertanian, serta para petani. Momentum ini juga menandai dimulainya penyaluran bantuan benih padi varietas Cakrabuana Agritan untuk areal tanam seluas 205 hektare yang mencakup 15 subak di Kota Denpasar.

Mewakili Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar, I G.A.N. Anggreni Suwari menjelaskan bahwa varietas Cakrabuana Agritan dipilih karena memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap kondisi musim kemarau. Selain itu, varietas tersebut dinilai memiliki potensi hasil yang tinggi sehingga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas lahan pertanian di Kota Denpasar.

“Melalui Gerakan Tanam ini pemerintah berharap para petani segera memanfaatkan bantuan benih yang telah disalurkan agar proses tanam dapat berlangsung tepat waktu,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa percepatan tanam merupakan bagian dari strategi Pemerintah Kota Denpasar untuk menjaga keberlanjutan produksi padi, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus meningkatkan luas tambah tanam di tengah tantangan perubahan iklim.

Disampaikan pula, gerakan tanam serempak ini juga menjadi bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap kesejahteraan petani melalui penyediaan benih unggul yang berkualitas. Dengan penanaman yang dilakukan secara bersamaan, pertumbuhan tanaman diharapkan lebih seragam, risiko serangan organisme pengganggu tanaman dapat ditekan, serta produktivitas panen mampu meningkat.

Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat sektor pertanian melalui berbagai program strategis, mulai dari penyediaan sarana produksi, pendampingan intensif oleh penyuluh pertanian, hingga penerapan inovasi teknologi budidaya. “Sinergi yang terjalin antara pemerintah, penyuluh, dan petani diharapkan mampu menjaga keberlangsungan pertanian perkotaan, memperkuat ketahanan pangan daerah, sekaligus melestarikan sistem Subak sebagai warisan budaya yang tetap hidup di tengah perkembangan Kota Denpasar,” ujarnya. (Humasdps/tra)

Banggar DPRD dan Pemkot Bahas Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Denpasar bersama Pemerintah Kota Denpasar menggelar rapat kerja membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat kerja berlangsung di Gedung DPRD Kota Denpasar, Kamis (23/7).

Ket. Foto : Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat rapat kerja membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Kota Denpasar, Kamis (23/7).

Rapat kerja dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, didampingi Wakil Ketua DPRD I Ida Bagus Yoga Adi Putra,  dan Wakil Ketua DPRD III Made Oka Cahyadi Wiguna dan  serta dihadiri sejumlah anggota DPRD Kota Denpasar. Sementara dari pihak eksekutif hadir Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, bersama pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Denpasar atas penyampaian Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 yang telah dilaksanakan tepat waktu.

Ia menegaskan, penyusunan Rancangan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2027 yang menunjukkan tren penurunan, sementara realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2025 berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Untuk itu, DPRD meminta penjelasan terkait penurunan target pendapatan tersebut.

“Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2027 dirancang sebesar Rp2,14 triliun lebih. Kami berharap target tersebut disusun berdasarkan capaian realisasi pendapatan pada tahun-tahun sebelumnya serta dengan memperhatikan potensi PAD yang dapat dioptimalkan pada Tahun Anggaran 2027,” ujar I Gusti Ngurah Gede.

Ia juga menekankan agar Pemeriatah melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dapat mengkaji peningkatan alokasi anggaran guna mendukung penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Hal ini penting agar kebutuhan sekolah dapat terpenuhi tanpa menambah beban pembiayaan yang ditanggung oleh orang tua murid.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Denpasar I Gusti Ngurah Eddy Mulya menyampaikan terima kasih atas apresiasi yang diberikan DPRD Kota Denpasar.

“Atas nama Pemerintah Kota Denpasar, kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang telah diberikan oleh Dewan yang terhormat. Kami senantiasa berupaya mempedomani ketentuan yang berlaku dalam penyusunan APBD, termasuk tahapan dan jadwal penyusunan APBD,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penyusunan Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, serta taat asas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,14 triliun lebih, Pemerintah Kota Denpasar akan melakukan evaluasi terhadap pendapatan tahun-tahun sebelumnya, perkembangan kondisi ekonomi, potensi objek pajak dan retribusi, serta hasil intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah.

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan, termasuk penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai pada satuan pendidikan negeri sesuai kewenangan daerah, pengalokasian anggaran dilakukan secara bertahap.

“Pengalokasian anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, kondisi eksisting sarana dan prasarana, serta hasil pemetaan kebutuhan pada masing-masing satuan pendidikan,” jelasnya. (Ayu/yra)

Wali Kota Serahkan Santunan Kematian Bagi Keluarga Dua Veteran Pejuang 

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Pemerintah Kota Denpasar menyerahkan santunan kematian kepada keluarga dua Veteran Pejuang Republik Indonesia, yakni almarhum Dewa Putu Gede yang meninggal dunia pada 2 Mei 2026 dan almarhum I Wajan Rudja yang meninggal dunia pada 13 Juli 2026. Santunan masing-masing sebesar Rp25 juta tersebut diserahkan langsung oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, kepada perwakilan keluarga di Jalan Nagasari, Banjar Pohmanis, Kecamatan Denpasar Timur, Kamis (23/7).

Ket Foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat melayat ke rumah duka keluarga dua Veteran Pejuang Republik Indonesia, yakni almarhum Dewa Putu Gede dan almarhum I Wajan Rudja di Jalan Nagasari, Banjar Pohmanis, Kecamatan Denpasar Timur, Kamis (23/7)

Wali Kota Jaya Negara menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya kedua veteran pejuang tersebut. Menurutnya, Kota Denpasar kehilangan sosok pejuang yang telah memberikan pengabdian besar serta menunjukkan semangat pantang menyerah dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Denpasar, kami menyampaikan duka cita yang mendalam. Kita semua kehilangan sosok pejuang yang gigih dan penuh dedikasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut, Jaya Negara mengajak seluruh masyarakat untuk meneladani semangat juang, pengabdian, dan keteladanan almarhum Dewa Putu Gede maupun almarhum I Wayan Rudja, khususnya dalam mengisi kemerdekaan melalui kontribusi positif bagi bangsa dan daerah.

“Kami mendoakan semoga almarhum Dewa Putu Gede dan almarhum I Wayan Rudja mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi kewajiban kita untuk melanjutkan semangat perjuangan dan pengabdian beliau,” katanya.

Sementara itu, putra almarhum Dewa Putu Gede, I Dewa Gede Ngurah, mewakili keluarga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian serta kepedulian Pemerintah Kota Denpasar.

“Mewakili keluarga, kami mengucapkan terima kasih atas kepedulian dan bantuan yang diberikan Pemerintah Kota Denpasar. Bantuan ini sangat berarti bagi keluarga kami,” ujarnya. (Ays/Tra)

 

Gubernur Koster Dukung Penuh Karya dan Renovasi Pura Ulun Danu Batur

admin
-
0
Gubernur Koster Dukung Penuh Karya dan Renovasi Pura Ulun Danu Batur

Gubernur Koster  Siap Hadiri Karya Tawur Agung Manca Wali Krama Pura Ulun Danu Batur

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Karya Tawur Agung Manca Wali Krama dan Renovasi Pura Ulun Danu Batur saat menerima audiensi panitia penyelenggara di Jayasabha, Denpasar, Rabu (22/7) pagi.

Gubernur juga menyatakan kesiapannya untuk menghadiri puncak karya yang akan digelar pada 26 September 2026. Ketua Panitia Karya, I Gede Darmawa, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Bali atas dukungan yang telah diberikan, termasuk hibah untuk mendukung pelaksanaan karya dan renovasi kawasan suci Pura Ulun Danu Batur.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gubernur dan Pemerintah Provinsi Bali. Hibah tahun 2023 telah kami terima, demikian juga bantuan tahun 2026 sebesar Rp1,5 miliar yang digunakan untuk memperbaiki Bale Panjang dan Bale Gong,” ujar Darmawa.

Ia menjelaskan, Karya Tawur Agung Manca Wali Krama merupakan upacara besar yang diselenggarakan setiap sepuluh tahun sekali di Pura Ulun Danu Batur, salah satu pura kahyangan jagat yang memiliki peran penting dalam sistem religius dan pengelolaan sumber daya air di Bali.

Puncak pelaksanaan karya dijadwalkan berlangsung pada 26 September 2026. Karena itu, panitia secara khusus mengundang Gubernur Koster untuk hadir sebagai saksi dari unsur pemerintah sekaligus memohon doa restu agar seluruh rangkaian upacara berjalan dengan lancar.

“Kami tentu mengundang Bapak Gubernur untuk hadir. Mohon doa restu agar pelaksanaan karya dapat berjalan lancar. Kehadiran Bapak Gubernur sebagai saksi dari pihak pemerintah tentu menjadi kehormatan bagi kami,” katanya.

Panitia juga menyampaikan bahwa rangkaian upacara meliputi pelaksanaan Wana Kerthi dan Danu Kerthi, yang dinilai sejalan dengan visi pembangunan Bali melalui Nangun Sat Kerthi Loka Bali, khususnya dalam menjaga kelestarian hutan, sumber daya air, dan keseimbangan alam.

“Kami juga memohon arahan dan kehadiran Bapak Gubernur pada pelaksanaan Danu Kerthi. Upacara ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap program-program Pemerintah Provinsi Bali,” ujar Darmawa.

Menurutnya, pelaksanaan karya mendapat dukungan luas dari krama adat di seluruh Bali. Berbagai desa adat serta masyarakat dari kabupaten/kota turut memberikan bhakti pengayar sebagai bentuk gotong royong dan pengabdian dalam menyukseskan upacara suci tersebut.

Menanggapi hal itu, Gubernur Wayan Koster menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk terus mendukung pelestarian adat, agama, seni, dan budaya Bali sebagai fondasi pembangunan daerah.

Koster juga memastikan akan menghadiri pelaksanaan Karya Tawur Agung Manca Wali Krama sesuai undangan panitia. Menurutnya, pelaksanaan karya besar di Pura Ulun Danu Batur merupakan wujud nyata implementasi nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat Bali.

“Pelaksanaan Karya Tawur Agung Manca Wali Krama merupakan bukti nyata implementasi kearifan lokal, adat istiadat, tradisi, dan budaya Bali yang harus terus dijaga serta diwariskan kepada generasi mendatang,” ujar Koster.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Bali akan terus hadir mendukung pelaksanaan upacara adat dan keagamaan yang memiliki nilai strategis dalam menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam semesta sebagaimana filosofi Sad Kerthi yang menjadi landasan pembangunan Bali Era Baru.

Melalui dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, serta semangat gotong royong seluruh krama Bali, Gubernur Koster berharap pelaksanaan Karya Tawur Agung Manca Wali Krama Pura Ulun Danu Batur 2026 menjadi momentum memperkuat pelestarian warisan budaya, spiritualitas, sekaligus menjaga keseimbangan alam Bali secara berkelanjutan.(Noer/TRA).

 

Gubernur Bali Batasi Akses OSS Sejumlah KBLI PMA Demi Lindungi UMKM Lokal

admin
-
0
Gubernur Bali Batasi Akses OSS Sejumlah KBLI PMA Demi Lindungi UMKM Lokal

Pemerintah Provinsi Bali Telah Lakukan Penutupan Akses Sistem OSS Terhadap Sejumlah KBLI Kategori Risiko Rendah dan Menengah Rendah

NEWS INTERMEDIA.COM DENPASAR | Berdasarkan hasil evaluasi perizinan  Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)Provinsi Bali bersama perangkat daerah teknis terkait, terhadap kegiatan usaha Penanam Modal Asing (PMA) pada KBLI kategori risiko rendah dan menengah rendah dalam sistem Online Single Submission (OSS) menyampaikan beberapa poin penting. Demikian disampaikan Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M, saat menyampaikan rilis tertulisnya, di Kantor Gubernur Bali, Rabu (Buda Kliwon, Pahang), 22 Juli 2026 kemarin.

Dikatakan Gubernur Koster, terkait kebijakan tersebut, ada beberpa hal yang dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut, bahwa tim evaluasi perizinan Pemerintah Provinsi Bali berusaha menemukan adanya indikasi penyalahgunaan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS) oleh Penanam Modal Asing (PMA) untuk memasuki sektor usaha yang berkaitan erat dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Jadi sejumlah investor asing disinyalir memanfaatkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) kategori risiko rendah yang hanya mensyaratkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai celah untuk menjalankan kegiatan usaha tanpa kewajiban investasi modal yang signifikan,”terang Gubernur.

Gubernur juga mengatakan, KBLI kategori risiko rendah dan menengah rendah dimanfaatkan melalui celah regulasi dalam sistem OSS, karena proses pendaftaran pada kategori tersebut dapat diterbitkan secara otomatis dan tidak membutuhkan sertifikat standar maupun izin. Kondisi ini dimanfaatkan oleh sejumlah PMA sebagai pintu masuk untuk mendirikan usaha, termasuk dengan menggunakan virtual office.

“Maka, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan memberikan tekanan signifikan terhadap keberlangsungan pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, pada sektor-sektor yang semestinya mendorong kemitraan dengan koperasi dan UMKM,”katanya.

Gubenur juga menyampaikan, setelah memperoleh persetujuan dari Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Republik Indonesia, maka Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan penutupan akses sistem OSS terhadap sejumlah KBLI kategori risiko rendah dan menengah rendah yang mencakup sektor akomodasi, penyewaan, perdagangan ritel, jasa konsultansi, dan sektor lainnya yang sangat dekat dengan ruang usaha UMKM yaitu:

  1. 55110 — Hotel Bintang (ruang lingkup luas bangunan < 6.000 m²)
  2. 68111 — Real Estate yang dimiliki sendiri atau disewa
  3. 55120 — Hotel Melati (ruang lingkup luas bangunan < 6.000 m²)
  4. 70209 — Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
  5. 77100 — Penyewaan Mobil, Bus, Truk, dan Sejenisnya
  6. 47711 — Perdagangan Eceran Pakaian.
  7. 47511 — Perdagangan Eceran Tekstil
  8. 77311 — Penyewaan Motor Tanpa Hak Opsi
  9. 47249 — Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
  10. 47991 — Perdagangan Eceran Keliling Komoditi Makanan dari Hasil Pertanian
  11. 55900 — Penyediaan Akomodasi Lainnya
  12. 56303 — Rumah Minum/Kafe
  13. 56305 — Rumah/Kedai Obat Tradisional
  14. 14120 — Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan
  15. 93111 — Fasilitas Stadion
  16. 93116 — Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center
  17. 93191 — Promotor Kegiatan Olahraga
  18. 70204 — Aktivitas Konsultansi Manajemen Industri

Selanjutnya, Gubernur mengatakan, selain Pemerintah Provinsi Bali melakukan penutupan akses sistem OSS terhadap sejumlah KBLI kategori risiko rendah dan menengah rendah yang mencakup sektor akomodasi, penyewaan, perdagangan ritel, jasa konsultansi, dan sektor lainnya, Pemerintah Provinsi Bali juga memberikan perhatian khusus terhadap aktivitas PMA yang menjalankan kegiatan usaha melalui virtual office sebagai bagian dari penguatan pengawasan perizinan berusaha.

“Jadi penutupan akses OSS tersebut berlaku di seluruh wilayah Provinsi Bali mulai minggu ketiga bulan Mei 2026 lalu. Jadi dengan penutupan ini, PMA tidak lagi dapat mengajukan perizinan berusaha baru melalui sistem OSS untuk KBLI dimaksud sampai terdapat kebijakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,”ungkap Koster.

Menurut Koster, perusahaan tetap memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sampai KBLI terkait dinonaktifkan atau dihapus dari sistem perizinan. Gubernur bersama Wali Kota/Bupati akan bertindak tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran perizinan.

“Namun Pemerintah Provinsi Bali tetap terbuka terhadap investasi yang berkualitas, bertanggung jawab, dan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian daerah. Karena investasi yang masuk kita harapkan selaras dengan visi pembangunan Bali, menghormati kearifan lokal, serta mendukung penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM,”pungkas Gubernur Asal Sembiran Buleleng ini. (Gustra).

Koster Ajak Generasi Muda Rawat Semangat Marhaenisme

admin
-
0
Koster Ajak Generasi Muda Rawat Semangat Marhaenisme

Bedah Buku Rocky Gerung, Koster  Sebut ‘Semangat Marhaenisme Jadi Landasan Berpikir Kritis’

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Gubernur Bali Wayan Koster mengajak generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk merawat semangat Marhaenisme sebagai landasan berpikir kritis, berkeadilan, dan berpihak kepada rakyat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Bedah Buku karya Rocky Gerung berjudul Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z yang digelar di Auditorium Universitas Mahasaraswati (Unmas) Denpasar, Selasa (21/7).

Kegiatan yang dihadiri ratusan mahasiswa tersebut menghadirkan Rocky Gerung selaku akademisi sekaligus penulis buku Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z dan Dr. Airlangga Pribadi Kusman sebagai akademisi dan penulis buku sebagai narasumber. Diskusi berlangsung hangat dengan mengangkat relevansi nilai-nilai Marhaenisme dalam menjawab tantangan yang dihadapi Generasi Z di era digital.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster mengatakan, bedah buku tersebut bukan sekadar agenda akademik, melainkan ruang pencarian makna untuk menjawab pertanyaan besar mengenai relevansi nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa bagi Generasi Z yang tumbuh di era algoritma, media sosial, dan kecerdasan buatan.

“Ini adalah forum pencarian makna. Sebuah upaya kolektif untuk menemukan benang merah antara masa lalu yang kaya dengan pengalaman perjuangan dan masa depan yang penuh dengan berbagai kemungkinan baru,” ujar Gubernur Koster.

Menurut Gubernur, Marhaenisme lahir dari kegelisahan Bung Karno terhadap ketimpangan sosial dan menjadi ideologi kerakyatan yang tumbuh dari realitas masyarakat Indonesia. Kini, melalui buku karya Rocky Gerung tersebut, semangat Marhaenisme diajak untuk dimaknai kembali agar tetap relevan bagi generasi yang menghadapi tantangan zaman yang berbeda.

Gubernur Koster juga menepis anggapan bahwa Generasi Z merupakan generasi yang apatis dan individualistis. Menurutnya, justru di tengah tantangan pandemi, krisis ekonomi, perubahan iklim, hingga derasnya arus informasi, banyak anak muda tetap menunjukkan kepedulian terhadap isu keadilan, kesetaraan, dan masa depan bangsa.

“Kehadiran mahasiswa dalam forum bedah buku seperti ini merupakan bukti bahwa generasi muda masih memiliki semangat untuk berpikir, membaca, berdiskusi, dan mencari jawaban atas berbagai persoalan kebangsaan,” katanya.

Ia menegaskan, forum akademik seperti bedah buku harus menjadi ruang latihan demokrasi yang sehat, di mana setiap gagasan diuji melalui argumentasi, bukan kemarahan, dan perbedaan pendapat dipandang sebagai kesempatan untuk saling belajar.

Lebih lanjut, Gubernur Koster mengingatkan bahwa pembangunan Bali tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan nilai, budaya, moralitas, dan harmoni. Prinsip tersebut menjadi landasan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, yang bertujuan menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta seluruh isinya demi mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera dan bahagia, baik secara sekala maupun niskala.

Menurutnya, semangat bedah buku tersebut memiliki keterkaitan erat dengan implementasi nilai-nilai Sad Kerthi. Melalui budaya membaca dan berpikir kritis, mahasiswa turut membangun Atma Kerthi melalui penyucian pikiran dan jiwa. Melalui kepedulian terhadap sesama, nilai Jana Kerthi diwujudkan sebagai penghormatan terhadap kemanusiaan. Sementara komitmen membangun dunia yang lebih baik bagi seluruh makhluk hidup merupakan implementasi Jagat Kerthi, yakni menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam semesta.

Gubernur Koster menekankan bahwa Bali membutuhkan generasi muda bukan sebagai penonton pembangunan, melainkan sebagai subjek yang aktif merancang, membangun, dan merawat masa depan Bali. Namun, keterlibatan tersebut harus tetap berpijak pada kearifan lokal yang menjadi identitas Pulau Dewata.

“Kearifan lokal Bali bukan berarti menolak modernitas. Justru Bali harus mampu menyerap hal-hal baik dari luar tanpa kehilangan jati dirinya. Nilai-nilai seperti Tri Hita Karana, Tat Twam Asi, dan Menyama Braya harus tetap menjadi fondasi dalam membangun masa depan Bali,” tegasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua TP PKK Provinsi Bali Ny. Putri Suastini Koster turut memberikan sentuhan budaya dengan membacakan puisi berjudul “Agustus” karya Yudhistira Massardi. Penampilan tersebut mendapat apresiasi dari para peserta dan semakin memperkaya suasana intelektual serta kebudayaan dalam rangkaian kegiatan bedah buku.

Gubernur Koster juga menyampaikan tiga pesan kepada mahasiswa. Pertama, menjadikan membaca sebagai kebiasaan yang tidak dapat ditawar di tengah derasnya arus informasi. Kedua, membangun budaya diskusi yang sehat dengan menghormati perbedaan pendapat. Ketiga, mengimplementasikan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata sehingga nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan keberpihakan kepada masyarakat menjadi pedoman dalam berkarya maupun memimpin di masa depan.

Di akhir sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada Rocky Gerung atas kontribusi pemikirannya melalui buku Marhaenisme: Dalil Baru untuk Gen Z, yang dinilai mampu menghidupkan kembali diskursus kebangsaan di kalangan generasi muda. Apresiasi juga diberikan kepada Universitas Mahasaraswati Denpasar yang terus menghadirkan ruang akademik sebagai tempat lahirnya pemikiran kritis, dialog yang sehat, serta pembentukan karakter mahasiswa.

Gubernur berharap bedah buku tersebut dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan budaya literasi, memperkuat tradisi intelektual, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Bali yang maju, berdaya saing, dan tetap berakar kuat pada nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.(Eka/Tra).

Gubernur Koster Minta Fokus Porprov dan Berjuang Rebut Posisi Kelima PON

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Gubernur Koster menyampaikan dukungannya terhadap para atlet yang sedang bersiap tanding pada Porprov 2027, yang sesuai rencana akan dilaksanakan di Kabupaten Buleleng.  “Saya minta pembinaan atlet lebih serius dilakukan, baik kesiapan fisik, strategi dan terutama kesehatan. Apabila semua itu sudah dimiliki, maka saya yakin semua atlet akan bertanding dengan fokus, dan berupaya memberikan yang terbaik untuk tanah kelahirannya”, ungkap Gubernur Koster saat membuka Rakerprov KONI Bali 2026, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Selasa (21/7).

Rakerprov bertujuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan program kerja serta memantapkan program kerja Tahun 2026 maupun hal-hal lain yang dianggap perlu guna perkembangan prestasi olahraga di Bali. Diharapkan dengan adanya Rakerprov dapat menghasilkan gagasan atau ide-ide yang lebih baik untuk program kerja KONI dan cabang olahraga di Tahun 2026 dan Tahun 2027 demi pengembangan dan peningkatan prestasi olahraga di Bali.

Pada kesempatan ini, pihaknya juga menitipkan pesan agar seluruh atlet Bali yang berkompetisi dan berlaga, baik Porprov 2027 (di Kabupaten Buleleng) dan PON XXII pada tahun 2028 di NTB-NTT nanti untuk tetap bersemangat dan memberikan yang terbaik untuk Bali, jika sebelumnya menduduki peringkat ke-7, harapannya ke depan akan semakin meningkat. “Khususnya PON mendatang, Bali dapat menduduki posisi ke-5, atau setidaknya tetap bertahan di posisi ke-7,” tegas Gubernur Koster.

Melalui Rakerprov hari ini, Gubernur Koster harap mampu melakukan perubahan mulai dari sistem pembinaan, sarana dan prasarana serta pendukung lainnya ke tingkat yang lebih baik.  “Perlu digaris bawahi bahwa sebuah organisasi tanpa perencanaan yang matang, tanpa komitmen bersama yang baik, tanpa kesadaran yang baik akan mustahil organisasi itu dapat berjalan maksimal dan optimal. Namun saya yakin, KONI yang sekarang memiliki komitmen, kerangka berpikir dan cara kerja yang berbeda, sehingga KONI saat ini lebih siap pada tahun ini dan pada tahun-tahun mendatang”, imbuh Gubernur Koster.

Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Bali, yang juga menjabat sebagai Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta menyampaikan bahwa KONI berprinsip untuk bersiap melangkah bersama, membangun olahraga khususnya di pulau Bali.

Melalui Rakerprov ini, pihaknya sedang melakukan tatanan agar tidak ada lagi persoalan ketika melaksanakan Porprov. Dalam Rakerprov juga akan di bahas kesiapan untuk melaksanakan Porprov pada tahun 2027 mendatang, agar lebih semakin matang dan siap sehingga saat maju ke PON XXII nanti, Bali memiliki daya saing yang lebih kuat, dan mampu menjadi personal yang tangguh bagi lawannya.

Porprov kali ini diharapkan akan semakin berkualitas dengan salah satunya upaya melibatkan tim kecil atau KONI Kabupaten/ Kota. Dimana para atlet yang sudah masuk pada tatanan internasional bisa ikut di PON nantinya, dan Porprov ini adalah salah satu ajang untuk meningkatkan prestasi para atlet.

Oleh sebab itu, pihaknya akan mengadakan pelatihan daerah dan pelatihan nasional menjelang PON, sehingga pada pra PON nanti bisa memberikan hasil yang maksimal. “Tatanan ini juga menutup kepentingan politik yang masuk, dan ini real untuk olahraga, dan berkomitmen untuk Bali yang berprestasi”, ungkap Giri Prasta.

Untuk itu, pihaknya memegang teguh prinsip untuk menghindari masalah dan tidak melanggar aturan, dan tata pendanaan, siap bertanggungjawab sepenuhnya, “Seribu rupiah pun akan dipertanggung jawabkan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan”, tegas Giri Prasta.(Tutt/Tra).

 

BPJS Apresiasi Program Jamsos Gubernur Koster Bagi Rohaniawan

admin
-
0
BPJS Apresiasi Program Jamsos Gubernur Koster Bagi Rohaniawan
Program Jamsos Rohaniawan  Didukung Penuh APBD Semesta Berencana Bali Sejak  2023 Silam

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Kepemimpinan Gubernur Bali, Wayan Koster dalam memberikan keberpihakan Jaminan Sosial (Jamsos) melalui BPJS Ketenagakerjaan kepada Rohaniawan Hindu, Budha, Islam, Katolik, Konghucu, dan Kristen di Kabupaten/Kota se-Bali mendapatkan apresiasi dari Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, I Nyoman Suarja.

Program Jaminan Sosial kepada Rohaniawan ini mendapatkan dukungan penuh dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sejak Tahun 2023 silam dan berlanjut pada Tahun Anggaran 2026. Tercatat pada tahun ini ada 16.794 Rohaniawan di Bali yang terdaftar sebagai Kepesertaan Aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Gubernur Bali, Wayan Koster dalam kesempatan itu meminta Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali untuk terus melakukan pendataan Rohaniawan / Update dengan mendapatkan sumber yang akurat dari Desa, agar program sosial ini benar – benar mampu memberikan pertolongan atau keringanan kepada Rohaniawan.

“Ini program yang sangat marhaenisme, dimana para Rohaniawan memiliki peran yang sangat mulia dalam mendoakan keselamatan alam dan kita semua di Bali,” kata Wayan Koster, pada Selasa 21 Juli 2026 di Jayasabha, Denpasar.

Mendengar arahan tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan melaporkan bahwa pendataan kepada Rohaniawan secara berkelanjutan, setiap tahun dilakukan, tepatnya setiap bulan November data Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan untuk Rohaniawan di update dengan memperhatikan aturan yang berlaku.

Sementara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Papua, I Nyoman Suarja menambahkan, secara manfaat para Rohaniawan yang masih terdata aktif di BPJS Ketenagakerjaan akan mendapatkan manfaat perlindungan sosial, diantaranya seperti JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian). “Namun apapun itu, kami tetap mendoakan agar para Rohaniawan diberikan keselamatan dan panjang umur,” katanya.

Selanjutnya perlu pihaknya menginformasikan, apabila misalnya ada yang mengalami kecelakaan kerja, BPJS Ketenagakerjaan akan membiayai sepenuhnya perawatan di Rumah Sakit yang telah kerjasamakan sampai pasiennya sembuh total. Kalau ada yang meninggal dunia, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan santunan kematian. Ia menambahkan, pihaknya juga ada program beasiswa apabila peserta aktif meninggal dunia, namun masih memiliki anak yang ditanggung sekolah.

Dalam pertemuan itu, Gubernur Bali bersama Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Bali, Nusa Tenggara dan Papua juga membahas 3 program perlindungan sosial lainnya, yang meliputi 1) Jaminan Hari Tua kepada Rohaniawan (masih dalam kajian); 2) Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Perlindungan Pekerja Rentan seperti Petani dan Nelayan (masih dalam kajian); dan 3) Pendataan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bali melalui sistem satu pintu yang dikelola Pemerintah Daerah untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan pelindungan sosial.(Ded/Tra).

 

TP Posyandu Bali Sosialisasikan Transformasi Posyandu dan Serahkan Bantuan Bagi 110 Kader

admin
-
0
TP Posyandu Bali Sosialisasikan Transformasi Posyandu dan Serahkan Bantuan Bagi 110 Kader

NEWS INTERMEDIA.COM l BULELENG l Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali kembali menggelar sosialisasi transformasi Posyandu sebagai tindak lanjut atas implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024. Sosialisasi kali ini dilaksanakan di dua lokasi di Kabupaten Buleleng, yakni Desa Padangbulia, Kecamatan Sukasada, dan Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula.

Khusus di Desa Sembiran, kegiatan dirangkaikan dengan penyerahan bantuan aksi sosial kepada para kader Posyandu sebagai bentuk perhatian dan apresiasi atas dedikasi mereka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, transformasi Posyandu menempatkan Posyandu sebagai pusat pelayanan terpadu yang tidak hanya melayani bidang kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mengintegrasikan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Keenam bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, menegaskan bahwa transformasi Posyandu tidak dimaksudkan untuk menambah beban kerja kader. Pelayanan terhadap enam bidang SPM dilaksanakan secara sinergis dengan tetap menempatkan kader sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

“Tugas kader adalah menampung aspirasi serta mencatat dan mendata permasalahan yang terjadi di lapangan. Data tersebut kemudian diteruskan kepada pengurus dan perangkat desa untuk ditindaklanjuti oleh instansi sesuai bidang kewenangannya,” ujar Putu Anom Agustina saat memberikan sosialisasi di Wantilan Desa Sembiran, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Senin (20/7/2026).

Ia menjelaskan, ketika Posyandu membuka pelayanan, masyarakat dapat datang untuk menyampaikan kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi. Setelah melakukan pencatatan dan memeriksa kelengkapan administrasi, kader dapat melaksanakan kunjungan lapangan apabila diperlukan. Hasilnya kemudian dilaporkan kepada pihak terkait untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Menurut Putu Anom Agustina, kader memiliki peran strategis sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan berbagai persoalan di lapangan. Melalui peran tersebut, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan sesuai kebutuhan.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Bali, Made Dwi Dewata, menyampaikan bahwa bantuan kepada kader merupakan bentuk perhatian dan apresiasi Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali atas dedikasi mereka dalam melayani masyarakat.

Bantuan diserahkan kepada 110 kader dari delapan Posyandu yang tersebar di enam dusun di Desa Sembiran. Setiap kader menerima 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu.

“Bantuan ini merupakan bentuk apresiasi Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali kepada para kader yang telah bekerja dengan tulus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, sebelum melaksanakan tugas, para kader juga harus memahami esensi tugasnya agar tidak mengalami hambatan dan seluruh proses pelayanan dapat berjalan sesuai alur,” ujar Made Dwi Dewata.

Dalam kesempatan tersebut, bantuan yang sama juga diberikan dilokasi kedua dengan 74 orang penerima dari 10 Posyandu di Desa Padangbulia.

Melalui sosialisasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan di berbagai daerah, TP Posyandu Provinsi Bali berharap seluruh kader memiliki pemahaman yang sama mengenai transformasi Posyandu. Dengan demikian, para kader dapat menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya serta menjadikan Posyandu sebagai garda terdepan dalam mendukung pelayanan dasar yang berkualitas dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.(EKa/Tra).

 

Gubernur Bali dan Kementerian ATR-BPN Percepat Perlindungan LP2B

admin
-
0
Gubernur Bali dan Kementerian ATR-BPN Percepat Perlindungan LP2B

Bali Siap Jadi Model Ketahanan Pangan Berkelanjutan

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR  l Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mempercepat perlindungan lahan pertanian produktif melalui pendataan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di seluruh kabupaten/kota di Bali.

Komitmen tersebut disampaikan saat menerima Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana, di Ruang Rapat Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (20/7) kemarin.8

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan pendataan LP2B sebagai langkah strategis menjaga ketahanan pangan sekaligus mengendalikan laju alih fungsi lahan yang selama ini menjadi tantangan serius di Bali. “Lahan produktif kita jaga. Kita support penuh dengan penguatan infrastruktur,” ujar Koster.

Ia menegaskan Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki regulasi yang secara khusus melindungi lahan produktif dari alih fungsi untuk kepentingan investasi.

“Kita juga punya perda untuk melindungi lahan produktif, tidak akan keluar izinnya untuk investasi. Dari provinsi juga membantu insentif ini agar lahan produktif tidak dibangun. Boleh ada pembangunan fasilitas pariwisata atau lainnya, asal tidak di lahan produktif. Sudah jalan ini di Bali,” tegasnya.

Menurut Koster, kebijakan tersebut merupakan langkah yang relevan dengan arah pembangunan Bali ke depan, yakni menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta keberlanjutan sektor pertanian sebagai fondasi budaya dan kehidupan masyarakat Bali.

Ia juga meminta agar langkah perlindungan lahan tersebut diintegrasikan dengan rencana pemerintah pusat menjadikan Bali sebagai pilot project pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang diinisiasi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). “Ini kontekstual dan cocok untuk masa depan Bali. Tindaklanjuti juga keinginan Menteri Bappenas agar Bali menjadi pilot project pembangunan SDGs,” katanya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian berbagai dokumen tata ruang yang masih berproses di Bali. “Kita selesaikan segera. RTRW yang belum selesai kita berkomitmen membantu mempercepat. Terima kasih atas dukungan Bapak Gubernur,” ujar Suyus.

Program Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan kawasan pertanian yang dilindungi secara hukum agar tidak dialihfungsikan menjadi kawasan nonpertanian. Kebijakan ini menjadi instrumen penting pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya tekanan pembangunan.

Selain memperoleh perlindungan hukum, pemilik lahan yang masuk dalam kawasan LP2B berhak menerima berbagai insentif, antara lain keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bantuan pupuk, hingga prioritas pembangunan infrastruktur pendukung pertanian.

Di Bali, perlindungan LP2B memiliki nilai strategis karena tidak hanya menjaga produksi pangan, tetapi juga mempertahankan keberlangsungan sistem irigasi tradisional subak yang telah diakui sebagai Warisan Budaya Dunia UNESCO.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini menerapkan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan secara ketat melalui moratorium terhadap perubahan fungsi lahan pertanian produktif.

Kebijakan tersebut diperkuat dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara nominee. Regulasi ini mengunci status zonasi lahan pertanian produktif, memperketat proses perizinan, sekaligus memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran alih fungsi lahan.

Selain itu, pengendalian pemanfaatan ruang juga mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bali Tahun 2023–2043 yang menjadi pedoman pembangunan wilayah secara berkelanjutan.

Melalui kombinasi regulasi, penguatan tata ruang, pemberian insentif, serta pembangunan infrastruktur pertanian, Pemerintah Provinsi Bali berupaya memastikan pembangunan pariwisata tetap berjalan tanpa mengorbankan lahan pertanian produktif.

Langkah yang ditempuh Pemerintah Provinsi Bali sejalan dengan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, pemerintah pusat mendorong percepatan penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), penataan ruang berbasis perlindungan lahan produktif, pemberian insentif kepada petani, serta pembangunan jaringan irigasi strategis sebagai fondasi menuju swasembada pangan berkelanjutan.

Sinergi antara Pemerintah Provinsi Bali dan Kementerian ATR/BPN tersebut diharapkan mampu mempercepat penyelesaian penataan ruang di seluruh kabupaten/kota sekaligus memperkuat perlindungan LP2B sebagai benteng utama menjaga ketahanan pangan, kelestarian subak, dan keberlanjutan pembangunan Bali di masa depan.(Noer/tra).

Pementasan Teater “Di Bawah Pohon Sukun”Jadi Sajian FSBJ 2026

admin
-
0
Pementasan Teater “Di Bawah Pohon Sukun”Jadi Sajian FSBJ 2026

Gubernur Wayan Koster dan Ny. Putri Koster Saksikan Pementasan yang Mengangkat Perjalanan Sukarno di Ende

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l  Pementasan teater “Di Bawah Pohon Sukun” menjadi salah satu sajian yang memikat perhatian penonton dalam rangkaian Festival Seni Bali Jani (FSBJ) VIII Tahun 2026 di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Minggu (19/7) malam. Pertunjukan tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Ny. Putri Koster.

Pementasan yang ditulis dan disutradarai oleh Putu Satria Kusuma ini mengangkat kisah perjuangan Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Sukarno, saat menjalani masa pengasingan di Ende, Flores, pada 1934. Melalui alur dramatik, pertunjukan menghadirkan potret Sukarno yang tetap teguh menyalakan semangat perjuangan di tengah keterasingannya sebagai tahanan politik Pemerintah Hindia Belanda.

Meski dijauhkan dari rakyat, Sukarno tidak pernah menyerah. Ia membentuk kelompok sandiwara Tonel Kelimutu dan aktif mementaskan berbagai drama yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Di sela aktivitasnya, Sukarno kerap merenung di bawah pohon sukun, tempat yang kemudian dikenang sebagai ruang lahirnya gagasan-gagasan besar tentang kemerdekaan bangsa.

Dari ruang perenungan tersebut, Sukarno merumuskan nilai-nilai luhur yang kelak menjadi fondasi bagi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kisah itu dihadirkan secara dramatik sekaligus mengajak penonton merefleksikan bahwa perjuangan tidak selalu diwujudkan melalui perlawanan fisik, tetapi juga melalui pemikiran, kebudayaan, dan keteguhan menjaga cita-cita.

Pementasan “Di Bawah Pohon Sukun” mendapat apresiasi dari penonton yang memadati Gedung Ksirarnawa. Kehadirannya memperkaya rangkaian FSBJ VIII sebagai ruang ekspresi seni yang tidak hanya menghadirkan pertunjukan, tetapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai sejarah, kebangsaan, dan semangat perjuangan melalui karya teater. (Adi/Tra).

123...54Halaman 1 dari 54

Media online newsintermedia.com siap menjadi media penangkal berita berita hoax yang inspiratif, komunikatif dan terpercaya

Editor Picks

Latest News

Popular Categories

Copyright @ 2024 newsintermedia.com. All right reserved