Gubernur Koster Bicara Depan 140 Akademisi Pertanian dari 31 Universitas Wilayah Timur
Koster Paparkan Strategi Amankan Pertanian dan Kendalikan Alih Fungsi Lahan
NEWS INTERMEDIA.COM l BADUNG l Gubernur Bali Wayan Koster tampil sebagai pembicara kunci pada Seminar Nasional dengan tema “Integrasi Pertanian dengan Pariwisata untuk mendukung SDG’s 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG’s 17 (Kemitraan untuk mencapai Tujuan)” di The Patra Bali Resort, Tuban, Kabupaten Badung, Kamis (23/7). Kegiatan ini merupakan rangkaian dari Lokakarya Forum Perguruan Tinggi Pertanian Indonesia (FKPTPI) Wilayah Timur Tahun 2026 yang berlangsung dari tanggal 22 hingga 24 Juli 2026.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Berbicara di hadapan 140 akademisi bidang pertanian dari 31 Universitas wilayah timur, Gubernur Koster memaparkan sejumlah strategi untuk mengamankan sektor pertanian agar bisa bersinergi dengan pariwisata yang menjadi penopang perekonomian Daerah Bali.
Mengawali paparannya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa produk pertanian Bali memiliki branding yang begitu kuat dan unggul. “Kita punya salak, manggis, mangga, kopi, garam, arak hingga berbagai produk perikanan yang memiliki branding yang sangat kuat. Hanya saja selama ini belum dikelola secara utuh, inilah yang sedang kami tata,” ujarnya.
Membeber data statistik, Gubernur Koster menginformasikan bahwa Daerah Bali memiliki lahan pertanian yang terdiri dari 283,058,70 hektare lahan holtikultura, 64.704 hektare lahan sawah dan 149.442,49 haktare lahan perkebunan. Menurut dia, salah satu tantangan serius yang dihadapi Bali dalam mempertahankan luasan lahan pertanian adalah tingginya alih fungsi lahan.
“Angka alih fungsi lahan cukup tinggi, 700 hektare setiap tahun. Ini tidak bisa dibiarkan karena lambat laun produksi pangan dan keberadaan subak akan terancam,” cetusnya.
Untuk mengendalikan alih fungsi lahan, Pemprov Bali mengeluarkan Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nomine. Regulasi ini bertujuan mengunci lahan pertanian agar tidak mengalami alih fungsi.
“Tidak boleh mengubah lahan sawah atau lahan produktif lainnya menjadi industri pariwisata, ini yang kami perketat di Bali. Boleh membangun hotel atau restoran, tapi silahkan di tanah kering atau tak produktif,” ucapnya.
Sejalan dengan itu, pihaknya juga mengembangkan kebijakan yang mengintegrasikan sektor pertanian dan pariwisata. “Sektor pertanian tak hanya di arahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan, tapi kami integrasikan dengan sektor pariwisata. Tujuannya untuk menjaga keberlangsungan lahan pertanian, sekaligus meningkatkan pendapatan petani,” ungkapnya. 
Dijelaskan olehnya, integrasi dua sektor ini dilakukan dari hulu hingga hilir. Di hulu, lahan sawah dan perkebunan dikembangkan menjadi agrowisata. “Kita kembangkan menjadi objek wisata agriculture, tapi dengan pengawasan yang ketat. Tak boleh ada alih fungsi lahan untuk bangunan. Keindahannya silahkan dinikmati,” paparnya.
Lalu di hilir, ada Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali. Dengan adanya regulasi ini, Pemprov Bali mewajibkan hotel dan restoran untuk memanfaatkan produk pertanian lokal.
Strategi lainnya, Pemprov Bali juga memprioritaskan pengembangan pertanian organik, khususnya pada lahan sawah. Ia menyebut, dari 64 ribu hektare sawah, 60 persen diantaranya telah mengantongi sertifikat organik. “Ini sejalan dengan implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Sistem Pertanian Organik,” ungkapnya.
Program ini mendapat sambutan antusias dari para petani karena peningkatan nilai ekonomi pada produk yang mereka hasilkan. “Ini juga sangat penting untuk menjaga kelestaran dan keanekaragaman hayati sehingga tidak merusak ekosistem,” cetusnya. 
Mengakhiri paparannya, Gubernur Koster mengapresiasi pelaksanaan Lokakarya FKPTPI Wilayah Timur Tahun 2026 yang secara khusus mengusung tema integrasi sektor pertanian dan pariwisata. Selain berkaitan dengan sektor yang sangat penting bagi kehidupan, menurutnya kegiatan ini adalah wujud kolaborasi pemerintah dengan akademisi.
Ketua FKPTPI Wilayah Timur I Putu Sudiarta menginformasikan bahwa lokakarya telah diawali dengan beragam kegiatan lomba yang melibatkan mahasiswa. “Kegiatan lokakarya melibatkan 140 peserta dari 31 universitas,” sebutnya.
Sementara itu, Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Udayana Prof. Ir. I Nengah Sujaya dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Gubernur Koster dan para akademisi bidang pertanian dari berbagai daerah. Menurutnya, pertanian dan pariwisata adalah dua sektor yang saling melengkapi.
“Pertanian dan pariwisata adalah pilar pembangunan dan ekonomi Bali. Oleh sebab itu, keduanya harus terintegrasi,” pungkasnya.(Dsk/Tra*)
Jadi Keynote Speaker MASTIC 2026, Gubernur Koster Ajak Bangun Bali Tangguh dan Berkelanjutan
NEWS INTERMEDIA.COM l BADUNG l Gubernur Bali Wayan Koster didaulat sebagai Keynote Speaker dalam Maritime Safety International Conference (MASTIC) 2026 yang diselenggarakan di Kuta Paradiso Hotel, Kabupaten Badung, Kamis (23/7).
Dalam paparannya bertajuk Strategic Initiatives in Preparing Bali as One of Natural Gas Producing Regions: Efforts to Ensure Growth and Sustainability, Gubernur Koster memaparkan arah strategis Pemerintah Provinsi Bali dalam memperkuat ketahanan energi dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sebagai bagian dari visi pembangunan Bali ke depan.
Di hadapan akademisi, pemerintah, pelaku industri, serta peserta konferensi dari berbagai negara, Gubernur Koster menegaskan bahwa Bali tidak dapat terus bergantung pada sektor pariwisata sebagai satu-satunya penopang perekonomian. Pengalaman pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa ketahanan ekonomi perlu diperkuat melalui diversifikasi sektor pembangunan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah secara bijaksana dan berkelanjutan.
Menurut Gubernur Koster, penguatan ketahanan energi merupakan salah satu langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, membuka peluang kerja, serta memperkuat kemandirian Bali di masa depan. Namun demikian, seluruh proses pembangunan harus tetap mengedepankan perlindungan lingkungan, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
“Pengembangan sektor energi di Bali bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan ekonomi. Seluruh prosesnya harus berlandaskan visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali, sehingga mampu menjaga keharmonisan antara alam, manusia, dan kebudayaan sekaligus mewujudkan kemandirian energi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster juga memaparkan pentingnya membangun ekosistem energi yang terintegrasi melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan berbagai sektor pendukung yang mampu menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Menurutnya, investasi pada sektor energi akan memberikan multiplier effect yang mendorong pertumbuhan sektor konstruksi, logistik, jasa teknik, pendidikan, hingga berbagai industri berbasis inovasi.
Lebih lanjut, Gubernur Koster menegaskan bahwa pengembangan sektor hilir menjadi kunci agar pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Bali dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah, memperkuat daya saing daerah, sekaligus mendukung transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan.
Ia juga menekankan pentingnya tata kelola sumber daya alam yang profesional, transparan, dan akuntabel agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat kembali kepada masyarakat melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta program-program yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Menutup paparannya, Gubernur Koster menyampaikan empat pesan utama. Pertama, Bali harus memiliki sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru di luar sektor pariwisata. Kedua, seluruh pembangunan harus tetap berpijak pada filosofi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Ketiga, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan ketahanan energi dan pembangunan berkelanjutan. Keempat, keberhasilan pembangunan membutuhkan kolaborasi erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
“Tujuan kita jelas, menjadikan Bali tetap sebagai destinasi wisata kelas dunia, sekaligus menjadi daerah yang tangguh, berkelanjutan, dan memiliki ketahanan energi bagi generasi mendatang,” pungkas Gubernur Koster.
Sebelumnya, Ketua Panitia MASTIC 2026, I Gede Manik, dalam laporannya menyampaikan bahwa penyelenggaraan Maritime Safety International Conference (MASTIC) 2026 merupakan wujud komitmen dalam mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kemaritiman melalui kolaborasi internasional. Tahun ini, konferensi diikuti oleh perwakilan dari sekitar 180 institusi dari berbagai negara, yang mencerminkan semakin luasnya jejaring akademik, riset, pemerintah, dan industri dalam pengembangan sektor maritim.
Mengusung tema “Cutting Edge Technology and Sciences for Enhancing Maritime Safety, Security, Health and Environment”, MASTIC 2026 menjadi forum internasional untuk membahas pemanfaatan teknologi mutakhir dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam meningkatkan keselamatan, keamanan, kesehatan, serta perlindungan lingkungan maritim. Konferensi ini juga menjadi momentum memperkenalkan ITS Research Consortium sebagai wadah kolaborasi penelitian sekaligus memperluas kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah, industri, dan mitra internasional dalam menjawab tantangan sektor maritim di masa depan.
Hadir pada kesempatan tersebut Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Prof. Dr. (HC). Ir. Bambang Pramujati, S.T., M.Sc.Eng., Ph.D., IPU, ASEAN Eng., beserta para akademisi, peneliti, perwakilan pemerintah, pelaku industri, dan undangan lainnya.(EKA/TRA*)
Penilaian Maladministrasi Jadi Momentum Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra menegaskan bahwa Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik bukan sekadar instrumen evaluasi, melainkan momentum untuk memperkuat kualitas pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah.
Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Pemerintah Provinsi Bali dalam Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Ombudsman Republik Indonesia di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (23/7).
Kegiatan tersebut diikuti perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, pemerintah kabupaten/kota se-Bali, serta sejumlah instansi vertikal, di antaranya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Kantor Wilayah Imigrasi, dan Kantor Pertanahan.
Dalam sambutannya, Dewa Made Indra menyampaikan apresiasi kepada Ombudsman Republik Indonesia atas komitmennya dalam mengawal peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, pelaksanaan entry meeting merupakan langkah strategis untuk memastikan pelayanan publik tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mampu menjawab hak dan harapan masyarakat akan layanan yang semakin berkualitas.
“Penilaian maladministrasi harus dimaknai sebagai sarana evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi seluruh penyelenggara pelayanan publik,” ujarnya.
Ia menambahkan, seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat, pelayanan publik dituntut menghadirkan layanan yang cepat, transparan, mudah diakses, ramah, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Karena itu, seluruh penyelenggara pelayanan perlu terus melakukan pembenahan agar kualitas layanan semakin meningkat.
Lebih lanjut, Dewa Made Indra menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan publik guna mewujudkan layanan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selain itu, keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk publikasi hasil penilaian pelayanan, dinilai penting sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggara pelayanan publik.
Mengakhiri sambutannya, Sekda Bali mengajak seluruh perangkat daerah dan instansi penyelenggara pelayanan publik menjadikan penilaian maladministrasi sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang telah terjalin dengan Ombudsman RI Perwakilan Bali serta berharap kolaborasi tersebut semakin memperkuat upaya mewujudkan pelayanan publik yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Melalui pelaksanaan Entry Meeting Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Bali menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan melalui pelayanan publik yang prima, transparan, akuntabel, dan berintegritas demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Bali.(ITA/TRA).
Gubernur Koster Pimpin Rapat Penetapan LP2B, Target Nasional 87 Persen Tercapai
NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Gubernur Bali Wayan Koster memimpin rapat koordinasi pemenuhan dan penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Provinsi Bali bersama bupati/wali kota se-Bali di Gedung Kertha Sabha, Jayasabha, Denpasar, Rabu (22/7).
Rapat tersebut menghasilkan kesepakatan pemenuhan luasan LP2B Provinsi Bali yang mencapai 56.098,76 hektare atau 87,01 persen dari total Luas Lahan Baku Sawah (LBS) Tahun 2024, sehingga telah memenuhi target minimal nasional sebesar 87 persen.
Dalam arahannya, Gubernur Wayan Koster menegaskan pentingnya komitmen seluruh pemerintah kabupaten/kota dalam menjaga keberadaan lahan pertanian pangan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan Bali sekaligus mengendalikan alih fungsi lahan produktif.
Rapat tersebut juga menyepakati komitmen Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota untuk menindaklanjuti arahan Pemerintah Pusat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7/SE-HK.02/VI/2026 dan Nomor 500.1/4757/SJ tanggal 19 Juni 2026 tentang percepatan penetapan LP2B.
Berdasarkan hasil kesepakatan, Kabupaten Tabanan menjadi daerah dengan luasan LP2B terbesar yang disepakati, yakni 16.936,23 hektare, disusul Kabupaten Gianyar 7.651,93 hektare, Kabupaten Buleleng 7.233,54 hektare, Kabupaten Badung 6.922,41 hektare, Kabupaten Jembrana 6.203,28 hektare, Kabupaten Karangasem 5.479,23 hektare, Kabupaten Klungkung 2.942,34 hektare, Kabupaten Bangli 1.764,54 hektare, dan Kota Denpasar 965,26 hektare.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali bersama pemerintah kabupaten/kota menegaskan komitmen untuk segera menindaklanjuti penetapan LP2B sebagai dasar perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu menjaga keberlanjutan sektor pertanian Bali, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendukung pembangunan Bali yang berlandaskan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam rapat yang sama, Gubernur Bali juga membahas perkembangan digitalisasi bantuan sosial melalui Portal Perlindungan Sosial (Perlinsos) Provinsi Bali yang dipaparkan oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas Sosial P3A) Provinsi Bali, dr. Anak Agung Sagung Mas Dwipayani, M.Kes.
Dalam paparannya, dr. Sagung menyampaikan bahwa berdasarkan data Dashboard Portal Perlinsos Provinsi Bali per 22 Juli 2026 pukul 08.00 WITA, jumlah masyarakat yang telah mendaftar mencapai 363.247 kepala keluarga atau 28,11 persen dari total sasaran sebanyak 1.292.152 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut, sebanyak 341.544 kepala keluarga telah melalui proses verifikasi administrasi kependudukan (NIK). Selain itu, sebanyak 13.920 agen telah terdaftar untuk mendukung pelaksanaan pendataan di seluruh Bali.
Ia juga menjelaskan bahwa hingga saat ini tercatat 355.500 pendaftar Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan 344.206 pendaftar Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil verifikasi sementara menunjukkan 133.662 pendaftar BPNT atau 37,60 persen berpotensi layak menerima bantuan, sementara 220.833 pendaftar dinyatakan tidak layak dan 1.005 pendaftar masih dalam proses verifikasi. Adapun pada program PKH, dari 344.206 pendaftar, sebanyak 50.404 pendaftar atau 14,64 persen dinyatakan berpotensi layak, 292.844 pendaftar tidak layak, dan 958 pendaftar masih dalam proses verifikasi.
Paparan tersebut juga memperlihatkan capaian pendaftaran masyarakat di masing-masing kabupaten/kota sebagai bahan evaluasi dalam mempercepat pendataan. Kabupaten Bangli dan Jembrana menjadi daerah dengan persentase pendaftaran tertinggi, sedangkan sejumlah daerah lainnya masih perlu meningkatkan capaian agar target digitalisasi data perlindungan sosial di Provinsi Bali dapat segera terpenuhi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bali juga membahas pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berdasarkan paparan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hermawan. Hingga 22 Juli 2026 pukul 06.00 WITA, progres pendataan di Provinsi Bali telah mencapai 60,89 persen atau 1.039.662 responden dari total sasaran, menempatkan Bali pada peringkat ke-18 dari 38 provinsi, sedikit di bawah capaian nasional sebesar 61,19 persen. 
Dalam paparannya disampaikan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan fondasi penting untuk memotret aktivitas usaha di Bali secara lengkap dan akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan dalam mempercepat transformasi Ekonomi Kerthi Bali. Gubernur Koster pun mendorong seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mendukung percepatan pendataan sehingga target Sensus Ekonomi 2026 dapat tercapai sesuai jadwal.(EKA/TRA).
