---

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Pemerintah Provinsi Bali menggelar Rapat koordinasi (Rakor) dengan tema rapat kordinasi Guberbur dan walikota/bupati se Bali yang dipimpin langsung Gubernur Bali Wayan Koster bersama Bupati dan Wali Kota se-Bali yang membahas percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rakor dilaksanakan tgl 8 Juni 2026 di Ruang Rapat Kertha Sabha ,Jaya Sabha, dihadiri lengkap oleh Walikota/Bupati se Bali bersama jajaran pkl 09.00 sampai 13.00 .

Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan secara terpadu dengan mengesampingkan ego sektoral antar wilayah.  Guna mencapai target tersebut pembangunan perekonomian Bali harus disenggarakan secara terintegrasi dan terpadu berbasis wilayah kota/kabupaten se Bali dengan memprioritaskan sektor unggulan sesuai potensi dan karakteristik masing masing wilayah.

“Jadi pembangunan perekonomian Bali diselenggarakan dalam satu kesatuan wilayah satu  pulau, satu pola, dan satu tatakelola.  Sesuai visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru,” ungkap Gubernur Koster.

Menurut Gubernur Koster, tujuan rapat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali tahun 2026 menjadi 6.10% dalam rangka meningkatkan pendatapan masyarakat menjadi diatas Rp 72 juta pertahun dan menurunkan angka kemiskinan menjadi dibawah 3.42%, menurunkan angka pengangguran menjadi dibawah 1.45%, menurunkan tingkat kesenjangan pendapatan menjadi dibawah 0.333 dan menurunkan angka stunting menjadi dibawah 8%.

“Dengan demikian rakor ini bertujuan membangun kesamaan persepsi bahwa Bali merupakan satu kesatuan wilayah yang harus dikelola secara bersama untuk mendorong percepatan pembangunan di seluruh sektor. Pertumbuhan ekonomi harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, mulai dari peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, hingga penurunan angka stunting,” ujarnya.

Ia menilai sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) telah menciptakan situasi Bali yang kondusif untuk penyelenggaraan pembangunan.

Pelaksanaan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, lanjutnya, telah menunjukkan hasil yang positif dalam program pembangunan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang.

Prestasi tersebut, kata Koster, tercermin dari berbagai penghargaan yang diraih Bali di tingkat nasional. Untuk wilayah Jawa-Bali, Provinsi Bali menjadi yang terbaik dalam penanganan inflasi, kemiskinan, pengangguran, dan stunting. Bali juga meraih peringkat pertama dalam kategori penurunan kemiskinan dan stunting, sementara Kabupaten Badung, Gianyar, dan Tabanan menjadi tiga kabupaten terbaik, serta Kota Denpasar sebagai kota terbaik. Dalam kategori pengendalian inflasi, Bali kembali menjadi yang terbaik.

“Kita sudah memiliki haluan pembangunan Bali 100 tahun. Karena itu, seluruh kepala daerah harus memahami dan menjalankannya secara konsisten. Pembangunan ini tidak menggunakan pendekatan politik, tetapi pendekatan kebutuhan riil di masing-masing daerah,” tegasnya.

Gubernur Koster menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,82 persen dan ditargetkan meningkat menjadi 6,10 persen pada tahun 2026. Untuk mencapai target tersebut, sejumlah sektor strategis harus terus diperkuat, di antaranya pertanian, industri pengolahan, konstruksi, transportasi dan pergudangan, serta sektor akomodasi dan makan minum.

Ia mengaku bangga karena seluruh Bupati dan Wali Kota telah memahami berbagai persoalan di wilayahnya masing-masing beserta solusi yang akan dilakukan. Seluruh laporan yang dipaparkan juga telah berbasis data sehingga menjadi landasan yang kuat dalam penyusunan kebijakan.

“Saya bangga Bupati dan Wali Kota sudah memahami masalah dan jalan keluarnya. Semua laporan berbasis data. Itulah yang kita perlukan, karena bekerja harus berdasarkan data dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah,” katanya.

Koster menekankan bahwa keberhasilan pembangunan Provinsi Bali sangat ditentukan oleh kemajuan di tingkat kabupaten dan kota. Karena itu, skema pembiayaan pembangunan harus berbasis pada kekuatan sektor unggulan di masing-masing daerah sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan menurunkan angka kemiskinan dari 3,42 persen menjadi 3 persen.

Selain itu, ia meminta seluruh pemerintah daerah mempercepat realisasi APBD agar perputaran uang di masyarakat meningkat, khususnya memasuki triwulan ketiga tahun anggaran. Untuk memperkuat upaya penurunan kemiskinan, pengangguran, inflasi, dan stunting, Gubernur meminta adanya rapat koordinasi rutin antara perangkat daerah Provinsi Bali dengan pemerintah kabupaten/kota beserta seluruh pemangku kepentingan.

Dalam mendukung peningkatan pendapatan petani dan nelayan sekaligus menjaga stabilitas harga, Koster mendorong penyelenggaraan pasar murah dan festival pangan lokal secara lebih intensif. Menurutnya, semakin banyak ruang yang mempertemukan produsen dan konsumen, maka semakin cepat pula upaya pengendalian inflasi. “Tidak ada lagi urusan kabupaten atau kota. Kita harus bekerja bersama karena yang kita bangun adalah Bali,” tegasnya.

Pada sektor infrastruktur, Gubernur Koster memastikan kebijakan transfer anggaran sebesar 10 persen kepada pemerintah kabupaten/kota akan terus dilanjutkan dan mulai tahun 2026 akan ditingkatkan. Menurutnya, seluruh pembangunan yang dilakukan merupakan bagian dari penguatan identitas dan branding Bali secara keseluruhan, bukan branding Kabupaten/Kota. “Jika satu kabupaten/kota kena masalah hingga ramai di media, yang kena adalah Bali, yang rugi kita semua, bukan hanya satu kabipaten/kota,” tegasnya.

Ia juga menginstruksikan agar pengendalian alih fungsi lahan diperketat, terutama terhadap lahan hijau dan lahan produktif pertanian. Perizinan pembangunan hotel dan restoran harus dilakukan secara selektif, kecuali untuk kebutuhan tempat tinggal masyarakat.

Untuk memperkuat penggunaan produk lokal, Gubernur meminta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dioptimalkan dalam tata niaga hasil pertanian, perikanan, dan peternakan sehingga hotel dan restoran di Badung, Denpasar, dan Gianyar dapat menyerap hasil produksi daerah lain di Bali.

Di akhir arahannya, Gubernur Koster meminta seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk secara rutin melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan menyinkronkan berbagai program pembangunan.

“Kalau semua ini berjalan dengan baik, maka data Badan Pusat Statistik akan menunjukkan bahwa capaian Bali bukan sekadar prestasi, tetapi telah menjadi reputasi yang dibangun bersama,” pungkasnya.

Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh Bupati dan Wali Kota se-Bali juga memaparkan kondisi terkini di wilayah masing-masing, khususnya terkait perkembangan angka kemiskinan, pengangguran, inflasi, serta capaian pertumbuhan ekonomi. Secara umum, berbagai indikator tersebut menunjukkan tren yang cukup baik berkat berbagai program yang telah dijalankan pemerintah daerah.

Meski demikian, para kepala daerah menilai masih diperlukan dukungan yang lebih kuat dari Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penguatan skema transfer dan kerja sama antardaerah, terutama melalui dukungan dari kabupaten/kota dengan kapasitas fiskal yang lebih besar seperti Badung, Gianyar, dan Kota Denpasar, guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi di daerah lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan Bali harus dilakukan dengan semangat kebersamaan dan gotong royong.  Menurutnya, tidak boleh ada lagi sekat-sekat kepentingan wilayah karena kemajuan Bali merupakan tanggung jawab bersama.

“Semua branding adalah branding Bali, bukan branding Badung, Gianyar, atau Denpasar. Karena itu, daerah yang memiliki kemampuan fiskal lebih baik harus ikut memperkuat pembangunan daerah lain agar pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata di seluruh Bali,” tegasnya.(Mul/Tra).