Menteri PPN RI Puji Keberanian Koster Tak Hanya Bergantung Pariwisata
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy melakukan Reaktivasi Sekretariat Transformasi Kerthi Bali dan reaktivasi ditandai dengan pemotongan pita oleh Menteri Pambudy bersama Gubernur Bali Wayan Koster kemudian dilanjutkan dengan pembukaan pintu menggunakan sidik jari dan pembukaan tirai yang menutupi papan nama sekretariat, di areal Kantor Bappeda Provinsi Bali, Rabu (15/10) kemarin.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Kegiatan ini sekaligus menandai babak baru keberlanjutan program Transformasi Ekonomi Kerthi Bali (EKB) yang merupakan gagasan Gubernur Bali Wayan Koster. Mengawali paparannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan gambaran umum tentang Bali, mulai dari luas wilayah, jumlah penduduk hingga keberadaan Desa Adat yang hingga kini masih lestari dan terus diperkuat.
Berikutnya, Gubernur Koster menginformasikan mengenai pertumbuhan ekonomi Bali pada tahun 2024 yang tercatat sebesar 5,48 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,03 persen. “PDRB Bali tercatat sebesar Rp. 67 juta, angka ini mengalami peningkatan signifikan jika dibanding tahun 2019 sebesar Rp. 57 juta,” katanya.
Masih berdasarkan data tahun 2024, tingkat kemiskinan Bali tercatat 3,8 persen, jauh lebih rendah dari rata-rata nasional yang tercatat sebesar 8,57 persen. “Tingkat kesenjangan 0,348 persen, pengangguran 1,79 persen, IPM 78,6 persen, usia harapan hidup 75 tahun dan angka stunting 7,2 persen,” urainya.
Selanjutnya, Gubernur Bali dua periode ini menyampaikan hal-hal yang melatarbelakangi digulirkannya konsep transformasi EKB. Menurut dia, konsep ini merupakan hasil perenungan pada masa pandemi Covid-19 yang meluluhlantahkan perekonomian Daerah Bali. “Di tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Bali tercatat sebesar 5,3 persen. Akibat Covid, tahun 2020 anjlok menjadi minus 9,3 persen,” jelasnya.
Selain dampak Covid, ketimpangan antar wilayah juga menjadi pertimbangan diluncurkannya konsep ini. “PHR tinggi terkonsentrasi di tiga wilayah yaitu Badung, Denpasar dan Gianyar. Ini berdampak pada PAD di tiga wilayah itu yang totalnya mencapai Rp. 10,9 triliun, sedangkan 6 kabupaten lain, totalnya hanya mencapai Rp. 2,3 triliun. Gapnya besar sehingga terjadi juga ketimpangan pada PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi,” urainya.
Menurut Gubernur Koster, kesenjangan itulah yang saat ini serius ditangani, salah satunya melalui transformasi EKB. “Saya mulai merenung, kalau Bali dibiarkan hanya bergantung dari kantong pariwisata, ini akan menjadi ancaman bagi sumber perekonomian masyarakat. Mulailah saya memikirkan sebuah transformasi agar Bali tidak hanya tergantung pada sektor pariwisata. Tapi bagaimana kita kembangkan sumber daya yang ada di Bali agar menjadi keunggulan,” urainya.
Secara garis besar, Ekonomi Kerthi Bali adalah konsep ekonomi yang harmonis terhadap alam, ramah lingkungan, berbasis sumber daya lokal, menjaga kearifan lokal, berkualitas, bernilai tambah, tangguh, berdaya saing,berkelanjutan dan inklusif.
Konsep ini bertujuan mewujudkan Bali berdikari dalam bidang ekonomi dan dibangun berlandaskan nilai kearifan Sad Kerthi. Dalam perjalanannya, konsep ini telah diimplementasikan Gubernur Koster melalui sejumlah regulasi yang berpihak pada pemanfaatan potensi lokal.
Hanya saja, konsep transformasi EKB yang diluncurkan tahun 2021 sempat tak berlanjut saat ia memasuki masa jeda sebelum akhirnya terpilih dan menjabat kembali sebagai Gubernur di periode kedua. “Nah, hari ini direaktivasi kembali oleh Bapak Menteri PPN, kami sangat berterima kasih,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur yang juga menyinggung besarnya kontribusi Bali untuk devisa negara dari sektor pariwisata yang mencapai Rp. 167 triliun atau setara 53,6 persen. Oleh sebab itu, ia sangat berharap Bali mendapat feedback yang sebanding dari pemerintah pusat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas RI Rachmat Pambudy berkomitmen mendukung Bali dalam mengimplementasikan konsep transformasi EKB. “Bappenas juga sangat berkepentingan dengan konsep ini karena kami ingin punya model untuk membangun daerah dari Aceh hingga Papua. Kita ingin sebuah konsep yang berasal dari keunikan, keunggulan dan budaya lokal,” ungkapnya.
Menteri Pambudy juga memuji keberanian Bali meninggalkan ketergantungan dari sektor glamour dan kembali ke alam. Acara ditutup dengan penyerahan Peta Jalan Transformasi EKB dan Manual Book Project Management Office (PMO) oleh Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas. Teni Widuriyanti dan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Eka Chandra Buana kepada Gubernur Bali Wayan Koster.
Selanjutnya Gubernur Koster menyerahkan Buku EKB dan 100 Tahun Haluan Pembangunan Bali kepada Menteri Pambudy. Dalam kesempatan itu, Ketua TP PKK Provinsi Bali Ibu Putri Suastini Koster menyerahkan cendera mata berupa kain tenun endek kepada Menteri Pambudy beserta istri.(Dsk/Tra).
Laboratorium Lingkungan Bali Raih Akreditasi Nasional
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR- Pemerintah Provinsi Bali menorehkan prestasi penting dalam pengelolaan lingkungan. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup (DKLH) Provinsi Bali kini resmi terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Capaian ini diumumkan dalam penyerahan sertifikat akreditasi dan registrasi di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Rabu (15/10). Sertifikat diserahkan oleh Sekretaris Jenderal KAN, Dr. Wahyu Probo Warsito, dan Kepala Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup KLHK, Ir. Sinta Saptarina Soemiarno, M.Sc, kepada Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra.
Tekankan Kemandirian dan Fleksibilitas
Sekda Dewa Made Indra menyatakan bahwa pengakuan nasional ini adalah langkah besar untuk memperkuat layanan pengujian lingkungan yang terpercaya dan profesional di Bali. “Mewakili Pemprov Bali, kami mengucapkan terima kasih. Dengan terakreditasinya laboratorium ini, kita kini memiliki lembaga pengujian lingkungan yang diakui secara nasional,” ujar Dewa Indra.
Lebih lanjut, ia menegaskan Pemprov Bali akan segera mendorong laboratorium tersebut bertransformasi menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Transformasi ini bertujuan agar pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan mandiri.
“Kami ingin pelayanan laboratorium ini menjadi BLUD, sehingga dapat bergerak lebih fleksibel. Bahkan, karya ilmiah siswa SMK pun bisa difasilitasi melalui mekanisme BLUD agar lebih produktif,” tambahnya, menekankan bahwa pemerintah akan terus menjaga kompetensi sumber daya manusia dan memperkuat pendanaan.
Laboratorium yang telah lolos proses akreditasi ketat sejak Februari hingga Oktober 2025 ini mengacu pada SNI ISO/IEC 17025:2017 dan Peraturan Menteri LHK Nomor P.23 Tahun 2020, dengan masa berlaku akreditasi hingga 29 September 2030.
Kepala Pusat Sarana Pengendalian Lingkungan Hidup KLHK, Sinta Saptarina Soemiarno, menambahkan bahwa Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Bali adalah satu-satunya di Bali yang terverifikasi dan teregistrasi nasional.
“Laboratorium ini paling lengkap, memiliki 482 parameter uji, dan mampu melayani berbagai sektor, mulai dari limbah TPA, hotel, hingga genset,” jelas Sinta. Ia juga mencatat laboratorium Bali mendapat nomor registrasi 306 dari 282 laboratorium lingkungan yang teregistrasi di seluruh Indonesia.
Dr. Wahyu Probo Warsito dari KAN mengapresiasi keberhasilan ini, seraya menilai Bali memiliki potensi besar untuk mengembangkan layanan laboratorium, termasuk di bidang verifikasi dan validasi daya serap karbon yang bernilai ekonomi tinggi. “Bali memiliki potensi besar. Tinggal memperluas kapasitas dan layanan agar bisa menjadi pusat pengujian yang unggul di kawasan timur Indonesia,” ujarnya.
Dengan capaian ini, Kepala DKLH Provinsi Bali, Made Rentin, berharap laboratorium ini dapat menjadi pusat layanan pengujian mandiri dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah. UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi Bali resmi menjadi laboratorium pengujian pertama di Bali yang terakreditasi dan teregistrasi nasional, membuka jalan menuju pusat layanan terpadu (one stop service) di bidang lingkungan hidup untuk kawasan Indonesia timur. (Leonk/Tra).
Paripurna RAPBD 2026 dan Raperda Penyertaan Modal Perseroda PKB
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta menghadiri Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026 DPRD Provinsi Bali yang digelar di Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Rabu (15/10).
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya ini beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni: Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, dan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali (PKB), yang dibacakan langsung oleh empat fraksi dalam penyampaian pandangan umum.
Fraksi PDI Perjuangan, yang dibacakan oleh Ni Made Sumiati, SH, menilai bahwa Raperda APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 telah disusun sesuai prinsip good financial governance, dengan memperhatikan kebutuhan riil masyarakat dan kemampuan keuangan daerah.
Fraksi ini mendukung kebijakan penyertaan modal daerah pada Perseroda Pusat Kebudayaan Bali (PKB) sebagai langkah strategis membangun kemandirian ekonomi masyarakat berbasis nilai budaya dan kearifan lokal. PDI Perjuangan menegaskan bahwa investasi ini bukan semata-mata langkah finansial, tetapi juga investasi sosial dan budaya yang harus dikelola secara transparan dan akuntabel, sehingga manfaatnya dapat dirasakan luas oleh masyarakat Bali.
Fraksi Partai Golkar, yang pandangannya dibacakan Ni Putu Yuli Artini, SE, memberikan apresiasi atas penyusunan RAPBD 2026 yang tetap optimis dan realistis meskipun berada di tengah tekanan fiskal. Namun, Golkar menyoroti adanya penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta potensi pungutan wisatawan asing (PWA) yang dinilai belum tergarap optimal.
Fraksi ini juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam rencana penyertaan modal pada Perseroda PKB senilai Rp1,4 triliun hingga tahun 2028, dengan meminta kejelasan asumsi dan proyeksi pendapatan investasi. Selain itu, Fraksi Golkar mendorong pemerintah memperkuat pengendalian pembangunan di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan meningkatkan penegakan regulasi lingkungan untuk mencegah bencana berulang.
Sementara itu, Fraksi Gerindra–PSI melalui Gede Harja Astawa, SH., MH., sebagai juru bicara, mengingatkan agar penyusunan RAPBD 2026 memperhatikan Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD. Fraksi ini juga meminta revisi terhadap rencana anggaran agar menyesuaikan alokasi transfer pusat sebesar Rp1,9 triliun, sebagaimana hasil rapat Banggar DPRD dan TAPD.
Terkait Raperda Penyertaan Modal, Fraksi Gerindra–PSI menilai perlu adanya analisis investasi yang lebih rinci dan komprehensif, mencakup aspek keuangan, sosial, dan lingkungan. Fraksi ini juga menyoroti perbedaan data luas tanah yang digunakan sebagai penyertaan modal dalam dokumen analisis investasi, serta menekankan perlunya dokumen hukum dan rencana bisnis yang transparan.
Di akhir pandangannya, Fraksi Gerindra–PSI juga mendorong pemerintah mengambil langkah tegas terhadap dua isu aktual: penyelesaian permasalahan pagar GWK dan dugaan pembalakan liar di wilayah Buleleng. Fraksi terakhir, Demokrat–NasDem, yang pandangannya dibacakan oleh I Komang Wirawan, SH, menyatakan dukungan terhadap kedua Raperda tersebut. Fraksi ini menilai bahwa target makro pembangunan Bali 2026 telah disusun dengan optimisme yang realistis.
Namun, Demokrat–NasDem memberikan sejumlah catatan penting, antara lain terkait penurunan target PAD, perlunya optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan daerah, serta perhatian terhadap rencana pembangunan infrastruktur strategis dan pengelolaan sampah di seluruh Bali. Selain itu, fraksi ini juga mendorong evaluasi terhadap efektivitas transportasi publik Trans Metro Dewata agar lebih tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Mul/TRa).
