NEWS INTERMEDIA COM

Gubernur Koster Ajak REI Berkolaborasi Susun Konsep Hunian Masa Depan

DENPASAR

admin

-

9 Juli 2026

Gubernur Koster Ajak REI Berkolaborasi Susun Konsep Hunian Masa Depan

Buka Rakerda REI, Gubernur Koster Ajak Developer Perumahan Bangun Hunian Bali Hemat Lahan

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Gubernur Bali Wayan Koster mengajak para pengembang perumahan yang tergabung dalam wadah Real Estate indonesia (REI) berkolaborasi untuk menyusun konsep hunian masa depan yang lebih hemat lahan. Menurutnya, hal ini dibutuhkan guna mengatasi ketersediaan lahan yang kedepannya akan semakin berkurang sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Hal itu disampaikan Gubernur Koster dalam sambutan saat membuka Rakerda REI Bali Tahun 2026 di Quest San Hotel Denpasar, Rabu (8/7).

Mengawali sambutannya, Gubernur Koster menyinggung ketersediaan lahan yang menjadi tantangan Bali dalam upaya penyediaan hunian layak huni. Menjawab tantangan tersebut, pengembangan perumahan di Pulau Dewata mesti dirancang secara khusus karena kian berkurangnya lahan.

“Bali itu kecil, luasnya hanya 5.590 kilometer persegi. Secara umum tingkat kepadatan penduduk masih bagus, kecuali Kota Denpasar,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, menurutnya Bali membutuhkan desain untuk perumahan warga di kawasan perkotaan dan perdesaan.

‘Kita harus punya desain perumahan dengan pemanfaatan lahan yang lebih efisien. Jangan sampai satu rumah dirancang dengan kebutuhan lahan yang luas, lama-lama lahan akan habis hanya untuk rumah,” urainya.

Lahan Produktif Tak Bisa Dilabrak untuk Kawasan Pemukiman

Ditambahkan olehnya, konsep pemanfaatan lahan yang efisien sejalan dengan implementasi Perda Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Praktik Nominee. “Ini berarti, lahan produktif tak bisa dilabrak untuk pengembangan kawasan permukiman. Hanya lahan tak produktif saja yang boleh dikembangkan,” cetusnya.

Untuk itu, ia minta OPD terkait memetakan kawasan yang bisa dikembangkan sebagai permukiman di setiap kabupaten dan kota.

Gubernur Bali dua periode ini juga menyinggung aspirasi REI terkait batas minimum pengembangan perumahan yang saat ini ditetapkan seluas 100 meter persegi. “Ini PR bagi saya. Saya akan bicarakan dengan para bupati agar luasan itu bisa dikurangi agar lebih fleksibel,” imbuhnya.

Ia berpendapat, hal ini harus menjadi perhatian karena kedepan tekanan terhadap lahan akan semakin tinggi sejalan pertambahan jumlah penduduk.

“Tak bisa lagi satu rumah itu 5 are, 10 are. Sudah harus merancang konsep rumah masa depan yang efisien dan efektif. Seperti rumah-rumah di Jepang itu, kamarnya kecil-kecil. Sehingga lebih hemat lahan, khususnya di Kota Denpasar,” pungkasnya.

Ketua DPD REI Bali, Anak Agung Darma Setiawan dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini bukan sekadar agenda tahunan, tapi merupakan momentum evaluasi agar organisasi ini makin kuat dan adaptif dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Darma Setiawan menambahkan, pertumbuhan ekonomi merupakan peluang bagi anggota REI karena kebutuhan hunian pasti meningkat.

“Terlebih lagi saat ini pemerintah punya program tiga juta hunian bagi masyarakat. Sebagai organisasi pengembang tertua dan terbesar, REI punya tanggung jawab besar dalam menyukseskan program ini dengan menggerakkan ekosistem dan memberi kontribusi nyata,” terangnya.

Masyarakat Bali harus Bangga, Gubernur Koster Profesional dan Rasional

Sementara itu, Ketua DPP REI Joko Suranto mengapresiasi kehadiran Gubernur Koster pada Rakerda REI Bali. “Ini membuktikan bahwa Bapak Gubernur Bali profesional dan rasional, masyarakat Bali harus bangga,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Joko Suranto menyinggung tingginya tingkat investasi properti di Daerah Bali yang mencapai Rp. 12, 1 trilyun. Namun demikian, besarnya investasi ini membutuhkan terobosan dan perhatian dari pemerintah.

“Ini penting agar investasi sebesar itu dikelola dengan cara yang baik,” ujarnya. Menurut dia, yang paling dibutuhkan saat ini adalah penetapan zonasi dan kehadiran lembaga yang bertindak sebagai offtaker.

Ketua Panitia Rakerda REI Bali, Anak Agung Ngurah Ananta Wijaya menginformasikan, kegiatan yang melibatkan 61 peserta ini bertujuan untuk evaluasi dan menyusun program kerja serta menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan dalam sektor properti.(Dsk/Tra).

Proyek PSEL Bali Jadi Solusi Tuntas Persoalan Sampah dan Perkuat Citra Pariwisata

DENPASAR

admin

-

8 Juli 2026

0

Proyek PSEL Bali Jadi Solusi Tuntas Persoalan Sampah dan Perkuat Citra Pariwisata

Pemerintah Bali Terus Perkuat Komitmen dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Bali. Pembangunan fasilitas yang menjadi proyek pertama dalam program percepatan PSEL nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tersebut diresmikan di Desa Pedungan, Denpasar Selatan, Rabu (Buda Umanis Medangsia, 8/7).

Dalam sambutannya, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa dimulainya pembangunan PSEL pada hari yang baik menurut penanggalan Bali merupakan bentuk ikhtiar agar seluruh proses pembangunan berjalan lancar hingga selesai tepat waktu.

“Niat baik Bapak Presiden juga dijalankan dengan cara yang baik, dengan memilih hari yang baik untuk memulai pembangunan PSEL ini,” ujar Gubernur.

Gubernur menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kota Denpasar telah berbagi tugas dalam menyiapkan pembangunan proyek strategis tersebut. Pemerintah Kota Denpasar menyiapkan lahan bersama Pelindo seluas sekitar enam hektare, sementara Pemerintah Provinsi Bali melaksanakan pematangan lahan untuk mendukung percepatan pembangunan.

Ia berharap pembangunan dapat diselesaikan sesuai target dalam waktu satu tahun delapan bulan atau sekitar Oktober 2027 sehingga fasilitas tersebut dapat segera beroperasi. “Semoga pembangunan ini selesai tepat waktu. Jika PSEL ini selesai, maka persoalan sampah di Bali dapat ditangani secara tuntas,” katanya.

Gubernur Koster menegaskan, keberadaan PSEL sangat penting karena Bali merupakan destinasi pariwisata dunia yang menjadi penopang utama perekonomian daerah. Berdasarkan data terakhir, kunjungan wisatawan ke Bali telah mencapai lebih dari 16 juta orang, terdiri atas sekitar 7,5 juta wisatawan mancanegara dan 9,3 juta wisatawan domestik.

Menurutnya, sektor pariwisata berkontribusi sekitar 65 persen terhadap perekonomian Bali sekaligus memberikan kontribusi besar bagi pariwisata nasional. Oleh sebab itu, penyelesaian persoalan sampah menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga citra Bali sebagai destinasi wisata dunia yang bersih, nyaman, dan berkelanjutan.

“Mewakili Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat Bali, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden atas dukungan terhadap pembangunan PSEL ini. Kami akan terus mengawal pelaksanaan pekerjaan agar berjalan dengan baik sesuai target,” tegasnya.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani mengatakan keberhasilan pembangunan PSEL Bali merupakan hasil sinergi seluruh pihak.

Menurutnya, sesuai arahan Presiden, persoalan sampah harus segera diselesaikan agar tidak menjadi beban generasi mendatang. Karena itu, pembangunan PSEL dilakukan secara cepat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

“Tanpa sinergi seluruh pihak, proyek ini tidak akan berjalan dengan baik dan cepat. Kami di Danantara optimistis pembangunan PSEL Bali dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi semangat gotong royong seluruh pemangku kepentingan di Bali yang menjadi kekuatan utama dalam mendukung percepatan pembangunan PSEL.

Ia menyampaikan bahwa penyederhanaan regulasi, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PLN, Danantara, serta seluruh pihak terkait menjadi fondasi penting dalam mempercepat penyelesaian persoalan sampah nasional sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Chief Investment Officer Danantara Indonesia Pandu Sjahrir menjelaskan bahwa sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, Danantara bergerak cepat menindaklanjuti program percepatan pembangunan PSEL. Tahapan yang telah dilakukan meliputi proses seleksi mitra strategis, negosiasi, pembentukan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola (BUPP), penandatanganan joint venture agreement, proses perizinan, hingga pematangan lahan sebagai dasar dimulainya pembangunan proyek.

PSEL Bali dirancang menggunakan teknologi moving grate incinerator, teknologi yang telah digunakan secara luas di berbagai negara dan dilengkapi Air Pollution Control System (APCS) berlapis dengan standar emisi Eropa (EU IED). Teknologi tersebut diproyeksikan mampu menurunkan emisi hingga 80 persen dibandingkan metode pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir (TPA).

Selain menjadi solusi pengelolaan sampah modern, PSEL Bali juga akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan energi hijau dan pertumbuhan ekonomi daerah. Fasilitas yang dibangun dengan investasi sekitar Rp3 triliun ini memiliki kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, diproyeksikan mampu memasok kebutuhan listrik bagi sekitar 100.000 rumah, serta menciptakan hingga 1.200 lapangan kerja hijau selama masa konstruksi dan operasional. Target operasi komersial fasilitas ini dijadwalkan pada Semester I Tahun 2028.

Lebih dari sekadar fasilitas pengolahan sampah, PSEL Bali juga dirancang menyatu dengan identitas budaya Bali melalui filosofi Tri Hita Karana, dengan desain yang mengadopsi arsitektur lokal, penggunaan material daerah, serta dilengkapi visitor center dan jalur edukasi bagi pelajar, mahasiswa, peneliti, maupun masyarakat umum.

Melalui pembangunan PSEL Bali, Pemerintah Provinsi Bali optimistis persoalan sampah dapat ditangani secara lebih efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah, menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendukung keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung perekonomian Pulau Dewata.(Eka/Tra).

Gubernur Koster Paparkan Soal Persiapan Pembagunan PSEL Bali

admin

-

8 Juli 2026

0

P

Peresmian Pembangunan PSEL Bali Menuju Indonesia Bersih dan Asri

NEWS INTERMEDIA. COM | DENPASAR |Presiden RI, Prabowo Subianto dengan niat yang sangat baik mengintruksikan untuk segera menyelesaikan penanganan sampah di Bali, tentu dengan komitmen yang kuat dan kepedulian yang besar, pada akhirnya hari ini bisa diwujudkan diawali dengan peresmian pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), dan niat baik Presiden tersebut, pemerintah Bali juga menjalankannya dengan cara yang baik dengan memilih hari yang baik untuk peresmian pembangunan tersebut. Demikian diungkapan Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M, saat memberikan sambutan pada peresmian pembangunan PSEL Bali di Kawasan Benoa Denpasar, Rabu (Buda Umanis Medangsia) (8/7) tadi pagi.

Dalam samabutan tersebut, Gubernur Koster dihadapan para Menko Ketahanan Pangan, Zulkifi Hasan, Menteri Lingkungan Hidup, Mohmad Jumhur Hidyat, CEO Danatara, Rosan Rroeslani, Direktur PLN dan para Wamen serta undangan lainnya, Koster memaparkan hari yang baik untuk melaksanakan kegiatan ini, karena menurut kearipan local Bali, hari Rabu ini Adalah hari yang sangat baik dan kebetulan dapatnya itu adalah pada tanggal 8 Juli 2026.

“Jadi hari Rabu atau Buda itu bermakna memuliakan bhumi pertiwi, Umanis itu bermakna memberikan aura, sedangkan Medangsia itu bermakna keterbukaan, dan akhirnya memberikan mendpat dukungkungan dari seluruh komponen masyarakat, mungkin karena memilih hari baiknya itulah, prosesnya itu menjadi berjalan sangat baik. Jadi sesuai dengan penugasan bapak Presiden kepada kami di daerah, kami memproses ini dengan penuh tanggung jawab, dan disiplin dengan membagi tugas dengan Walikota yang menyiapkan lahannya bersama Pelindo seluas 6 hektar, dan Bupati Badung membantu pemadatan pematangan lahan senilai 35 Milyar, “papar Koster.

Sementara untuk lahannya, Gubernur Koster juga menceriterakan sejarah lahan tersebut, yang dulunya sebuah rawa-rawa sedalam 3 meter, maka untuk menimbun ini juga dilakukan sebuah upacara ritual agar dapat berjalan dengan baik, jadi tidak bisa sembarangan urug, karena alam bisa Bali protes, kalau alam Bali protes kalaupun bisa dipercepat itu jalanya bisa terhambat, juga bisa mendatangkan kegagalan proyek.

“Karena itu proses ini kami lakukan dengan baik, memohon kepada alam ibu pertiwi, agar kami diberikan restu dan upacara sudah kami lakukan, sehingga, waktu penetapan lahan, rawa-rawa ini menjadi kering dan menyusut sendiri, hal ini luar biasa restu alamnya, maka pengakutan bahan urug dari Karangasem berjalan dengan sangat lancer, sesingga selesai dari target waktu yang ditentukan 30 Juni 2026 dan hasilnya sangat bagus sekali dan sangat dan lokasi ini juga sangat strategis,”ujar Koster bersemangat.

Gubernur Koster mengatakan untu persiapan ini selalu berkooordinasi dengan Menko dan meneteri terkait, sehingga persiapan hari ini sangat baik, mudah-mudahan kolaborasi yang baik ini akan berjalan lancar dan sukses, dan semoga pembangunan PSEL ini bisa selesai tepat waktu, paling lambat 1 tahun 6 bulan, mudah-mudahan bisa 15 bulan atau sekitar Oktober 2027. “Mohon dukungannya semua pihak, kalau bisa selesai tepat waktu, akhir tahun 2027 bisa beroperasi dengan baik, maka masalah sampah yang menjadi tantangan di Bali bisa tuntas dan bisa selesai ditangan bapak Presiden Prabawo Subianto,”ucap Koster.

Dikatakan juga Gubernur Koster, kalau tangtangan sampah ini bisa selesai, bukan saja ekosistem lingkungan saja baik, tetapi juga citra pariwisata Bali akan menjadi tambah bagus dan meningkat,”pungkas Koster. (Gustra).

Sepuluh Desa Bali Jadi Motor Penggerak Pilah dan Tuntaskan Sampah pada Sumber

DENPASAR

admin

-

8 Juli 2026

0

Sepuluh Desa Bali Jadi Motor Penggerak Pilah dan Tuntaskan Sampah pada Sumber

Apel Siaga Pilah Sampah Dipusatkan di Bali, Gubernur Koster Ajak Tuntaskan dari Sumber

NEWS INTERMEDIA. COM l DENPASAR l Sebagai barometer nasional, Bali menjadi provinsi pertama yang mengawali gerakan pilah sampah. Gerakan itu ditandai dengan Apel Siaga Pilah Sampah yang dipusatkan di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Selasa (7/7) sore. Kegiatan ini adalah rangkaian dari agenda ground breaking Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) yang akan dilaksanakan pada Rabu (8/7).

Apel Siaga Pilah Sampah yang dipimpin Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Gubernur Bali Wayan Koster melibatkan ribuan peserta dari berbagai unsur. Kegiatan ini diikuti pelajar SD, SMP, SMA, jajaran Dinas Lingkungan Hidup, TNI, Polri, pemerintah daerah, hingga masyarakat merupakan bentuk penguatan gerakan pengelolaan sampah berbasis sumber.

Gubernur Koster dalam sambutannya menegaskan bahwa pengelolaan sampah menjadi agenda penting untuk menjaga masa depan lingkungan Bali sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Bali sebagai tuan rumah Apel Siaga Pilah Sampah. Momentum ini sangat tepat karena Bali sedang bergerak secara masif dan konsisten menuju Bali bersih sampah,” ujarnya.

Menurutnya, keindahan alam, kelestarian lingkungan hingga ketahanan pangan Bali sangat bergantung pada cara masyarakat memperlakukan sampah. Karena itu, paradigma pengelolaan sampah harus bergeser dari penyelesaian di TPA menuju penyelesaian dari sumber.

“Kita ingin memastikan sampah selesai di tempat dihasilkannya. Baik di rumah tangga, desa, pasar, hotel, restoran, kawasan pariwisata, rumah ibadah, sekolah maupun perkantoran,” imbuhnya.

Lebih jauh ia menambahkan, gerakan ini sejalan dengan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber yang diperkuat melalui Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.

Ditekankan olehnya, pemilahan sampah bukan sekadar memisahkan sampah organik dan nonorganik, tetapi merupakan perubahan budaya masyarakat dalam menjaga kesucian alam Bali sesuai visi pembangunan Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

“Sampah organik dapat langsung diolah menjadi pupuk yang menyuburkan tanah pertanian, sedangkan sampah nonorganik dapat didaur ulang sehingga memiliki nilai ekonomi dan tidak mencemari lingkungan,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Bali dua periode ini juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa adat, sektor swasta, TNI, Polri hingga kalangan pelajar untuk menjadikan pemilahan sampah sebagai kebiasaan sehari-hari.

“Melalui Apel Siaga Pilah Sampah ini, mari jadikan pilah sampah sebagai gerakan harian di setiap rumah tangga di Bali. Small actions, global impact,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Hanif Faisol Nurofiq memberikan apresiasi terhadap capaian Bali dalam bidang ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan Nasional, Bali menempati posisi ketiga terbaik di Indonesia dengan nilai indeks 79,89, setelah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

“Bali menjadi provinsi dengan ketahanan pangan terbaik ketiga secara nasional. Bahkan Kabupaten Badung menjadi kabupaten terbaik dalam ketahanan pangan nasional. Ini merupakan hasil kerja keras pemerintah provinsi bersama seluruh kabupaten dan kota di Bali,” katanya.

Namun demikian, Hanif mengingatkan bahwa saat ini Bali menghadapi tantangan besar dalam persoalan sampah yang produksinya mencapai 3.500 ton per hari. Dalam penanganan sampah, ia mengapresiasi berbagai langkah yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali, mulai dari deklarasi Bali Bebas Sampah pada April 2025 hingga deklarasi percepatan pengelolaan sampah bersama Menteri Lingkungan Hidup dan seluruh kepala daerah di Bali pada 10 Juni 2026.

“Hari ini kita melangkah lebih jauh lagi melalui Gerakan Pilah Sampah se-Bali. Berdasarkan data kami, Bali merupakan provinsi yang paling masif melakukan aksi pilah sampah di Indonesia, terutama Kota Denpasar dan Kabupaten Badung,” ungkapnya.

Masih dalam sambutannya, Hanif juga mengingatkan pentingnya percepatan pengurangan sampah yang masuk ke TPA karena tingginya risiko kebakaran dan pencemaran lingkungan lainnya.

“TPA Suwung pernah mengalami kebakaran besar pada 2023 bersamaan dengan TPA di daerah lainnya,” ujar dia.

Menurutnya, sampah organik yang ditimbun di TPA menghasilkan gas metana yang mudah terbakar sehingga meningkatkan risiko kebakaran saat musim kemarau.

“Kita tidak ingin kejadian seperti kebakaran TPA Suwung terulang kembali. Bali adalah wajah Indonesia dan destinasi wisata dunia. Karena itu Bali bersih tidak bisa ditawar lagi,” tegasnya.

Hanif berharap seluruh pemerintah kabupaten/kota di Bali segera mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber sehingga target penyelesaian persoalan sampah di Bali dapat tercapai paling lambat Desember 2026.

“Kami berharap Bali benar-benar mampu menyelesaikan persoalan sampahnya paling lambat Desember 2026. Langkah ini memang berat, tetapi menjadi sebuah keniscayaan yang harus diwujudkan bersama,” pungkasnya.

10 Desa di Bali Jadi Motor Penggerak Pilah Sampah dari Sumber

Apel Siaga Pilah sampah juga diisi dengan penyerahan penghargaan kepada 10 desa dan desa adat di Bali yang telah melakukan pemilahan dan pengolahan sampah di sumber. Kesepuluh desa dan desa adat itu yaitu Desa Sanur Kauh dan Desa Tegal Kerta Kota Denpasar, Desa Kutuh, Gulingan dan Pelaga Kabupaten Badung, Desa Taro, Desa Adat Cemenggoan, Desa Adat Padang Tegal Kabupaten Gianyar, Desa Bengkel Kabupaten Tabanan dan Desa Bakti Seraga Kabupaten Buleleng.

Selain menerima piagam penghargaan, sepuluh desa dan desa adat terbaik dalam penanganan sampah ini juga menerima bantuan alat pengolah sampah organik skala rumah tangga hasil pengembangan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang diberi nama Lahsamor (Pengolah Sampah Organik). Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan turut hadir dalam Apel Siaga Pilah Sampah.(*)

Info Denpasar Seputar Sertijab Danlanal, Raker Pansus, Karya Pedudusan dan Sampah

DENPASAR

admin

-

7 Juli 2026

0

Wali Kota Hadiri Sertijab Danlanal Denpasar, Perkuat Sinergi Menjaga Stabilitas Denpasar

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sekaligus Pisah Sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar dari Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun, M.Sc., M.Tr.Hanla kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, S.T., M.M.S., yang berlangsung di Markas Komando Lanal Denpasar, Selasa (7/7).

Ket foto : Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) sekaligus Pisah Sambut Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Denpasar dari Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun, M.Sc., M.Tr.Hanla kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, S.T., M.M.S., yang berlangsung di Markas Komando Lanal Denpasar, Selasa (7/7).

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Wakapolda Bali Brigjen Pol. I Made Astawa, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar AA Putu Gede Wibawa, para Bupati se-Bali, pimpinan instansi vertikal, unsur TNI-Polri, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan atas sinergi dan dukungan yang telah terjalin selama dirinya mengemban amanah sebagai Danlanal Denpasar.

“Terima kasih atas kerja sama, dukungan, dan kebersamaan yang telah terbangun dengan sangat baik selama saya bertugas di Lanal Denpasar. Sinergi yang kuat antara TNI AL, pemerintah daerah, Polri, serta seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga keamanan wilayah perairan, mendukung penegakan hukum di laut, serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya berharap hubungan baik ini terus berlanjut dan semakin diperkuat ke depannya,” ujarnya.

Sementara itu, Danlanal Denpasar yang baru, Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa, menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan berbagai program dan kolaborasi yang telah dibangun sebelumnya.

Menurutnya, TNI Angkatan Laut memiliki tugas menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah perairan, menegakkan hukum di laut sesuai kewenangan, serta mendukung berbagai program pemerintah dalam menciptakan stabilitas keamanan yang kondusif.

“Saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban amanah sebagai Danlanal Denpasar. Sinergi yang telah terjalin dengan sangat baik akan kami lanjutkan dan tingkatkan. Kami siap memperkuat koordinasi bersama seluruh instansi terkait dalam menjalankan tugas pokok TNI Angkatan Laut, sekaligus mendukung terciptanya keamanan, ketertiban, serta pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkapnya.

Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan apresiasi atas dedikasi Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun selama bertugas di Denpasar serta mengucapkan selamat datang kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa sebagai Danlanal Denpasar yang baru.

Menurut Jaya Negara, keberadaan Lanal Denpasar memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah pesisir dan perairan yang menjadi bagian penting dari Kota Denpasar sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan kawasan laut.

“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kolonel Laut (P) Cokorda G.P. Pemayun atas dedikasi dan pengabdiannya selama bertugas di Denpasar. Berbagai sinergi yang telah dibangun bersama Pemerintah Kota Denpasar telah memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta mendukung berbagai program pembangunan daerah,” ujar Jaya Negara.

Lebih lanjut Jaya Negara mengucapkan selamat bertugas kepada Kolonel Laut (P) Ary Mahayasa. Ia berharap kepemimpinan baru mampu semakin memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menjaga keamanan wilayah, meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengamanan wilayah pesisir, penanggulangan bencana, serta mendukung pembangunan Kota Denpasar.

“Kami percaya sinergi antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Lanal Denpasar akan terus terjalin semakin erat. Melalui kolaborasi yang solid bersama seluruh unsur Forkopimda, kita optimistis mampu mewujudkan situasi yang aman, kondusif, serta mendukung percepatan pembangunan menuju Denpasar Maju yang berlandaskan semangat Vasudhaiva Kutumbakam, yakni bergotong royong dan bersinergi demi kesejahteraan masyarakat,” kata Jaya Negara. (Ags/tra).

Sekda l Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pelayanan publik, pemerintahan, serta pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat menyampaikan tanggapannya pada Rapat Kerja Pansus IV Tentang Pertanggungjawaban APBD Kota Denpasar Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Selasa (7/7).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus0l Yoga Adiputra, Anggota DPRD Provinsi Bali, Kota Denpasar, Ketut Suteja Kumara dan para pimpinan OPD Pemkot Denpasar.

Sekda Eddy Mulya dalam pidatonya menyampaikan ucapan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus VII DPRD Kota Denpasar atas capaian opini WTP selama 14 kali berturut-turut dari BPK. Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah agar capaian tersebut bisa dipertahankan dimasa yang akan datang.

“Saya atas nama Pemkot Denpasar mengucapkan terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh Pansus VII DPRD Kota Denpasar, capaian opini WTP yang Pemkot Denpasar peroleh dari BPK selama 14 kali berturut-turut merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah dalam menerapkan prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel,” ujar Eddy Mulya.

Lebih lanjut diungkapkan Eddy Mulya, bahwasanya para perangkat daerah yang ada di Kota Denpasar agar terus melakukan inovasi dan terobosan dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah.

Pemerintah Kota Denpasar melalui Inspektorat Daerah akan mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi (action plan) tindak lanjut atas seluruh temuan BPK dengan target waktu penyelesaian yang jelas untuk setiap perangkat daerah.

“Nilai SILPA yang ditemukan masih tinggi sebesar Rp. 644,73 miliar lebih diharapkan bisa menjadi evaluasi lebih lanjut untuk mengidentifikasi penyebab utamanya, baik yang bersumber dari efisiensi belanja, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, maupun sisa dana kegiatan yang tidak terserap. Selain itu, evaluasi menyeluruh juga perlu dilakukan terhadap program dan kegiatan yang capaian kinerjanya belum memenuhi target,” kata Eddy Mulya lebih (IND/Tra).

Walikota Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7).

Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman, bertepatan dengan rahina Anggara Kliwon Medangsia, Selasa (7/7).

Dalam kesempatan tersebut Walikota Jaya Negara turut Ngelingga Tangan atau menandatangani Prasasti Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman yang beberapa bagian pura baru selesai di pugar, serta ngelinggihin ida betara sesuhunan di bale tajuk dan ngaturang punia.

Tampak hadir dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, Anggota DPRD Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya, Kabag Kesra Setda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Surya Antara, Camat Denpasar Timur, Ketut Sri Karyawati beserta tokoh agama dan masyarakat setempat.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara disela upacara mengatakan, pelaksanaan upacara keagamaan di Pura Dalem Kedatuan Kesiman ini adalah salah satu bentuk meningkatkan sradha bhakti umat Hindu kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa.

“Apalagi di komunitas masyarakat seperti pesemetonan dan desa adat perlu diapresiasi bagaimana membangun sradha bhakti masyarakat melalui upakara yang dilaksanakan,” ujarnya

Dikatakannya, mengenai pelaksanaannya, Pemkot Denpasar terus mengedepankan pemberdayaaannya yang tidak terlepas dari sektor keagamaan. Namun demikian, yang juga patut diapresiasi adalah muncul kemandirian masyarakat untuk memunculkan kesadaran. Sehingga manfaat yang diperoleh dalam penyelenggaraan upacara keagamaan yang dikenal dengan istilah Tri Guna Karya serta Satwika Karya.

Jaya Negara juga mengharapkan setelah dilaksanakannya upacara Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpatikalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman ini, seluruh umat terutama warga dan pengempon dapat terus meningkatkatkan rasa persaudaraan dan persatuan antara sesama umat.

“Tentu pelaksanaan Yadnya ini sebagai sarana peningkatan nilai spiritual sebagai umat beragama. Kami berharap ke depan upacara Yadnya ini dapat memberikan energi positif yang dapat memancarkan hal positif bagi umat serta menetralisir hal- hal negatif dilingkungan desa setempat,” katanya.

Sementara Manggala Karya, Wayan Wiranatha mengatakan Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpatikalpha di Pura Dalem Kedatuan Kesiman dilaksanakan karena rampungnya beberapa palinggih pura yang di perbaharui.

Dimana karya ini sudah di mulai dari tanggal 5 Juni 2026 lalu dan hari ini tanggal 7 Juli 2026 dilaksanakan upacara puncak karya yang di puput oleh Ida Peranda Gde Putra Bajing dari Griya Tegal Jingga.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada Bapak Walikota Denpasar karena sudah hadir menyaksikan upacara ngenteg linggih dan meresmikan karya ini dengan Ngelingga Tangan atau menandatangani Prasasti Karya dan mepunia kepada kami. Semoga karya ini labda karya dan memargi antar,” ungkapnya. (Ays/Tra).

Walikota Teken PKS Proyek PSEL, Perkuat Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang modern dan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) oleh Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, bersama Danantara, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan proyek kepada PT Weiming Nusantara Bali New Energy sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP), di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Selasa (7/7).

Ket. Foto : Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara teken PKS Proyek PSEL bersama Danantara, serta penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) lahan proyek kepada PT Weiming Nusantara Bali New Energy sebagai Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP), Selasa (7/7), di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar.

Langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Sampah dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) serta Perjanjian Penggunaan Lahan Proyek yang telah disepakati oleh Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Provinsi Bali, dan BUPP PSEL.

Penandatanganan ini menjadi tahapan penting dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan di kawasan Denpasar Raya.

Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, Danantara, Gubernur Bali Wayan Koster, Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahayadnya, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kota Denpasar juga menyerahkan fisik lahan proyek dalam kondisi ready to build atau siap dibangun sehingga proses konstruksi dapat segera dilaksanakan.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan Bali bersiap mencatat sejarah baru dalam pengelolaan lingkungan melalui peluncuran pembangunan proyek PSEL yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (8/7).

Menurutnya, proyek ini menjadi implementasi pertama di Indonesia sebagai tindak lanjut Instruksi Presiden dalam percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik.

Kehadiran PSEL diharapkan mampu menjadi solusi atas persoalan sampah yang selama ini menjadi tantangan di berbagai daerah. Secara nasional, sistem PSEL diproyeksikan mampu menangani sekitar 22 persen persoalan sampah di Indonesia.

Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tetap harus diawali dari perubahan perilaku masyarakat melalui pemilahan sampah sejak dari rumah, yang didukung dengan pemanfaatan alat pengolah kompos skala rumah tangga.

Di sela-sela kegiatan, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, mengatakan bahwa pengelolaan sampah merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah yang membutuhkan sinergi seluruh pihak. Kehadiran fasilitas PSEL diharapkan tidak hanya mampu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir, tetapi juga menghasilkan energi listrik melalui pemanfaatan teknologi modern yang ramah lingkungan.

Penandatanganan PKS dan penyerahan lahan proyek ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam mempercepat terwujudnya sistem pengelolaan sampah yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Jaya Negara berharap seluruh tahapan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana sehingga fasilitas PSEL segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Denpasar maupun Bali secara umum.

“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadirkan solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sekaligus mendukung terwujudnya Bali yang bersih, hijau, dan mampu mengubah persoalan sampah menjadi sumber energi yang bernilai,” ujar Jaya Negara. (Pur/Tra).

Wagub Giri Sebut Nilai Gotong Royong Jadi Fondasi Kehidupan

JEMBRANA

admin

-

7 Juli 2026

0

Bupati Kembang Dampingi Wagub Giri Prasta Ngupasaksi Karya Agung Mupuk Pedagingan lan Ngenteg Linggih Pura Desa lan Puseh Desa Adat Pangyangan

NEWS INTERMEDIA.COM l JEMBRANA l Semangat gotong royong krama Desa Adat Pangyangan, Desa Pangyangan Kec. Pekutatan dalam melangsungkan Karya Memungkah, Mupuk Pedagingan, Mepedudusn Alit, Wraspati Kalpa Utama, lan Ngusaba Desa di Pura Desa dan Puseh mendapat apresiasi yang luar biasa dari Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta.

Kehadiran orang nomor dua di Bali itu menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pelestarian adat, agama, tradisi, dan budaya Bali yang tetap lestari di tengah perkembangan zaman.

Kehadiran Wakil Gubernur Bali bersama Anggota DPD RI, I Komang Merta Jiwa disambut oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan didampingi Ny. Drg Ani Setiawarini bersama Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna, Ketua DPRD Jembrana, Ni Made Sri Sutharmi bersama anggota, Camat, Prebekel, Bendesa, bersama seluruh krama, rahina Anggar Kasih Medangsia, Selasa (7/7).

Wagub Giri Prasta menyampaikan apresiasi atas kekompakan dan semangat kebersamaan krama Desa Adat Pangyangan dalam menyukseskan rangkaian upacara.

Menurutnya, nilai gotong royong yang terus dijaga masyarakat merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan sejahtera. “Terbukti, titiang baru masuk, melihat parahyangannya niki becik pisan, upakara/upacaranya memargi, bagus dan luar biasa Karya Ngenteg linggih ini,” ungkapnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga dan merawat keberadaan pura sebagai pusat spiritual sekaligus warisan leluhur yang memiliki nilai sejarah dan budaya tinggi. Keberadaan pura, menurutnya, harus terus dijaga agar dapat diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian dari identitas masyarakat Bali.

“Pura bukan hanya tempat persembahyangan, tetapi juga simbol jati diri dan warisan leluhur yang harus kita rawat bersama untuk anak cucu kita di masa depan,” ucapnya seraya menyerahakan punia sebesar Rp. 25 juta yang diterima langsung oleh Bendesa Adat Pangyangan, I Ketut Rena.

Sementara itu, Bendesa Adat Pangyangan, I Ketut Rena yang juga sebagai Ketua Panitia Karya menyampaikan pada awal pembangunan pura ini, difasilitasi oleh bapak I Made Kembang Hartawan yang kini sebagai Bupati Jembrana mengajukan proposal kepada Bapak Giri Prasta yang saat itu menjabat sebagai Bupati Badung.

“Astungkara dengan bantuan BKK Badung saat itu, Pura Desa lan Puseh Desa Adat Panyangan kini sudah berdiri dan saat ini sedang berlangsung upacara Ngenteg Linggih. Sekali lagi, atas nama krama masyarakat desa Pangyangan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wagub Bali dan Bupati Jembrana beserta jajaran semuanya,” ungkapnya.

Disisi lain, Ketut Rena menyampaikan rangkaian Karya Agung Mupuk Pedagingan lan Ngenteg linggih sudah dimilai sejak 5 Juni lalu dan nanti penyineban akan dilaksanakan pada 15 Juli 2026. “Kurang lebih eed yadnya berlangsung selama 1 setengan bulan. Astungkara seluruh rangkaian dapat berjalan dengan lancer, labda karya, ngemolihan kerahayuan untuk seluruh krama Desa Adat Pangyangan,” pungkasnya. (Wis/Tra).

OTDA Sehat Perlu Keseimbangan, Kewenangan, Tanggung jawab, dan Sumber Daya

Nusanatara

admin

-

7 Juli 2026

0

Bonus Kepala Daerah

Oleh Djohermansyah Djohan (Guru Besar IPDN, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014, Pj. Gubernur Riau 2013-2014)

Gelombang operasi tangkap tangan (OTT) yang kembali menjerat sejumlah kepala daerah telah memunculkan pertanyaan lama yang tak kunjung terjawab: mengapa korupsi terus berulang di daerah meski reformasi birokrasi, digitalisasi layanan, dan pengawasan semakin diperkuat?

Di tengah suasana itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melontarkan gagasan yang menarik sekaligus kontroversial: memberikan bonus kepada kepala daerah yang berhasil meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuannya sederhana, yakni mendorong kreativitas daerah dalam menggali potensi ekonomi dan memperkuat kemandirian fiskal. Sekaligus memberikan insentif kepada kepala daerah.

Sebagian pihak langsung bereaksi sinis. Di tengah ekonomi yang belum pulih sepenuhnya, mengapa pejabat justru diberi bonus? Bukankah uang daerah lebih baik digunakan untuk membangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan pelayanan publik lainnya?

Pertanyaan tersebut wajar. Namun, jika dicermati lebih dalam, persoalan yang hendak disentuh Mendagri sebenarnya bukan sekadar soal bonus. Ia menyentuh isu yang selama ini cenderung dihindari: apakah negara sudah memberi penghargaan yang layak kepada kepala daerah yang mengelola pemerintahan dengan jujur dan berkinerja baik?

Fakta yang jarang diketahui publik adalah bahwa gaji kepala daerah relatif sangat kecil dibandingkan tanggung jawab yang mereka emban. Seorang bupati atau wali kota menerima penghasilan sekitar Rp5 jutaan per bulan, sedangkan gubernur sekitar Rp9 jutaan. Angka ini praktis tidak berubah selama lebih dari dua dekade.

Ironisnya, mereka mengelola anggaran hingga puluhan triliunan rupiah dan memikul tanggung jawab politik, administratif, sosial, bahkan ketentraman dan ketertiban wilayah selama 24 jam sehari. Tentu mereka memperoleh rumah jabatan, kendaraan dinas, fasilitas kesehatan, dan biaya pendukung operasional. Namun fasilitas tersebut bukan penghasilan pribadi yang dapat digunakan untuk menopang kebutuhan keluarga secara bebas.

Di sinilah paradoks muncul. Negara menuntut integritas tinggi dari kepala daerah, tetapi pada saat yang sama enggan mendiskusikan secara rasional apakah sistem remunerasi mereka sudah memadai.

Tentu tidak berarti korupsi terjadi semata-mata karena penghasilan yang rendah. Korupsi adalah persoalan yang jauh lebih kompleks. Biaya politik pilkada yang mahal, lemahnya transparansi, praktik jual beli jabatan, hingga budaya patronase masih menjadi akar persoalan yang lebih besar.

Karena itu, bonus kepala daerah tidak boleh dipandang sebagai obat mujarab pemberantasan korupsi. Bonus hanyalah salah satu instrumen insentif dalam sistem yang lebih luas.

Dalam teori tata kelola modern, insentif bukan sesuatu yang tabu. Dunia usaha mengenalnya sebagai bonus kinerja. Banyak pula negara memberikan penghargaan tambahan kepada pejabat publik yang berhasil mencapai target tertentu. Prinsipnya sederhana: kinerja yang baik layak mendapatkan penghargaan.

Namun penghargaan harus dirancang secara hati-hati agar tidak menimbulkan distorsi. Kekhawatiran bahwa bonus akan mendorong kepala daerah menaikkan pajak dan retribusi secara membabi buta sebenarnya kurang tepat. Jenis pajak daerah maupun batas tarifnya sudah diatur secara ketat dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kepala daerah tidak bisa semena-mena menciptakan pajak baru atau menaikkan tarif sesuka hati.

Yang lebih mungkin terjadi adalah peningkatan intensifikasi pemungutan, perbaikan basis data wajib pajak, digitalisasi sistem penerimaan, serta penggalian objek-objek pajak yang selama ini belum tergarap. Kreativitas semacam inilah yang justru dibutuhkan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Karena itu, bila bonus hendak diterapkan, ukurannya jangan sekadar kenaikan PAD nominal. Bonus harus berbasis kinerja yang sehat dan terukur. Misalnya, peningkatan PAD yang dicapai tanpa menaikkan tarif pajak, tanpa membebani masyarakat, tanpa memperburuk iklim investasi, dan tetap meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Lebih jauh lagi, bonus sebaiknya tidak menjadi skema baru yang berdiri sendiri. Mekanismenya dapat diintegrasikan ke dalam komponen biaya penunjang operasional (BOP) kepala daerah yang memang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, insentif tetap berada dalam koridor tata kelola yang jelas dan akuntabel.

Namun sesungguhnya ada isu yang lebih mendasar daripada bonus, yaitu ketimpangan hubungan fiskal pusat dan daerah.

Selama ini daerah dituntut kreatif meningkatkan PAD, tetapi ruang fiskalnya dibatasi. Jenis pajak yang boleh dipungut dikunci. Banyak sumber penerimaan strategis tetap berada di tangan pusat. Pada saat yang sama, transfer ke daerah sering mengalami penyesuaian dan pemotongan. Bahkan, dana bagi hasil (DBH) yang merupakan hak daerah ditahan oleh pemerintah pusat.

Akibatnya, banyak kepala daerah terjebak dalam situasi paradoks. Mereka diminta mandiri, tetapi alat untuk menjadi mandiri dibatasi.

Otonomi daerah yang sehat memerlukan keseimbangan antara kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya. Memberikan target tinggi tanpa menyediakan instrumen yang memadai hanya akan melahirkan frustrasi fiskal.

Karena itu, perdebatan tentang bonus kepala daerah seharusnya tidak berhenti pada angka dan fasilitas. Yang lebih penting adalah bagaimana membangun sistem yang membuat kepala daerah tidak perlu mencari penghasilan dari jalur-jalur gelap, tidak tergoda menjual perizinan, dan tidak terdorong menyalahgunakan kewenangan demi menutup biaya politik yang mahal.

Integritas memang tidak bisa dibeli dengan bonus. Tetapi negara juga tidak boleh menutup mata terhadap pentingnya sistem penghargaan yang adil bagi pejabat publik yang bekerja dengan baik.

Jika kita menghendaki kepala daerah yang profesional, bersih, dan fokus melayani rakyat, maka yang harus dibangun bukan hanya sistem hukuman bagi yang korup, melainkan juga sistem penghargaan bagi yang berprestasi.

Dalam tata kelola pemerintahan modern, keduanya disebut “punishment dan rewards” harus berjalan beriringan.

Patuhi Standar K3, Pemkab Jembrana Sebut Keselamatan Kerja Jadi Aturan Mutlak Rekanan

JEMBRANA

admin

-

7 Juli 2026

0

Pemkab Jembrana Tegaskan Proyek Penataan Kota dan Pedestrian Patuhi Standar K3. Penerapan K3 Syarat Mutlak Wajib Dipenuhi Kontraktor

NEWS INTERMEDIA.COM l JEMBRANA l Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Perhubungan Jembrana memastikan bahwa seluruh tahapan pengerjaan proyek infrastruktur tersebut berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku, termasuk pemenuhan aspek keselamatan kerja.

Proyek penataan pedestrian dan tata kota itu difungsikan mempercantik estetika kota agar terlihat lebih rapi, indah, dan tertata dengan baik sekaligus Memberikan kenyamanan dan keamanan yang lebih baik bagi seluruh warga kota, khususnya para pejalan kaki.

Pemenuhan aspek K3 Kata Kabid Cipta Karya Dinas PUPRHUB Jembrana dihubungi selasa ( 7/7) I Nyoman Wiartha , prasyarat mutlak yang mengikat pihak rekanan atau kontraktor pelaksana sejak awal penandatanganan kontrak kerja

” Sejak awal kontrak disepakati, penerapan K3 merupakan syarat mutlak yang wajib dipenuhi oleh pihak kontraktor pelaksana. Kami melakukan pengawasan berkala secara ketat, dan seluruh pekerja telah diinstruksikan serta difasilitasi dengan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar,” ujarnya.

Penerapan K3 pada proyek penataan kota Jembrana meliputi Penyediaan APD Lengkap, Pemasangan Rambu dan Barikade, hingga melakukan supervisi Berkala

” Ini juga selalu kami tekankan dibawah kepada pelaksana kerja guna memastikan tidak ada pelanggaran prosedur keselamatan yang dapat membahayakan pekerja maupun masyarakat umum, ” ujarnya .

Wiartha menyadari bahwa proyek yang berlokasi di pusat keramaian kota berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan sementara bagi aktivitas warga. Oleh karena itu, pengaturan manajemen lalu lintas dan pembersihan sisa material material sisa proyek terus dioptimalkan setiap harinya setelah jam kerja selesai.

” Pasti sementara ini akan mengganggu kenyamanan aktivitas warga sehari-hari. Untuk itu, kami memohon maaf dan berharap masyarakat berkenan sedikit bersabar selama proses konstruksi, karena semua ini dilakukan demi menata wajah kota Jembrana agar jauh lebih indah, tertata, dan nyaman untuk kita gunakan bersama ke depan,” pungkasnya . ( Wis/tra).

Info Denpasar Soal Bhakti Penganyar dan Peduli Pendidikan

DENPASAR

admin

-

5 Juli 2026

0

Pemkot Denpasar Ngaturang Bhakti Penganyar di Pura Mandhara Giri Semeru Agung

NEWS INTERMEDIA.COM l LUMAJANG l Jajaran Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan Bhakti Penganyar serangkaian Piodalan Satunggil Warsa di Pura Mandhara Giri Semeru Agung, Kabupaten Lumajang bertepatan dengan Rahina Redite Pon Wuku Medangsia, Minggu (5/7).

Ket foto : Jajaran Pemkot Denpasar yang dipimpin Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya saat melaksanakan Bhakti Penganyar serangkajan Piodalan Satunggil Warsa di Pura Mandhara Giri Semeru Agung, Lumajang bertepatan dengan Rahina Redite Pon Wuku Medangsia, Minggu (5/7).

Hadir serta berbaur bersama pemedek, Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Sekda Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Eddy Mulya, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkot Denpasar.

Tampak pula Pangrajeg Karya yang juga Panglingsir Puri Ubud, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati, Anggota DPRD Kota Denpasar, I Made Mudra, Ketua PHDI Kota Denpasar, I Made Arka, Ketua TP. PKK Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, Ketua GOW Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa, serta Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Swandewi Eddy Mulya.

Rangkaian Bhakti Penganyar diawali dengan pangilen Tari Rejang Renteng yang dibawakan oleh WHDI dan DWP Kota Denpasar serta Tari Rejang Taksu Bhuwana yang dibawakan PHDI Kota Denpasar, dilanjutkan dengan Tari Baris Gede yang dibawakan Forum Perbekel Lurah Kota Denpasar serta Topeng Wali yang dibawakan oleh Paguyuban Seniman Kota Denpasar. Dalan kesempatan tersebut, Walikota Jaya Negara turut andil mesolah Topeng Keras. Diiringi suara Kidung dan Gembelan, rangkaian Bhakti Penganyar berpangsung khidmat diakhiri dengan persembahyangan bersama yang dipuput Ida Pedanda Gede Dwija Padang Rata, Griya Kutri, Gianyar.

Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara mengatakan bahwa Piodalan Satunggil Warsa di Pura Mandhara Giri Semeru Agung ini merupakan momentum bagi seluruh masyarakat untuk selalu eling dan meningkatkan srada bhakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sehingga menjadi sebuah momentum untuk menjaga keharmonisan antara parahyangan, palemahan, dan pawongan sebagai impelementasi dari Tri Hita Karana.

“Dengan pelaksanaan pujawali ini mari kita tingkatkan rasa sradha bhakti kita sebagai upaya menjaga harmonisasi antara parahyangan, pawongan, dan palemahan sebagai impelementasi Tri Hita Karana,” ujar Jaya Negara.

Manggala Karya, Cokorda Gede Indrayana mengatakan, Piodalan itu sendiri merupakan upacara tahunan yang diselenggarakan oleh pengempon pura dan masyarakat sekitar. Dikatakanny, keberadaan Pura Mandhara Giri Semeru Agung merupakan momentum perpaduan antara Hindu Jawa dan Hindu Bali. Karenanya, setiap pelaksanaan Bhakti Penganyar selalu dipadukan dengan Pemkab/Pemkot di Provinsi Jawa Timur.

“Seperti hari ini Bhakti Penganyar dari Pemkot Denpasar juga dilaksanakan bersama-sama dengan Pemkab Sidoarjo dan Penkot Surabaya,” jelasnya

Di tahun 2026 ini, lanjut Indrayana, Piodalan di Pura Mandara Giri Semeru akan berlangsung selama 11 hari yang dimulai sejak Purnama Kasa pada Senin (29/6) lalu, hingga Jumat (10/7) mendatang. Dalam rentan waktu itu, umat Hindu yang sebagian besar dari Bali akan silih berganti datang selama 24 jam untuk melakukan persembahyangan. (Ags/Tra)

Peduli Pendidikan, Desa Adat Penatih Puri Salurkan Dana Motivasi Bagi Murid Baru

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Desa Adat Penatih Puri kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung dunia pendidikan dengan menyalurkan dana sosial motivasi pendidikan kepada 25 murid baru krama Desa Adat Penatih Puri yang pada tahun ajaran 2026 diterima di jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan (SMA/SMK).

Penyerahan bantuan dilakukan secara simbolis oleh Bendesa Adat Penatih Puri, I Gusti Ngurah Gede Marhaendra Jaya, SH., bertepatan dengan pembukaan Pasraman Alit-alit Desa Adat Penatih Puri Tahun 2026 yang berlangsung di Wantilan Desa Adat Penatih Puri, Minggu (5/7).

Setiap murid baru menerima dana motivasi pendidikan sebesar Rp500 ribu. Bantuan tersebut merupakan wujud kepedulian desa adat dalam memberikan dorongan kepada generasi muda agar semakin bersemangat menempuh pendidikan. Dimana, dana bantuan bersumber dari pembagian laba Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Penatih Puri Tahun Buku 2025 dan diperuntukkan bagi kebutuhan pendidikan para penerima, seperti pembelian perlengkapan sekolah, buku, maupun kebutuhan penunjang proses belajar lainnya.

“Ini adalah bentuk motivasi kami dari desa adat agar anak-anak tetap semangat bersekolah,” ujar Marhaendra Jaya.

Ia menegaskan, Desa Adat Penatih Puri akan terus mempertahankan program tersebut karena pendidikan merupakan investasi penting dalam mencetak generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.

Sebagai bagian dari program ini, setiap penerima bantuan diwajibkan memiliki rekening di LPD Desa Adat Penatih Puri. Kebijakan tersebut tidak hanya mempermudah penyaluran bantuan, tetapi juga menjadi upaya menanamkan budaya gemar menabung sejak usia dini.

Menurut Marhaendra Jaya, LPD tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan juga memiliki tanggung jawab sosial untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Salah satunya melalui edukasi kepada anak-anak agar terbiasa mengelola keuangan dan menumbuhkan kebiasaan menabung sejak dini.

Marhaendra Jaya yang juga anggota DPRD Provinsi Bali berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang kebutuhan pendidikan para siswa. Ia pun menegaskan komitmen Desa Adat Penatih Puri untuk terus menghadirkan berbagai program yang berpihak pada kemajuan sektor pendidikan.

Pada kesempatan yang sama, Desa Adat Penatih Puri juga membuka kegiatan Pasraman Alit-alit Tahun 2026 yang diikuti puluhan peserta dari tiga banjar, yakni Banjar Saba, Banjar Pelagan, dan Banjar Laplap Sengguan. Selama masa liburan sekolah, para peserta mendapatkan pembinaan melalui berbagai kegiatan, antara lain belajar menulis aksara Bali, pesantian, pidarta Bahasa Bali, hingga membuat penjor.

“Kegiatan ini juga memberikan ruang kepada anak-anak untuk saling mengenal dan beradaptasi dengan teman-teman dari luar banjar dalam satu desa adat,” kata Marhaendra Jaya.

Lebih lanjut, ia mengatakan Pasraman Alit-alit merupakan salah satu bentuk nyata pelestarian seni, adat, dan budaya Bali dengan melibatkan generasi muda secara langsung. Selain memperkaya pengetahuan budaya, kegiatan ini juga diharapkan mampu mempererat kebersamaan antaranak dari berbagai banjar di lingkungan Desa Adat Penatih Puri.

“Dengan semangat yang tinggi diharapkan kegiatan ini bermanfaat bagi generasi milenial di Desa Adat Penatih Puri,” tandasnya. (*).

Kebijakan Pemerintah Bali Sejalan dengan Perhatian PBB dan Lembaga internasional

Berita Terkini

admin

-

5 Juli 2026

0

Kebijakan Pemerintah Bali Sejalan dengan Perhatian PBB dan Lembaga internasional

Gubernur Koster Kunjungi Universitas Oxford dan Kantor Pusat Google Inggris

NEWSINTERMEDIA.COM|LONDON| Disela-sela padatnya mengikuti kegiatan London Climate Action Week 2026, Gubernur Koster meluangkan waktu mengunjungi Universitas Oxford, Perguruan Tinggi tertua di Inggris dan terkenal di dunia. Pada kunjungan tersebut, Gubernur Koster disambut warga Indonesia termasuk semeton Bali yang menjadi dosen dan mahasiswa program S2/S3 di Universitas Oxford London Inggris pada 24 Juni 2026 lalu.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan, merupakan momentum penting untuk mempererat hubungan Pemerintah Provinsi Bali dengan diaspora Indonesia di luar negeri. Gubernur Koster, menyampaikan apresiasi atas kiprah khususnya warga Bali di Inggris yang telah menunjukkan prestasi terutama di bidang pendidikan dan penelitian. “Hal ini dapat menjadi jembatan kerja sama internasional, transfer pengetahuan dan teknologi, serta promosi Bali di tingkat global,”ungkap Gubernur.

Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menyampaikan kedatangannya ke London untuk mengikuti rangkaian kegiatan London Climate Action Week 2026, atas undangan Climate Group. Para dosen dan mahasiswa sangat mengapresiasi komitmen kuat Gubernur Koster dalam menerapkan kebijakan pembangunan ramah lingkungan dan berkelanjutan.

“Pembangunan ramah lingkungan tersebut, antara lain energi bersih, transportasi ramah lingkungan, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, dan mengembangkan sistem pertanian organik, sehingga mendapat kehormatan secara khusus untuk mengikuti kegiatan dunia bergengsi terkait dengan aksi iklim, dalam London Climate Action Week 2026,”papar Gubernur Koster.

Dikatakan Koster, hal ini sejalan dengan perhatian serius PBB dan lembaga internasional dalam mengatasi perubahan iklim melalui upaya penurunan emisi karbon untuk mencapai net zero emision. Gubernur Koster juga sempat berkunjung ke Kantor Pusat Google di London, yang difasilitasi oleh Duta Besar Indonesia untuk Inggris, Desra Percaya.

Pada kunjungan tersebut, Gubernur Koster diterima oleh Adhiguna Kuncoro seorang ilmuan dengan keahlian di bidang Artificial Intelligence, satu-satunya peneliti muda yang berasal dari Indonesia yang bekerja di Kantor Pusat Google.

Gubernur Koster diajak untuk meninjau beberapa fasilitas yang dimiliki di Kantor Pusat Google, serta diberi penjelasan mengenai sejarah berdirinya dan perkembangan Google sebagai perusahaan teknologi digital berskala besar yang paling terkenal di dunia.

Gubernur Koster sempat berdiskusi dengan Adhiguna Kuncoro terkait dengan potensi Bali dalam membangun pusat data berbasis teknologi digital dalam pengelolaan kebudayaan, pariwisata, dan perekonomian guna meningkatkan kapasitas, kualitas, dan daya saing Bali dalam menghadapi dinamika global. (Gustra).

Gubernur Koster Dukung Program Strategis Pemerintah Pusat Pimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto

Berita Terkini

admin

-

5 Juli 2026

0

Gubernur Koster Dukung Program Strategis Pemerintah Pusat Pimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto

Gubernur Koster Ajak Komponen Masyarakat Bali dan Media Sosial agar Mengedepankan Informasi akurat, Objektif, dan Bertanggung jawab.

NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Pemerintah Provinsi Bali sangat mendukung kebijakan dan program strategis Presiden RI, Prabowo Subianto, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Sekolah Rakyat, dan program prioritas lainnya. Demikian disampaikan Gubernur Bali Dr. Ir. Wayan Koster, M.M, di Denpasar belum lama ini.

Dikatakan Gubernur Koster, Pemerintah Provinsi Bali telah mengambil langkah nyata dalam mendukung berbagai program strategis nasional, yaitu yang pertama penyediaan lahan seluas 7,1 Hektar untuk pembangunan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tersebar di Kota/Kabupaten se-Bali, sudah diajukan kepada Kepala Badan Gizi Nasional, tanggal 20 Mei 2025.

“Kedua, penyediaan lahan seluas lebih dari 2 Hektar untuk pembangunan fasilitas Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang tersebar di Kota/Kabupaten se-Bali. Ketiga, penyediaan lahan seluas 5,67 Hektar untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Pembangunan sudah hampir selesai dan telah dilakukan persiapan untuk penerimaan siswa baru,” papar Koster.

Sejak awal Gubernur Bali, Wayan Koster telah menginstruksikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali beserta Kepala Perangkat Daerah terkait untuk mengkoordinasikan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota/Kabupaten se-Bali dalam rangka pelaksanaan Program MBG, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dan Sekolah Rakyat agar berjalan dengan baik di Bali.

“Kami sangat memahami tatanan bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan, bahwa pemerintahan Kita hanya satu, meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di mana Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan dan program strategis pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto,” terang Gubernur.

Penegasan ini disampaikan untuk meluruskan pemberitaan di media sosial agar masyarakat Bali memperoleh pemahaman yang benar mengenai komitmen Gubernur Bali, Wayan Koster dalam mendukung program prioritas nasional.

Gubernur Bali, Wayan Koster mengajak semua komponen masyarakat Bali termasuk media sosial agar mengedepankan informasi yang akurat, objektif, dan bertanggung jawab.

“Khususnya kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang menyesatkan. Mari Kita dukung dan sukseskan bersama program strategis nasional yang dilaksanakan oleh Presiden RI, Bapak Prabowo Subianto,” pungkas Koster. (Gustra).

Info Jembrana Soal Batasi Sampah Organik dan Jembrana Raih Runner-Up Nasional

JEMBRANA

admin

-

4 Juli 2026

0

TPA Peh Batasi Sampah Organik per 1 Juli, Pemkab Jembrana Ketatkan Pemilahan Sampah

NEWS INTERMEDIA.COM l Jembrana Bali l Menyusul diberlakukannya kebijakan pembatasan total sampah organik yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Peh per 1 Juli 2026, Pemerintah Kabupaten Jembrana melalui Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (Dinas LHPKP) kini memperketat sistem pemilahan sampah di tingkat Tempat Pembuangan Sementara (TPS).

Langkah agresif ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana, I Made Budiasa, yang turun ke lapangan memimpin proses pemilahan sampah di TPS Kelurahan Baler Bale Agung, Jumat (3/7/2026). Langkah ini diambil untuk mempercepat proses pengelolaan sampah yang akan masuk TPA Peh sekaligus mengedukasi masyarakat sekitar.

Kebijakan pembatasan ini merupakan tindak lanjut konkret dari regulasi Pemerintah Pusat yang mewajibkan penghentian seluruh praktik pembuangan terbuka (open dumping). Saat ini, TPA Peh hanya akan menerima sampah anorganik dan residu yang sudah tidak dapat diolah lagi.

Untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif, puluhan petugas Dinas LHPKP mulai dari petugas kebersihan lapangan hingga petugas administrasi dikerahkan ke TPS Baler Bale Agung untuk memisahkan sampah organik agar tidak ikut terangkut ke TPA. Skema pemilahan ketat serupa sebelumnya juga telah dilakukan di Pasar Ijo Gading.

Selain memilah sampah, Pemkab Jembrana juga menyiapkan sistem *controlled landfill* untuk menutup operasional pembuangan terbuka di TPS tersebut. Sekda I Made Budiasa, menegaskan bahwa kegiatan ini sebagai tindaklanjut nyata edaran pembatasan sampah organik ke TPA Peh mulai bulan Juli ini.

“Kami melaksanakan pemilahan sampah yang ada di TPS ini untuk menindaklanjuti pembatasan sampah yang masuk ke TPA Peh, yaitu hanya sampah anorganik dan residu saja. Ini sesuai dengan Surat Edaran kami tentang pembatasan pembuangan sampah organik ke TPA mulai tanggal 1 Juli 2026,” tegasnya.

Dengan ditutupnya pintu TPA Peh bagi sampah organik, pemerintah daerah menegaskan bahwa kunci keberhasilan transisi ini berada di tangan masyarakat. Pemkab Jembrana meminta warga tidak lagi menyatukan seluruh jenis limbah rumah tangga mereka.

Masyarakat diwajibkan memisahkan sampah organik (seperti sisa makanan, daun, dan sarana upakara) dari sampah anorganik di rumah masing-masing, sehingga mempercepat dan meringankan beban kerja petugas di TPS. Kedepannya, setelah transisi ini berjalan dengan maksimal, sampah organik dapat kembali masuk ke TPA secara terjadwal dengan volume yang bijak.

Seiring dengan ketatnya filter pembuangan saat ini, Sekda Budiasa juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan atau menimbunnya di bahu jalan.

“Kami harapkan masyarakat juga bisa memilah sampah dari rumah. Sehingga membantu kami dalam mempercepat proses pengelolaan sampah di TPA,” ucapnya.

Melalui pengetatan di hulu (rumah tangga) hingga hilir (TPS dan TPA), Pemkab Jembrana berkomitmen menciptakan tata kelola lingkungan yang bersih, modern, dan bebas dari ancaman krisis sampah (Wis/tra)

Kalahkan 22 Tim Se-Indonesia, SSB Manistutu United Jembrana Raih Runner-Up Nasional

NEWS INTERMEDIA.COM l Jembrana Bali l Sekolah Sepak Bola (SSB) Manistutu United KU-12 asal Desa Manistutu, Kabupaten Jembrana, Bali, kembali menorehkan prestasi gemilang di kancah nasional. Setelah sebelumnya sukses mengawinkan gelar juara ASSA Grassroot Football Tournament 2026 dan Juara 1 seleksi Piala Dunia Anak Indonesia Region Bali 2026, kali ini tim asuhan Coach I Gede “Rahdur” Pujayadi tersebut berhasil keluar sebagai Juara 2 (Runner-Up) Nasional dalam ajang bergengsi Piala Dunia Anak Indonesia 2026.

Kompetisi usia muda tingkat nasional ini berlangsung pada 1–3 Juli 2026 di Progresif Sport Center, Bandung, Jawa Barat. Turnamen ini diikuti oleh 24 tim terbaik yang mewakili berbagai provinsi dari seluruh penjuru Indonesia.

Sepanjang turnamen, tim yang dipimpin oleh Kapten Komang Arya Wira Yoga ini menunjukkan mentalitas baja. Meski harus beradaptasi dengan perubahan cuaca dingin di Bandung yang sempat membuat beberapa pemain kurang fit, Manistutu United sukses menumbangkan tim-tim tangguh dari berbagai daerah hingga melaju ke babak Grand Final melawan Young Warrior Apollo Bekasi.

Faktor kelelahan akibat jeda waktu istirahat yang hanya 10 menit pasca-laga semifinal membuat stamina pemain menurun di babak kedua, hingga harus merelakan posisi puncak dengan skor akhir 0-2. Kendati demikian, performa luar biasa tim “kuda hitam” asal Jembrana ini berhasil mencuri perhatian besar dari para pelatih dan penonton nasional sepanjang kompetisi.

Pencapaian tim semakin lengkap setelah penjaga gawang SSB Manistutu United resmi dinobatkan sebagai **Kiper Terbaik Nasional** atas aksi-aksi penyelamatan krusialnya sejak fase gugur hingga partai puncak.

Perbekel (Kepala Desa) Manistutu, I Komang Budiana, pada sabtu (4/7), didampingi Pembina SSB Manistutu United, I Made Abdi Negara, yang hadir langsung mengawal perjuangan anak-anak di Bandung, mengaku sangat terharu dan bangga.

“Kepada anak-anak, coach, tim, ofisial, orang tua siswa, dan seluruh donatur, tiang selaku Kepala Desa Manistutu mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas raihan Juara 2 Nasional ini,” ujar I Komang Budiana.

Prestasi berskala nasional ini menjadi bukti nyata bahwa talenta muda dari tingkat desa mampu bersaing di level tertinggi sepak bola tanah air melalui pembinaan yang disiplin dan dukungan penuh dari komunitas lokal. (Wis/Tra ).

Info Denpasar Soal Hari HKG PKK, Rakernas APEKSI dan Panen Jagung

DENPASAR

admin

-

4 Juli 2026

0

Ny. Ayu Kristi Hadiri Lomba Paduan Suara Tingkat Provinsi Bali

NEWS INTERMEDIA.COM l Denpasar l Dalam rangka memperingati Hari Kesatuan Gerak (HKG) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tingkat Provinsi Bali, Tim Penggerak PKK Provinsi Bali kembali menggelar berbagai perlombaan, salah satunya Lomba Paduan Suara.

Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa hadir secara langsung untuk memberikan dukungan penuh kepada kontingen Kota Denpasar yang berlaga dalam lomba yang diselenggarakan pada, di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Kamis (2/7). Hadir pula dalam kesempatan tersebut Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, beserta seluruh ketua TP PKK se-Bali.

Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, memberikan apresiasi tinggi atas antusiasme seluruh peserta. Dalam pernyataannya, Ny. Putri Koster menekankan bahwa kegiatan ini merupakan wadah penting untuk membangun kekompakan kader dari berbagai daerah.

“Lomba paduan suara ini bukan hanya soal suara yang merdu, tetapi tentang bagaimana kita menyelaraskan nada, selayaknya kader PKK yang harus bersinergi dalam menjalankan sepuluh program pokok PKK. Saya sangat bangga melihat semangat ibu-ibu kader yang luar biasa. Melalui seni suara ini, mari kita pupuk rasa persaudaraan dan kebersamaan untuk membangun Bali yang lebih baik dari unit terkecil, yakni keluarga,” ujar Putri Koster.

Sementara itu, Sekretaris I TP PKK Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa di sela perlombaan menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota tim paduan suara yang telah berlatih keras. Menurutnya, lomba ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan sarana mempererat tali silaturahmi antar-kader PKK se-Bali.

“Tampil di panggung provinsi adalah kebanggaan. Kami berharap melalui lomba ini, semangat kekeluargaan dan harmoni PKK di Kota Denpasar semakin kuat,” ungkapnya.

Ny. Ayu Kristi menambahkan bahwa keterlibatan aktif kader dalam kegiatan seni merupakan bukti bahwa perempuan penggerak di Kota Denpasar memiliki potensi yang luas, tidak hanya di bidang sosial, tetapi juga seni dan budaya.

Kegiatan lomba yang diikuti oleh perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Bali ini diharapkan dapat terus memotivasi kader PKK untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi masyarakat.

Sebagai informasi, Tim paduan suara perwakilan Kota Denpasar sendiri tampil memukau dengan membawakan 3 buah lagu yang terdiri dari, Mars PKK, Nangun Sat Kerthi Loka Bali, Don Dapdappe

yang diaransemen dengan apik. Penampilan Kota Denpasar menunjukkan performa maksimal dengan harmonisasi vokal yang selaras serta kostum berwarna Hijau dengan balutan kamen serta saput dan udeng endek berwarna merah yang mencerminkan kekhasan budaya Bali.(Wah/tra)

Panen Jagung Manis Golden Boy Subak Intaran Barat, Lahan Hasilkan 3,21 Ton

NEWS INTERMEDIA.COM l Denpasar- Upaya Pemerintah Kota Denpasar dalam mengoptimalkan lahan pertanian yang sementara tidak dimanfaatkan kembali membuahkan hasil. Melalui program pemanfaatan lahan bera, Dinas Pertanian Kota Denpasar sukses melaksanakan panen jagung manis varietas Golden Boy di lahan seluas 20 are yang merupakan bagian dari pemanfaatan lahan bera seluas 1 hektare di Subak Intaran Barat, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, pada Kamis (2/7)

Ket. Foto : Dinas Pertanian Kota Denpasar melaksanakan panen jagung manis varietas Golden Boy di lahan seluas 20 are yang merupakan bagian dari pemanfaatan lahan bera seluas 1 hektare di Subak Intaran Barat, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, pada Kamis (2/7)

Panen tersebut dihadiri Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Dinas Pertanian Kota Denpasar, I GAN Anggreni Suwari, SP., M.Si., perwakilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, jajaran Dinas Pertanian Kota Denpasar, penyuluh pertanian lapangan (PPL), Pekaseh Subak Intaran Barat, serta para petani setempat yang selama ini terlibat dalam pengelolaan lahan.

Kepala Bidang TPH, I GAN Anggreni Suwari, menjelaskan bahwa pemanfaatan lahan bera merupakan salah satu strategi untuk mengoptimalkan lahan pertanian yang sementara tidak ditanami agar tetap produktif. Selain meningkatkan nilai ekonomi lahan, program ini juga diharapkan mampu menambah pendapatan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

“Program pemanfaatan lahan bera di Subak Intaran Barat dilaksanakan pada areal seluas 1 hektare dengan sistem penanaman secara bertahap. Pola tanam ini diterapkan agar masa panen berlangsung berkesinambungan, sehingga pasokan jagung manis ke pasar tetap stabil dan tidak terjadi penumpukan hasil panen dalam satu waktu,” ujarnya.

Pada panen tahap ini, lahan seluas 20 are mampu menghasilkan sekitar 3,21 ton jagung manis atau setara dengan produktivitas 16,02 ton per hektare. Capaian tersebut menunjukkan bahwa lahan bera memiliki potensi yang sangat baik apabila dikelola dengan penerapan teknologi budidaya yang tepat dan didukung sinergi antara petani, penyuluh, serta pemerintah.

Melalui program ini, Dinas Pertanian Kota Denpasar berharap semakin banyak lahan bera yang dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian, menjaga keberlanjutan usaha tani, serta memperkuat ketahanan pangan di Kota Denpasar.

“Kolaborasi yang terjalin antara pemerintah, petani, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus melahirkan inovasi pertanian yang produktif, berdaya saing, dan berkelanjutan,” ujarnya. (Pur/Tra)

Walikota Ikuti Sidang Pleno Rakernas APEKSI Ke-XVIII

Walikota Dorong Penguatan Kolaborasi, Atasi Berbagai Permasalahan Perkotaan

NEWS INTERMEDIA.COM l Medan Sumatera l Walikota Denpasar, sekaligus Wakil Ketua Bidang Perkotaan dan Budaya Dewan Pengurus Pusat APEKSI, I Gusti Ngurah Jaya Negara menghadiri Rapat Pleno serangkaian gelaran Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-XVIII Tahun 2026, yang berlangsung Grand City Hall, Medan, Kamis (2/7).

Berbagai program kerja dan rekomendasi dari masing-masing pengurus Komisariat Wilayah I-VI APEKSI, menjadi agenda inti yang dibahas dalam sidang pleno yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pengurus Pusat APEKSI, yang juga Walikota Surabaya, Eri Cahyadi didampingi Direktur Eksekutif APEKSI, Alwis Rustam, dan Walikota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas.

Beberapa usulan dan rekomendasi yang dimaksud meliputi berbagai persoalan dan isu strategis yang ada di masing-masing wilayah perkotaan. Antara lain, soal pengelolaan sampah, mitigasi bencana, penguatan fiskal dan keuangan daerah, penyederhanaan tata kelola pemerintahan hingga persoalan sumber pembiayaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pada kesempatan itu, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menekankan Rakernas APEKSI adalah momentum untuk membahas isu strategis perkotaan, serta komunikasi penyelesaian permasalahan yang dialami setiap kota.

“Apeksi merupakan wadah strategis guna memperkuat posisi pemerintah kota dalam pengambilan kebijakan nasional. Dengan semangat kolaborasi, kita dapat merumuskan solusi atas persoalan perkotaan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang inovatif dan berkelanjutan,” ujar Jaya Negara.

Jaya Negara juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya Walikota Medan beserta jajarannya yang telah mendukung kelancaran sidang pleno Rakernas XVIII APEKSI 2026 dan menjadi tuan rumah yang ramah dan baik.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus Pusat APEKSI, Eri Cahyadi mengatakan, pemerintah kota saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah untuk terus berinovasi dan memperkuat kolaborasi.

“Kita diciptakan bukan untuk berkeluh kesah. Tapi kita diciptakan untuk terus berinovasi, membangun kekuatan kita dengan bersinergi antara satu kota dengan kota yang lainnya,” kata Eri Cahyadi.

Untuk itu, ia menegaskan APEKSI tidak boleh hanya menjadi forum penyampaian persoalan daerah, tetapi harus mampu melahirkan solusi dan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintah pusat.

Menurut Eri, tantangan pemerintah daerah tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri. APEKSI harus menjadi ruang kolaborasi agar setiap kota dapat saling belajar, berbagi inovasi, serta memperkuat kapasitas satu sama lain.

Direktur Eksekutif, Alwis Rustam menjelaskan, selain Rapat Pleno, rangkaian Rakernas XVIII APEKSI tahun 2026 yang mengusung tema “Kota Tangguh Bangsa Berdaulat”, ini sendiri diisi beberapa agenda kegiatan.

Antara lain, penyelenggaraan juga diramaikan dengan Ladies Program, city tour ke kawasan budaya Kota Medan, kunjungan ke Mal Pelayanan Publik dan Galeri Dekranasda, serta berbagai forum tematik yang mempertemukan perangkat daerah dari seluruh Indonesia.

Seluruh Walikota juga mengikuti olahraga bersama, penanaman pohon, dan peresmian Tugu Kota Tangguh di Taman Cadika sebagai simbol komitmen bersama membangun kota yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

“Sebanyak 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda dipastikan hadir dalam Rakernas XVIII APEKSI mewakili 98 kota anggota APEKSI kali ini,” kata Alwis Rustam.(Win/Tra)

Gubernur Koster Apresiasi inisiatif Kejati Bali

BADUNG

admin

-

4 Juli 2026

0

Gubernur Koster Buka Bazar Pelayanan Publik Kejati Bali dan Tegaskan Kualitas Layanan Publik Demi Jaga Citra Pariwisata Bali

NEWS INTERMEDIA.COM l BADUNG l Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik di Bali, khususnya pada sektor strategis seperti keimigrasian, karena berdampak langsung terhadap citra pariwisata Bali di mata dunia. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bazar Pelayanan Publik 2026 yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Tinggi Bali di Shelter Kebencanaan Baruna, Pantai Kuta, Sabtu (4/7).

Kegiatan yang dirangkaikan dengan aksi bersih-bersih pantai, pelepasan tukik, dan pelayanan terpadu lintas instansi ini menjadi wujud kolaborasi berbagai lembaga dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali Setiawan Budi Cahyono, Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung I Bagus Alit Sucipta, jajaran Forkopimda Provinsi Bali dan Kabupaten Badung, serta para kepala kejaksaan negeri se-Bali.

Dalam sambutannya, Gubernur Koster menekankan bahwa pelayanan publik merupakan kebutuhan utama masyarakat yang menuntut respons cepat, tepat, dan adaptif terhadap dinamika di lapangan. Menurutnya, ekspektasi masyarakat terhadap kualitas pelayanan pemerintah terus meningkat seiring perkembangan zaman.

“Pelayanan adalah kebutuhan utama masyarakat. Kita harus responsif terhadap aspirasi yang semakin cepat, serta mampu mengimbangi dinamika di lapangan,” ujar Gubernur Koster.

Gubernur Koster menegaskan, posisi Bali sebagai destinasi wisata kelas dunia membuat setiap persoalan pelayanan publik, sekecil apa pun, dapat dengan cepat menjadi perhatian nasional bahkan internasional. Karena itu, kualitas layanan di berbagai sektor, mulai dari keimigrasian, kesehatan, hingga perbankan, harus menjadi perhatian bersama.

Secara khusus, Gubernur Koster menyoroti layanan keimigrasian yang dinilai memiliki peran sangat strategis dalam mendukung kenyamanan wisatawan mancanegara. Dengan jumlah kunjungan wisatawan asing yang terus meningkat dan hampir menyentuh 7 juta kunjungan pada 2025, beban layanan keimigrasian di Bali menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia.

“Kalau kita salah dalam memberikan pelayanan, maka akan sangat berdampak bagi pariwisata Bali,” tegasnya.

Lebih lanjut, Gubernur Koster menekankan bahwa urusan keimigrasian tidak semata menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga vertikal, melainkan memerlukan sinergi seluruh pemangku kepentingan di Bali. Pelayanan yang baik, menurutnya, akan berkontribusi besar terhadap kenyamanan wisatawan sekaligus menjaga reputasi Bali sebagai destinasi unggulan dunia.

Atas dasar itu, Gubernur Koster mengapresiasi inisiatif Kejati Bali yang menghadirkan Bazar Pelayanan Publik sebagai ruang pelayanan terpadu bagi masyarakat. Meski demikian, ia mengingatkan agar kegiatan serupa tidak berhenti pada tataran seremonial semata.

“Ini langkah yang tepat untuk mendorong peningkatan layanan publik. Namun, jangan berhenti sampai di sini, harus ditindaklanjuti secara berkelanjutan,” katanya.

Sementara itu, Kajati Bali Setiawan Budi Cahyono menyampaikan bahwa Bazar Pelayanan Publik merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang optimal, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

“Kami berharap masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini dengan baik. Pelayanan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel, serta diharapkan bisa berkelanjutan dan diperluas ke wilayah lain, tidak hanya di Kuta,” ujarnya.

Bazar Pelayanan Publik 2026 melibatkan berbagai instansi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga vertikal, BUMN, sektor perbankan, hingga fasilitas kesehatan. Masyarakat dapat mengakses beragam layanan dalam satu lokasi, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, perpajakan, hingga layanan konsultasi hukum.

Pelaksanaan kegiatan di kawasan Pantai Kuta juga membawa pesan kuat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan kawasan pesisir Bali.

Aksi bersih-bersih pantai serta pelepasan tukik menjadi simbol komitmen bersama dalam menjaga Bali agar tetap bersih, tertib, ramah pelayanan, dan berkelanjutan sebagai destinasi pariwisata dunia. (Adi/Tra).

Info Gianyar Soal Aksi Sosial dan Info Badung Seputar Karya Tawur Labuh Gentuh

admin

-

3 Juli 2026

0

Info Gianyar Soal Aksi Sosial dan Info Badung Seputar Karya Tawur Labuh Gentuh

Aksi Sosial Bergerak & Berbagi, TP PKK Bali Perkuat Sinergi Layanan bagi Masyarakat

NEWS INTERMEDIA.COM | GIANYAR – Komitmen menghadirkan pelayanan yang lebih dekat dan responsif bagi masyarakat terus diperkuat Tim Penggerak PKK Provinsi Bali melalui Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” Tahun 2026. Kegiatan yang digelar di tiga desa di Kabupaten Gianyar ini menjadi wujud nyata sinergi antara TP PKK, perangkat daerah, dan masyarakat dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial hingga ke lapisan paling bawah.

Sekretaris I Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, menyampaikan apresiasi kepada Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar beserta seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut. Apresiasi tersebut disampaikannya saat menghadiri aksi sosial yang dipusatkan di Wantilan Pura Puseh, Banjar Bayar, Desa Kedisan, Kecamatan Tegallalang, Wantilan Pura Dalem Sembuwuk, Pejeng Kaje, serta Wantilan Desa Adat Bona, Kecamatan Blahbatuh, Jumat (3/7).

Menurutnya, program Aksi Sosial “Bergerak dan Berbagi” dirancang sebagai implementasi nyata 10 Program Pokok PKK agar semakin memberi manfaat langsung kepada masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan perhatian lebih.

“Di tengah tantangan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, diperlukan komitmen bersama antara TP PKK, pemerintah, dan masyarakat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pemberdayaan. Tujuannya agar masyarakat memperoleh akses layanan yang lebih dekat, cepat, dan sesuai kebutuhan,” ujarnya.

Ia menegaskan, keberadaan kader PKK memiliki posisi strategis dalam mendukung berbagai program prioritas pemerintah, mulai dari tingkat pusat hingga desa. Karena itu, kader PKK diharapkan terus menjaga semangat gotong royong, memperkuat kepedulian sosial, serta aktif merespons persoalan yang berkembang di lingkungan sekitar.

“Kader PKK harus mampu menjadi penggerak di tengah masyarakat, bekerja secara sinergis, serta menjadi jembatan antara program pemerintah dan kebutuhan riil warga,” tambah Seniasih Giri Prasta.

Dalam kegiatan tersebut, TP PKK Provinsi Bali menyerahkan 50 paket bantuan kebutuhan pokok dan susu kepada 50 penerima manfaat yang terdiri atas ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, balita, serta kader TP PKK desa setempat. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan kebutuhan kelompok masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Selain bantuan sosial, turut diserahkan 50 bibit pohon produktif berupa mangga, alpukat, dan manggis sebagai bagian dari upaya mendorong ketahanan pangan sekaligus penghijauan lingkungan.

Usai penyerahan bantuan, Ny. Seniasih Giri Prasta yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Gianyar, Ida Ayu Surya Adnyani Mahayastra, meninjau langsung berbagai layanan yang disediakan, mulai dari demo dan pelatihan memasak hingga pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini, TP PKK Provinsi Bali berharap gerakan sosial berbasis kolaborasi tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi mampu menghadirkan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bali secara berkelanjutan. (EKA/TRA).

Wagub Giri Prasta Hadiri Karya Tawur Labuh Gentuh di Catus Pata Desa Sibanggede, Apresiasi Semangat Krama Jaga Tradisi Leluhur

NEWS INTERMEDIA.COM | BADUNG – Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menghadiri Upacara Tawur Labuh Gentuh yang digelar di Catus Pata Desa Sibanggede, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung, Jumat (3/7). Upacara tersebut merupakan bagian dari rangkaian Karya Piodalan Padudusan Agung, Menawa Ratna, Ngusaba Desa, lan Ngusaba Nini di Pura Desa, Desa Adat Sibanggede.

Dalam sambrama wacananya, Wagub Giri Prasta menyampaikan apresiasi atas komitmen dan semangat krama Desa Sibanggede yang terus menjaga warisan tradisi leluhur. Menurutnya, pelaksanaan karya adat secara berkelanjutan mencerminkan kuatnya nilai swadharma dan kebersamaan masyarakat adat Bali dalam merawat keseimbangan sekala dan niskala.

“Desa Sibanggede ini tidak asing bagi saya. Saya mengetahui bagaimana para leluhur secara turun-temurun melaksanakan swadharma yang utama. Hari ini, tradisi itu kembali dilaksanakan dengan penuh semangat oleh krama,” ujarnya.

Wagub Giri Prasta menjelaskan bahwa Catus Pata Desa Sibanggede memiliki posisi yang istimewa karena berada pada titik pusat desa yang dikelilingi perempatan jalan di empat penjuru mata angin. Keberadaan puri, pura, pasar, dan pusat aktivitas masyarakat di kawasan tersebut, menurutnya, menunjukkan pentingnya kawasan ini dalam tatanan sosial, budaya, dan spiritual desa adat.

Ia menilai para leluhur Desa Sibanggede memiliki kearifan dalam memahami nilai strategis kawasan tersebut, sehingga karya tingkat utama digelar secara khusus setiap 30 tahun sekali. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian tradisi, perhatian terhadap pelaksanaan karya ini telah diberikan sejak dirinya menjabat sebagai Bupati Badung, termasuk dukungan pendanaan dari Pemerintah Kabupaten Badung.

Mengakhiri sambutannya, Wagub Giri Prasta mendorong agar dibuat prasasti sebagai penanda sekaligus pengingat siklus pelaksanaan karya utama yang berlangsung setiap tiga dekade. Menurutnya, dokumentasi tersebut penting untuk menjaga kesinambungan tradisi bagi generasi mendatang.

Selain menyaksikan prosesi Tawur Labuh Gentuh, Wagub Giri Prasta juga berkesempatan mundut pralingga Ida Bhatara serta menyerahkan punia sebesar Rp25 juta sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan karya.

Sementara itu, Ketua Panitia Karya, I Ketut Darma, menjelaskan bahwa pelaksanaan Karya Padudusan Agung Menawa Ratna Medasar Caru Labuh Gentuh di Pura Desa Sibanggede merupakan hasil paruman krama Desa Adat Sibanggede. Puncak karya dijadwalkan berlangsung pada 7 Juli 2026, sedangkan Upacara Ngusaba Desa dan Ngusaba Nini akan dilaksanakan pada 9 Juli 2026.

Ia menambahkan, pendanaan karya didukung hibah Pemerintah Kabupaten Badung sebesar Rp1,5 miliar, punia dari krama Desa Adat Sibanggede, serta kontribusi para pengusaha di wilayah setempat. Dukungan masyarakat juga diwujudkan melalui gotong royong dan penyediaan berbagai sarana upakara, termasuk keterlibatan para serati, tukang ulam, dan krama adat dari 12 banjar. (DSK/TRA).

Kantor Berita Reuters Gelar Wawancara Khusus dengan Gubernur Koster

Internasional

admin

-

3 Juli 2026

0

Kantor Berita Reuters Gelar Wawancara Khusus dengan Gubernur Koster

NEWS INTERMEDIA.COM | LONDON | Gubernur Bali, Dr. Ir. Wayan Koster, M.M., menghadiri undangan khusus wawancara dari Kantor Berita Dunia Reuters. Dalam wawancara tersebut Gubernur Koster, diminta pandangan tentang energi bersih dan transportasi berkelanjutan, tantangan yang dihadapi, dan upaya inovatif, serta aksi nyata yang telah dan akan dilaksanakan kedepan. Demikian terungkap saat wawancara khusus kantor berita dunia Reuters di London pada 24 Juni 2026, pukul 15.20-15.35, waktu setempat.

Dalam wawacara khusus tersebut, Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan mengenai arah kebijakan Bali, yaitu Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 dan Kendaraan Bermotor Listrik berbasis Baterai diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019. “Jadi kebijakan energi bersih kita lakukan dengan menghentikan penggunaan pembangkit listrik berbahan bakar fosil, serta percepatan penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS),”ungkap Koster.

Gubernur Koster juga mengatakan pelaksanaan kebijakan pemanfaatan energi bersih dan penggunaan kendaraan listrik dilakukan percepatan mulai 2026, dengan menerapkan zona kawasan rendah emisi di wilayah objek wisata, seperti: Nusa Dua, Kuta, Sanur, Ubud, dan Nusa Penida. Kebijakan ini telah mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

“Maka kebijakan energi bersih dan transportasi listrik selain merupakan kebutuhan utama udara bersih untuk kesehatan masyarakat, juga mendukung ekosistem lingkungan, serta meningkatkan citra dan daya saing pariwisata Bali sebagai destinasi wisata utama dunia,”papar Koster.

Pengakuan Lembaga Dunia Terhadap Kebijakan Gubernur Koster

Sementara Pendiri Bloomberg Philantropies menilai bahwa Gubernur Bali, Wayan Koster, memiliki komitmen kuat, dan memiliki arah kebijakan secara progresif terkait energi bersih, transportasi ramah lingkungan dan berkelanjutan, pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, dan sistem pertanian organik.

“Hal ini merupakan upaya nyata dalam menurunkan emisi karbon untuk mencapai target net zero emission pada 2045. Kami juga menyatakan sangat mendukung percepatan pelaksanaan penurunan emisi karbon yang dilaksakan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster,”ungkapnya.

Gubernur Koster mengatakan mengatakan dengan memperhatikan materi pidato Sekjen PBB, dan sambutan Pendiri Bloomberg Philantropies, pembahasan dalam diskusi mengenai kebijakan pemerintah daerah diberbagai negara di dunia, semua isu yang dibahas dalam berbagai forum selama rangkaian kegiatan London Climate Action Week 2026.

“Ternyata semuanya sudah merupakan bagian dari arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru, yang telah dituangkan dalam Haluan Pembangunan Bali 100 Tahun Bali Era Baru 2025-2125,”terang Koster.

Dikatakan lagi, dengan demikian, arah kebijakan pembangunan Bali yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Bali, sudah sangat sesuai dan searah dengan arah kebijakan pembangunan dunia sebagaimana disampaikan oleh Sekjen PBB, Pemimpin Dunia, Pemimpin Daerah dari berbagai negara, dan Lembaga Internasional. “Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa, arah kebijakan Pemerintah Provinsi Bali sudah berada dalam tatanan yang benar, sehingga mendapat pengakuan dari Pemimpin Dunia dan Lembaga Internasional,”ungkapnya.

Hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali adalah memastikan arah kebijakan ini dilaksanakan dengan konsisten dan terukur, sampai mencapai keberhasilan. “Untuk itu, Pemerintah Provinsi Bali tidak bisa bekerja sendiri, melainkan sangat memerlukan kolaborasi semua pihak dan dukungan seluruh komponen masyarakat Bali, untuk mencapai keberhasilan yang merupakan cita-cita mulia Kita bersama, Demi Nindihin Gumi Bali,”pungkas Gubernur Koster. (Gustra).

Info Bali Terkait Integrasi Pertanian, Peresmian, Lomba dan Rakon DPD RI

Berita Terkini

admin

-

3 Juli 2026

0

Info Bali Terkait Integrasi Pertanian, Peresmian, Lomba dan Rakon DPD RI

Gubernur Koster Dorong Integrasi Pertanian dan Pariwisata Berbasis Budaya, Yakini Bali jadi Laboratorium Kearifan Lokal

NEWS INTERMEDIA.COM | DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan pengembangan pariwisata berbasis budaya. Menurutnya, integrasi kedua sektor tersebut menjadi strategi penting agar petani tidak hanya menjadi pihak yang menjaga bentang alam Bali, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Penegasan itu disampaikan Koster saat menerima audiensi Forum Komunikasi Fakultas Pertanian Wilayah Indonesia Timur di Ruang Tamu Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (2/7).

Dalam pertemuan tersebut, Dekan Fakultas Pertanian Universitas Udayana, I Putu Sudiarta, mengundang Gubernur Koster untuk menjadi keynote speaker pada Lokakarya dan Seminar Nasional Pertanian yang akan digelar pada 23 Juli mendatang.

Kegiatan tersebut merupakan rangkaian forum yang meliputi seminar nasional, lokakarya, serta berbagai perlombaan mahasiswa. Sekitar 90 dekan fakultas pertanian beserta jajaran dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Indonesia Timur diperkirakan hadir, dengan total peserta mencapai sekitar 200 orang.

Menurut Sudiarta, forum itu mengangkat tema integrasi pertanian dan pariwisata berbasis budaya, sebuah konsep yang dinilai sangat relevan dengan karakteristik Bali.

“Konsep budaya yang diintegrasikan dengan pertanian dan pariwisata seperti di Bali menjadi sangat penting. Karena itu kami berharap Bapak Gubernur berkenan menjadi keynote speaker,” ujarnya.

Menanggapi undangan tersebut, Koster menekankan bahwa pertanian tidak boleh diposisikan hanya sebagai pelengkap pembangunan pariwisata. Ia menilai selama ini banyak kawasan pertanian justru menjadi daya tarik wisata tanpa memberikan manfaat ekonomi yang memadai kepada para petani sebagai pemilik lahan.

“Pertanian harus berjalan sejalan dengan pariwisata. Banyak fasilitas pariwisata yang mengeksploitasi keindahan kawasan pertanian. Selain sebagai penyangga ketahanan pangan, kawasan pertanian juga menjadi objek wisata alam. Karena itu harus dikemas dengan baik agar petani memperoleh manfaat. Kalau hanya dilindungi tanpa peningkatan pendapatan petani, itu tidak adil, apalagi kebutuhan hidup terus meningkat,” kata Koster.

Ia menilai diperlukan konsep yang mampu menjadikan petani sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat dari pengembangan pariwisata berbasis pertanian.

Koster juga menegaskan bahwa Bali memiliki kekuatan yang tidak dimiliki daerah lain, yakni sistem pertanian yang menyatu dengan budaya, tradisi, dan kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut, katanya, perlu terus dihidupkan sebagai identitas sekaligus daya tarik Bali di tingkat internasional.

Ia mengungkapkan bahwa konsep tersebut bahkan telah dipresentasikannya dalam sebuah forum di London, termasuk mengenai Peraturan Daerah tentang Pertanian Organik yang disebutnya menjadi satu-satunya regulasi sejenis di Indonesia.

“Di Bali, bertani bukan sekadar menanam. Ada upacara dan upakara yang mengiringi mulai dari pembibitan, pengairan hingga panen. Semua itu menjadi satu kesatuan budaya yang hanya dimiliki Bali,” ujarnya.

Menurut Koster, kekayaan tradisi tersebut menjadikan sistem pertanian Bali tidak hanya bernilai teknis, tetapi juga memiliki dimensi budaya, spiritual, dan sosial yang semakin diminati dunia.

Ia menilai, di tengah perubahan global yang semakin dinamis, banyak masyarakat dunia mulai mencari kembali akar budaya dan identitasnya. Bali, kata dia, justru telah memiliki jati diri yang kuat sehingga tinggal menghidupkan dan mengembangkannya.

“Kita di Bali tidak perlu lagi mencari jati diri karena sudah memilikinya sejak dahulu. Tinggal digali dan diperkuat kembali. Saya yakin Bali akan menjadi laboratorium studi dunia untuk kearifan lokal karena ilmu seperti ini hanya ada di Bali,” kata Koster.(NOER/TRA)

Apresiasi Pembukaan Kantor Pengacara Layani Orang Asing, Gubernur Koster: Jaga Citra Pariwisata Bali

NEWS INTERMEDIA.COM | BADUNG – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri peresmian Kantor Pengacara ‘Lawyerindo Law Partnership’ di Jimbaran Hub, Kabupaten Badung, Rabu (1/7/2026). Ia menyambut baik kehadiran kantor pengacara ini karena memberi layanan bagi orang asing di Bali. Mengawali sambutan singkatnya, Gubernur Koster menyampaikan bahwa ia baru pertama kali hadir dalam acara peresmian kantor lawyer. “Karena saya tertarik dengan isi suratnya, yaitu layanan bagi orang asing di Bali,” ujarnya.

Menurut dia, ini cukup menarik karena sebagai daerah tujuan wisata dunia, Bali banyak kedatangan orang asing dengan tujuan berwisata atau kegiatan lainnya. Selama beraktivitas dan berinteraksi di Bali menurutnya tak menutup kemungkinan mereka menghadapi persoalan yang berkaitan dengan masalah hukum. “Maka tentu mereka membutuhkan layanan yang kompeten,” ucapnya.

Masih dalam sambutannya, Gubernur Koster menilai kehadiran kantor pengacara ini menjadi bagian dari upaya menjaga citra Pulau Dewata dalam posisi sebagai destinasi wisata. “Yang dibutuhkan bukan hanya penguatan infrastruktur, ekosistemnya juga perlu dijaga, termasuk didalamnya layanan hukum,” imbuhnya.

Pada bagian akhir sambutannya, Gubernur Bali dua periode ini mengingatkan agar kantor layanan pengacara ini dikelola dengan semangat ideliasme dan rasa tanggung jawab terhadap Bali. “Harus dipahami bahwa Bali bukan hanya milik masyarakatnya, tapi juga semua orang yang melakukan aktivitas di sini. Jangan hanya merasa sebagai penumpang dan penikmat, sehingga tak peduli apakah Bali akan menjadi baik atau buruk,” tandasnya.

Ia menegaskan, yang dibutuhkan adalah orang-orang yang mau berperan aktif menjaga Bali sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Sementara itu, Tony Budidjaja selaku Principal Lawyerindo Law Partnership mengucapkan terima kasih atas kehadiran Gubernur Koster pada acara peresmian kantor pengacara yang merupakan cabang ke-2 di Bali ini.

Ia berpendapat, sebagai daerah tujuan wisata, Bali memiliki potensi yang sangat besar di bidang investasi karena tengah dipersiapkan menjadi pusat keuangan dunia. Menurutnya, hal ini akan mendorong peningkatan masuknya modal asing yang membutuhkan vokasi terkait tata kelola dan regulasi.

Peresmian Kantor Lawyerindo Law Partnership di Jimbaran Hub ditandai pengguntingan pita oleh Gubernur Koster. Acara dihadiri sejumlah tamu kehormatan, diantaranya Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Bambang Hery Mulyono.(DSK/TRA*)

Lomba Paduan Suara TP PKK Bali Disambut Antusias, Jadi Ajang Pelestarian Lagu Daerah bagi Generasi Muda

NEWS INTERMEDIA.COM | DENPASAR – Masyarakat menyambut antusias Lomba Paduan Suara antarkabupaten/kota yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi Bali di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (2/7).

Gemuruh para pendukung terdengar bergema di seluruh ruangan saat perwakilan peserta dari kabupaten/kota tampil membawakan lagu-lagu yang telah ditentukan. Sementara itu, kursi-kursi dipenuhi para pendukung masing-masing peserta serta masyarakat umum yang tampak berjejal menyaksikan perlombaan sambil menikmati suasana Pesta Kesenian Bali ke-48 yang berlangsung di lokasi yang sama.

Diketahui, Lomba Paduan Suara Tim Penggerak PKK Provinsi Bali dilaksanakan serangkaian Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 yang menyasar siswa-siswi SMA/SMK sebagai representasi generasi muda.

Selain itu, TP PKK Provinsi Bali juga melaksanakan Lomba Senam Nangun Sat Kerthi Loka Bali serta Lomba Memasak Olahan Pangan Lokal Nonberas dan Olahan Ikan yang telah digelar sehari sebelumnya.

“Maksud dan tujuan pelaksanaan perlombaan ini adalah untuk menumbuhkembangkan minat, bakat, dan kreativitas generasi muda sejak dini dalam menerapkan pola hidup sehat, keterampilan hidup (life skills), serta pengembangan seni budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Gerakan PKK,” jelas Putri Koster.

Tim Penggerak PKK kabupaten/kota wajib mengirimkan tim paduan suara dengan menunjuk 31 peserta yang terdiri atas pria dan wanita, yang merupakan siswa-siswi dari satu SMA. Setiap peserta diberikan durasi waktu selama 18 menit untuk membawakan dua lagu wajib, yakni Lagu Mars PKK dan Lagu Nangun Sat Kerthi Loka Bali, serta satu lagu pilihan, yaitu Lagu Bungan Sandat, Don Dapdape, atau Lagu Mayadenawa.

“Lomba paduan suara dilaksanakan sebagai upaya memperkenalkan dan melestarikan lagu-lagu daerah Bali kepada generasi muda. Melalui kegiatan ini, para pelajar diharapkan semakin mengenal, mencintai, dan bangga terhadap warisan budaya daerahnya,” imbuhnya.

Putri Koster berpesan agar seluruh peserta berkompetisi secara sehat, saling menghargai, dan menjunjung tinggi sportivitas selama perlombaan.

Lebih lanjut, pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah akan dilaksanakan pada puncak acara Peringatan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK ke-54 Tingkat Provinsi Bali yang akan digelar pada Jumat (24/7) mendatang. (KAR/TRA).

Hadiri Rapat Konsultasi DPD RI, Wagub Tegaskan Arah Pembangunan Bali Berbasis Ekonomi Kerthi

NEWS INTERMEDIA.COM | DENPASAR – Wakil Gubernur Bali, Nyoman Giri Prasta, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui penguatan investasi berkualitas, transformasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan. Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Konsultasi bersama Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, anggota DPD RI, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di The Meru Sanur, Kamis (2/7).

Dalam forum tersebut, Giri Prasta menjelaskan bahwa arah pembangunan Bali saat ini bertumpu pada transformasi struktur ekonomi melalui pendekatan Ekonomi Kerthi Bali. Kebijakan tersebut diperkuat melalui pengembangan ekosistem investasi satu pintu, akselerasi digital, kolaborasi lintas institusi vertikal, serta pemetaan peluang investasi prioritas yang sesuai dengan karakteristik Bali.

Menurutnya, investasi di Bali tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Karena itu, sektor-sektor strategis seperti pertanian organik, energi bersih, industri berbasis budaya, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata budaya dan wellness tourism menjadi fokus utama pengembangan investasi di Bali.“Seluruh sektor ini harus saling bersinergi untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh, unggul, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pada sektor pariwisata, Pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat kualitas dan daya saing pariwisata berbasis budaya yang bermartabat. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas destinasi, perluasan promosi di tingkat nasional maupun internasional, serta penguatan citra Bali sebagai destinasi unggulan dunia.

Sementara pada sektor ekonomi kreatif dan digital, pemerintah berupaya membangun ekosistem yang mampu mendorong inovasi, meningkatkan kualitas produk, sekaligus memperluas akses pasar. Sektor ini diharapkan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menopang perekonomian Bali di masa depan.

Di bidang energi, Giri Prasta menegaskan komitmen Bali menuju Bali Mandiri Energi berbasis energi bersih. Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menekan polusi, dan mempercepat pencapaian Nir Emisi Karbon (Net Zero Emission/NZE), termasuk melalui optimalisasi pemanfaatan PLTS Atap sebagai sumber Energi Baru Terbarukan (EBT).

Untuk mendukung seluruh agenda pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali juga terus memperkuat konektivitas ekonomi melalui pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan. Langkah ini mencakup pembangunan jalan baru dan underpass, pengembangan pelabuhan di wilayah Bali Timur, Bali Utara, Bali Barat, dan Bali Selatan, serta integrasi infrastruktur darat, laut, dan udara dengan transportasi publik modern.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua DPD RI, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, menekankan bahwa pembangunan ekonomi nasional hanya akan berhasil apabila daerah ditempatkan sebagai subjek utama pembangunan, bukan sekadar lokasi pelaksanaan program nasional.

“Kekuatan ekonomi Indonesia sesungguhnya bertumpu pada kekuatan daerah. Keberhasilan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh kemampuan membangun sinergi antara kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan nyata yang dihadapi daerah,” tegasnya.

Gusti Kanjeng Ratu Hemas menambahkan bahwa investasi seharusnya tidak hanya dinilai dari besarnya nilai realisasi atau jumlah proyek yang dibangun. Lebih dari itu, investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah sumber daya daerah, memperkuat pelaku usaha lokal, serta mendorong pemerataan kesejahteraan.

Melalui forum konsultasi ini, DPD RI berharap tercipta langkah-langkah konkret yang dapat menjembatani kebutuhan daerah dengan kebijakan nasional, sehingga investasi yang masuk benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (Tutt/Tra).

Gubernur Koster Hadiri Acara Indonesia Climate Leadership

Internasional

admin

-

2 Juli 2026

0

Gubernur Koster Hadiri Acara Indonesia Climate Leadership

Pemerintah Provinsi Bali Terapkan Kebijakan Pembangunan Ramah Lingkungan Menekan Emisi Karbon Secara Signifikan

NEWSINTERMEDIA.COM|LONDON| Pada 25 Juni 2026, pukul 12.30-13.30, Waktu setempat, Gubernur Bali, Wayan Koster, menghadiri Indonesia Climate Leadership Luncheon. Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, Menteri Lingkungan Hidup RI, Mohammad Jumhur Hidayat, Ketua OJK RI, Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Budisatrio Djiwandono, Duta Besar RI untuk Inggris, Desra Percaya, Anggota Parlemen (House of Commons), Graham Stuart MP.

Hadir pula, anggota Parlemen (House of Lords), Lord Ed Udny-Lister, Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, dan berbagai mitra dari sektor bisnis dan keuangan, Kadin Indonesia, Equatorise, Gold Standard, Tellus Conservation, Rubicon Carbon, GFANZ.

Pada acara tersebut Gubernur Bali, Wayan Koster, diberikan kesempatan untuk menyampaikan berbagai kebijakan strategis yang telah dijalankan Pemerintah Provinsi Bali untuk mencapai Bali Net Zero Emission 2045, lebih cepat 15 tahun dari target nasional 2060.

Gubernur Bali, Wayan Koster, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali dalam menerapkan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan guna menekan emisi karbon secara signifikan. Langkah strategis yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali, antara lain: transisi energi berbahan bakar fosil ke energi baru terbarukan.

“Percepatan penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang difokuskan pada sektor perkantoran (pemerintah maupun swasta), hotel, restoran, mall, serta fasilitas umum di seluruh area publik; percepatan penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai; pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai; serta penerapan sistem pertanian organik,”ujar Gubernur.

Pada acara tersebut, juga Gubernur Bali, Wayan Koster, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali membuka kesempatan seluas-luasnya dan mengundang para investor untuk berkolaborasi serta berinvestasi dalam: pengembangan energi terbarukan, transportasi rendah emisi, pengelolaan sampah dan ekonomi sirkular, perdagangan karbon, serta pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. (Gustra).

Gubernur Koster Hadiri FGD Dialog Kebijakan Global Pertanian Berkelanjutan

Internasional

admin

-

2 Juli 2026

0

Gubernur Koster Hadiri FGD Dialog Kebijakan Global Pertanian Berkelanjutan

Bali Miliki Modal Kuat Dalam Membangun Pertanian Berkelanjutan

NEWSINTERMEDIA.COM|LONDON |Gubernur Bali, Wayan Koster, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) Dialog Kebijakan Global untuk Pertanian Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh United Kingdom Foreign, Commonwealth & Development Office (UK FCDO), World Bank Group, dan Clim-Eat. Forum diskusi ini membahas ketahanan iklim, ketahanan pangan, dan transisi pedesaan yang adil pada 24 Juni 2026 lalu, pukul 10.30-12.15 waktu setempat.

Pada pertemuan tersebut Gubernur Bali, Wayan Koster, memaparkan mengenai sistem pertanian organik untuk pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dihadapan para pembuat kebijakan lembaga internasional dan mitra pembangunan dari berbagai negara. Gubernur Bali, Wayan Koster, juga menegaskan bahwa Bali memiliki modal yang sangat kuat dalam membangun pertanian berkelanjutan. “Karena warisan budaya pertanian yang telah hidup selama ribuan tahun dalam sistem subak di Bali dengan filosofi Sad Kerthi,”ungkap Gubernur.

Lebih lanjut, Gubernur Bali, memaparkan berbagai kebijakan kongkret yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi Bali untuk mempercepat tranformasi pertanian ramah lingkungan, diantaranya adalah Sistem Pertanian Organik diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2019. “Termasuk Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif diatur dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2026, dan Pelindungan Danau, Mata Air, Sungai, serta Laut diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 24 Tahun 2020,”papar Koster.

Pada diskusi tersebut Gubernur Bali, Wayan Koster, juga menyampaikan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali oleh hotel, restoran, katering, dan pusat perbelanjaan (swalayan), yang diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018.

“Melalui partisipasi aktif dalam forum diskusi tersebut, kami kembali menegaskan komitmen untuk berkontribusi dalam forum internasional, serta memperkuat posisi Bali sebagai daerah yang mengintegrasikan kearifan lokal, kebijakan publik, dan pembangunan berkelanjutan, dalam menghadapi tantangan iklim global,”pungkas Gubernur Koster. (Gustra).

Buka Rakerda REI, Gubernur Koster Ajak Developer Perumahan Bangun Hunian Bali Hemat Lahan

Pemerintah Bali Terus Perkuat Komitmen dalam Mewujudkan Pengelolaan Sampah

P

Peresmian Pembangunan PSEL Bali Menuju Indonesia Bersih dan Asri

Apel Siaga Pilah Sampah Dipusatkan di Bali, Gubernur Koster Ajak Tuntaskan dari Sumber

10 Desa di Bali Jadi Motor Penggerak Pilah Sampah dari Sumber

Wali Kota Hadiri Sertijab Danlanal Denpasar, Perkuat Sinergi Menjaga Stabilitas Denpasar

Sekda l Tegaskan Pemkot Denpasar Terus Perkuat Fondasi Tata Kelola Pelayanan Publik

Walikota Hadiri Karya Padudusan Alit, Ngenteg Linggih, dan Pecaruan Wreshpati Kalpha

Walikota Teken PKS Proyek PSEL, Perkuat Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Bupati Kembang Dampingi Wagub Giri Prasta Ngupasaksi Karya Agung Mupuk Pedagingan lan Ngenteg Linggih Pura Desa lan Puseh Desa Adat Pangyangan

Bonus Kepala Daerah

Oleh Djohermansyah Djohan (Guru Besar IPDN, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri 2010-2014, Pj. Gubernur Riau 2013-2014)

Pemkab Jembrana Tegaskan Proyek Penataan Kota dan Pedestrian Patuhi Standar K3. Penerapan K3 Syarat Mutlak Wajib Dipenuhi Kontraktor

Pemkot Denpasar Ngaturang Bhakti Penganyar di Pura Mandhara Giri Semeru Agung

Peduli Pendidikan, Desa Adat Penatih Puri Salurkan Dana Motivasi Bagi Murid Baru

Gubernur Koster Kunjungi Universitas Oxford dan Kantor Pusat Google Inggris

Gubernur Koster Ajak Komponen Masyarakat Bali dan Media Sosial agar Mengedepankan Informasi akurat, Objektif, dan Bertanggung jawab.

TPA Peh Batasi Sampah Organik per 1 Juli, Pemkab Jembrana Ketatkan Pemilahan Sampah

Kalahkan 22 Tim Se-Indonesia, SSB Manistutu United Jembrana Raih Runner-Up Nasional

Ny. Ayu Kristi Hadiri Lomba Paduan Suara Tingkat Provinsi Bali

Panen Jagung Manis Golden Boy Subak Intaran Barat, Lahan Hasilkan 3,21 Ton

Walikota Ikuti Sidang Pleno Rakernas APEKSI Ke-XVIII

Gubernur Koster Buka Bazar Pelayanan Publik Kejati Bali dan Tegaskan Kualitas Layanan Publik Demi Jaga Citra Pariwisata Bali

Aksi Sosial Bergerak & Berbagi, TP PKK Bali Perkuat Sinergi Layanan bagi Masyarakat

Wagub Giri Prasta Hadiri Karya Tawur Labuh Gentuh di Catus Pata Desa Sibanggede, Apresiasi Semangat Krama Jaga Tradisi Leluhur

Pengakuan Lembaga Dunia Terhadap Kebijakan Gubernur Koster

Gubernur Koster Dorong Integrasi Pertanian dan Pariwisata Berbasis Budaya, Yakini Bali jadi Laboratorium Kearifan Lokal

Apresiasi Pembukaan Kantor Pengacara Layani Orang Asing, Gubernur Koster: Jaga Citra Pariwisata Bali

Lomba Paduan Suara TP PKK Bali Disambut Antusias, Jadi Ajang Pelestarian Lagu Daerah bagi Generasi Muda

Hadiri Rapat Konsultasi DPD RI, Wagub Tegaskan Arah Pembangunan Bali Berbasis Ekonomi Kerthi

Pemerintah Provinsi Bali Terapkan Kebijakan Pembangunan Ramah Lingkungan Menekan Emisi Karbon Secara Signifikan

Bali Miliki Modal Kuat Dalam Membangun Pertanian Berkelanjutan

Editor Picks

Latest News

Popular Categories