Gubernur Koster Dukung Gateball Bali Naik Kelas, Targetkan Turnamen Internasional Lewat Gubernur Cup
News intermedia.com l Denpasar — Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Turnamen Terbuka Gateball Gubernur Cup 2026 yang direncanakan menjadi agenda rutin tahunan di Bali. Dukungan tersebut disampaikan saat menerima audiensi pengurus Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (Pergatsi) Bali di Ruang Tamu Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Senin (18/5).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Koster menilai gateball memiliki potensi berkembang sebagai olahraga prestasi sekaligus sport tourism di Bali. Ia berharap turnamen yang akan digelar dapat mengundang peserta dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara.
“Kita ingin gateball memiliki turnamen tahunan di Bali. Ke depan tidak hanya tingkat nasional, tetapi juga bisa menghadirkan tim-tim internasional,” ujar Koster.
Menurutnya, Bali memiliki pengalaman panjang dalam penyelenggaraan event olahraga berskala besar serta didukung infrastruktur pariwisata yang memadai. Karena itu, pengembangan turnamen gateball dinilai sejalan dengan upaya memperkuat citra Bali sebagai destinasi sport tourism internasional.
Ketua Pergatsi Bali, Ketut Sudiana, mengatakan pihaknya berharap dukungan pemerintah provinsi terus berlanjut agar pengembangan gateball di Bali berjalan optimal. Ia menyebut kepengurusan Pergatsi Bali telah resmi dilantik dan kini mulai mempersiapkan agenda besar olahraga tersebut di Pulau Dewata.
“Proses ke depan kami selalu mohon dukungan dan perhatian Bapak Gubernur. Pengurus sudah dilantik oleh Ibu Wakil Menteri Kementerian PU dan kami sudah memiliki kepengurusan yang lengkap,” ujarnya.
Guru Besar Universitas Pendidikan Ganesha itu menjelaskan, Pergatsi pusat juga mendorong Bali menjadi tuan rumah turnamen gateball kelas internasional. Sebagai langkah awal, Bali akan lebih dulu menggelar event nasional bertajuk Turnamen Terbuka Gubernur Bali Cup 2026 pada awal Juli mendatang.
Turnamen tersebut dirancang sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Provinsi Bali dan diharapkan menjadi agenda rutin setiap tahun. “Ini pertama kali digelar dan harapannya bisa terus berlanjut setiap tahun,” kata Sudiana.
Gateball sendiri merupakan olahraga beregu yang berasal dari Jepang dan mulai berkembang di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Permainan ini memadukan strategi, ketepatan, serta kerja sama tim, sehingga banyak diminati lintas usia, termasuk kalangan senior dan komunitas olahraga rekreasi.
Di Indonesia, olahraga gateball berada di bawah naungan Pergatsi dan telah dipertandingkan dalam sejumlah ajang nasional, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON). Bali menjadi salah satu daerah yang dinilai aktif mengembangkan cabang olahraga tersebut melalui pembinaan komunitas dan kompetisi daerah.
Dengan dukungan Pemerintah Provinsi Bali, Turnamen Terbuka Gubernur Bali Cup 2026 diharapkan menjadi momentum memperluas popularitas gateball sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai tuan rumah berbagai event olahraga nasional dan internasional.(Noer/tra).
Ketua TP Posyandu Bali Tekankan Penyamaan Persepsi dan Penguatan Kader Berbasis Kearifan Lokal
News intermedia.com l Denpasar – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, menekankan pentingnya penyamaan persepsi dan penguatan kapasitas kader Posyandu berbasis kearifan lokal dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat di Bali.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Bina Posyandu Angkatan Kelima di UPTD Balai Pelatihan Kesehatan dan Masyarakat (Bapelkes) Denpasar, Senin (18/5).
Dalam sambutannya, Ny. Putri Koster menyampaikan apresiasi terhadap semangat dan komitmen para peserta yang mengikuti pembinaan Posyandu sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan dasar masyarakat di Bali.
Menurutnya, keberadaan Tim Pembina Posyandu menunjukkan kesiapan pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan dalam membina Posyandu secara berjenjang dan berkelanjutan, mulai dari tingkat provinsi hingga desa.
“Pembinaan dilakukan mulai dari provinsi kepada kabupaten/kota, lalu diteruskan ke kecamatan hingga desa dan kader Posyandu. Tahun 2026 ditargetkan pembinaan bisa dilakukan dua kali agar pemahaman seluruh kader semakin kuat dan selaras,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pada tahap awal pembinaan, materi lebih difokuskan pada penyamaan pemahaman mengenai Posyandu enam Standar Pelayanan Minimal (SPM), mulai dari kelembagaan, fungsi Posyandu, hingga mekanisme pelayanan kepada masyarakat.
Selain itu, Posyandu di Bali juga terus didorong untuk bersinergi dengan kader desa sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal dan kepercayaan masyarakat di masing-masing wilayah.
“Pembinaan harus berjalan berkelanjutan dan dapat diwariskan secara turun-temurun sesuai karakter desa masing-masing,” katanya.
Ny. Putri Koster juga menegaskan bahwa TP Posyandu Provinsi Bali menjadi salah satu daerah yang bergerak cepat dalam penguatan Posyandu di Indonesia. Ia menyoroti pentingnya sinergi antara Posyandu dan PKK melalui program Kulkul PKK yang sejalan dengan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Gerakan Bali Bersih Sampah.
Menurutnya, Posyandu tidak hanya berfokus pada pelayanan dasar masyarakat, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung gerakan sosial dan lingkungan di Bali.
Sementara itu, Ketua Panitia Penyelenggara, Komang Sriani, mengatakan Bimtek tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas, kemampuan teknis, dan pemahaman kader dalam memberikan layanan dasar pada enam bidang SPM.
Selain itu, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat fungsi dan kemampuan manajerial Posyandu dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa.
Bimtek diikuti oleh 100 kader dari empat kelurahan di Kabupaten Bangli. Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua TP Posyandu Kabupaten Bangli, Ny. Sariasih Sedana Arta, serta Wakil Ketua TP Posyandu Bangli, Ny. Suciati Diar. (Mul/Tra).
Wagub Sampaikan Pendapat terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Pajak dan Retribusi Daerah
News intermedia.com l Denpasar — Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, menyampaikan pendapat akhir Gubernur Bali terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rapat Paripurna ke-37 Masa Persidangan III Tahun 2025–2026, Senin (18/5).
Giri Prasta menyampaikan bahwa retribusi daerah merupakan manifestasi kemandirian fiskal daerah dalam kerangka desentralisasi dan otonomi daerah, sekaligus penerapan retribusi yang mencerminkan prinsip Tri Hita Karana, yakni keseimbangan antara manusia, alam, dan nilai spiritual dalam kehidupan bermasyarakat.
Lebih lanjut, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara berkelanjutan, meningkatkan mutu layanan, serta memberikan kepastian hukum dalam pemungutan retribusi, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Saya berterima kasih dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kerja keras dan kerja samanya dalam pembahasan Raperda ini,” ujarnya.
Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bali dalam laporannya yang dibacakan oleh I Nyoman Budiutama menyampaikan bahwa secara keseluruhan, struktur dan anatomi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah sesuai dengan sistematika serta substansi perda induk dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurutnya, Raperda tersebut telah disusun dengan berpedoman pada ketentuan mengenai pemerintahan daerah, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan keuangan daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), serta ketentuan teknis di bidang kesehatan, pajak daerah, dan retribusi daerah.
“Dalam upaya menyempurnakan perubahan Rancangan Peraturan Daerah tersebut, Tim Pembahas Raperda memberikan masukan agar Pemerintah Daerah terus melakukan inovasi dan terobosan investasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan dan optimalisasi objek retribusi yang ada,” jelasnya.
Selain itu, setiap objek retribusi perlu didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan, sumber daya manusia yang kompeten, serta sarana dan infrastruktur yang memadai sehingga mampu meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan daerah Provinsi Bali. (Kar/Tra).
