BPBD Mengusung Prinsip “Nothing Without Us”
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Hari ini Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan bekerjasama dengan Program SIAP SIAGA, Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana, meresmikan Unit Layanan Disabilitas Penanggulangan Bencana (ULD-PB). Demikian dikatakan Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Dr. I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, SSTP., M.Si., di Denpasar, Jumat (24/10) tadi pagi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Kepala BPBD Bali mengatakan dengan mengusung prinsip “Nothing Without Us”, pembentukan ULD-PB menandakan sebuah perubahan transformatif bagi Provinsi Bali, dimana upaya penanggulangan bencana kini melibatkan penyandang disabilitas sebagai mitra tak terpisahkan, dimana wawasan dan pengalaman yang dimiliki merupakan kunci untuk menciptakan masyarakat yang tangguh.
“Inisiatif pembentukan ULD-PB di Bali merupakan sebuah langkah nyata dalam mewujudkan inklusivitas dalam penanggulangan bencana, sekaligus sebagai solusi guna memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” ungkap Gede Agung Teja Bhusana.
Ia juga mengatakan sebagai provinsi yang kerap dilanda bencana, seperti banjir, gempa bumi, tsunami, dan kebakaran hutan, keterlibatan penyandang disabilitas dalam setiap aspek penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, pencegahan, respon, hingga pemulihan akan dapat memastikan penguatan pemahaman masyarakat akan risiko bencana. Selain itu, melalui ULD-PB, penyandang disabilitas kini memiliki ruang untuk turut berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut keselamatan serta keberlangsungan hidup mereka.
“Kehadiran ULD-PB ini kita harapkan akan menjadi wadah partisipasi aktif bagi 11 organisasi disabilitas yang terlibat didalamnya, serta mewakili 26,000 penyandang disabilitas di Provinsi Bali. Namun angka tersebut akan lebih besar dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana, dikarenakan mencakup perlindungan bagi penyandang disabilitas dari kelompok lansia ataupun penyandang disabilitas non-fisik.” jelasnya.
Gede Agung memaparkan pembentukan ULD-PB ini juga sekaligus mejadi sebuah tonggak penting pengarusutamaan inklusi disabilitas dalam manajemen risiko bencana, yang mencerminkan keselarasan upaya pemerintah Bali dengan lima pilar utama manajemen bencana inklusif yakni, data terpilah; aksesibilitas; partisipasi yang bermakna; peningkatan kapasitas; dan prioritas perlindungan.
“Jadi pilar-pilar tersebut memastikan bahwa proses perencanaan mencerminkan keragaman kebutuhan dan memastikan alokasi upaya perlindungan ke dalam anggaran, operasionalisasi dan pengawasan. Peluncuran ini menandai perubahan penting, dari sekedar wacana kebijakan menuju aksi nyata,”paparnya.
Dikatakan bersama dengan BPBD Provinsi Bali dan melalui kolaborasi dengan para pemangku kepentingan dan mitra utama lainnya, ULD-PB akan menjadi motor penggerak dalam memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan akan berbasis pada pemenuhan hak yang partisipatif.
“Bersama pemerintah daerah, ULD-PB akan mendorong tersedianya aksesibilitas informasi, kesiapsiagaan bencana yang inklusif, dan partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam berbagai proses pengurangan risiko, mulai dari pemetaan ancaman bencana, hingga pemulihan pasca-bencana,”ucapnya.
Sementara Plt. Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Drs. Pangarso Suryoutomo, M.MB., menyatakan bahwa pembentukan ULD-PB merupakan bagian dari rangkaian peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana tahun 2025, yang sekaligus sebagai cerminan nyata dari komitmen Pemerintah Bali dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang inklusif.
“Melalui keterlibatan aktif penyandang disabilitas dalam perencanaan dan penyusunan strategi, maka dapat kita pastikan bahwa strategi tersebut akan lebih efektif, manusiawi, dan mampu menjawab keragaman kebutuhan masyarakat. Dengan mengarusutamakan inklusi disabilitas, maka kita akan dapat memperkuat sistem penanggulangan bencana di Bali, sekaligus memastikan akses terhadap informasi, layanan darurat, serta mekanisme respons dan pemulihan bencana yang lebih baik,”ungkapnya,
Pangarso Suryoutomo menambhkan bahwa kegiatan ini juga turut didukung oleh Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA, sebagai bagian dari upaya kolaboratif menuju penanggulangan bencana yang inklusif.
Dalam sambutannya, Acting Deputy Konjen Australia di Bali, Sophie Hanemayer mengatakan bahwa peresmian ULD-PB Bali merupakan sebuah langkah nyata untuk mewujudkan sistem dalam penanggulangan bencana yang inklusif. Ia juga mengungapkan penghargaan kepada pemerintah Provinsi Bali atas inisiatif ini, dan berharap agar ULD-PB akan dapat menjadi sebuah praktik baik yang bisa dicontoh oleh daerah lain.
Gede Agung Teja mengatkan lagi, ULD-PB Bali melalui komponen pelibatan publik, akan membantu mengarahkan bagaimana penanggulangan bencana yang inklusif dapat membawa manfaat bagi seluruh masyarakat di Bali. Termasuk dalam membangun komunitas yang saling terhubung, tangguh, serta mampu merespons bencana secara cepat dan efektif. Dengan demikian, kita semua dapat memastikan bahwa tidak ada yang tertinggal saat menghadapi bencana.
“Kami juga menghaturkan rasa terima kasih yang tulus atas dukungan yang telah diberikan oleh Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA, yang merupakan kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia termasuk dengan Pemerintah Provinsi Bali, sehingga pembentukan dan pengukuhan pengurus ULD Bali dapat terwujud pada hari ini. Semoga kemitraan ini dapat terus berjalan, demi perwujudan inklusivitas penanggulangan bencana di Bali,” tambah Teja.(tutt/tra).
Bali Provincial Manager, Program SIAP SIAGA Telp.: +6281328504347
Tentang SIAP SIAGA
Program SIAP SIAGA adalah Kemitraan Australia-Indonesia untuk Manajemen Risiko Bencana yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Indonesia dalam mencegah, mempersiapkan, menanggapi, dan memulihkan diri dari bencana serta memperkuat kerja sama antara Australia dan Indonesia dalam aksi kemanusiaan di kawasan Indo-Pasifik. Program SIAP SIAGA diselaraskan dengan prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Indonesia (RPJMN) 2025-2029 dan Strategi Kemanusiaan Pemerintah Australia.
Program SIAP SIAGA bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Luar Negeri, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta organisasi masyarakat sipil.
