Gubernur Koster Berhasil Perjuangankan Pembangunan Strategis Bali
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!NEWSINTERMEDIA.COM ll JAKARTA-Gubernur Bali Wayan Koster berkesempatan bertemu langsung dengan Menteri PU IR. Dody Hanggodo, M.PE dan Gubernur Koster hadir membawa aspirasi dan usulan pembangunan sejumlah infrastruktur strategis di Bali demi mendukung pariwisata Bali di Jakarta pada Selasa 2 September 2025 lalu.
Gubernur Koster menyampaikan, bahwa Menteri PU Dody Hanggodo menyetujui sejumlah usulan pembangunan infrastruktur di sejumlah daerah di Bali termasuk kelanjutan pembangunan shortcut Singaraja-Mengwitani.
“Menteri PU menyetujui usulan anggaran pembangunan infrastruktur strategis di Bali dengan total Rp 1,549 triliun,” ujar Gubernur Bali Wayan Koster, Jumat 5 September 2025.
Koster mengatakan, rincian dari total anggaran yang disetujui tersebut yakni
pertama, akan digunakan untuk kelanjutan pembangunan jalan shortcut Singaraja-Mengwitani dengan anggaran sebesar Rp 773 milyar, dalam 2 tahun terdiri dari tahun 2025 sebesar Rp 500 miliar dan tahun 2026 sebesar Rp 273 miliar.
Kemudian yang kedua kata Koster, usulan anggaran baru total sebesar Rp 776 miliar untuk pembangunan, gedung parkir kawasan Pura Batur dengan anggaran sebesar Rp 250 miliar tahun 2026.
Gedung parkir ini ujar Koster, untuk memarkir kendaraan dari arah Buleleng, Denpasar, Badung, Klungkung,dan Gianyar guna mengatasi kemacetan saat acara NGUSABA Purnama Kedasa setiap bulan April.
“Kemudian, pembangunan jalan baru underpass Jimbaran Badung dengan anggaran sebesar Rp 354 miliar tahun 2026 untuk mengatasi kemacetan jalur wisata ke wilayah Badung Selatan,” kata Koster.
Gubernur asal Sembiran ini mengatakan, dari usulan dana baru sebesar Rp Rp 776 yang disetujui, akan digunakan untuk pembangunan jembatan baru di Nusa Ceningan-Nusa Lembongan Klungkung dengan anggaran Rp 112 miliar tahun 2026. Infrastruktur ini untuk mengatasi kemacetan jalur wisata Nusa Penida,Nusa Ceningan,dan Nusa Lembongan.
“Kemudian akan dilanjutkan pembangunan Embung Tukad Unda Klungkung dengan anggaran sebesar Rp 60 miliar tahun 2026. Embung ini untuk memenuhi kebutuhan air di Kawasan Pusat Kebudayaan Bali (PKB) dan sekitarnya,” kata DPR RI Fraksi PDI Perjuangan periode 2004-2019 ini.
Gubernur Koster berterima kasih kepada pemerintah pusat melalui Menteri PU Dody Hanggodo yang telah menyetujui sejumlah usulan infrastruktur strategis dari kementerian PU yang akan dibangun di Bali. Hal ini guna meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas wisatawan, meningkatkan Daya Saing Bali sebagai wisata terkenal dunia serta mendorong pertumbuhan ekonomi Bali.
“Astungkara berkat restu alam, Bapak Menteri menyetujui semua usulan yang diajukan Pemprov Bali sebagai program prioritas Kementerian PU tahun 2026,” kata Koster. (Kar/tra)
Wagub : Boleh Maju, tapi Jangan Tercabut dari Akar Adat dan Budaya
NEWSINTERMEDIA.COM ll DENPASAR – Krama Bali boleh maju mengikuti perkembangan zaman, tetapi jangan sampai tercerabut dari akar adat dan budaya. Penekanan itu disampaikan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta dalam sambramawacana-nya saat menghadiri Upacara Manusa Yadnya Mapetik, Menek Kelih, dan Metatah Massal di Banjar Tunjung Sari, Peguyangan Kangin, Denpasar Utara, Kamis (4/9).
Sebagai Guru Wisesa, Wagub Giri Prasta menyampaikan terima kasih dan rasa bangga kepada Krama Banjar Tunjung Sari yang menunjukkan semangat luar biasa dalam nangun yadnya. Ia sangat memahami banyaknya waktu, tenaga, dan dana yang dicurahkan umat Hindu di Bali dalam melaksanakan rangkaian upacara adat dan keagamaan.
“Ada upacara mecaru, pawiwahan, ngotonin, tiga bulanan, mesangih, rangkaian pujawali di merajan, kahyangan tiga, kahyangan jagat, sad kahyangan, dan hari suci seperti Galungan, Kuningan, Nyepi, Pagerwesi, Saraswati, Tumpek, Purnama, dan Tilem,” urainya.
Oleh sebab itu, menurutnya pemerintah wajib hadir untuk meringankan beban umat dalam melaksanakan upacara adat dan keagamaan. “Itu sudah saya terapkan sejak menjabat sebagai Bupati Badung, dan saya bangga karena Wali Kota Denpasar juga sudah melaksanakan hal serupa,” imbuhnya.
Sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan Manusa Yadnya Krama Tunjung Sari, Wagub Giri Prasta menyerahkan punia sebesar Rp50 juta yang diterima Ketua Panitia Karya Wayan Dana. Selain itu, Giri Prasta juga menyerahkan bantuan sebesar Rp5 juta untuk Sekaa Gong Banjar Tunjung Sari.
Masih dalam sambutannya, mantan Bupati Badung dua periode ini memberi pemahaman tentang makna rangkaian Upacara Manusa Yadnya yang dilaksanakan Krama Banjar Tunjung Sari, Peguyangan Kangin.
Dijelaskannya, upacara mapetik yang biasanya dilaksanakan pada balita berumur tiga bulan atau satu oton bukan semata kegiatan memotong rambut. “Upacara ini menjadi tanda bahwa anak telah menjadi manusia seutuhnya,” ucapnya.
Selanjutnya, dalam upacara metatah yang dilaksanakan secara bersama-sama, Giri Prasta berpesan kepada orang tua peserta untuk melaksanakan atur piuning di merajan masing-masing. “Ini sangat penting, cari waktu untuk sembahyang di merajan. Sembah bakti ditujukan kepada Hyang Semara Ratih, mohon agar upacara mesangih berjalan lancar,” imbuhnya.
Masih dalam kaitan dengan upacara metatah, masing-masing orang tua juga wajib menyiapkan klungah dan banten peras yang akan dijadikan pijakan bagi peserta. “Kalau ini sudah dilaksanakan, upacara akan masuk kategori utamaning utama,” sebutnya.
Selanjutnya, Wagub Giri Prasta juga menyinggung tentang ungkapan Nak Mule Keto yang selama ini sering menjadi jawaban umat Hindu ketika ditanya tentang makna sebuah tradisi atau upacara. Ia ingin umat Hindu tak lagi berpedoman pada ungkapan ini dalam melaksanakan swadharma.
Hendaknya pelaksanaan swadharma beragama berpedoman pada konsep Tri Samaya, di mana manusia harus mampu memaknai masa lalu (atita), masa kini (wartamana), dan masa depan (nagata). “Kalau yang dulu bagus, tetap laksanakan. Tapi yang tidak baik, kita tinggalkan. Masa kini kita yang melaksanakan agar ke depan menjadi lebih baik untuk mencapai tujuan dalam Agama Hindu,” ungkapnya.
Ketua Panitia Karya Wayan Dana menyampaikan terima kasih atas kehadiran Wagub Giri Prasta. Menurutnya, bantuan yang diberikan sangat bermanfaat untuk meringankan beban krama dalam nangun yadnya.
Ia menginformasikan bahwa Manusa Yadnya yang digelar Banjar Tunjung Sari meliputi Mapetik, Menek Kelih, dan Metatah. “Mapetik diikuti 42 peserta, 61 peserta dalam Upacara Menek Kelih, dan 104 peserta Metatah,” pungkasnya.(Dsk,,/Tra)
Empat Kepala Daerah Sepakat Anggarkan Rp 56,3 M Transportasi Publik Metro Dewata 2026
NEWSINTERMEDIA.COM ll DENPASAR Gubernur Bali, Wayan Koster menandatangani perjanjian kerjasama antara Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar, Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kabupaten Gianyar serta Pemerintah Kabupaten Tabanan tentang Penyelenggaraan Angkutan Umum Perkotaan Trans Metro Dewata di Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita) Tahun 2026 di Jaya Sabha Denpasar, Kamis (4/6).
“Penandatanganan kerjasama ini dilakukan supaya dalam menyusun APBD 2026 ada payung hukumnya. Pada tahun 2025 ini sudah berjalan tapi hanya 9 bulan dari bulan April hingga Desember. Sedangkan untuk tahun 2026 full alokasinya,” kata Koster saat menandatangani perjanjian kerjasama dengan empat Bupati/Walikota Sarbagita tersebut.
Diketahui untuk tahun anggaran 2026, pembiayaan transportasi umum Trans Metro Dewata dianggarkan sebesar Rp 56,3 Milyar dimana 30 persennya atau Rp 16,9 milyar dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sementara 70 persennya atau Rp 39,4 Milyar dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
“Kabupaten Badung Rp 16,6 Milyar, Denpasar 15,8 Milyar, Gianyar 5,3 Milyar dan Tabanan 1,6 Milyar,” jelas Koster. Pembagian persentase kabupaten/Kota disesuaikan dengan panjang lintasan dan proporsional layanan Trans Metro Dewata berdasarkan Kabupaten/Kota.
Gubernur Koster menyampaikan bahwa penandatangan tersebut baru merupakan pagu anggaran saja. Untuk realisasinya akan menunggu hasil evaluasi dari tim sehingga penganggaran dapat dijalankan dengan lebih efektif dan efisien.
“Kalau kita lihat maksimum keteriisian Trans Metro Dewata hanya 37 persen padahal menurut kriteria bank dunia rata-rata harus 50-60 persen. Jadi masih rendah sekali. Kita akan evaluasi faktor dan penyebabnya,” imbuh Koster.
Terlepas dari hal itu, Wayan Koster menyampaikan bahwa ia akan terus berkomitmen mendukung penyelenggaraan transportasi publik di Provinsi Bali secara berkelanjutan. Ia menjelaskan memang tidak mudah untuk mengedukasi dan mengubah kebiasaan masyarakat untuk beralih ke Transportasi Publik.
“Kita tidak bisa cepat-cepat menyadarkan masyarakat. Tidak mudah apalagi di Bali jalur jalannya pendek dan sempit. Masyarakat banyak yang lebih suka menggunakan sepeda motor,” jelasnya.
Koster menyampaikan bahwa pemerintah harus dapat menyeimbangkan antara kepentingan masyarakat/publik dengan alokasi anggaran yang diperlukan sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.(Kar/tra)
LNG Sidakarya Segera Dibangun, Amdal akan Terbit Akhir September
NEWSINTERMEDIA.COM ll DENPASAR –Rencana pembangunan Terminal Liquefied Natural Gas (LNG) di Sidakarya, Denpasar Selatan telah menemui kepastian. Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan persetujuan lingkungan atau Analisis Dampak Mengenai Lingkungan (Amdal) dari Kementerian Lingkungan Hidup ditargetkan akan terbit akhir September 2025.
Gubernur Koster mengatakan rencana Terminal LNG akan dibangun di titik berjarak 3,5 kilometer (km) dari pesisir pantai Sidakarya. Gubernur Koster telah bertemu Menteri LH Dr. Hanif Faisol Nurofiq di Jakarta, Selasa 2 September 2025.
Setelah pertemuan itu, Gubernur Bali dua periode ini menyampaikan kabar gembira tersebut, Kamis 4 September 2025 saat penandatanganan naskah perjanjian kerja sama antara Pemprov, Pemkot Denpasar, Pemkab Badung, Gianyar dan Tabanan terkait penyelenggaraan angkutan umum Trans Metro Dewata Sarbagita.
Walikota IGN Jaya Negara, Bupati Adi Arnawa, Bupati Made Agus Mahayastra dan Bupati Komang Sanjaya hadir dalam pertemuan kesepakatan bersama itu.
Dihadapan empat kepala daerah, Sekda Gianyar I Gusti Bagus Adi Widhya Utama dan sejumlah kepala SKPD, Gubernur Koster menyampaikan beberapa hal penting usai bertemu sejumlah menteri di Jakarta termasuk kepastian pembangunan Terminal LNG Sidakarya.
“Termasuk juga saya bertemu Menteri LH (Hanif Faisol Nurofiq,red) yakni persetujuan amdal ditargetkan akhir September untuk pembangunan terminal LNG di jarak 3,5 km dari pantai,” kata Gubernur Koster.
Koster menyebut alasan mengapa dibangun di radius 3,5 km area lepas pantai. hal ini dilakukan untuk tetap menjaga kehidupan ekosistem laut.
“Jadi, tidak lagi di bibir pantai Sidakarya, jadi di dalam, supaya ramah lingkungan dan tidak ribut lagi,” ujar Gubernur Bali asal Desa Sembiran.
Sebelumnya, Sekda Bali Dewa Indra menegaskan pembangunan terminal LNG Sidakarya akan dilanjutkan. Ia mengakui titiknya akan bergeser ke area lepas pantai dari titik semula.
“Akan dilanjutkan. Cuma titiknya
dipindahkan ke offshore ya (area lepas pantai,red), jadi ada jarak yang coba ditentukan, titik yang awal dipindahkan,” kata Dewa Indra.
Ia menyebut program ini akan dilanjutkan karena sesuai strategi Gubernur Bali untuk terus mensubsidi energi bersih energi yang ramah lingkungan.“Ini pilihan yang tidak mungkin kita mundur, point of no return,” tegas Dewa Indra.
Program pembangunan terminal LNG di pantai Sidakarya sudah tiga tahun berproses namun hingga saat ini belum ada action.
Amdal menjadi tahapan terakhir yang dinantikan dan kini masih berproses di Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq sebelumnya menyatakan akan segera memproses persetujuan lingkungan terminal LNG Sidakarya, ketika meninjau lokasi 27 Mei 2025 lalu.
Menteri Hanif memberi sinyal hijau pembangunan LNG tersebut guna menghindarkan Bali dari dampak listrik seperti blackout (pemadaman listrik total) dan mendukung program Gubernur Bali Wayan Koster, Bali Mandiri Energi. (kar/Tra).
Menperin dan Gubernur Bali Resmikan Program Kredit Padat Karya
NEWSINTERMEDIA.COM ll DENPASAR Gubernur Bali Wayan Koster dampingi Menteri Perindustrian (Menperin) RI, Agus Gumiwang Kartasasmita saat Launching dan Sosialisasi Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK), di Gedung Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, (4/9).
Membuka sambutan, Gubernur Bali menyampaikan apresiasi atas dilaksanakannya Program KIPK oleh Kementerian Perindustrian yang tentunya akan angat membantu pemerintah daerah Bali dan masyarakat Bali. Khususnya pelaku usaha yang bergerak di sektor IKM dan UMKM.
Wayan Koster menjelaskan Bali sangat tergantung dari sektor pariwisata, namun ketika terjadinya pandemi Covid – 19 membuka kesadaran semua pihak bahwa Bali tidak boleh hanya tergantung dari satu sektor.
Peran IKM dan UMKM di Bali begitu menonjol khususnya saat terjadi pandemi Covid -19, dimana banyak masyarakat yang beralih ke usaha tersebut. Sampai ke desa – desa, ekonomi berbasis IKM dan UMKM terus menggeliat seperti kerajinan perak, tenun, makanan, minuman, warung, yang sangat kental dengan konsep ekonomi kerakyatan.
Oleh karena itu, Gubernur Wayan Koster pun menggagas restrukturisasi perekonomian melalui transformasi ekonomi yang mendorong pertumbuhan enam sektor lainnya, dimana sektor IKM dan UMKM masuk didalamnya, yakni : 1. Pertanian, khususnya pertanian organik; 2. Kelautan dan Perikanan; 3. Industri manufaktur berbasis budaya branding Bali; 4. IKM, UMKM, dan Koperasi; 5. Ekonomi Kreatif dan Digital, serta 6. Pariwisata
Namun, salah satu tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan fiskal daerah. Penerimaan daerah masih sangat tergantung pada transfer pusat, sehingga kemampuan Bali untuk mengembangkan daya dukung pariwisata secara mandiri masih terbatas. Termasuk pengembangan IKM dan UMKM.
“Salah satu kendala yang kami hadapi dalam mendorong pertumbuhan IKM dan UMKM adalah; Permodalan, yang kami teliti dari hulu ke hilir. Dimana bank -bank nasional maupun swasta sebagai penyalur kredit masih mengenakan bunga yang relatif tinggi. Sehingga belum terjangkau oleh para pelaku IKM/ UMKM, ” ujar Gubernur Bali.
Melalui Program KIPK dirasa akan sangat membantu pemerintah daerah Bali dan masyarakat, khususnya pelaku usaha yang bergerak di sektor UMKM dan IKM.
Gubernur Wayan Koster lebih jauh menyoroti sisi persyaratan untuk bisa mengikuti program ini yakni IKM dan UMKM yang memiliki pekerja diatas 50 orang. Sedangkan Di Bali, mayoritas IKM dan UMKM mempekerjakan orang dibawah 50 orang. Jumlahnya memang banyak, tetapi sebagian besar skalanya masih kecil. Kalau secara umum di Indonesia, mungkin ada IKM besar dengan jumlah pekerja yang banyak. Sementara di Bali, kebanyakan IKM pekerjanya di bawah 50 orang.
“Kalau tetap diterapkan akan susah menemukannya, kalau bisa regulasinya sedikit dirubah menyesuaikan kondisi di Bali agar bisa menjangkau semuanya. Kalau yang dijangkau yang pekerjanya dibawah 50, saya pastikan di Bali ini akan banyak yang ikut. Dan Bapak Menteri juga beramal untuk masyarakat Bali. Pahala terbesar adalah menolong orang kecil, orang susah, Pak Menteri,” pungkas Gubernur Bali, disambut riuh dukungan dari peserta.
Sementara itu, Menteri Perindustrian (Menperin) RI, Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan Pemerintah hadir melalui KIPK untuk memperkuat struktur industri nasional dan daerah. “Program ini menjadi tonggak penting karena memberikan akses pembiayaan dengan subsidi bunga sehingga pelaku industri padat karya bisa meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, sekaligus menjaga ketahanan ekonomi nasional,” ujar Menperin.
Lebih jauh, Menperin menjelaskan Program KIPK menyediakan fasilitas pinjaman mulai dari Rp500 juta hingga Rp10 miliar, dimana pemerintah memberikan subsidi bunga atau marjin sebesar 5%. Jangka waktu pinjaman fleksibel hingga delapan tahun, sehingga memberi ruang bagi pelaku industri untuk melakukan ekspansi maupun modernisasi peralatan produksi dan modal kerja.
Sosialisasi KIPK di Bali turut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) antara Kementerian Perindustrian dengan PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY) sebagai bank penyalur. Secara simbolis, juga diberikan penyaluran perdana KIPK dari BPD Bali. Tiga pelaku industri yakni CV Pelangi (makanan), Dian’s Rumah Songket dan Endek (tekstil), serta CV Bali Tedung Nusa Island (furnitur) telah menerima penyaluran perdana KIPK dari BPD Bali. Momentum ini diharapkan memicu semakin banyak industri untuk segera memanfaatkan fasilitas kredit tersebut.(Leonk/tra)
