Beranda / Berita Terkini / DENPASAR / Koster: Jika Adat dan Pecalang Kuat Bali tak Butuh Ormas Preman

Koster: Jika Adat dan Pecalang Kuat Bali tak Butuh Ormas Preman

Sorotan Aksi Premanisme Berselimut Jubah Ormas

BADUNG -NEWSINTERMEDIA.COM ||  Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya bicara lantang. Di tengah banyaknya sorotan aksi premanisme yang berselimut jubah organisasi kemasyarakatan, Koster tak lagi bermain kata-kata. Ia menyebut langsung, Bali tidak membutuhkan organisasi masyarakat (ormas) nakal alias preman yang meresahkan warga dan mencoreng wajah pariwisata Bali. Momen itu disampaikan Koster saat meresmikan Bale Paruman Adhyaksa dan Bale Restorative Justice di Badung, Kamis (8/5) kemarin.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Di hadapan Kajati Bali, Bupati, dan para tokoh adat, Koster menggarisbawahi urgensi mengembalikan kekuatan penyelesaian masalah ke akar budaya: Desa Adat. “Bentuknya Ormas, tapi kelakuannya preman. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Koster dengan nada serius. “Badung adalah jantung pariwisata. Kita tak bisa membiarkan ruang publik dirusak perilaku liar berkedok organisasi,” tambahnya.

Gubernur asal Desa Sembiran ini menilai program Kejati Bali sebagai langkah cerdas yang perlu diperluas. Bale Paruman Adhyaksa, yang berbasis hukum adat, digadang menjadi benteng baru yang sanggup menekan kriminalitas sosial tanpa harus menempuh jalur pengadilan. “Ini bukan hanya urusan hukum. Ini pertaruhan masa depan Bali,” kata Koster.

Secara tegas, ia juga menyinggung peran Sipandu Beradat, sistem keamanan terpadu desa adat yang melibatkan Pecalang. Menurutnya, jika lembaga adat dan pecalangnya kuat, Bali tak butuh Ormas tambahan yang kerap membawa agenda tersembunyi.

Koster menyudahi pidatonya dengan peringatan halus namun tajam. “Siapa pun yang menyalahgunakan nama organisasi untuk meresahkan masyarakat, akan berhadapan langsung dengan adat dan negara. Jangan anggap enteng kekuatan budaya Bali,” pungkas Gubernur Koster.

Senada dengan Gubernur Bali, Kepala Kejati Bali, Ketut Sumedana, menambahkan bahwa konsep Bale Paruman bukan sekadar simbol. Ini adalah bentuk nyata revitalisasi hukum adat yang sudah terbukti menyelesaikan konflik perdata dan sosial dengan cara damai. “Kalau pidana, tentu ada batasan. Tapi konflik internal masyarakat bisa diselesaikan tanpa harus sampai ke penjara,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pun tak menampik efektivitas pendekatan ini. Ia menyebut, dengan berjalan optimal, sistem ini bisa meredam potensi pelanggaran hukum sejak dini dan menekan angka penghuni lapas. “Ini cermin Bali yang beradab dan dewasa menyikapi konflik,” katanya.

Lebih dari sekadar seremoni, penandatanganan prasasti Bale Paruman Adhyaksa hari itu menjadi sinyal keras dari Pemerintah Provinsi dan Kejaksaan Tinggi Bali. Bali bukan tanah subur untuk preman berkedok ormas. Dengan memperkuat kearifan lokal, mereka bukan hanya menjaga ketertiban, tapi juga martabat budaya. (Dsk/Tra).

Webinar Branding dan Manajemen Digital Pelaku Usaha

DENPASAR -NEWSINTERMEDIA.COM ||  Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali melaksanakan kegiatan webinar bagi pelaku usaha secara daring pada Kamis (8/5). Mengusung tema “Memaksimalkan Potensi Platform Online untuk Meningkatkan Branding dan Manajemen Digital bagi Pelaku Usaha”, webinar tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pelaku usaha dalam mengembangkan kualitas usahanya.

“Dengan adanya kemajuan teknologi dan digitalisasi yang pesat seperti saat ini, para pengusaha IKM dan UMKM jika tidak mengikuti arus kemajuan digitalisasi akan tertinggal,” kata Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Koster saat membuka webinar.

Menurutnya, webinar ini merupakan kesempatan baik bagi para pelaku usaha untuk meningkatkan keterampilan, baik dalam pengembangan sumber daya manusia maupun produk dan pemasarannya.

“Ke depannya, para UMKM harus mampu meningkatkan kemampuan manajerialnya, kualitas produk, serta pemahaman terhadap dunia kewirausahaan (entrepreneurship),” ujar Putri Koster. Ia berharap para IKM dan UMKM di Bali tidak hanya menghasilkan karya seni, tetapi juga terus mengasah keterampilan kewirausahaannya, khususnya dalam menghadapi kemajuan teknologi dan digitalisasi.

Di era digitalisasi, kehadiran usaha secara daring bukan lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan. Untuk menghadapinya, IKM dan start-up yang ada di Bali harus memiliki branding yang kuat serta manajemen digital yang efisien agar mampu bersaing dan berkembang di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Webinar tersebut menghadirkan dua narasumber, yaitu Rektor Universitas Primakara, Made Artana, serta pemilik Butik Basudewa, Ida Bagus Cakra Manuaba, yang diharapkan dapat memberikan wawasan, inspirasi, dan kiat praktis kepada para pelaku IKM dan UMKM.

Rektor Universitas Primakara, Made Artana, menyampaikan bahwa pasar digital di Indonesia sangat besar, di mana 93% dari 196,7 juta pengguna internet Indonesia pernah berbelanja secara daring. Sementara itu, jumlah penjual di marketplace, toko daring, dan media sosial pun sangat banyak. Oleh sebab itu, untuk bersaing di pasar digital, Artana menyampaikan bahwa pelaku usaha harus memiliki digital mindset, yaitu lincah dalam melihat perubahan sebagai peluang, selalu siap menghadapi ketidakpastian dan perubahan, memiliki semangat kolaborasi yang tinggi, serta mampu merangkul perbedaan yang ada.

Sementara itu, pemilik Butik Basudewa, Ida Bagus Cakra Manuaba, menceritakan perjuangannya membangun brand Basudewa, dari produk kerajinan rumahan hingga dikenal secara nasional. Ia juga menyampaikan rasa syukurnya karena di tengah keterpurukan IKM dan UMKM Bali saat pandemi Covid-19, Dekranasda Provinsi Bali di bawah bimbingan Ny. Putri Koster meluncurkan program IKM Bali Bangkit. “Berkat IKM Bali Bangkit, kami benar-benar bangkit dari keterpurukan,” ungkapnya.

Ia tidak menyangka bahwa dengan menjadi bagian dari IKM Bali Bangkit, brand Basudewa dapat dikenal luas oleh masyarakat dan mendapat banyak pembeli dari bank, kantor, bahkan mendapat kesempatan membuat busana untuk berbagai acara internasional seperti Bali Democracy Forum (BDF) dan event lainnya. (Kae/Tra).