Gubernur Koster Minta Dana Transfer Daerah Tak Dipotong
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik Komisi II DPR RI bertajuk Percepatan Sistem Digitalisasi di Lingkup Pemerintah Daerah untuk Optimalisasi Pelayanan, Efektivitas, Efisiensi, serta Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Bali, yang digelar di Aula Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Provinsi Bali, Renon, Denpasar, Rabu (18/9) kemarin.
Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!
Dalam sambutannya, Gubernur Bali menyampaikan bahwa dalam upaya mendukung program pemerintah pusat, yakni Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, Pemprov Bali di bawah kepemimpinannya sejak dilantik telah menerbitkan sejumlah kebijakan terkait program berbasis teknologi informasi digital di perangkat daerah.
Lebih lanjut, Gubernur Wayan Koster merilis Peraturan Gubernur (Pergub) Bali Nomor 44 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali. Regulasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi digital.
Pergub tersebut juga menetapkan kerangka kerja terintegrasi untuk pelaksanaan SPBE di Bali, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pelayanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel, selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali. “SPBE kami saat itu meraih predikat terbaik se-Indonesia, sehingga menjadi acuan bagi daerah lain. Banyak yang studi banding ke sini, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya,” ujar Gubernur Bali.
Tak hanya di level kebijakan, program digitalisasi juga diwujudkan nyata di masyarakat, antara lain melalui penyaluran wifi gratis di fasilitas umum seperti pura dan balai banjar se-Bali, pembangunan menara komunikasi Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali guna pemerataan akses komunikasi hingga nol blank spot, serta penyediaan fasilitas wisata.
“Ke depan kami merencanakan pembangunan tiga tower serupa di wilayah barat, timur, dan utara Bali untuk percepatan digitalisasi. Kami juga sedang menjajaki penerapan teknologi berbasis digital di sektor pendidikan guna mendukung program sertifikasi guru,” imbuhnya. Secara rinci, program digitalisasi Pemprov Bali dijelaskan lebih teknis oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja, Zulfikar Arse Sadikin, menyampaikan bahwa agenda kunjungan rombongan komisi yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Pertanahan dan Tata Ruang, Pemberdayaan Aparatur, Kepemiluan, dan IKN ini adalah untuk memastikan pelaksanaan digitalisasi sistem pemerintahan di Provinsi Bali serta mendukung pelayanan publik yang efisien dan efektif.
“Era saat ini kita semua tidak bisa terlepas dari digitalisasi dan teknologi informasi, termasuk dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu kami sepakat mendalami sejauh mana sistem digitalisasi sudah berjalan di Bali. Khususnya pada empat sektor, yakni pertanahan, administrasi kependudukan, kepegawaian, serta pendidikan—terutama dalam program penerimaan siswa baru. Sektor-sektor ini biasanya menjadi perhatian masyarakat melalui pengaduan digital,” ujar Arse Sadikin.
Menurutnya, kunjungan tersebut tidak hanya untuk mengetahui kekurangan, tetapi juga menilai dampak positif yang telah dihasilkan dari penerapan digitalisasi. “Penerapan digitalisasi di Bali sejauh mana, apakah sudah memenuhi standar, apakah unsur keterbukaan terpenuhi, efektif atau tidak, serta dampak positif apa saja yang sudah ditimbulkan dari dukungan digitalisasi pada pelayanan empat aspek tersebut,” jelasnya.
Dalam sesi tanya jawab, sejumlah anggota Komisi II DPR RI mengapresiasi implementasi digitalisasi di Pemprov Bali, baik pada tataran kebijakan maupun realisasi. Mereka juga mengingatkan bahwa di balik kecanggihan teknologi terdapat potensi penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab, seperti pembajakan data.
“Sistem pemerintahan tentu memiliki database yang bersifat dasar. Hal ini sepatutnya menjadi perhatian serius untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu, perlu dibangun sistem keamanan yang benar-benar kuat sebagai proteksi,” tegas sejumlah anggota. Ada pula masukan mengenai pentingnya integrasi sistem antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Bali guna mendukung pelayanan kepada masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi atas perhatian Komisi II DPR RI terhadap Bali.
“Pandangan yang disampaikan menjadi pengayaan bagi percepatan pengembangan sistem digitalisasi di Bali. Melalui kesempatan ini, kami juga mohon agar Komisi II DPR bisa memberikan dukungan terkait perlakuan sistem OSS agar ditinjau kembali pemberlakuannya. Kami juga mohon dukungan agar dana transfer daerah jangan sampai dikurangi, karena hal ini sangat memberatkan. Sementara di sisi lain, upaya menambah pendapatan daerah juga terkendala. Semoga mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat,” pungkas Gubernur Wayan Koster. ( LEONK /TRA).
TP Posyandu Bali Sinergikan Program Kerja dengan Kabupaten/Kota
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR – Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, memimpin rapat koordinasi program kerja Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali Tahun 2025. Rapat yang dihadiri seluruh Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Posyandu Provinsi Bali, Kamis (18/9) kemarin.
“Rapat koordinasi ini dilaksanakan untuk memantapkan pemahaman kita tentang tugas Posyandu, khususnya terkait enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu,” ujar Ny. Putri Koster.
Ia menyampaikan bahwa Posyandu saat ini tidak hanya berfokus pada kesehatan ibu dan anak. Dengan adanya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, tugas Posyandu diperluas menjadi enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tidak hanya mencakup layanan kesehatan, tetapi juga bidang lain seperti pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
Beberapa program kerja yang direncanakan Tim Pembina Posyandu Provinsi Bali antara lain: Kegiatan Temu Kader Posyandu 2025, Lomba Pembatasan Timbulan Sampah Plastik dan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (PSP-PSBS) Tingkat Sekolah dan Perguruan Tinggi Tahun 2025, serta Kegiatan Aksi Sosial TP Posyandu Provinsi Bali “Membina dan Berbagi Tahun 2025.”“Kegiatan pertama kita adalah Temu Kader Posyandu se-Bali yang akan dilaksanakan pada 26 September 2025 di Ardha Candra Art Centre Denpasar,” imbuhnya.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut akan mengundang seluruh kader Posyandu se-Bali dengan jumlah peserta mencapai 12.447 orang. Tujuannya adalah memberikan pemahaman mengenai tugas Posyandu yang tidak lagi hanya berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak, tetapi juga mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Posyandu.
Sementara itu, Ny. Putri Koster berharap program kerja TP Posyandu Kabupaten/Kota dapat mengacu pada program TP Posyandu Provinsi Bali, sekaligus terus berintegrasi dan bersinergi dalam mewujudkan percepatan pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Diketahui, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.1-3703 Tahun 2023, ditetapkan bahwa Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi maupun Kabupaten/Kota secara ex officio diangkat sebagai Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu hingga ada peraturan lebih lanjut. (Kar/Tra).
Sekitar 373 Pedagang Pasar Badung dan Kumbasari Terima Bantuan
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR – Bencana banjir akibat cuaca ekstrem yang terjadi Rabu 10 September minggu lalu, memberi dampak luar biasa terhadap warga Bali. Sejumlah bangunan, fasilitas umum, korban jiwa dan jiwa menyebabkan dua tempat suci yang mengalami kerusakan. Untuk meringankan duka akibat bencana ini, Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Wali Kota Denpasar, I.G.N Jaya Negara, sejumlah pejabat dan stakeholder terkait menyerahkan bantuan sebesar Rp 3.424.500.000.
Bantuan ini mencakup perbaikan sarana prasarana perekonomian dan santunan penguatan ekonomi Pasar Badung dan Pasar Kumbasari. Masing-masing bantuan diserahkan sebesar 10 juta untuk perbaikan tujuh puluh dua (72) kios kepada 42 pemiliknya (terdapat 1 orang tercatat memiliki 2 kios) dengan total 720 juta, diserahkan juga uang sebesar 5 juta untuk perbaikan seratus empat puluh delapan (148) LOS yang dimiliki oleh 51 orang dengan total 740 juta, serta diserahkan juga bantuan sebesar 3 juta rupiah kepada 280 pedagang untuk empat ratus delapan belas (418) dagangan yang ada di pelataran.
Total bantuan perbaikan sarana dan prasarana perekonomian dan santunan penguatan ekonomi pasar Badung dan Pasar Kumbasari yang diserahkan kepada 373 pedagang adalah 2.714.000.000. Selain 2.714.000.000 bantuan untuk sarana dan prasarana kios, LOS dan dagangan di pelataran, juga diserahkan bantuan 710.500.000 untuk perbaikan Pura Taman Beji (429.500.000) dan Pura Melanting (281.000.000).
Akibat banjir ini ada 18 orang yang meninggal, 12 orang dari Denpasar, 1 orang dari Badung, 2 orang dari Jembrana dan 3 orang dari Gianyar. Bagi korban meninggal di serahkan bantuan kepada ahli waris sebesar 15 juta dari bantuan pusat, 15 juta dari bantuan pemerintah provinsi Bali dan 15 juta dari pemerintah Kota Denpasar.
Pada kesempatan ini, Gubernur Wayan Koster berpesan agar perbaikan pasar segera ditata kembali. Kios, los atau pelatarannya yang rusak segera diperbaiki agar bisa beroperasi kembali. Para pedagang harus kembali merasakan kenyamanan berjualan di pasar Badung dan Kumbasari.
Selain itu, Gubernur juga memotivasi para pedagang agar tetap semangatnya menjalani kembali aktivitas berjualan. Dan hal utama yang dipesan Gubernur dua periode ini yakni warga korban bencana harus tetap menjaga kesehatan, agar bisa terus beraktivitas untuk masa depan keluarga tercinta.
Imbauan Sumbangan Sukarela ASN
Dalam wawancaranya, Gubernur Wayan Koster menjawab pertanyaan media terkait adanya imbauan donasi secara gotong royong kepada para ASN. Koster menegaskan bahwa donasi atau sumbangan yang tertulis nilai uangnya tersebut merupakan sumbangan sukarela gotong royong bencana, yang nantinya akan disalurkan untuk membantu masyarakat terdampak banjir. Imbauan sumbangan ini tanpa surat keputusan (SK) lantaran bersifat sukarela dan tidak memaksa.
“Ini kenapa sudah tercantum nilai uangnya, karena disesuaikan dengan jabatan mereka. Dan ini adalah sumbangan sukarela, jika mau menyumbang ya silahkan, jika tidak mau menyumbang pun ya tidak apa-apa, itu tidak dipaksa”, tegasnya.(Tutt/Tra).
Bantuan Inisiatif OJK, BPD Bali, dan FKLJK Senilai Rp 700 juta
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR – Bencana banjir yang melanda Bali pada Rabu, 10 September 2025 hingga kini masih menyisakan dampak bagi masyarakat maupun infrastruktur di Pulau Dewata. Untuk meringankan beban korban terdampak bencana, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali, Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi Bali serta Bank BPD Bali menyerahkan bantuan tanggap darurat bencana alam kepada Gubernur Bali untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Total bantuan senilai Rp 700 juta diserahkan kepada pemerintah Provinsi Bali di Jaya Sabha, Kamis 18 September 2025. Bantuan ini merupakan inisiatif dari direksi, pegawai OJK Provinsi Bali, Bank BPD Bali, dan pengurus Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi Bali.
Gubernur Koster menyampaikan terima kasih. Karena bantuan ini sangat berarti untuk meringankan beban warga korban bencana banjir. “Terimakasih atas bantuan dan kepeduliannya untuk meringankan beban korban terdampak,” jelas Gubernur Koster didampingi Kepala BPBD Provinsi Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya.
Selanjutnya, Koster menegaskan bantuan ini segera disalurkan kepada warga terdampak banjir di sejumlah titik di Bali. Dari total bantuan inisiatif tersebut, terinci dari OJK Provinsi Bali menyerahkan bantuan sebesar Rp. 200.000.000, Forum Komunikasi Lembaga Jasa Keuangan (FKLJK) Provinsi Bali sebesar Rp.100.000.000 yang diserahkan langsung Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu.
“Ini sebagai wujud kepedulian Kita terhadap korban bencana yang terjadi di Bali. Sagilik-Saguluk Salunglung Sabayantaka, Paras-Paros Sarpanaya. Wujud Tat Twam Asi, juga,” ungkap Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali Kristrianti Puji Rahayu.
Selanjutnya Dirut BPD Bali I Nyoman Sudharma menyerahkan Bantuan Tanggap Darurat Bencana Alam dari pengurus dan Karyawan-Karyawati Bank BPD Bali sebesar Rp. 400.000.000. “Hari ini Kita menyerahkan bantuan dari Pengurus dan Karyawan BPD Bali, Kita memberikan empati atas musibah yang terjadi. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban korban,” terang Sudharma. Sehingga total bantuan yang berasal dari inisiatif direksi, pegawai dan pengurus ini senilai Rp 700 juta. Semuanya berharap bantuan ini bisa mengurangi beban korban bencana. (Adi/Tra).
Masa Tanggap Darurat Banjir Bali Resmi Berakhir, Penanganan Tetap Berlanjut
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR – Status tanggap darurat bencana banjir akibat cuaca ekstrem di Bali resmi berakhir pada Selasa (17/9) setelah berlangsung selama sepekan. Meski demikian, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali menegaskan upaya penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak tidak akan berhenti.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, menjelaskan keputusan mengakhiri status tanggap darurat diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama tim penanggulangan bencana dan pemantauan lapangan yang menunjukkan situasi semakin kondusif. “Status tanggap darurat dinyatakan berakhir dan tidak diperpanjang. Namun layanan kebutuhan dasar masyarakat tetap berlanjut, begitu pula pemulihan bangunan, fasilitas publik, hingga infrastruktur yang terdampak,” ujarnya di Kantor BPBD Bali.
Fokus pemulihan, lanjutnya, diarahkan pada percepatan bantuan bagi pedagang pasar, perbaikan rumah warga, serta pemulihan sarana publik yang rusak. Seluruh proses akan dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan dukungan masyarakat serta dunia usaha.
Meski kondisi mulai membaik, BPBD Bali tetap mengingatkan masyarakat agar waspada. Potensi cuaca ekstrem disebut masih mungkin terjadi sewaktu-waktu. “Mari perhatikan potensi bahaya di lingkungan masing-masing, lakukan langkah pengurangan risiko, dan segera laporkan jika terjadi kondisi darurat,” imbau Agung Teja.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan bencana sejak banjir melanda pada 10 September lalu. “Terima kasih kepada instansi terkait, pelaku usaha, media, relawan dan masyarakat yang telah bergotong royong memberikan dukungan dan bantuan. Ini adalah wujud nyata tanggung jawab bersama,” pungkasnya. (Tutt/Tra).
Donasi Bagi Korban Banjir Bersifat Gotong Royong dan Sukarela
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR – Sebagai bentuk empati dan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak banjir, Pegawai Pemprov Bali bergotong royong mendonasikan bantuan dalam bentuk uang tunai. Donasi yang digalang ini bersifat sukarela, disesuaikan dengan tingkat jabatan dan penghasilan pegawai. Informasi ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dalam siaran persnya, Kamis (18/9).
Lebih jauh Sekda Dewa Indra menerangkan, penggalangan donasi ini merupakan tindak lanjut imbauan Gubernur Bali kepada semua pegawai di lingkungan Pemprov Bali untuk menunjukkan kepedulian dan rasa kemanusiaan terhadap dampak banjir besar yang menimbulkan korban jiwa, kerusakan kerusakan fasilitas, sarana dan prasarana milik masyarakat. Rasa kepedulian dan kemanusiaan itu ditunjukkan melalui gotong royong secara sukarela untuk membantu meringankan beban mereka.
Imbauan Gubernur ditindaklanjuti dengan pedoman besaran dana gotong royong yang disesuaikan dengan tingkat jabatan dan penghasilan pegawai bersangkutan. Dalam pedoman itu diatur, Gubernur Bali sebesar Rp. 50 juta, Wakil Gubernur Rp. 25 Juta dan Sekda Rp. 3 Juta. Lalu untuk Jabatan Pimpinan Tinggi atau setingkat Kepala Dinas, eselon II/a sebesar Rp. 2,5 juta dan II/b sebesar Rp. 2 juta. Sedangkan untuk eselon III/a ditetapkan sebesar Rp. 1,5 juta dan III/b Rp, 1.250.000
Kemudian untuk kelompok fungsional juga diatur sesuai dengan tingkat jabatan dan besaran penghasilan yaitu JF Utama Rp. 1.250.000, JF Madya Rp. 1.000.000 dan JF Ahli Muda Rp. 500.000. Untuk di lingkungan sekolah, Kepsek sebesar Rp. 1.250.000, Guru Ahli Madya Rp 1.000.000, Guru Ahli Muda Rp. 500.000, Guru Ahli Pertama Rp. 300.000. Sedangkan pada kelompok PNS Pelaksana disesuaikan dengan golongan pada range Rp. 200 Ribu –Rp. 300 ribu dan PPPK sebesar Rp. 150 ribu.
Menurut Sekda Dewa Indra, besaran tersebut hanya sebagai pedoman saja. “Pegawai dipersilahkan untuk bergotong royong lebih dari acuan, sesuai acuan, lebih rendah dari acuan, atau bahkan tidak ikut bergotong royong karena bersifat sukarela,” terangnya. Diinformasikan olehnya, hingga saat ini total dana gotong royong yang sudah terkumpul sebesar Rp 2.534.820.000 dan sudah disalurkan sebesar Rp 390.000.000. Ia menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pegawai yang yang telah dengan sukarela menyisihkan sebagian rejekinya untuk membantu korban banjir.
Masih dalam siaran persnya, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa dana yang diperoleh melalui gotong royong para pegawai ini digunakan untuk membantu warga yang kehilangan anggota keluarga, mengalami kerusakan rumah dan sarana untuk mata pencaharian. Selain itu, dana gotong royong pegawai ini juga disiapkan untuk mengantisipasi bencana alam yang kemungkinan bisa terjadi di musim hujan. Karena BMKG memperkirakan puncak musim hujan akan terjadi pada bulan Nopember 2025 hingga Pebruari 2026.
Ditambahkan olehnya, dana gotong royong para pegawai ini sangat penting dan bemanfaat karena Pemprov Bali bisa dengan cepat memberi bantuan sesaat setelah terjadi bencana. Karena jika menggunakan dana APBD, akan lebih lambat mengingat syarat-syarat yang harus dipenuhi serta prosedur dan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang harus dilalui.
Menutup siaran persnya,Sekda Dewa Indra menilai imbauan Gubernur Bali kepada para pegawai merupakan hal yang sangat tepat dan positif karena mampu mempercepat proses penyaluran bantuan bagi warga yang terdampak. Lebih dari itu, imbauan ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan kepekaan, kepedulian, empati dan semangat gotong royong para pegawai. Sikap keteladanan untuk bergotong royong telah ditunjukkan Gubernur, Wagub dan Sekda dengan menyetorkan donasi paling awal. ( Dsk/Tra).
Sekda Bali Ajak Masyarakat Sukseskan World Cleanup Day 2025
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR – Dalam rangka memperingati World Cleanup Day (WCD) yang jatuh pada 21 September 2025, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengajak seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi aktif sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan kebersihan. Kegiatan WCD 2025 akan dilaksanakan serentak pada 19 dan/atau 26 September 2025. Gerakan ini merupakan bagian dari upaya global menjaga kebersihan lingkungan sekaligus mengurangi timbulan sampah.
“World Cleanup Day bukan hanya kegiatan bersih-bersih semata, melainkan momentum untuk memperkuat kesadaran kolektif dalam pengelolaan sampah. Melalui gerakan ini, kita harapkan lahir perilaku baru yang lebih peduli terhadap lingkungan,” ujar Dewa Made Indra saat ditemui di Denpasar, Kamis (18/9).
Menurutnya, kegiatan WCD 2025 di Bali akan melibatkan seluruh unsur, mulai dari instansi pemerintah, lembaga adat dan budaya, lembaga pendidikan, BUMN/BUMD, sektor pariwisata, komunitas lingkungan, hingga media massa dan organisasi masyarakat. Setiap pihak diimbau melaksanakan aksi bersih-bersih di lingkungan masing-masing, baik di area kantor, sekolah, kawasan wisata, maupun ruang publik.
Sekda Dewa Indra menekankan pentingnya aksi nyata dalam penanganan sampah, sejalan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Bali yang menaruh perhatian serius pada isu lingkungan. “Bali sebagai destinasi pariwisata dunia harus memberi contoh dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Karena itu, mari kita jadikan WCD sebagai gerakan bersama untuk Bali yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan,” tegasnya.
Ia juga meminta agar setiap pelaksanaan aksi bersih-bersih didokumentasikan melalui foto atau video, kemudian dilaporkan ke tautan resmi panitia paling lambat 30 September 2025. Hal ini penting untuk mencatat kontribusi Bali dalam gerakan WCD yang berskala global.
Mengakhiri pernyataannya, Sekda Bali mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan aksi bersih-bersih sebagai kebiasaan sehari-hari. “Bersih-bersih jangan hanya dilakukan saat ada kegiatan besar. Mari kita budayakan memilah dan mengurangi sampah dari rumah, agar Bali tetap ajeg dan indah untuk generasi mendatang,” pungkasnya. ( Eka/TRa).
Sekda Serahkan Santunan Bagi Ahli Waris Korban Banjir
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyerahkan santunan kepada korban banjir di Bali pada Jumat, 19 September 2025, bertempat di Kantor BPBD Provinsi Bali, Renon, Denpasar. Penyerahan santunan ini dilakukan sebagai bentuk perhatian dan solidaritas pemerintah terhadap korban banjir yang melanda beberapa wilayah di Bali pada 10 September lalu.
Santunan ini diberikan sebagai bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan dukungan kepada keluarga korban yang terdampak, termasuk mereka yang mengalami kerugian akibat banjir.
Dalam kesempatan tersebut, Dewa Made Indra menyampaikan rasa belasungkawa yang mendalam atas tragedi yang menimpa masyarakat Bali. “Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami menyampaikan turut berbelasungkawa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kekuatan,” ujar Dewa Made Indra.
Bantuan berupa santunan sebesar Rp15 juta diserahkan kepada Doa Miftah Ul Suwandi, ahli waris dari almarhum Suwandi. Doa, yang ditemani kakaknya, Bayu Candra Permana, menuturkan bahwa ayahnya terseret arus pada 10 September lalu di Perumahan Griya Selaras pada dini hari. Korban ditemukan pada hari keenam, yakni 16 September. Doa dan Bayu menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Bali atas bantuan yang diberikan.
Pada kesempatan tersebut, Sekda Dewa Indra juga memberikan semangat kepada para korban yang masih dirawat, seraya berharap mereka dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk terus memantau situasi dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, sekaligus berupaya memperbaiki kondisi pascabencana agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. (Tutt/Tra).