Perayaan HUT Korpri dan PGRI Semarak, Makan Durian Bersama
NEWS INTERMEDIA.COM || Jembrana – Perayaan HUT Korpri di Jembrana tahun ini berlangsung lebih semarak. Dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-80 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), sejumlah kegiatan digelar melibatkan pegawai Korpri dan perwakilan PGRI Jembrana. Seluruh rangkaian dipusatkan di Taman Pecangakan, depan Kantor Bupati Jembrana, Jumat (21/11).
Salah satu yang menjadi daya tarik yakni makan durian bersama, yang menghadirkan suasana kebersamaan antara anggota Korpri dan PGRI. Kegiatan ini terselenggara berkat dukungan Bank BPD Bali bekerja sama dengan Korpri dan PGRI Jembrana.
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan yang hadir dalam kegiatan tersebut mengapresiasi dukungan pihak bank daerah. “Terima kasih Bank BPD Bali atas sumbangan duriannya. Hari ini kita makan bersama dengan Korpri dan PGRI,” ujarnya.
Ia menambahkan, kebersamaan tersebut mencerminkan keharmonisan di lingkungan ASN dan tenaga pendidik. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum memperkuat solidaritas sekaligus menjaga semangat pelayanan para anggota Korpri dan PGRI di Kabupaten Jembrana. “Suasana keceriaan tampak mewarnai seluruh jalannya kegiatan, yang sekaligus menjadi ajang mempererat kebersamaan antarpegawai dan tenaga pendidik di Jembrana,” katanya.
Selain makan durian, peringatan HUT juga diramaikan dengan sejumlah kegiatan olahraga dan lomba tradisional. Sebelum perlombaan dimulai, digelar jalan sehat yang melibatkan sejumlah siswa. Adapun perlombaan yang dipertandingkan di antaranya balap karung, lomba sepeda motor matic melambat, serta lomba memasukkan paku ke dalam botol, yang berhasil menarik antusiasme peserta. (Hmj/Tra).
Bupati Kembang Kecam Aksi Pencoretan Bendera Merah Putih
Serahkan Kasus Sepenuhnya pada Kepolisian
NEWS INTERMEDIA.COM || Jembrana – Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan, menyampaikan pernyataan tegas terkait insiden penurunan dan pencoretan Bendera Merah Putih yang terjadi di wilayahnya yang terjadi pada Selasa (18/11) malam. Dalam pernyataannya, Bupati Kembang Hartawan didampingi Kapolres Jembrana AKBP AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati, Dandim 1617/Jembrana Letkol Inf Sy Ghafur Thalib serta Kasat Pol PP dan Kaban Kesbangpol Jembrana menekankan pentingnya makna Bendera Merah Putih bagi bangsa Indonesia, Rabu (19/11). lalu.
Ia menyatakan penyesalan mendalam sekaligus mengecam keras tindakan yang dinilai sebagai pelecehan terhadap lambang kedaulatan negara. “Saya menyesalkan sekaligus juga mengecam tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab menurunkan bendera Merah Putih dan mencoret-coret. Bagi saya, bendera Merah Putih itu bukan sekadar kain, tapi adalah simbol kedaulatan, sejarah, juga perjuangan. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya sudah melecehkan lambang negara,” ujarnya.
Menyikapi insiden tersebut, Pemerintah Kabupaten Jembrana telah mengambil langkah koordinatif dengan aparat keamanan dan menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada pihak kepolisian. “Maka dari itu, kami pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kapolres, Dandim, dan seluruh aparat untuk bisa membantu menyelesaikan persoalan ini. Kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Kapolres terhadap kasus ini,” tegasnya.
Pihaknya juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Jembrana untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi. Ia memastikan bahwa seluruh aparat telah bekerja keras menangani kasus ini. “Saya juga berharap kepada masyarakat Jembrana, jangan terprovokasi, tetap tenang itu, karena semua persoalan ini kita sudah tangani bersama, dan dari pihak kepolisian sudah bekerja keras untuk itu,” kata Bupati Kembang.
Sebagai tindak lanjut jangka panjang, Bupati Kembang berkomitmen untuk memperkuat kesadaran kebangsaan, khususnya di kalangan generasi muda Jembrana. “Ke depan tentu kita akan bersama-sama melakukan edukasi ke masyarakat, terutama generasi muda, untuk memahami, mengetahui bagaimana wawasan kebangsaan,” jelasnya.
Terakhir, Ia menggarisbawahi Bendera Merah Putih sebagai simbol yang harus dijaga dan dihormati oleh semua warga negara. “Bendera Merah Putih itu simbol negara, lambang kedaulatan. Di situ simbol persatuan juga. Ada sejarah, ada nilai-nilai perjuangan. Jadi harus betul-betul sebagai generasi muda, penerus perjuangan ini, harus betul-betul kita pahami, kita hayati, dan tentu kita harus selalu kobarkan semangat perjuangan para pendiri bangsa kita,” tutupnya.
Mengenai perkembangan penyelidikan, Kapolres Jembrana AKBP Kadek Citra Dewi Suparwati menyatakan bahwa pihaknya telah mengantongi sejumlah petunjuk. “Sudah kita lakukan pendalaman terhadap petunjuk-petunjuk yang kita peroleh,” ujar Kapolres, mengisyaratkan keseriusan pihak kepolisian dalam mengungkap pelaku di balik tindakan ini. (Hmj/Tra).
Bupati Kembang Lantik 1.453 PPPK, Ingatkan Tantangan Fiskal 2026
NEWS INTERMEDIA.COM || Jembrana – Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan melantik 1.453 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPKPW) formasi 2025. Pelantikan ini sekaligus menjadi momentum istimewa menjelang perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Didampingi Wabup IGN Patriana Krisna, Bupati Kembang mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan kepada umat Hindu. Ia berharap perayaan kemenangan dharma atas adharma membawa vibrasi positif bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah dan masyarakat Jembrana, demikian disampaikan Bupati Kembang di Taman Pecangakan, Kantor Bupati Jembrana, Senin (17/11) lalu.
Di hadapan ribuan pegawai yang hadir, Bupati Kembang menegaskan pentingnya pemahaman bersama terkait kondisi keuangan daerah pada Tahun Anggaran 2026. Ia mengungkapkan bahwa alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat akan mengalami penurunan sangat signifikan. “Penurunan TKD tahun depan mencapai Rp99,4 miliar dibanding tahun 2025. Ini angka yang sangat besar dan tentu berdampak bagi Jembrana yang kapasitas fiskalnya terbatas,” ujarnya.
Sejumlah pos pendanaan strategis dipastikan hilang pada 2026, antara lain DAU Pendidikan sebesar Rp31,6 miliar, DAU Kesehatan Rp11,5 miliar,DAU PPPK Rp14,1 miliar, yang selama ini menjadi penopang pembiayaan layanan dasar dan pembayaran gaji PPPK.
Selain itu, DAU block grant turut menyusut Rp13,1 miliar, insentif fiskal Rp14,6 miliar juga tidak lagi dialokasikan, serta pendapatan dari pajak kendaraan bermotor dan bagi hasil pajak provinsi turun sekitar Rp33 miliar.
Menghadapi tekanan fiskal tersebut, Bupati menegaskan perlunya perubahan pola pikir seluruh aparatur. Ia juga meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menaikkan tarif yang berpotensi membebani masyarakat. Potensi PAD yang belum tergarap diminta dimaksimalkan, termasuk meminimalkan kebocoran pendapatan. “Kita harus menggunakan anggaran dengan super-super ketat. Tidak ada pemborosan, mulai dari belanja ATK, BBM, makan minum, pemeliharaan gedung dan kendaraan, hingga belanja besar,” tegasnya.
Meski berada dalam tekanan fiskal, Pemkab Jembrana berkomitmen mempertahankan program-program pro rakyat seperti rumah singgah, fasilitas PMI, antar jemput pasien, santunan kematian, uang penunggu pasien, bedah rumah, bedah warung, dan sejumlah program prioritas lainnya. Hanya saja, akan dilakukan penyesuaian pada volume kegiatan maupun nominal bantuan. “Pemkab juga berupaya menjaga kesejahteraan ASN, terutama agar TPP tidak tergerus penurunan TKD. Selain itu, pemerintah tetap memperjuangkan nasib tenaga Non ASN agar mendapat kepastian status,”jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Kembang mengungkapkan bahwa pada tahun ini Pemkab Jembrana telah mengangkat 601 pegawai Non ASN menjadi PPPK Penuh Waktu. Sementara itu, sebanyak 1.453 pegawai Non ASN lainnya yang telah mengabdi minimal dua tahun diusulkan dan kini resmi menjadi PPPK Paruh Waktu per 1 Oktober 2025.
Namun, keterbatasan anggaran membuat pemerintah sementara hanya mampu memberikan gaji setara dengan yang diterima sebelumnya. “Kami mohon maaf karena belum bisa meningkatkan penghasilan. Ke depan, dengan peningkatan PAD, astungkara dapat dirumuskan skema gaji yang lebih baik,” kata Bupati Kembang.
Bupati juga mengingatkan soal etika kerja di lingkungan Pemkab Jembrana. Semua unsur ASN—baik PNS, PPPK Penuh Waktu, PPPK Paruh Waktu, maupun tenaga outsourcing—diminta bekerja solid tanpa merasa lebih tinggi dari yang lain.
“Jangan ada yang memperlakukan PPPK atau outsourcing seenaknya. Saya dan Pak Wakil juga tenaga kontrak, hanya saja masa kontraknya lima tahun dan bisa diperpanjang,” ujarnya.
Ia meminta seluruh pegawai menghindari perintah-perintah yang di luar tugas kedinasan, seperti menyuruh menjemput anak atau membeli makan siang.
Bupati menegaskan bahwa kinerja akan menjadi tolok ukur utama. Bagi PNS, kinerja akan berpengaruh pada promosi dan mutasi, sementara bagi PPPK menjadi dasar perpanjangan kontrak. “Tidak ada tempat bagi mereka yang tidak memberikan hasil nyata,” tegasnya. (Hmj/Tra).
