Diluncurkan! JISC Siap Permudah Akses dan Percepat Layanan Investasi
NEWS INTERMEDIA.COM || Jermbrana, Pemerintah Kabupaten Jembrana membuka Jembrana Investment Service Center (JISC), sebuah layanan prioritas terpadu yang didesain khusus untuk mendongkrak realisasi investasi di wilayah Jembrana. JISC diluncurkan secara resmi oleh Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan, didampingi Ketua DPRD Jembrana Ni Made Sri Sutharmi, dan Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Jembrana, Kamis (23/10).
Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!
“Hari ini kita launching Jembrana Investment Service Center yang bertujuan untuk memudahkan orang berinvestasi di Jembrana. Selama ini mereka kesulitan mencari informasi, pelayanan perijinan kemudian tentang pelaporan termasuk juga tata ruang,” ucap Bupati Kembang Hartawan.
Dengan adanya JISC, Bupati Kembang berharapkan akan menarik investor untuk datang ke Jembrana dengan berbagai kemudahan yang diberikan sehingga nantinya akan tercipta lapangan pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jembrana.
“Harapannya akan banyak sekali Investor yang ada di Jembrana. Kita permudah pelayanannya dan memastikan pelayanannya baik. Komitmen kita terhadap ini, sehingga mereka akan berinvestasi di kabupaten Jembrana, dengan begitu berarti pekonomian akan bergerak,” ujarnya.
Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Made Gede Budiartha menjelaskan latar belakang pembentukan JISC adalah rendahnya realisasi investasi di Jembrana. Salah satu kendala utamanya adalah proses perizinan yang terkesan lambat.
“Setelah kami dalami proses perijinannya, yang menjadi perhatian utama adalah pengurusan persetujuan bangunan gedung (PBG). Ada satu persyaratan dokumen teknis yang harus disiapkan oleh pemohon yaitu adalah gambar yang dibuat oleh arsitek yang bersertifikat. Inilah yg menjadi kendala sehingga terkesan proses perijinan itu lama padahal kalau sudah lengkap, maksimal dua hari sudah bisa keluar,” ujarnya.
Selain masalah perizinan, menurut Budiartha rendahnya investasi juga disebabkan oleh belum sinkronnya koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi, yang membuat investor harus “berkeliling” mengurus izin. Selain itu, promosi potensi pariwisata yang masih kurang juga menjadi pekerjaan rumah. “Jika masalah-masalah ini tidak kita selesaikan, pembangunan Jembrana akan terhambat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan stagnan, dan angka pengangguran bisa meningkat,” tambahnya.
Budiartha menjelaskan JISC adalah layanan prioritas dimana ada layanan informasi berkaitan dengan potensi investasi, regulasi investasi, proses perijinan dan SOP layanan perijinan termasuk standar waktu dan biaya dan standar pelayanan perijinan. Kemudian ada fasilitasi pelayanan perijinan, jadi ketika ada Investor atau pengusaha yang tidak bisa secara mandiri melakukan proses perijinan melalui sistem OSS maka kita layani disini. “Jadi pelaku usaha atau investor tinggal membawa data, kita bantu inputkan,” ucapnya.
Selain itu JISC juga menyediakan layanan pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) untuk membantu pelaku usaha yang telah berjalan dalam memenuhi kewajiban pelaporan berkala (LKPM) secara akurat dan tepat waktu.
Serta layanan Monitoring dan Pengendalian Investasi untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap realisasi investasi yang sudah berjalan untuk memastikan kesesuaian dengan perizinan dan rencana bisnis. Dengan adanya JISC, Investor yang datang ke Jembrana kini akan dilayani secara komprehensif, mulai dari informasi awal hingga pelaksanaan investasi. (Hmj/tra).
Dua Miliar Lebih Hibah Perkuat sektor budaya dan kelompok masyarakat
NEWS INTERMEDIA.COM || Jermbrana, Pemerintah Kabupaten Jembrana kembali menyalurkan hibah kepada puluhan kelompok/lembaga masyarakat di Kabupaten Jembrana. Hibah dengan total, Rp. 2.865.000.000 tersebut berasal dari anggaran perubahan APBD Jembrana tahun 2025 pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Penyerahan hibah dilaksanakan di Wantilan Rumah Jabatan Bupati Jembrana, Rabu (22/10)
Hibah diserahkan secara langsung oleh Bupati Jembrana, I Made Kembang Hartawan bersama Wabup I Gede Ngurah Patriana Krisna. Dihadapan seluruh penerima, Bupati Kembang ingin dana yang telah diserahkan dapat dipergunakan secara maksimal dan sesuai peruntukan, sesuai dengan proposal yang diajukan.
Selain itu penerima , wajib melaporkan hasil dari bantuan dari bantuan hubah uang yang sudah dicapai melalui laporan pertanggung jawaban (LPJ) sebagai kontrol daerah dalam pengunaan anggaran. “Sekali lagi manfaatkan dengan baik sesuai dengan proposal yang telah diajukan. Dan yang harus diingat pertanggungjawabannya harus benar, serta tepat waktu sesuai dengan yang telah ditentukan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Bupati Kembang menuturkan dana hibah ini adalah dana partisipasi, jadi tidak bisa diberikan kepada semuanya. Termasuk, kata Bupati Kembang, nilainya juga tidak bisa diberikan 100 % sesuai dengan usulan proposal bahkan setengahnya pun kadang-kadang juga tidak bisa kita berikan. Hal ini melihat dari kondisi keuangan jembrana, dimana tahun ini, kita mengalami pengurangan dana transfer pusat ke daerah
“Sekali lagi, semoga nantinya dana tersebut dieksekusi dapat memberikan hasil yang maksimal dalam memajukan pembangunan di Jembrana. Saya sudah lihat tadi, beragaman jenis usulan proposal yang masuk, dan sudah disetujui, semoga dapat memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat,” ungkap Bupati Kembang.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jembrana, Anak Agung Komang Sapta Negara dalam laporannya menyampaikan tujuan pemberian hibah ini adalah sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap pembangunan Jembrana dalam bentuk stimulant.
“Hibah ini diharapkan memicu adanya swadaya masyarakat dalam mewujudkan pembangunan di Jembrana. Untuk jumlah penerima sebanyak 88 masyarkat/kelompok masyarakat se-Kabupaten Jembrana dengan total anggaran sebesar Rp Rp. 2.865.000.000,” ujarnya.
Dapat dirinci untuk dikecamatan Pekutatan jumlahnya 6 penerima, Kecamatan Mendoyo sebanyak 55 penerima, Kecamatan Jembrana 18 penerima, Kecamatan Negara 4 penerima, dan kecamatan Melaya sebanyak 5 penerima. “Untuk pengunaan dana hibah disesuaikan dengan proposal masing-masing penerima hibah, yang selanjutnya harus dibuatkan pertanggung jawaban dalam bentuk LPJ penerima hibah ditunjukan kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jembran,” pungkasnya. (Hmj/Tra).
Pemkab Tegaskan Komitmen Capai Nol Persen Kemiskinan Ekstrem 2025
NEWS INTERMEDIA.COM || Jermbrana, Pemerintah Kabupaten Jembrana menegaskan komitmennya dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan, dengan target ambisius mencapai nol persen kemiskinan ekstrem serta penurunan signifikan angka kemiskinan secara umum pada tahun 2025. Komitmen ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Jembrana Tahun 2025, yang berlangsung di Ruang Rapat Jimbarwana, Lantai II Kantor Bupati Jembrana, pada Rabu (22/10).
Rapat bertema “Arah Kebijakan dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Jembrana” ini dibuka oleh Wakil Bupati Jembrana, I Gede Ngurah Patriana Krisna (Ipat).
Membacakan sambutan Bupati Jembrana, Wabup Ipat menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan adalah indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah agar tidak lagi memandang program penanggulangan kemiskinan sebagai tugas tambahan, melainkan sebagai prioritas utama yang harus dilakukan secara inovatif, terarah, dan berbasis data yang valid.
“Mari kita wujudkan Jembrana yang Maju, Harmoni, dan Bermartabat — bukan hanya melalui pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga melalui pembangunan jiwa, budaya, dan moral masyarakat, sebagaimana diajarkan oleh Bung Karno: ‘Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya’,” tegas Wabup Ipat.
Dalam arahannya, Wabup Ipat menekankan tiga agenda strategis untuk mempercepat pengentasan kemiskinan di Jembrana yakni Sinkronisasi Data dan Intervensi Berlapis Pemanfaatan data dari P3KE (Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan DTKS sebagai basis data tunggal nasional menjadi kunci efektivitas program. “Seluruh OPD segera melakukan tagging program dan anggaran pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).
Intervensi dilakukan secara berlapis Lapis I: Mengurangi beban masyarakat melalui bantuan sosial, pangan, dan subsidi. Lapis II Meningkatkan pendapatan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha (UEP/KUBE), dan program pinjaman tanpa bunga dan Lapis III Memenuhi kebutuhan dasar, seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan jaminan kesehatan universal,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wabup Ipat menegaskan pentingnya peran Perbekel/Lurah dan Bendesa Adat sebagai dwi-tunggal kepemimpinan wilayah dalam menanggulangi kemiskinan.
Desa Adat diharapkan berperan aktif dalam validasi data kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat melalui program padat karya berbasis desa.
Selain itu juga Fokus pada Pembangunan SDM dan Transformasi Ekonomi Lokal Penanggulangan kemiskinan juga diintegrasikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan ekonomi lokal. “Program prioritas mencakup Pelatihan vokasi untuk pemuda miskin, Fasilitasi kredit bersubsidi, Program Bedah Warung untuk UMKM, dan Optimalisasi sektor pertanian dan kelautan Jembrana,” jelasnya.
Wabup Ipat juga menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam mendukung upaya pengentasan kemiskinan. Ia menegaskan bahwa melalui sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, desa adat, dan masyarakat, target nol persen kemiskinan ekstrem dapat tercapai.
“Semoga rapat koordinasi ini menghasilkan rekomendasi dan langkah konkret yang bisa kita implementasikan bersama. Saya minta seluruh perangkat daerah menjalankan program secara sungguh-sungguh, berbasis data valid, dan terus berinovasi sesuai bidangnya,” pungkasnya. (Hmj/Tras)
Festival Loloan Jaman Lame Sajikan Suasana Tempo Dulu
NEWS INTERMEDIA.COM || Jermbrana, Nuansa masa lalu kembali hadir dengan meriah dalam gelaran malam puncak Festival Loloan Jaman Lame yang berlangsung di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana. Acara tahunan ini sukses mengajak ribuan pengunjung untuk bernostalgia dan merasakan kembali suasana serta kekayaan tradisi Loloan tempo dulu yang unik dan khas.
Mengusung tema “Merajut Tenun Kebangsaan”, seluruh area festival disulap menjadi lorong waktu, dihiasi dengan lampu petromaks dan dekorasi sederhana khas zaman dahulu, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kenangan. Salah satu daya tarik utama adalah pameran budaya yang menampilkan berbagai aspek kehidupan masyarakat Loloan di masa lampau.
Bupati Jembrana I Made Kembang Hartawan yang hadir didampingi Wakil Bupati I Gede Ngurah Patriana Krisna dan jajaran Forkopimda mengatakan Festival Loloan Jaman Lame menggambarkan kehidupan masyarakat Loloan secara turun temurun yang telah hidup berabad-abad di Jembrana. “Ini tidak hanya sekadar festival, ini adalah perjalanan sejarah, jati diri masyarakat Loloan. Yang saya tahu sudah hidup dan tumbuh ratusan tahun di Jembrana,” ucapnya.
Di tengah dominasi budaya Hindu Bali, Loloan hadir dengan keunikan yang sangat kontras, menjadikannya ‘mutiara’ dengan corak Melayu yang kental, hasil percampuran sejarah panjang antara etnis Bugis, Melayu, dan akulturasi lokal. “Loloan ini memang unik mulai dari bentuk rumah, kulinernya, bahasanya dan musiknya kental sekali perpaduan budaya muslim dengan budaya masyarakat Bali,” imbuh Bupati Kembang.
Pihaknya menyampaikan apresiasinya kepada panitia yang secara konsisten bisa menyelenggarakan festival Loloan Jaman Lame hingga yang keenam di tahun ini. “Ini satu bukti, bahwa kita semua tidak ingin meninggalkan budaya dari leluhur kita. Jangan sampai ditengah globalisasi budaya kita menjadi pudar. Karena budaya inilah kekayaan sejatinya yang kita miliki dari turun temurun,” ujarnya.
Dilain sisi, ketua Panitia Rivan Hidayat menyampaikan Festival Loloan Jaman Lame yang keenam ini mengambil tema “Merajut Tenun Kebangsaan” yang memiliki makna untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan. “Tahun ini kami mengusung tema besar “Merajut Tenun Kebangsaan”. Tema besar ini kami usung sebagai pengingat bahwa Loloan tidak hanya sekadar kaya akan sasana budaya, lebih jauh budaya dan tradisi itu menuntut kita untuk hidup harmonis dalam keberagaman,” ucapnya.
Rivan mengatakan salah satu bentuk keharmonisan yang ada di Loloan adalah dalam bentuk tradisi Ambur Salim yaitu suatu tradisi menghamburkan beras kuning dan uang logam. “Ambur Salim berasal dari dua suku kata, yaitu Ambur yang dari bahasa sansekerta yang artinya menebarkan dan Salim dari bahasa arab yang artinya keselamatan. Sehingga Ambur Salim berarti menebar atau berbagi keselamatan. Saya percaya bahwa ajaran prinsip ini dianut oleh setiap agama,” ujarnya.
Dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Jembrana, kata Rivan menjadi salah satu faktor penting dalam suksesnya penyelenggaraan Festival Budaya Loloan yang puncak acara ditutup dengan Loloan Jaman Lame. “Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah kabupaten Jembrana yang mendukung penuh acara ini melalui anggaran biaya sebesar Rp 150 juta,” tutupnya. (Hmj/Tra)
Mesin RDF Milik PT Wisesa Ditarik untuk Perbaikan
NEWS INTERMEDIA.COM || Jermbrana, Mesin pengolahan sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) milik PT Wisesa Global Solusindo yang terpasang di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Peh, Banjar Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, rencananya akan ditarik kembali oleh pihak perusahaan.
Langkah tersebut diambil karena mesin yang didatangkan sejak Bulan juli 2024 itu tidak beroperasi secara optimal. Sejak tiba di Jembrana, mesin RDF tersebut hanya berfungsi sekali. Selanjutnya tidak optimal karena terkendala pada kebutuhan bahan baku sampah kering, sementara fasilitas pendukung seperti hanggar penyimpanan belum tersedia.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jembrana, I Dewa Ary Candra Wisnawa, membenarkan adanya rencana penarikan mesin oleh pihak perusahaan.
“Mesin RDF itu memang sejak datang baru sempat beroperasi sekali. Kendalanya pada kebutuhan sampah kering, sementara saat itu Pemkab belum memiliki hanggar atau tempat penampungan yang memadai,” jelasnya, Jumat (17/10).
Menurut Ary, Pemkab Jembrana tidak mengembalikan mesin tersebut, namun pihak PT Wisesa Global Solusindo sebagai pemilik berinisiatif untuk menariknya sementara guna dilakukan servis dan perawatan di Jakarta. Sedangkan untuk PKS dengan PT Wisesa sampai saat ini juga masih berlaku .
“Pihak perusahaan sempat datang ke kantor kami. Mereka menyampaikan bahwa karena mesin belum dipakai, akan dibawa ke Jakarta dulu untuk diperbaiki dan dirawat. Kami memahami itu, karena kalau dibiarkan di sini tanpa beroperasi juga akan rusak,” ujarnya.
Ia menambahkan, kendala utama mesin RDF adalah kebutuhan sampah kering dengan tingkat kelembapan sangat rendah. Kondisi tersebut sulit dipenuhi, terutama saat musim hujan. “RDF itu tidak bisa bekerja maksimal jika bahan bakunya basah. Kalau terkena hujan, proses produksinya jadi percuma,” jelasnya.
Meski demikian, lanjut Ary, Pemkab Jembrana memastikan sistem pengolahan sampah berbasis RDF tetap akan diterapkan. Saat ini, pemerintah sedang membangun hanggar baru sekaligus menunggu pengadaan mesin RDF bantuan dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Bali. “Kami sedang menyiapkan solusi. Saat ini sedang dibangun hanggar. Mesin RDF bantuan dari BKK Provinsi Bali juga sedang dalam proses pengadaan. Rencananya, pada akhir Desember nanti akan diuji coba terlebih dahulu,” terangnya.
Nantinya, imbuh Ary Pemkab akan mengevaluasi efektivitas mesin RDF baru tersebut. Jika hasilnya memadai, kemungkinan mesin milik PT Wisesa tidak lagi diperlukan. “Setelah uji coba, baru kami putuskan apakah akan tetap menggunakan mesin RDF dari PT Wisesa sebagai pendukung, atau cukup dengan mesin baru dari BKK Provinsi Bali,” pungkasnya. (hms).