Pj. Gubernur Bali Pamitan dan Mohon Doa Restu ke Puri Kauhan Ubud
GIANYAR-NEWSINTERMEDIA.COM || Menjelang akhir masa jabatannya, Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya kembali melaksanakan temu wirasa. Ia diterima langsung oleh Penglingsir Puri Kauhan, A.A.G.N. Ari Dwipayana, yang juga dikenal sebagai Koordinator Staf Khusus Presiden RI di Puri Kauhan, Ubud, Gianyar, Senin (3/2).
Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!
Dalam kunjungan tersebut, Pj. Gubernur turut didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali I Dewa Gede Mahendra Putra, Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Bali I Dewa Putu Sunartha, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali I Gede Arya Sugiartha, Kepala Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali I G.A.K Kartika Jaya Seputra, serta Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali I Ketut Sukra Negara.
Pada kesempatan itu, Mahendra Jaya menyampaikan apresiasi atas peran Puri Kauhan dan para penglingsir dalam menjaga adat, budaya, serta kearifan lokal Bali yang adiluhung. Ia juga mengungkapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan selama masa jabatannya.
“Izinkan di masa-masa terakhir kami mengemban tugas diberikan kesempatan menyampaikan ucapan terima kasih atas segala dukungan dan peran serta Puri dan para sulinggih penglingsir Bali dalam melaksanakan tugas kami. Karena selama menjabat telah dibantu banyak jalan dan kemudahan, sehingga mampu melaksanakan tugas dengan baik. Walaupun mungkin masih ada beberapa tugas yang mungkin juga belum bisa kami laksanakan di masa jabatan kami yang hanya sekitar 1,5 tahun,” ujarnya di hadapan beberapa sulinggih yang turut hadir.
Mahendra Jaya juga mengenang awal pelantikannya sebagai Pj. Gubernur Bali yang diawali dengan simakrama di tempat yang sama bersama A.A.G.N. Ari Dwipayana. Pertemuan itu bertujuan untuk menyamakan persepsi serta mendapatkan tuntunan dalam menjalankan tugas.
“Dalam pertemuan itulah kami sependapat untuk mengusung kearifan lokal Bali yang sangat luar biasa yakni istilah Ngrombo, yang dimaknai gotong royong namun lebih kepada tanggung jawab dan kehormatan selaku masyarakat untuk bersama-sama membangun Bali. Khususnya dalam hal ini yang menjadi prioritas yakni penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting, yang kala itu lagi tinggi-tingginya di Bali,” jelasnya.
Mahendra Jaya juga meminta maaf jika selama menjalankan tugas masih terdapat kekurangan, sembari memohon doa restu dan bimbingan untuk tetap dapat berkontribusi bagi Bali meski dengan tugas yang berbeda di masa mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Penglingsir Puri Kauhan A.A.G.N. Ari Dwipayana menyampaikan bahwa pertemuan awal bersama Mahendra Jaya telah melahirkan tagline Ngrombo, yang menjadi semangat gotong royong dalam menyelesaikan persoalan Bali.
“Tagline itu sebagai motivasi supaya kita bisa menyelesaikan persoalan itu satu demi satu secara bersama-sama, dan kita bersyukur Bapak Pj. bisa menuntaskan tugas yang dibebankan kepada beliau selama 1 tahun 5 bulan dengan sangat baik,” ungkapnya.
Ari Dwipayana juga mengapresiasi kebijakan Mahendra Jaya yang dinilai telah meletakkan fondasi penting dalam tata kelola pemerintahan Bali, termasuk pengelolaan anggaran yang lebih baik.
“Mudah-mudahan perjalanan karir Bapak Pj. semakin cemerlang, dan dengan bekal yang sudah didapat di Bali bisa membantu perjalanan ke depan. Mudah-mudahan dengan pengalaman dan bekal tersebut baik secara struktural maupun moral, bisa melapangkan tugas berikutnya. Serta tetap bisa mengawal Bali dari Jakarta,” harapnya.
Beberapa sulinggih yang hadir, antara lain Ida Pedanda Dwija Padang Rata Griya Gede Kutri, Ida Pedanda Ida Saraswati Griya Batuan, Ida Pedanda Tulikup Griya Muncan Gunung Biau, Ida Pedanda Griya Akah, dan Ida Pedanda Griya Bongaya Karangasem, turut memberikan wejangan kepada Mahendra Jaya. Dalam kesempatan itu, Pj. Gubernur Bali menyerahkan Kitab Suci Catur Weda kepada para sulinggih serta cenderamata kepada A.A.G.N. Ari Dwipayana. (lEONG/TRA).
Pj. Gubernur Bali Harap BPD Bali Terus Bertransformasi dan Adaptif
DENPASAR–NEWSINTERMEDIA.COM || Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, menghadiri RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 PT Bank Pembangunan Daerah Bali (BPD Bali) di Ruang Rapat Wijaya Kusuma, Kantor BPD Bali, Renon, Selasa (4/2).
RUPS BPD Bali merupakan forum bagi pemegang saham yang memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan mengenai perkembangan PT BPD Bali selama Tahun 2024, yang akan menjadi landasan dalam menentukan kebijakan dan mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum.
Dalam arahannya sebelum pelaksanaan RUPS, Pj. Gubernur Bali menyampaikan bahwa sesuai tujuan pembentukannya, PT BPD Bali menyandang mandat sebagai agen pendanaan pembangunan Bali. Oleh karena itu, sangat diharapkan BPD Bali memiliki daya saing tinggi, kompetitif, kuat, serta berkontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Dari laporan direksi berdasarkan sejumlah faktor penilaian seperti profil risiko dan rentabilitas, BPD Bali berpredikat Sehat (AA). Di satu sisi, hal ini patut kita apresiasi, namun di sisi lain jangan membuat kita lengah. Saya harap BPD Bali terus bertransformasi dan adaptif dalam menghadapi perkembangan,” imbuhnya.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya juga berharap agar BPD Bali memperkuat pengawasan dan evaluasi dalam pemberian kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, diharapkan peningkatan kualitas pelayanan dengan memastikan kecepatan, ketepatan, dan kenyamanan bagi pelanggan, serta peningkatan penyaluran kredit produktif, terutama Kredit UMKM, Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan kredit perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Saya menyampaikan terima kasih atas peran BPD Bali melalui program CSR-nya yang turut serta melakukan bedah rumah dan membantu mendanai penataan Lapangan Monumen Perjuangan Rakyat Bajra Sandi, khususnya penataan jogging track,” imbuhnya.
Penyelenggaraan RUPS Bank BPD Bali Tahunan Tahun Buku 2024 dipimpin langsung oleh I Gusti Ngurah Bagus Artawan selaku Komisaris Utama Perseroan. Turut hadir dalam rapat tersebut seluruh bupati dan wali kota (atau yang mewakili) selaku pemegang saham, beserta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Bank BPD Bali.
RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 membahas beberapa agenda utama, yaitu laporan tahunan perseroan Tahun Buku 2024, informasi rencana bisnis bank tahun 2025, serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024. Dalam rapat ini, pemegang saham Bank BPD Bali menyetujui laporan tahunan perseroan Tahun Buku 2024, laporan keuangan perseroan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2024.
RUPS juga memutuskan pembagian dividen Tahun Buku 2024 sebesar Rp658,84 miliar dari laba bersih yang berhasil dibukukan oleh perseroan pada Tahun Buku 2024, yakni sebesar Rp878,46 miliar. (ARI/TRA).
Pemprov Bali Gelar Rakor Sikapi Dinamika Distribusi LPG 3 Kg
DENPASAR -NEWSINTERMEDIA.COM || Menyikapi dinamika distribusi LPG 3 Kg, Pemprov Bali melalui Disnaker ESDM menggelar rapat koordinasi yang melibatkan PT Pertamina Patra Niaga, Hiswana Migas Bali, dan Tim Pengawasan Terpadu Disperindag. Rakor membahas tindak lanjut arahan Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan Kementerian ESDM mengaktifkan kembali distribusi LPG 3 Kg di tingkat pengecer di Ruang Rapat Siddhakarya, Kantor Disnaker ESDM Bali, Selasa (4/2).
Rakor yang dipimpin Kadisnaker ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, dihadiri Sales Area Manager (SAM) Retail Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus wilayah Bali Endo Eko Satryo, Sales Branch Manager IV Bali Pertamina Zico Aldillah Syahtian, Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Bali Dewa Putu Ananta, serta Ketua Tim Pengawasan Terpadu Disperindag I Wayan Pasek Putra.
SAM Retail Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Endo Eko Satryo, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan langkah antisipasi terkait kebijakan yang tidak lagi melayani penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer sejak 1 Februari 2025.
“Bersama tim Disperindag Bali, kami sudah melakukan sosialisasi ke pangkalan. Stok juga relatif aman,” ujarnya. Namun, kebijakan ini menimbulkan gejolak karena masyarakat harus menyesuaikan diri membeli LPG 3 Kg langsung ke pangkalan. Gejolak tersebut kemudian direspons oleh Presiden Prabowo yang menginstruksikan Kementerian ESDM mengaktifkan kembali penjualan LPG 3 Kg di tingkat pengecer.
Menindaklanjuti arahan presiden, Pertamina Patra Niaga wilayah Bali telah menginstruksikan seluruh agen beserta pangkalan untuk kembali melayani pengecer yang sudah terdaftar di MerchantApps Pangkalan Pertamina Lite (MAP). “Namun istilahnya bukan lagi pengecer, tapi sub pangkalan,” ujarnya.
Endo menambahkan, distribusi LPG 3 Kg di Bali saat ini dilayani oleh 120 agen, 4.347 pangkalan, dan 6.250 sub pangkalan. Sejak November 2024, Pertamina telah mendorong pengecer menjadi pangkalan resmi, namun sebagian besar menolak. Hanya 23 pengecer yang menunjukkan minat menjadi pangkalan resmi.
Sales Branch Manager IV Bali Pertamina, Zico Aldillah Syahtian, menambahkan bahwa pihaknya belum memiliki acuan tata niaga terkait arahan presiden. Saat ini Pertamina hanya mengaktifkan kembali pengecer yang sebelumnya sudah terdaftar. “Untuk usulan sub pangkalan baru, kami belum punya acuannya,” cetusnya.
Ketua Hiswana Migas Bali, Dewa Putu Ananta, menekankan pentingnya pembenahan tata niaga LPG 3 Kg. Ia juga menyoroti perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta mengusulkan pengawasan oleh perangkat desa.
Kadisnaker ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, menyampaikan bahwa Pemprov Bali bersama Pertamina Patra Niaga dan Hiswana Migas akan menindaklanjuti instruksi presiden terkait distribusi LPG 3 Kg. Namun ia mengingatkan bahwa dinamika ini tidak sederhana dan membutuhkan penyesuaian. “Belum bisa serta merta kembali seperti semula karena ada penyesuaian,” ujarnya. Untuk menstabilkan situasi, ia memandang perlu diadakan operasi pasar dan intensifikasi sosialisasi terkait lokasi pangkalan dan sub pangkalan.
Sependapat dengan Hiswana Migas, Kadisnaker ESDM juga menyinggung pentingnya pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat, khususnya perangkat desa. Untuk solusi jangka panjang, ia mengusulkan evaluasi dalam pemberian subsidi. “Karena kalau subsidinya berupa barang, dibutuhkan tata kelola yang mantap dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.(DSK/TRA).