Pj. Gubernur Harap Semua Pihak Sukseskan Pilkada Serentak 2024
DENPASAR – NEWSINTERMEDIA.COM || Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, memimpin Rapat Koordinasi terkait Persiapan dan Kesiapan Penyelenggaraan Pemilukada Serentak Tahun 2024 di Gedung Kertha Sabha, Denpasar, Senin (11/11).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Pj. Gubernur Bali, Mahendra Jaya, berharap agar dalam waktu yang singkat sebelum Pemilihan Kepala Daerah serentak pada 27 November nanti, Forkompinda Bali, TNI-Polri, dan seluruh komponen masyarakat turut serta menjaga keamanan dan kenyamanan Bali. “Seluruh proses dan pelaksanaan saya harapkan dapat berjalan aman, lancar, sukses, dan jauh dari gangguan dalam bentuk apa pun. Saya yakin jika kita semua bekerjasama dan menyadari pentingnya persaudaraan di tengah perbedaan, serta menjunjung tinggi kedamaian, keamanan, dan kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak, kita akan mampu mewujudkan Bali yang kuat serta tetap ajeg dan damai,” tegasnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali, I Dewa Agung Gede Lidartawan, menyampaikan bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Bali Tahun 2024 sebanyak 3.283.893 orang, terdiri dari 1.621.987 laki-laki dan 1.661.906 perempuan, di 6.795 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Untuk melancarkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, dukungan tenaga penyelenggara mencakup 285 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 2.148 Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan 47.565 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Ia menambahkan bahwa pada 10 November 2024, pengelolaan logistik Pilkada untuk surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah mencapai 99,73%, sementara surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota (termasuk PSU) telah mencapai 99,94%. Dengan kerjasama dan keterlibatan TNI-Polri, pihak terkait lainnya termasuk pecalang, serta masyarakat (sebagai pemilih), diharapkan target partisipasi pemilih sebesar 75% pada Pilkada 2024 dapat tercapai, dan penyelenggaraan Pilkada dapat berjalan dengan zero sengketa.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Bali, Agus Tirta Suguna, terkait rekapitulasi kegiatan pencegahan selama tahapan pemilihan serentak Tahun 2024. Langkah-langkah tersebut mencakup identifikasi kerawanan, pendidikan dan partisipasi masyarakat, kerjasama antar pihak terkait, serta sejumlah kegiatan lainnya. Selain itu, ia juga menjelaskan pengawasan logistik yang dimulai dari perencanaan, pengadaan, hingga pendistribusian, termasuk ketepatan waktu pengiriman, jaminan keamanan, pengecekan, dan alokasi logistik.
Kerjasama melalui komitmen untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada 27 November ini mencakup kesiapan semua pihak dalam mendukung dan memastikan kelancaran seluruh proses dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, serta memprioritaskan penyelesaian setiap permasalahan dan gangguan ketenteraman serta ketertiban yang muncul agar terhindar dari intervensi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. (tutt/tra).
Pj. Gubernur Beri Tanggapan Terhadap Pandangan Umum Fraksi
DENPASAR – NEWSINTERMEDIA.COM || Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya memberikan tanggapan terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Raperda Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali menjadi PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda).
Hal ini disampaikan pada Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024, bertempat di Ruang Sidang Utama DPRD Provinsi Bali, Denpasar, pada Senin (11/11), yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Bali, Dewa Made Mahayadnya, serta dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Bali dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Bali.
Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Mahendra Jaya menyatakan bahwa nomenklatur PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3) PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Aspek legal drafting Raperda ini juga akan disesuaikan dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah beberapa kali.
Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa perubahan nama PT Jamkrida Bali Mandara menjadi Perseroda telah dilakukan dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM) dalam akta perubahan tahun 2021. “Namun atas saran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bentuk lembaga Perseroda sebaiknya ditetapkan melalui Peraturan Daerah,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa pendirian PT Jamkrida Bali Mandara sejak awal tidak dimaksudkan sebagai lembaga yang berorientasi profit. Ide dasarnya adalah membantu UMKM dalam mengakses permodalan. “Dari segi usaha, UMKM sangat feasible, tetapi dari segi permodalan tidak bankable dalam arti pengusaha UMKM umumnya tidak memiliki agunan yang cukup untuk mengakses permodalan di bank. Maka kehadiran PT Jamkrida Bali Mandara didedikasikan untuk membantu penjaminan kredit bagi UMKM dalam mengakses permodalan di bank,” jelasnya
Ia juga menyampaikan bahwa saat ini PT Jamkrida Bali Mandara telah membantu penjaminan kredit untuk 645.074 UMKM di Bali. “Dengan adanya penjaminan kredit dari PT Jamkrida Bali Mandara, UMKM di Bali dapat mengembangkan usahanya dan memperkuat perekonomian daerah,” tambahnya.
Hingga saat ini, PT Jamkrida Bali Mandara telah bekerja sama dengan lebih dari 282 koperasi, 124 BPR, dan 317 LPD untuk membantu penjaminan kredit bagi 645.074 UMKM di Bali. Ia juga menyetujui peluang penambahan modal PT Jamkrida Bali Mandara dari sumber-sumber swasta. “Ide ini perlu dibahas secara khusus dan komprehensif karena menyangkut aspek-aspek yang sangat luas sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan ketentuan pasar modal,” tambahnya.
Pemprov Bali juga telah berupaya mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali untuk meningkatkan penyertaan modal pada PT Jamkrida Bali Mandara guna memperkecil kesenjangan kepemilikan saham antara Provinsi dan Kabupaten/Kota. Saat ini, beberapa Kabupaten/Kota telah menambah penyertaan modalnya secara bertahap. “Selain itu, PT Jamkrida Bali Mandara juga telah ditugaskan dalam berbagai kegiatan pembangunan untuk memperluas akses sumber-sumber pembiayaan, sehingga tidak hanya bertumpu pada APBN dan APBD,” tutupnya. (mul/tra).
Pj. Gubernur Maknai Hari Pahlawan dengan Semangat Entaskan
DENPASAR – NEWSINTERMEDIA.COM || Dalam peringatan Hari Pahlawan ke-79 di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Penjabat (Pj.) Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya mengajak seluruh masyarakat Bali untuk memaknai Hari Pahlawan dengan meneladani semangat perjuangan para pahlawan. Ia menyampaikan bahwa upaya perjuangan kini adalah mengentaskan kemiskinan, dengan harapan seluruh rakyat Bali dapat menikmati kemerdekaan dan hidup sejahtera.
Pada Minggu, 10 November 2024, Pj. Gubernur Mahendra Jaya bertindak sebagai Inspektur Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-79. Upacara ini dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Bali, kepala perangkat daerah, tokoh agama, tokoh adat, serta para veteran, siswa, dan ASN. Upacara berlangsung khidmat diikuti dengan pelepasan pasukan napak tilas yang membawa pataka, panji-panji dan surat sakti Dewan Pimpinan Perjuangan Rakyat Bali (DPPRB), Pahlawan Nasional, Brigjen (Anumerta) I Gusti Ngurah Rai
Dalam wawancaranya, Mahendra Jaya menekankan pentingnya meneladani semangat pejuang kemerdekaan untuk mengatasi tantangan era saat ini, termasuk kemiskinan. “Kita maknai Hari Pahlawan ini dengan meneladani semangat para pejuang. Bersama-sama kita ‘Ngrombo’ atau bergotong royong untuk membantu saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Mari kita ajak mereka untuk merasakan kesejahteraan dan menikmati kemerdekaan ini,” ujar Mahendra.
Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama mengatasi kemiskinan. “Angka kemiskinan di Bali saat ini sebesar 0,19%, angka terendah se-Indonesia, tetapi kita belum boleh puas. Kita akan terus bekerja sama membantu saudara-saudara kita hingga kemiskinan di Bali dapat sepenuhnya terentaskan,” tambahnya.
Dalam amanat yang disampaikan melalui Pj. Gubernur, Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa semangat kepahlawanan masa kini adalah semangat membangun, menciptakan kemakmuran, serta mewujudkan perlindungan sosial dan kesejahteraan inklusif. “Perjuangan membangun bangsa berbeda tiap masanya. Dahulu, pahlawan berjuang meruntuhkan kolonialisme. Kini, kita berjuang mengatasi kemiskinan dan kebodohan,” ujarnya.
Peringatan Hari Pahlawan 2024 mengusung tema “Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu” sebagai pengingat akan nilai kepahlawanan yang adaptif terhadap tantangan saat ini. Pj. Gubernur Bali berharap, peringatan ini dapat membangkitkan semangat masyarakat untuk terus menciptakan inovasi demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. (ari/tra).
