NEWS INTERMEDIA.COM | Denpasar – Di tengah sorotan tajam publik terhadap krisis sampah yang kian mengkhawatirkan di Bali, sebuah langkah strategis akhirnya ditegaskan. Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung dan Pemerintah Kota Denpasar resmi menandatangani perjanjian kerja sama pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) Denpasar Raya.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Penandatanganan berlangsung penuh semangat keakraban di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (13/4), menjadi momentum penting yang tidak sekadar administratif, tetapi juga simbol komitmen bersama menjawab persoalan lingkungan yang telah lama menjadi polemik.
Kerja sama ini ditandatangani langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, sebagai tiga pilar utama kawasan Denpasar Raya.
Seperti diketahui, Bali saat ini menghadapi tekanan serius dalam pengelolaan sampah. Pembatasan operasional TPA, terutama di Suwung, justru memicu fenomena baru seperti pembakaran liar dan pembuangan sampah ke sungai, yang memperparah ancaman lingkungan.
Di sisi lain, penolakan masyarakat terhadap beberapa solusi sementara, seperti sentra kompos, menunjukkan bahwa persoalan sampah bukan sekadar teknis, tetapi juga menyentuh aspek sosial, budaya, dan kenyamanan hidup warga.
Bahkan, Bali kini disebut berada dalam “kepungan sampah”, sebuah ironi bagi destinasi pariwisata dunia yang menjadi wajah Indonesia di mata global. Dalam situasi inilah, proyek PSEL menjadi tumpuan harapan.
PSEL: Dari Sampah jadi Energi, Masalah Jadi Solusi
Perjanjian kerja sama ini menegaskan komitmen lintas daerah dalam menyiapkan infrastruktur pendukung fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan yang akan mengubah sampah menjadi energi listrik.
PSEL Denpasar Raya dirancang sebagai solusi jangka panjang, bukan sekadar penanganan sementara. Teknologi yang digunakan bahkan diklaim berstandar Eropa, dengan sistem pengolahan yang meminimalkan limbah turunan dan emisi.
Proyek ini ditargetkan memasuki tahap groundbreaking pada pertengahan 2026, setelah sebelumnya sempat mengalami berbagai kendala, termasuk minimnya minat investor.
Namun kini, dengan adanya kesepakatan resmi antar pemerintah daerah, jalan menuju realisasi dinilai semakin terbuka.
Bali Tidak Diam
Dalam dokumen yang ditandatangani, ditegaskan bahwa kerja sama ini mencakup penyiapan dan penyediaan infrastruktur pendukung sebagai fondasi utama pembangunan PSEL. Lebih dari itu, penandatanganan ini membawa pesan kuat: Bali tidak diam menghadapi krisis sampah.
Di tengah polemik, kritik, hingga kekhawatiran masyarakat, pemerintah memilih untuk melangkah dengan pendekatan kolaboratif, menggabungkan kekuatan provinsi dan daerah dalam satu arah kebijakan. Ada kesadaran bahwa tanpa langkah besar dan terintegrasi, persoalan sampah tidak akan pernah selesai.
Harapan Baru Pulau Dewata
Penandatanganan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang. Tantangan implementasi, pengawasan, hingga penerimaan masyarakat masih menanti. Namun satu hal menjadi jelas—Bali sedang bergerak.
Dari tumpukan sampah yang mengancam citra dan lingkungan, kini mulai dibangun sebuah harapan: bahwa dari krisis ini, akan lahir sistem pengelolaan modern yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga memberi nilai tambah berupa energi bagi masa depan.
Pulau Dewata sedang menata ulang dirinya. Dan PSEL Denpasar Raya, menjadi salah satu titik balik yang paling menentukan.(LEONK/TRA)
Bali Bergerak Bersama, Gubernur Koster Satukan Badung–Denpasar–Gianyar, 22 Proyek Strategis Digeber demi Pemerataan Pembangunan
NEWS INTERMEDIA.COM | Denpasar — Pemerintah Provinsi Bali kembali menunjukkan langkah tegas dan terukur dalam membangun masa depan Pulau Dewata secara merata. Bertempat di Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Senin (13/4), kesepakatan besar ditandatangani sebagai simbol kuat persatuan dan gotong royong lintas daerah demi kesejahteraan seluruh masyarakat Bali.
Kesepakatan bersama ini melibatkan Pemerintah Provinsi Bali bersama Pemerintah Kabupaten Badung, Pemerintah Kota Denpasar, dan Pemerintah Kabupaten Gianyar, dalam perubahan atas perjanjian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk pembangunan Proyek Strategis Provinsi Bali.
Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wayan Koster, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara, serta Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra.
Momentum menjadi tonggak penting dalam mempertegas komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan merata. Di tengah dinamika pembangunan dan tantangan pariwisata global, Bali memilih untuk tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan bergerak sebagai satu kesatuan.
Program ini lahir dari semangat gotong royong daerah penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertinggi, khususnya dari sektor Pajak Hotel dan Restoran (PHR), yang dengan kesadaran kolektif menyisihkan sebagian pendapatannya untuk membantu pembangunan di kabupaten lain melalui skema BKK. Ini menjadi bukti nyata bahwa Bali tidak hanya berbicara soal kemajuan, tetapi juga tentang keadilan.
Gubernur Koster menegaskan bahwa Proyek Strategis Provinsi Bali merupakan rangkaian pembangunan prioritas yang dirancang untuk memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas pariwisata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan hingga tahun 2028–2029.
Dalam implementasinya, sejumlah proyek dinilai sangat krusial karena berdampak langsung pada mobilitas, pemerataan ekonomi, serta daya saing Bali ke depan.
Di antaranya adalah pembangunan Jalan Baru Gatot Subroto Barat – Canggu yang diharapkan mampu mengurai kemacetan kawasan padat wisata, serta pembangunan Jalan Sunset Road – Mahendradatta dan underpass Tohpati yang menjadi simpul penting lalu lintas di Kota Denpasar.
Tak kalah strategis, pembangunan Jalan Baru Batas Kota Singaraja – Mengwitani menjadi salah satu proyek kunci untuk membuka keterisolasian Bali Utara sekaligus mempercepat distribusi ekonomi dari selatan ke utara. Proyek ini diperkuat dengan pembangunan Jalan Lingkar Nusa Penida di Kabupaten Klungkung, yang akan mengangkat potensi pariwisata kawasan kepulauan secara lebih terintegrasi.
Di sektor konektivitas antar wilayah, pembangunan Jalan Baru Kusamba – Padangbai serta Jalan Penghubung Pura Batur – Pura Agung Besakih menjadi simbol integrasi antara jalur ekonomi dan jalur spiritual Bali. Keduanya tidak hanya mempercepat akses, tetapi juga memperkuat identitas budaya Bali yang berbasis keseimbangan antara sekala dan niskala.
Sementara itu, pengembangan kawasan pelabuhan terpadu seperti Pelabuhan Sangsit, Amed, Celukan Bawang, dan Kusamba diproyeksikan menjadi tulang punggung baru distribusi logistik dan pariwisata bahari Bali, sekaligus mengurangi beban di wilayah selatan.
Tak hanya infrastruktur fisik, proyek juga menyasar sektor budaya dan pertanian, seperti restorasi kawasan suci Pura Agung Besakih serta pembangunan pusat pengolahan gabah dan pabrik pakan ternak di Tabanan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan Bali.
Dalam perubahannya, jumlah proyek strategis mengalami penyesuaian. Dari semula 20 proyek, empat di antaranya diambil alih oleh pemerintah pusat melalui skema Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, Pemprov Bali bersama kabupaten/kota justru memperkuat langkah dengan menambahkan enam proyek baru, sehingga total menjadi 22 proyek strategis yang akan dikerjakan secara bertahap.
Langkah ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan klasik yang selama ini dirasakan masyarakat, mulai dari ketimpangan pembangunan antar wilayah, kemacetan, hingga keterbatasan infrastruktur di Bali bagian utara, timur, dan barat.
Lebih dari sekadar proyek fisik, kesepakatan ini menjadi simbol harapan baru. Bahwa Bali sedang bergerak menuju masa depan yang lebih seimbang, di mana kemajuan tidak hanya dinikmati oleh kawasan selatan, tetapi dirasakan hingga ke pelosok desa.
Dengan fondasi kebersamaan yang semakin kuat, Pemerintah Provinsi Bali optimistis bahwa 22 Proyek Strategis ini bukan hanya akan mempercepat pembangunan, tetapi juga memperkokoh kepercayaan masyarakat Bali bahwa pemerintah hadir, bekerja, dan berjuang untuk seluruh rakyatnya tanpa terkecuali.(Leonk/Tra).
