Pemprov Kembali Bantu Pulangkan Dua PMI Asal Bali 

DENPASAR – NEWSINTERMEDIA.COM l Pemerintah Provinsi Bali, melalui Dinas Tenaga Kerja dan ESDM, kembali memfasilitasi kepulangan dua Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Bali yang terdampak situasi krisis di Lebanon pasca serangan Israel. Kedua PMI tersebut berasal dari Gianyar dan Jembrana, dan rencananya diberangkatkan ke Bali dari Bandara Halim Perdanakusuma pada Jumat, (11/10) sore ini pukul 15.50 WIB.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa kepulangan para PMI asal Bali ini merupakan wujud nyata dari komitmen negara dalam melindungi seluruh warganya tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di luar negeri. Negara, melalui Pemerintah Provinsi Bali, hadir untuk melindungi WNI, terutama warga Bali yang kebetulan berada di kawasan konflik. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra.

Lebih lanjut, Sekda Dewa Indra menjelaskan bahwa WNI asal Bali, yakni Ni Made Rudiani (Gianyar) dan Ni Made Santi (Jembrana), diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi Bali melalui Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali, Cikini, Jakarta Pusat, di Terminal 3 Cengkareng Lounge Umroh pada Kamis, 10 Oktober 2024 pukul 23.30 WIB, lalu diberikan fasilitas bermalam di Mess Badan Penghubung Provinsi Bali. Pemprov Bali juga memfasilitasi penerbangan mereka kembali ke Denpasar, Bali.

“Rencananya, nanti sore mereka akan diterbangkan ke Denpasar, Bali, dan kami juga telah berkoordinasi dengan pemkab terkait penjemputan di Bandara I Gusti Ngurah Rai,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Sekda Dewa Indra menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam pengelolaan data PMI Bali di luar negeri, terutama di daerah konflik, dengan melibatkan basis data dari BP2MI dan BP3MI Bali. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi awal terkait sebaran PMI asal Bali. Pihaknya juga menghimbau masyarakat Bali, terutama pencari kerja atau calon PMI, agar mengikuti prosedur penempatan ke luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan serta memverifikasi informasi melalui Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota atau Provinsi guna memastikan kejelasan lembaga dan prosedur penempatan kerja.

Direktur Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha, yang hadir dalam serah terima WNI di Cengkareng turut menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin dengan baik antara Pemprov Bali dan Kementerian Luar Negeri dalam proses kepulangan PMI ini.

Keterangan foto: Direktur Perlindungan WNI, Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha bersama Kepala Badan Penghubung Provinsi Bali dan dua WNI asal Bali di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Kamis (10/10).

Sekda Apresiasi TKSK Ikut Ngrombo Tuntaskan Kemiskinan 

DENPASAR – NEWSINTERMEDIA.COM l Sekda Provinsi Bali Dewa Made Indra mengapresiasi dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) atas dedikasinya selama ini dalam membantu masyarakat yang membutuhkan di Bali.

Hal itu disampaikannya saat acara perayaan Hari Ulang Tahun ke-15 TKSK dengan tema “Menjangkau yang Belum Terjangkau, Menyentuh yang Belum Tersentuh” bertempat di Ruang Cempaka, Kantor Bappeda Provinsi Bali, Denpasar pada Jumat (11/10).

“Mewakili Pemerintah Provinsi Bali saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Saya tahu pekerjaan ini tidak mudah dan mendapatkan tunjangan transportasi yang minim, namun teman-teman bisa menjangkau masyarakat kurang mampu di lapangan. Hanya orang-orang yang benar-benar berjiwa penolong yang mampu melakukannya,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Birokrat asal Desa Pemaron Buleleng tersebut juga menyampaikan komitmen Pemprov Bali untuk terus mengentaskan kemiskinan di Bali. Hal itu menurutnya ditandai dengan turunnya langsung para pejabat hingga staf menjangkau masyarakat kurang mampu. “Namun tanpa bantuan teman-teman yang memberikan informasi kepada kami terkait keberadaan masyarakat kurang mampu, tentu pekerjaan itu akan sangat sulit,” imbuhnya.

Ke depan, ia menekankan komitmen Pemprov Bali untuk terus berkoordinasi dan bekerjasama dengan TKSK dalam menanggulangi kemiskinan. Untuk itu, ia pun mengajak TKSK terus berkolaborasi ke depannya.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial dan P3A Luh Ayu Aryani mengatakan bahwa HUT TKSK sebenarnya jatuh pada tanggal 9 Oktober, namun karena masih ada acara di tingkat pusat, maka acaranya diundur menjadi tanggal 11 Oktober 2024.

Ia mengatakan bahwa anggota TKSK tersebar di 53 Kecamatan dari 57 di Seluruh Bali. Menurutnya 4 kecamatan masih tidak mempunyai anggota TKSK. “Kami sudah berkoordinasi dengan Kabupaten terkait, namun karena perekrutan TKSK yang harus memenuhi beberapa persyaratan maka hingga saat ini belum terisi,” ujarnya.

Ia pun berharap ke depan Pemerintah dan TKSK bisa satu kata dan satu pikiran dalam mengentaskan kemiskinan di Bali. (Mul/tra).

Sekda Ingin Bahasa Bali Tetap Eksis dan Fungsional

DENPASAR – NEWSINTERMEDIA.COM l Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, berharap agar Bahasa Bali tetap eksis dan berfungsi dengan baik dalam kehidupan masyarakat Pulau Dewata. Harapan tersebut disampaikannya dalam sambutan saat menutup Festival Tunas Bahasa Ibu (FTBI) Tahun 2024 di Prime Plaza Sanur, Sabtu (12/10).

Mengawali sambutannya, Sekda Dewa Indra memberi gambaran tentang makin terkikisnya bahasa daerah. “Dari pengamatan kita, keberadaan bahasa daerah, khususnya dalam hal ini Bahasa Bali, semakin terkikis. Banyak keluarga yang tidak lagi menggunakan Bahasa Bali dalam komunikasi di lingkungan keluarga. Gejala ini bisa kita rasakan dan amati,” katanya.

Menurutnya, situasi ini harus disikapi karena Bali adalah daerah yang bertumpu pada kekuatan budaya, dan bahasa menjadi salah satu instrumen penting di dalamnya. “Kalau bahasa, yang menjadi salah satu unsur penting dari budaya ini, semakin terkikis, maka kekuatan budaya akan semakin rapuh,” ucapnya lagi. Jika budaya semakin rapuh, Bali sebagai destinasi wisata dunia lambat laun dikhawatirkan akan ditinggalkan.

“Selama ini orang mengenal Bali karena keunikan budayanya. Nah, kalau budayanya hilang, tidak ada bedanya dengan destinasi lain,” ungkapnya sembari menekankan pentingnya upaya pelestarian budaya dengan segenap unsurnya.

Lebih lanjut, Dewa Indra mengungkapkan bahwa gejala menurunnya penggunaan bahasa daerah mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat hingga daerah. “Pemerintah pusat berupaya melakukan langkah-langkah untuk melindungi dan merevitalisasi bahasa ibu di seluruh daerah, termasuk Bali,” sebutnya. Sejalan dengan itu, Pemprov Bali juga menempuh langkah strategis dalam upaya pelestarian Bahasa Bali.

Upaya tersebut antara lain diimplementasikan dengan mengeluarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali yang diturunkan dalam Pergub Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Aksara, Bahasa, dan Sastra Bali, serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali. “Regulasi tersebut telah kami aktualisasikan dengan penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali setiap awal tahun dan program lain seperti penggunaan Aksara Bali pada papan nama kantor dan usaha,” urainya.

Mengakhiri sambutannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek RI atas berbagai upaya yang dilakukan dalam pelestarian bahasa daerah. Dewa Indra menilai, sinergi pemerintah pusat dan daerah akan memperkuat upaya menjamin kesinambungan bahasa ibu di setiap daerah. “Kita semua berharap, bahasa ibu tetap survive, fungsional, dan menjadi instrumen budaya di setiap daerah,” pungkasnya.

Semetara itu, Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek RI, Imam Budi Utomo, dalam sambutannya memuji Pemprov Bali yang telah menempuh sejumlah upaya untuk melestarikan Bahasa Bali. Ia juga mengajak masyarakat agar bangga dan tidak malu menggunakan bahasa daerah dalam interaksi sehari-hari. Harapan senada diungkapkan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, Valentina Lovina Tanate. “Cintai bahasa daerah, gunakan dalam berkomunikasi sehari-hari di lingkungan rumah dan sekolah,” ajaknya.

Penutupan FTBI 2024 juga diisi dengan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba berbagai kategori tingkat Provinsi Bali. Sejumlah lomba yang digelar pada FTBI 2024, yaitu masatua Bali, matembang sekar alit, bebanyolan, nyurat Aksara Bali, ngripta lan ngwacen puisi anyar, ngripta Cerpen Bali, dan pidarta. Hadiah bagi Juara I putra dan putri dari berbagai kategori lomba diserahkan oleh Sekda Dewa Indra, yang disaksikan oleh Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Kemendikbudristek RI, Imam Budi Utomo, dan Kepala Balai Bahasa Provinsi Bali, Valentina Lovina Tanate.

Acara penutupan FTBI juga dimeriahkan oleh penampilan Juara I Lomba Masatua Bali, I Komang Teguh Adnyana. Anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu dengan fasih membawakan Satua Bali berjudul I Tuung Kuning. Salut dengan penampilan Komang Teguh, Sekda Dewa Indra menghampirinya begitu ia turun dari panggung. Bahkan, Sekda Dewa Indra membantu Komang Teguh menyampaikan kembali cerita I Tuung Kuning dalam Bahasa Indonesia karena ia tahu tidak semua hadirin yang hadir memahami Bahasa Bali.

Ia juga menambahkan pesan moral dari cerita I Tuung Kuning, seperti pentingnya menghormati perbedaan gender dan menjauhi kebiasaan berjudi. Menyaksikan sejumlah penampilan anak-anak yang menjadi juara dalam lomba FTBI, Sekda Dewa Indra optimis bahwa Bahasa Bali akan tetap lestari. “Kita lihat penampilan anak-anak tadi. Mereka adalah tunas-tunas muda yang akan melestarikan Bahasa Bali,” pungkasnya. Di penghujung acara, diserahkan penghargaan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga yang mendukung upaya perlindungan dan revitalisasi bahasa daerah. (dsk/tra).

Dideklarasikan Juga Komitmen Implementasi Hak Perempuan dan Anak di Kota Denpasar

DENPASAR-NEWSINTERMEDIA.COM l Seminar Nasional tentang implementasi Konvensi Hak Perempuan dan Anak, dalam rangka penguatan Kota Denpasar sebagai kota Ramah Perempuan serta Anak Jenjang Pendidikan dan Pengasuhan digelar Pemerintah Kota Denpasar bersama IGTKI PGRI Kota Denpasar, di Gedung Dharma Negara Alaya, Kamis (10/10).

Hadir langsung pada kesempatan itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana. Turut hadir pula, Ketua Komisi I DPRD Kota Denpasar, Ketut Suteja Kumara, Ketua GOPTKI Kota Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana, serta pihak terkait lainnya.

Dalam seminar nasional yang melibatkan para pendidik tingkat PAUD/TK dan juga pendidik SD se Kota Denpasar itu, juga turut dibacakan deklarasi yang berisikan komitmen dan ajakan untuk
mengimplementasikan Konvensi Hak Anak dan Perempuan di Kota Denpasar, yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar Alit Wiradana dan diikuti oleh seluruh hadirin di ruangan tersebut.

Selain komitmen untuk implementasi konvensi hak anak dan perempuan, deklarasi itu juga turut berisikan tentang ajakan untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam menciptakan lingkungan yang ramah dan aman bagi anak anak dan perempuan. Tak hanya itu, poin deklarasi itu juga berisikan dorongan tentang keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, terutama dalam pengasuhan, pendidikan dan perlindungan anak sehingga mereka tumbuh dalam kondisi baik.

Pengembangan program inovatif yang mendukung hal anak dan perempuan dalam jenjang pendidikan dan pengasuhan dengan memastikan setiap anak memiliki akses setara terhadap pendidikan berkualitas, dan komitmen untuk selalu memonitor dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak untuk capaian hasil optimal, juga poin lainnya yang turut dibacakan dalam pendeklarasian itu.

“Kita harapkan semua lapisan, baik jajaran Pemerintah Kota Denpasar, dunia usaha, dan masyarakat luas di Kota Denpasar dapat merealisasikan komitmen ini, untuk dapat menciptakan lingkungan aman, nyaman, berkualitas dan optimal bagi anak anak dan juga perempuan,” ujar Sekda Alit Wiradana.

Sementara itu, Menteri PPPA, I Gusti Ayu Bintang Darmawati atau kerap disapa Bintang Puspayoga, dalam arahannya menyebut, kegiatan seminar nasional yang digagas oleh Pemerintah Kota Denpasar dan IGTKI PGRI Kota Denpasar ini, menjadi penting sebagai upaya untuk melaksanakan  pemenuhan hak bagi anak anak, yakni hak hidup, hak perkembangan, hak perlindungan, dan juga hak partisipasi.

“Anak anak adalah sumber daya paling berharga bagi semua bangsa Indonesia. Karena sepertiga dari total populasi di Indonesia adalah anak anak. Untuk itu, menjadi sangat penting memberikan edukasi dan pembimbingan bagi anak anak sejak usia dini soal kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, hak hak anak, dan  lingkungan aman dan sehat bagi tumbuh kembang mereka,” kata Bintang Puspayoga.

Lebih dari itu, Menteri Bintang Puspayoga juga menyampaikan dalam konteks ini peran IGTKI PGRI penting, yakni sebagai pendidik, memiliki tanggung jawab langsung untuk menerjemahkan soal implementasi konvensi hak anak di lingkungan pendidikan.

“Maka, saya berharap kegiatan ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lainnya dalam hal pemenuhan perlindungan anak. Terimakasih Pemerintah Kota Denpasar dan juga IGTKI PGRI Kota Denpasar, semoga anak anak kita semua bisa menjadi generasi optimal dan berkualitas,” pungkasnya. (HumasDps/Win)

Bawaslu Tekankan Pentingnya Mematuhi Ketentuan UU Pilkada dan PKPU

DENPASAR – NEWSINTERMEDIA.COM l Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Bali kembali mengingatkan para peserta pemilu terkait aturan ketat selama masa kampanye.

Peringatan ini muncul di tengah rencana kegiatan jalan sehat berhadiah rumah dan kendaraan yang akan diadakan oleh salah satu calon gubernur di Bali.

Dalam surat edaran terbaru yang diterbitkan pada 6 Oktober 2024, Bawaslu menekankan pentingnya mematuhi ketentuan Undang-Undang Pilkada dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Bawaslu mengacu pada Pasal 1 angka 21 UU Pilkada yang menegaskan bahwa kegiatan kampanye harus bertujuan untuk meyakinkan pemilih melalui visi, misi, dan program calon, bukan dengan janji pemberian uang atau materi.

“Larangan kampanye sangat mendasar, terutama mengenai janji atau pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih,” tegas Bawaslu dalam pernyataannya.

Selain itu, Bawaslu juga men gingatkan ketentuan mengenai pemberian hadiah selama kampanye. Berdasarkan Pasal 66 PKPU No. 13 Tahun 2024, pemberian hadiah diperbolehkan namun dengan batasan nilai maksimal Rp 1 juta per barang.

“Aturan hukum sudah jelas dan limitatif mengenai ketentuan pemberian hadiah dalam kampanye, terutama terkait pembatasan nilai hadiah,” tambah Bawaslu.

Dengan himbauan ini, Bawaslu Provinsi Bali berharap semua peserta pemilu menjalankan kampanye yang sesuai dengan aturan untuk menjaga integritas pemilu dan menciptakan kompetisi yang adil bagi semua calon. (TIM/TRA).

Pemkot Denpasar Gelar FGD Implementasi HKPD

Pelaksanaan BPHTB Secara Online

DENPASAR l NEWSINTERMEDIA.COM l Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) khususnya dalam aspek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

FGD ini menghadirkan narasumber Kepala BPN Kota Denpasar Yohanes Chrisostumus Fajar Nugroho Adi dan Kapala BPD Bali Cabang Utama Denpasar Made Sudharma.

FGD ini diselenggarakan selama sehari dan dibuka langsung oleh Kepala Bapenda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya di Ballroom Hotel The Meru Sanur, Rabu (9/10).

Pjs. Walikota Denpasar, Dewa Gede Mahendra Putra dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bapenda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya disebutkan, kegiatan FGD ini bertujuan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya lebih dikenal dengan singkatan UU HKPD.

Sehingga perlu dilakukan penyesuaian peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh instansi pemungut pajak daerah.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi, pengelolaan TKD, pengelolaan Belanja Daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

Aturan-aturan berkenaan pengelolaan perpajakan, TKD, Pembiayaan Utang Daerah dan pengendalian APBD diharapkan dapat memberi kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Harapan kita bersama, melalui sinergitas yang kita bangun, kita dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu kewajiban dasar kita. Tentunya juga diiringi dengan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan,” ungkap Eddy Mulya.

Selain mendistribusikan terkait penerapan UU HKPD, FGD ini juga turut membahas seputar peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya ketaatan terhadap peraturan perpajakan, khususnya terkait BPHTB.

“Kami juga ingin mendorong pemanfaatan kanal digital dalam pembayaran pajak BPHTB. Saat ini pelayanan BPHTB di Kota Denpasar telah dilaksanakan secara online dan telah menyediakan kanal pembayaran secara digital dalam pembayaran pajak BPHTB,” ujarnya.

Berlangsung hangat dan lancar, FGD yang pula mendatangkan Narasumber Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Yohanes Chrisostumus Fajar Nugroho Adi itu juga diwarnai dengan berbagai macam ide dan gagasan yang tepat dan akurat dari para peserta, sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan Kota Denpasar namun disisi lain tidak memberatkan masyarakat.

Kegiatan ini juga dihadiri perwakila KPP Pratama Denpasar Timur dan KPP Pratama Denpasar Barat, Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan perangkat daerah terkait yang hadir diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efesiensi usai mengikuti berbagai materi yang diberikan. (Eka/TRA)

Pemkot Denpasar Dukung Pelaksanaan SVF Ke-17

Dukung UMKM dan Ekonomi Kreatif, Angkat Tema “Asta Brateswarya”

DENPASAR l NEWSINTERMEDIA.COM l Sanur Village Festival (SVF) ke-17 akan digelar pada 16-20 Oktober 2024 di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar Selatan, dengan tema “Asta Brateswarya.” Pemerintah Kota Denpasar, melalui Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, memberikan dukungan penuh terhadap acara ini sebagai upaya untuk mempromosikan kawasan wisata Sanur dan mendorong inovasi di sektor UMKM dan ekonomi kreatif.

Ket foto : Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana saat menerima audensi dariKetua Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) yang sekaligus Ketua Panitia SVF 2024, Ida Bagus Gede Sidharta Putra, Rabu (9/10) di Kantor Walikota Denpasar.

“Pemkot Denpasar menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Sanur Village Festival sebagai ajang promosi pariwisata dan menjadi platform bagi UMKM serta ekonomi kreatif untuk terus berinovasi,” ujar Sekda Alit Wiradana saat menerima audiensi dari Ketua Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) yang sekaligus Ketua Panitia SVF 2024, Ida Bagus Gede Sidharta Putra, Rabu (9/10) di Kantor Walikota Denpasar.

Lebih lanjut Sekda Alit Wiradana menyampaikan, SVF 2024 dianggap sebagai kesempatan penting untuk memulihkan pariwisata Bali pasca-pandemi dan memperkuat peran UMKM serta ekonomi kreatif di Denpasar. Selain sebagai ajang budaya dan wisata, festival ini juga berfungsi sebagai platform bagi para pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan berkontribusi pada kebangkitan ekonomi lokal.

Sementara Ketua Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) sekaligus Ketua Panitia SVF 2024 Ida Bagus Gede Sidharta Putra mengatakan, dengan mengusung tema “Asta Brateswarya” yang bermakna delapan sifat kepemimpinan. Hal ini menjadi pedoman bagi pemimpin masa depan Indonesia, mencakup Dama (penguasaan diri), Arjava (kesederhanaan), Daya (belas kasihan), Ahimsa (tanpa kekerasan), Dana (kemurahan hati), Santosa (kepuasan), Satya (kejujuran), dan Astikya (iman).

“Simbol 8 capit yuyu menggambarkan kepemimpinan yang kuat, seimbang, dan mampu mencengkeram berbagai aspek kehidupan dengan bijak dan hati-hati,” ujarnya.

Dijelaskan pula, bahwa SVF merupakan kegiatan tahunan untuk mempromosikan pariwisata Sanur secara khusus dan Denpasar, Bali secara umum. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Sanur sebagai pionir pariwisata di Denpasar, yang pernah mengalami masa sulit, khususnya tragedi bom Bali 2. Dan Sanur kini telah bangkit, sehingga melalui ajang SVF sebagai sebuah ajang untuk promosi pariwisata, khususnya di Kota Denpasar.

Menariknya pada ajang SVF tahun 2024 ini, ada beberapa hal yang lebih difokuskan, yaitu memberikan ruang kepada UMKM, pelaku ekonomi kreatif, seniman, hingga komunitas. Untuk itu ajang ini akan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, dan diharapkan ajang tahunan ini mampu menumbuhkan inovasi dan kreativitas pelaku UMKM, sebagai penopang sektor pariwisata

”Kami menyadari untuk menjadi event tahunan yang dinanti masyarakat maupun wisatawan mancanegara diperlukan sebuah kreativitas dan inovasi yang selalu berkembang dan tidak boleh stagnan,” ujarnya. (Ayu/humas.dps)
[19.43, 9/10/2024] Kabag Humas Dps Dharmayukti: Pemkot Denpasar Gelar Coffee Morning Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024

Bahas Berbagai Langkah Perkuat Sinergitas dan Koordinasi 

DENPASAR l NEWSINTERMEDIA.COM l Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kesbangpol Kota Denpasar menggelar Coffee Morning Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang dibuka oleh Pjs. Walikota Denpasar, Dewa Gede Mahendra didampingi Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana di Renoma Resto & Venue, Denpasar, Rabu (9/10) pagi.

Turut hadir Kabag OPS Binda Bali, N. Heru Susanto, Bawaslu Kota Denpasar, perwakilan KPU Kota Denpasar, para Camat, serta OPD terkait di Kota Denpasar.

Dalam sambutannya, Pjs. Walikota Denpasar, Dewa Gede Mahendra memberikan apresiasi kepada Badan Kesbangpol Kota Denpasar serta jajaran OPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan Coffee Morning Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Denpasar.

Dewa Mahendra mengatakan seluruh jajaran yang terlibat sebagai penyelenggara agar terus mengkoordinasikan sehingga dapat dipastikan pilkada tahun 2024 di Kota Denpasar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan asas kepemilihan yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

“Kita semua berharap Pilkada tahun 2024 di Kota Denpasar nanti dapat berjalan dengan lancar. Dan saya ingatkan juga agar seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bermuatan hoax sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Dewa Mahendra.

Sementara Kaban Kesbangpol Kota Denpasar, AAN Gede Darma Putra Atmaja dalam laporannya mengatakan Pilkada tahun 2024 akan dilangsungkan secara serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang.

Lebih lanjut, adapun tujuan dari pelaksanaan Coffee Morning ini untuk membangun lebih kuat koordinasi dan sinergitas dalam mempersiapkan Pilkada tahun 2024 dari pihak Kota Denpasar dengan pihak penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu Kota Denpasar.

“Melalui sinergitas ini nantinya dapat dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam menggunakan hak pilihnya demi masa depan bangsa Indonesia,” pungkas Putra Atmaja. (Arm/TRA)

Pemkot Denpasar Distribusikan Puluhan Alat Bantu Kesehatan 

DENPASAR l NEWSINTERMEDIA.COM l Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan pendistribusian bantuan alat kesehatan berupa 40 unit kursi roda dan juga 80 buah alat bantu dengar (ABD) kepada warga Kota Denpasar yang berasal dari 25 desa/kelurahan. Penyerahan ini secara simbolis dilakukan Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, di pelataran Kantor Walikota Denpasar, Rabu (9/10).

Selain sebagai program pemulihan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian bagi warga penyandang disabilitas, kegiatan ini juga ditujukan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang sosial, utamanya rehabilitasi sosial di Kota Denpasar.

Di sela penyerahan, Sekda Kota Denpasar Alit Wiradana menyampaikan, kegiatan pendistribusian kursi roda dan juga alat bantu dengar ini, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.

“Kita harapkan kursi roda dan alat bantu dengar ini dapat memberikan dampak pada para warga penerima, tentunya untuk menunjang aktifitas sehari-hari. Ini adalah salah satu realisasi dari upaya pemenuhan kesejahteraan sosial bagi warga Kota Denpasar,” ungkap Sekda Alit Wiradana.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati pada kesempatan yang sama mengatakan, pendistribusian bantuan kursi roda ini akan dibagi menjadi dua tahap. Penyerahan kali ini, merupakan tahap 1 dengan jumlah total 40 unit kursi roda. Sedangkan untuk tahap 2 akan diselenggarakan kemudian, setelah proses asesmen selesai dilakukan.

“Adapun dana untuk kursi roda dan alat bantu dengar ini adalah bersumber dari APBD melalui dana inflasi daerah yaitu dana fiskal, yang berjumlah total Rp. 187.640.000,-. Kegiatan penyerahan bantuan kursi roda yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial sepanjang tahun 2024 berjumlah 100 unit kursi roda, yang mana sampai bulan Juni masih menggunakan dana CSR dari para pihak yang membantu, dan juga alat bantu dengar dari Kementerian Sosial Kota Denpasar,” terangnya.

Lebih lanjut, Laxmy Saraswati juga menyebutkan, pihaknya mengimbau kepada jajaran Desa/ Kelurahan agar segera mengirimkan data warganya yang sudah terverifikasi, agar bisa segera ditindaklanjuti untuk proses pendistribusian kursi roda di tahap 2.

“Kami di Dinas Sosial Kota Denpasar akan terus berupaya SPM sehingga rehabilitasi sosial bagi warga Kota Denpasar pemerlu kesejahteraan sosial dapat terpenuhi dengan baik,” tutup Laxmy Saraswati. (Win/TRA)

PJ Gubernur Sambut Baik Rakornas Bidang Hukum Kemendagri

DENPASAR l NEWSINTERMEDIA.COM l Mengusung tema pembangunan hukum nasional menuju Indonesia maju, kegiatan tersebut mempertemukan berbagai pemangku kepentingan baik baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Lembaga yudikatif untuk mendiskusikan isu-isu strategis terkait penegakan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan kesejahteraan rakyat.

Demikian terungkap dalam Rapat Koordinasi Nasional Bidang Hukum Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Negeri dilaksanakan di The Meru Sanur, Bali pada Rabu (9/10).

“Rapat ini bertujuan agar menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat diimplementasikan dengan mudah dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas kedinasan penyelenggaraan pemerintahan,” kata Karo Hukum Kemendagri, Raden Gani Muhammad.

Sedangkan Penjabat Gubernur Bali, S. M. Made Mahendra Jaya menyambut baik pelaksanaan Rakornas Bidang Hukum Pemerintah Pusat dan Daerah tersebut. Ia menyampaikan keberadaan Biro Hukum sebagai unit kerja memiliki peran yang sangat penting dan strategis.

“Pelaksanaan tugasnya tidak sebatas hanya menjalankan fungsi hukum untuk mengawal berbagai produk hukum namun juga untuk membantu memberikan solusi atas persoalan yang dihadapi, termasuk memperkuat landasan hukum atas inovasi daerah guna meningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah,” imbuhnya.

Mahendra Jaya berharap Biro Hukum kedepannya dapat bertransformasi menjadi lebih kuat dalam melakukan advokasi, pembinaan dan pelayanan hukum serta penanganan perkara yang semakin dinamis dan kompleks termasuk peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Di sisi lain Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menjelaskan bahwa persoalan hukum di lingkungan pemerintahan banyak sekali. “Karena produk-produk hukum yang dibuat oleh Kementerian/ Lembaga termasuk Kemendagri serta Pemerintah Daerah itu turunannya sangat banyak sekali. Ribuan!,” katanya.

Ia mencatat dalam kurun waktu 2020 hingga 2024 saja telah terdapat 892 Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan daerah ke Kemendagri.

Sementara Kemendagri sendiri telah menyusun 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri, 138 intruksi Mendagri dan 169 surat edaran serta surat edaran bersama Menteri lainnya. Selain itu juga terdapat 27 perkara di Mahkamah Agung, 97 perkara di PTUN dan 157 perkara di peradilan Negeri.

Sehingga ia menyampaikan peran dan fungsi biro hukum sangat penting dalam membantu memberikan pendapat hukum untuk Menyusun kebijakan-kebijakan terutama yang berdampak luas ke Masyarakat.

Sementara itu, dalam kegiatan tersebut turut hadir Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Yulius, SH., MH yang mengampaikan sambutan kunci (keynote speaker) mengenai pandangan hukum tata negara dan hukum administrasi negara dalam memandang warga negara sebagai subjek hukum dan pelaksanaannya. (Kar/Tra).

Cegah Stunting, Ny. Ida Mahendra Sosialisasikan Gemar Ikan 

DENPASAR l NEWSINTERMEDIA.COM l Ny. drg. Ida Mahendra Jaya selaku Pj. Ketua Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (Forikan) Provinsi Bali mendorong sosialisasi gemar makan ikan melalui lagu. Hal itu disampaikannya dalam sambutan saat menghadiri kegiatan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) di Bali, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Rabu (9/10).

Lebih jauh, ia menilai sosialisasi melalui lagu lebih efektif karena sasaran dari program ini adalah anak usia 0 hingga 59 bulan, ibu hamil, dan menyusui. “Tadi saya dengar anak-anak menyanyikan lagu Gemarikan, semangat sekali. Saya minta gaungkan terus lagu itu, khususnya di lingkungan PAUD atau TK,” katanya.

Ia berkeyakinan bahwa jika anak-anak sering mendengar lagu Gemarikan, otak mereka akan terstimulus untuk menyukai ikan.

Masih dalam sambutannya, perempuan berlatar belakang dokter gigi ini menekankan pentingnya kegiatan GEMARIKAN yang gencar dilaksanakan oleh pemerintah dari pusat hingga daerah. Disebutkan olehnya, melalui program ini masyarakat diberi pemahaman tentang manfaat mengonsumsi ikan.

“Sebagaimana diketahui, ikan kaya akan kandungan nutrisi yang sangat bermanfaat bagi masa pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Ini berkaitan erat dengan upaya pencegahan stunting,” ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa selain anak usia dini, ibu hamil juga menjadi sasaran program karena kandungan baik pada ikan akan berdampak pada pembentukan sistem saraf otak janin ketika masih dalam kandungan.

Sementara itu, Pj. Bupati Klungkung I Nyoman Jendrika menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan GEMARIKAN di wilayah Klungkung. “Desa Nyalian dipilih sebagai tuan rumah karena angka stuntingnya tertinggi di wilayah Klungkung sehingga membutuhkan intervensi spesifik,” ujarnya.

Jendrika menambahkan, sosialisasi gerakan gemar makan ikan dengan sasaran ibu hamil, menyusui, dan anak-anak menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan stunting.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, ikan adalah sumber protein hewani yang kaya nutrisi. Ini bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan otak anak sejak dalam kandungan,” urainya.

Ia berharap kegiatan ini mampu meningkatkan budaya makan ikan sejak dini untuk membentuk generasi bangsa yang sehat, kuat, cerdas, dan berkualitas. Menutup sambutan, Jendrika menegaskan komitmennya untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Klungkung.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Putu Sumardiana, dalam laporannya menginformasikan bahwa kegiatan ini melibatkan 158 peserta yang terdiri dari anak usia 0 hingga 59 bulan, ibu hamil, dan menyusui. Menurutnya, kegiatan ini adalah bagian dari gerakan mengajak seluruh lapisan masyarakat agar gemar mengonsumsi ikan.

Kegiatan GEMARIKAN di Desa Nyalian diisi dengan pemberian makanan berbahan ikan oleh Pj. Ketua Forikan Bali, Ny. Ida Mahendra. Selain itu, peserta juga menerima paket makanan berbahan ikan dan bingkisan GEMARIKAN.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, Artati Widiarti. Acara diakhiri dengan lomba memasukkan belut ke dalam botol dengan peserta anak-anak TK yang berlangsung meriah. (dsk/tra).

WNI Asal Bali Berhasil Dipulangkan dari Lebanon

Tidak Memandang Status PMI Ataupun Non PMI

DENPASAR l NEWSINTERMEDIA.COM l Pemerintah Provinsi Bali, melalui Dinas Tenaga Kerja dan ESDM, berhasil memfasilitasi kepulangan tiga WNI asal Bali yang terdampak situasi krisis di Lebanon pasca serangan Israel. Ketiga WNI yang sebelumnya berada di Beirut tersebut terdiri dari dua orang asal Kabupaten Buleleng dan satu orang asal Kabupaten Gianyar. Mereka dipastikan telah tiba dengan selamat di Bali pada Selasa (8/10) sore.

Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menegaskan bahwa kepulangan para WNI ini adalah wujud nyata dari komitmen negara dalam melindungi seluruh warganya, tanpa terkecuali, termasuk mereka yang berada di luar negeri. “Negara, melalui Pemerintah Provinsi Bali, selalu hadir untuk melindungi WNI, terutama warga Bali yang kebetulan berada di kawasan konflik,” ujar Dewa Indra di Denpasar, Rabu (9/10).

Dewa Indra juga menegaskan bahwa perlindungan tersebut diberikan tanpa memandang status mereka, baik sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) maupun bukan. “Siapa pun, selama ia WNI, negara akan hadir untuk memberikan perlindungan, di mana pun mereka berada,” tambahnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, menjelaskan bahwa WNI asal Bali, yakni Ni Kadek Sriari (21 tahun), Ketut Septiani (21), dan Ni Luh Suarnadi (40), telah tiba di Bali dalam kondisi sehat. Sebelumnya, mereka diserahterimakan kepada Provinsi Bali di Kantor Badan Penghubung Provinsi Bali, Cikini, Jakarta Pusat. “Setelah itu, ketiganya dijemput oleh Satgas PMI di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan diserahkan kepada pemerintah kabupaten masing-masing,” jelas Setiawan.

Lebih lanjut, Setiawan menekankan pentingnya kerja sama antara Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam pengelolaan data PMI Bali di luar negeri, terutama di daerah konflik, dengan melibatkan basis data dari BP2MI dan BP3MI Bali. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi awal terkait sebaran PMI asal Bali.

“Kami menghimbau masyarakat Bali, terutama pencari kerja atau calon PMI, agar mengikuti prosedur penempatan ke luar negeri sesuai ketentuan perundang-undangan. Penting juga untuk memverifikasi informasi melalui Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota atau Provinsi guna memastikan kejelasan lembaga dan prosedur penempatan kerja,” kata Setiawan.

Pada 2 Oktober 2024, Pemerintah Provinsi Bali menerima daftar evakuasi WNI dari KBRI Beirut. Sebanyak 21 WNI akan dievakuasi dari Beirut karena situasi yang tidak kondusif. Dari daftar tersebut, tiga WNI asal Bali yang bekerja sebagai terapis spa di Lebanon juga akan dipulangkan, yakni dua orang dari Kabupaten Buleleng dan satu orang dari Kabupaten Gianyar.

Pada 4 Oktober 2024, tim Pemprov Bali berhasil menghubungi salah satu PMI asal Buleleng, Ketut Septiani, melalui WhatsApp. Dari percakapan tersebut, diketahui bahwa ketiga PMI asal Bali telah berada di Amman, Yordania, setelah melakukan perjalanan darat dari Beirut. Selanjutnya, mereka akan diterbangkan ke Jakarta.

Pada 7 Oktober 2024, seluruh WNI diberangkatkan ke Jakarta menggunakan pesawat Emirates Airline EK 356 dari Dubai. Mereka tiba di Jakarta pada pukul 15.23 WIB dengan difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri RI. Pemerintah Provinsi Bali melalui Badan Penghubung kemudian menjemput ketiga PMI asal Bali di Bandara Soekarno-Hatta dan menampung mereka sementara di Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Bali.

Pada 8 Oktober 2024, Pemerintah Provinsi Bali memfasilitasi kepulangan tiga PMI asal Bali dengan penerbangan NAM Air IN 2800 pukul 11.30 WIB, dan mereka tiba di Bandara Ngurah Rai pada pukul 14.20 WITA. Di Lounge PMI Bandara Ngurah Rai, satu PMI diserahkan kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan dua PMI diserahkan kepada perwakilan Pemerintah Kabupaten Buleleng, dengan disaksikan oleh perwakilan BP3MI Bali, sebelum mereka dipulangkan ke daerah asal masing-masing. (Dwi/tra).

Ketum PP FHI Kukuhkan Pengprov Federasi Hockey Indonesia Bali

DENPASAR ll NEWSINTERMEDIA.COM l  Ketua Umum PP FHI Mayjen (Purn) Budi Sulistijono didampingi Sekjen PP FHI, Yasser Asuady Arafat melantik dan mengukuhkan Pengurus Provinsi (Pengprov) Federasi Hockey Indonesia (FHI) Bali periode 2024-2026 di The Nexx Showroom and Café, Jalan Diponegoro Nomor 146 Denpasar, Jumat (4/10).

Pengprov FHI Bali dinakhodai Ketum Umum Dr. dr. Anak Agung Ngurah Jayakusuma, Sp.OG., Subsp., Kfm., MARS., Sekum FHI Nana Satriana, bendahara dan dibantu bidang-bidang guna menjalankan roda organisasi. Pengukuhan dihadiri lima Pengcab FHI dan pengurus KONI Kabupaten/Kota.

Budi Sulistijono disela-sela pengukuhan Pengprov FHI Bali mengatakan, kepemimpinan Hockey Bali semakin baik, karena ada potensi bagus terutama atlet Hockey di Bali dikembangkan. ”Kami melihat potensi atlet hockey di Bali cukup bagus. Dari beberapa event, seperti PON, Kejurnas dan beberapa kejuaraan, Bali belum mampu menunjukan prestasi,’’ katanya.

Budi Sulistijono mengaku dengan kepemimpinan Dr. dr. Ngurah Jayakusuma kedepan Hockey Bali bisa lebih maju dan berprestasi di tingkat nasional. Melihat prestasi cabang olahraga, tiga pilar perlu focus diperbaiki. Pertama, sumber daya manusia (SDM), kedua, sarana dan prasarana dan ketiga, kompetisi yang rutin digelar.

”Untuk SDM kita harus menyipkan pelatih yang betul-betul punya kualitas dan atlet. Kalau atlet harus ada kompetisi di daerah supaya bia mengajak anak-anak muda gemar olahraga Hockey. Setelah mengikuti kompetisi ada ketertarikan,’’ ujarnya.

Budi Sulistijono mengungkapkan adanya tiga pilar tersebut diharapkan bisa membina atlet. Yang terpenting memberi kesempatan atlet-atlet bisa try out atau latih tanding keluar daerah, seperti Pulau Jawa dan Sumatera. Sehingga tlet bisa melihat perkembangan Hockey di tanah air. ”Dengan demikian, tiga pialar tersebut menjadi pekerjaan rumah (PR) Ketum FHI Bali Dr. dr. Ngurah Jayakusuma bisa meningkatkan prestasi atlet hockey Bali,’’ ucapnya.

Ketum Umum Pengprov FHI Bali Dr. dr. Anak Agung Ngurah Jayakusuma, Sp.OG., Subsp., Kfm., MARS., mengatakan kepercayaan diberikan memimpin FHI Bali akan berusaha mencetak atlet berprestasi baik lokal maupun nasional. ”Kita akan mensosialisasikan olahraga Hockey menyasar sekolah-sekolah yang ada di Bali,’’ katanya.

Dr. dr. Ngurah Jayakusuma mengatakan memperkenalkan olahraga Hockey ke sekolah-sekolah lewat ekstra kurikuler, sehingga Hockey bisa menjadi program unggulan. Karena dari sekolah-sekolah bisa melahirkan atlet junior maupun senior. ”Kita memperkenal olahraga Hockey di Bali lewat kejauraan antar klub diikuti antar pelajar. Kalau berpestasi di daerah atlet kita akan kirim ke kejurnas,’’ jelasnya.

Disinggung program jangka pendek Pengprov FHI Bali, Dr. dr. Ngurah Jaya Kusuma menjelaskan, pihaknya akan menggencarkan sosialisasi baik ke sekolah-sekolah maupun masyarakat umum agar olahraga hockey lebih dikenal.

Setelah itu akan menggelar Kejurprov dan paling dekat ekshibisi dan PORPROV 2025 mendatang sehingga bisa mengkuti Porprov. ”Kami bersama pengurus FHI Bali lainnya akan berkerja ekstra keras guna dapat melahirkan atlet berprestasi sehingga bias mengikuti kejurnas maupn event lainnya,’’ ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Bali I Gusti Ngurah Oka Darmawan mengatakan, olahraga Hockey akan digemari generasi muda dan hrus masuk k sekolah-sekolah yang ada di Kota Denpasar maupun kabupaten lainnya. ”Tidak ada cabang olahraga berprestasi tanpa melalui sekolah. Karena itu, Hockey kalau ingin cepat maju harus masuk melalui sekolah,’’ katanya.

Oka Darmawan berharap cabor Hockey masuk sekolah dan bisa ikut Porjar pasti kedepan bisa mencapai prestasi yang diharapkan pengurus. ’’Seorang atlet bisa menjadi juara dan berprestasi tidak gampang. Semua itu harus melalui proses yang panjang dan berkelanjutan,’’ tutup Oka Darmawan. (pas)

Pjs. Walikota Ngaturang Bhakti Pujawali di Pura Sakenan

DENPASAR ll NEWSINTERMEDIA.COM l  Jajaran Pemkot Denpasar melaksanakan persembahyangan serangkaian Pujawali di Pura Dalem Sakenan, Desa Adat Serangan, Denpasar bertepatan dengan Hari Suci Kuningan, Sabtu (5/10). Pelaksanaan bhakti pujawali dihadiri langsung Pjs. Walikota Denpasar, I Dewa Gede Mahendra Putra, bersama Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana dan Anggota DPRD Kota Denpasar, I Wayan Suadi Putra.

Ket foto : Pjs. Walikota Denpasar, I Dewa Gede Mahendra Putra bersama Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana saat melaksanakan Bhakti Pujawali di Pura Dalem Sakenan, Desa Adat Serangan, Denpasar bertepatan dengan Hari Suci Kuningan, Sabtu (5/10).

Tampak hadir pula Panglingsir Puri Kesiman, AA Ngurah Gede Kusuma Wardana, Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Widnyani Wiradana bersama pimpinan OPD serta masyarakat dan pemedek yang datang silih berganti sejak pagi hari untuk melaksanakan persembahyangan.

Diiringi suara kidung dan gambelan, pelaksanaan upakara diawali dengan sesolahan Tari Topeng Wali, dilanjutkan dengan Tari Rejang Dewa, dan diakhiri dengan Topeng Sidhakarya. Puncak Pujawali dilaksanakan dengan persembahyangan bersama seluruh pemedek.

Panglingsir Puri Kesiman, AA Ngurah Gede Kusuma Wardana didampingi IB Gede Pidada selaku Prawartaka Karya menjelaskan, pelaksanaan Pujawali di Pura Sakenan Kota Denpasar dilaksanakan setiap enam bulan sekali pada Saniscara Kliwon Wuku Kuningan atau Hari Suci Kuningan. Dimana, pelaksanaan pujawali kali ini tetap berlangsung seperti biasa dengan tetap memegang teguh tattwa.

“Secara tatwa pelaksanaan upakara tetap sama, dimana nantinya Ida Bhatara Nyejer selama 3 hari,” ujarnya sembari mengimbau agar pemedek datang bergantian hingga upacara penyineban pada Selasa (8/10) mendatang.

Pjs. Walikota Denpasar, I Dewa Gede Mahendra Putra usai persembahyangan mengatakan bahwa pelaksanaan Bhakti Piodalan ini dilaksanakan sebagai wujud sradha bhakti umat kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa untuk menciptakan kerahayuan jagat. Sehingga sudah sepatutnya seluruh elemen masyarakat, utamanya krama untuk menjadikan ini sebagai sebuah momentum dalam menjaga keharmonisan antara parahyangan, palemahan, dan pawongan sebagai impelementasi dari Tri Hita Karana

“Dengan pelaksanaan upacara ini mari kita tingkatkan rasa sradha bhakti kita sebagai upaya menjaga harmonisasi antara parahyangan, pawongan, dan palemahan sebagai impelementasi Tri Hita Karana,” ujar Dewa Mahendra sembari mengucapkan Rahajeng Rahina Kuningan bagi umat se-Dharma dimanapun berada.

Lurah Serangan, Ni Wayan Sukanami menambahkan, rangkaian Pujawali di Pura Dalem Sakenan, Desa Adat Serangan telah dimulai pada Kamis, 3 Oktober 2024 lalu yang diawali dengan mareresik atau bersih-bersih, ngiyas dan mamenjor.

Dilanjutkan pada Jumat, 4 Oktober 2024 dilaksanakan prosesi Ngelungan Ida Bhatara ke Pura Pesamuhan Agung sedangkan Puncak Pujawali dilaksanakan hari ini, Sabtu (5/10) bertepetan dengan Hari Suci Kuningan. Selanjutnya, bhakti penganyar dilaksanakan secara berturut pada 6 dan 7 Oktober 2024 serta upacara Penyineban dilaksanakan pada Selasa, 8 Oktober 2024.

Lebih lanjut dijelaskan, untuk mengantisipasi membludaknya pemedek yang tangkil, pihaknya mengimbau agar masyarakat yang hendak tangkil dapat memanfatkan waktu bhakti penganyar. Dimana, selama tiga hari Ida Bhatara Nyejer masyarakat dapat melaksanakan persembahyangan pujawali. Tak hanya itu, pihaknya juga telah menyiapkan dua titik sebagai kantong parkir untuk mengantisipasi krodit lalu lintas, keduanya yakni Parkir di Kawasan Pura Dalem Sakenan dan Parkir di Kawasan Lapangan I Wayan Bulit Serangan.

“Jadi kami mengimbau masyarakat untuk tidak fokus ke satu hari saja untuk tangkil, bisa memanfaatkan saat bhakti penganyar, dan untuk parkir agar dapat menuju dua titik yang disediakan oleh panitia untuk menghindari kemacetan lalu lintas disekitar pura,” ujarnya. (WAY/HumasDps).

 Sekda Hadiri Karya Ngeratep di Pura Kahyangan Desa Adat Sanur

DENPASAR ll NEWSINTERMEDIA.COM l Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana menghadiri Karya Ngeratep, Ngurip, Melaspas lan Pasupati Sesuhunan Ida Ratu Ayu Mas Rangda di Pura Kahyangan Desa Adat Sanur, bertepatan Rahina Kuningan, pada Sabtu (5/10).

Upacara ini dilaksanakan karena telah rampungnya prosesi ngodakin Ida Sesuhunan pura setempat. Hadir dalam kesempatan tersebut, Anggota DPD RI, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra , Bendesa Adat Sanur, serta tokoh masyarakat setempat.

Sekda Kota Denpasar, IB Alit Wiradana ditemui disela-sela kegiatan mengatakan, pelaksanaan Karya Ngeratep, Ngurip, Melaspas lan Pasupati Sesuhunan di Pura Kahyangan Desa Adat Sanur merupakan momentum seluruh masyarakat selalu ingat dan meningkatkan srada bhakti kepada Ida Sang Hyang Widi Wasa.

“Sudah sepatutnya seluruh elemen masyarakat, terutama krama menjadikan ini sebagai sebuah momentum dalam menjaga keharmonisan antara parahyangan, palemahan, dan pawongan sebagai impelementasi dari Tri Hita Karana. Dan dari pelaksanaan upacara ini mari kita tingkatkan rasa sradha bhakti kita menjaga harmonisasi antara parahyangan, pawongan, dan palemahan,” ujar Alit Wiradana.

Sementara Kelihan Pemaksan Ratu Ayu Mas Rangda, Pura Kahyangan Desa Adat Sanur, Mangku Badjra saat ditemui mengatakan, rangkaian pelaksanaan upacara Karya Ngeratep, Ngurip, Melaspas lan Pasupati Sesuhunan Ida Ratu Ayu Mas Rangda di Pura Kahyangan Desa Adat Sanur ini telah dimulai dari tanggal 19 Agustus 2024 lalu, yang diisi dengan upacara munggel dan nyimpen.

Pada 2 September 2024 diisi dengan upacara ngerakit, dan saat ini, pada Saniscara Kliwon, Sabtu 5 Oktober 2024 dilaksanakan Ngeratep, Ngurip, Melaspas, Pasupati, Nodya, serta Ngerehan yang dilaksanakan di Petunon Desa Adat Sanur.

“Tentu kami berharap dengan dilaksanakan upacara ini seluruh masyarakat khususnya warga Desa Adat Sanur kedepanya dapat dianugrahi kerahayuan”, ungkap Mangku Badjra. (Humasdps/Arm)