Pemkot Denpasar Gelar FGD Implementasi HKPD
Pelaksanaan BPHTB Secara Online
DENPASAR l NEWSINTERMEDIA.COM l Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Denpasar menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Implementasi Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) khususnya dalam aspek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!FGD ini menghadirkan narasumber Kepala BPN Kota Denpasar Yohanes Chrisostumus Fajar Nugroho Adi dan Kapala BPD Bali Cabang Utama Denpasar Made Sudharma.
FGD ini diselenggarakan selama sehari dan dibuka langsung oleh Kepala Bapenda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya di Ballroom Hotel The Meru Sanur, Rabu (9/10).
Pjs. Walikota Denpasar, Dewa Gede Mahendra Putra dalam sambutan tertulis yang dibacakan Kepala Bapenda Kota Denpasar, IGN Eddy Mulya disebutkan, kegiatan FGD ini bertujuan untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang selanjutnya lebih dikenal dengan singkatan UU HKPD.
Sehingga perlu dilakukan penyesuaian peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah oleh instansi pemungut pajak daerah.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 yang memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi, pengelolaan TKD, pengelolaan Belanja Daerah, pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.
Aturan-aturan berkenaan pengelolaan perpajakan, TKD, Pembiayaan Utang Daerah dan pengendalian APBD diharapkan dapat memberi kemampuan kepada Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Harapan kita bersama, melalui sinergitas yang kita bangun, kita dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Itu kewajiban dasar kita. Tentunya juga diiringi dengan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan,” ungkap Eddy Mulya.
Selain mendistribusikan terkait penerapan UU HKPD, FGD ini juga turut membahas seputar peningkatan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya ketaatan terhadap peraturan perpajakan, khususnya terkait BPHTB.
“Kami juga ingin mendorong pemanfaatan kanal digital dalam pembayaran pajak BPHTB. Saat ini pelayanan BPHTB di Kota Denpasar telah dilaksanakan secara online dan telah menyediakan kanal pembayaran secara digital dalam pembayaran pajak BPHTB,” ujarnya.
Berlangsung hangat dan lancar, FGD yang pula mendatangkan Narasumber Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar, Yohanes Chrisostumus Fajar Nugroho Adi itu juga diwarnai dengan berbagai macam ide dan gagasan yang tepat dan akurat dari para peserta, sehingga dapat meningkatkan sumber pendapatan Kota Denpasar namun disisi lain tidak memberatkan masyarakat.
Kegiatan ini juga dihadiri perwakila KPP Pratama Denpasar Timur dan KPP Pratama Denpasar Barat, Kantor Pelayanan Kekayaaan Negara dan Lelang (KPKNL), dan perangkat daerah terkait yang hadir diharapkan mampu meningkatkan efektifitas dan efesiensi usai mengikuti berbagai materi yang diberikan. (Eka/TRA)
Pemkot Denpasar Dukung Pelaksanaan SVF Ke-17
Dukung UMKM dan Ekonomi Kreatif, Angkat Tema “Asta Brateswarya”
DENPASAR l NEWSINTERMEDIA.COM l Sanur Village Festival (SVF) ke-17 akan digelar pada 16-20 Oktober 2024 di Pantai Mertasari, Sanur, Denpasar Selatan, dengan tema “Asta Brateswarya.” Pemerintah Kota Denpasar, melalui Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, memberikan dukungan penuh terhadap acara ini sebagai upaya untuk mempromosikan kawasan wisata Sanur dan mendorong inovasi di sektor UMKM dan ekonomi kreatif.
Ket foto : Sekda Kota Denpasar IB Alit Wiradana saat menerima audensi dari
Ketua Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) yang sekaligus Ketua Panitia SVF 2024, Ida Bagus Gede Sidharta Putra, Rabu (9/10) di Kantor Walikota Denpasar.
“Pemkot Denpasar menyambut baik dan mendukung pelaksanaan Sanur Village Festival sebagai ajang promosi pariwisata dan menjadi platform bagi UMKM serta ekonomi kreatif untuk terus berinovasi,” ujar Sekda Alit Wiradana saat menerima audiensi dari Ketua Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) yang sekaligus Ketua Panitia SVF 2024, Ida Bagus Gede Sidharta Putra, Rabu (9/10) di Kantor Walikota Denpasar.
Lebih lanjut Sekda Alit Wiradana menyampaikan, SVF 2024 dianggap sebagai kesempatan penting untuk memulihkan pariwisata Bali pasca-pandemi dan memperkuat peran UMKM serta ekonomi kreatif di Denpasar. Selain sebagai ajang budaya dan wisata, festival ini juga berfungsi sebagai platform bagi para pelaku usaha lokal untuk memperluas jangkauan pasar mereka dan berkontribusi pada kebangkitan ekonomi lokal.
Sementara Ketua Yayasan Pembangunan Sanur (YPS) sekaligus Ketua Panitia SVF 2024 Ida Bagus Gede Sidharta Putra mengatakan, dengan mengusung tema “Asta Brateswarya” yang bermakna delapan sifat kepemimpinan. Hal ini menjadi pedoman bagi pemimpin masa depan Indonesia, mencakup Dama (penguasaan diri), Arjava (kesederhanaan), Daya (belas kasihan), Ahimsa (tanpa kekerasan), Dana (kemurahan hati), Santosa (kepuasan), Satya (kejujuran), dan Astikya (iman).
“Simbol 8 capit yuyu menggambarkan kepemimpinan yang kuat, seimbang, dan mampu mencengkeram berbagai aspek kehidupan dengan bijak dan hati-hati,” ujarnya.
Dijelaskan pula, bahwa SVF merupakan kegiatan tahunan untuk mempromosikan pariwisata Sanur secara khusus dan Denpasar, Bali secara umum. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan Sanur sebagai pionir pariwisata di Denpasar, yang pernah mengalami masa sulit, khususnya tragedi bom Bali 2. Dan Sanur kini telah bangkit, sehingga melalui ajang SVF sebagai sebuah ajang untuk promosi pariwisata, khususnya di Kota Denpasar.
Menariknya pada ajang SVF tahun 2024 ini, ada beberapa hal yang lebih difokuskan, yaitu memberikan ruang kepada UMKM, pelaku ekonomi kreatif, seniman, hingga komunitas. Untuk itu ajang ini akan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, dan diharapkan ajang tahunan ini mampu menumbuhkan inovasi dan kreativitas pelaku UMKM, sebagai penopang sektor pariwisata
”Kami menyadari untuk menjadi event tahunan yang dinanti masyarakat maupun wisatawan mancanegara diperlukan sebuah kreativitas dan inovasi yang selalu berkembang dan tidak boleh stagnan,” ujarnya. (Ayu/humas.dps)
[19.43, 9/10/2024] Kabag Humas Dps Dharmayukti: Pemkot Denpasar Gelar Coffee Morning Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024
Bahas Berbagai Langkah Perkuat Sinergitas dan Koordinasi
DENPASAR l NEWSINTERMEDIA.COM l Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Kesbangpol Kota Denpasar menggelar Coffee Morning Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024 yang dibuka oleh Pjs. Walikota Denpasar, Dewa Gede Mahendra didampingi Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana di Renoma Resto & Venue, Denpasar, Rabu (9/10) pagi.
Turut hadir Kabag OPS Binda Bali, N. Heru Susanto, Bawaslu Kota Denpasar, perwakilan KPU Kota Denpasar, para Camat, serta OPD terkait di Kota Denpasar.
Dalam sambutannya, Pjs. Walikota Denpasar, Dewa Gede Mahendra memberikan apresiasi kepada Badan Kesbangpol Kota Denpasar serta jajaran OPD terkait dalam pelaksanaan kegiatan Coffee Morning Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kota Denpasar.
Dewa Mahendra mengatakan seluruh jajaran yang terlibat sebagai penyelenggara agar terus mengkoordinasikan sehingga dapat dipastikan pilkada tahun 2024 di Kota Denpasar dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan asas kepemilihan yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
“Kita semua berharap Pilkada tahun 2024 di Kota Denpasar nanti dapat berjalan dengan lancar. Dan saya ingatkan juga agar seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang bermuatan hoax sehingga nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Dewa Mahendra.
Sementara Kaban Kesbangpol Kota Denpasar, AAN Gede Darma Putra Atmaja dalam laporannya mengatakan Pilkada tahun 2024 akan dilangsungkan secara serentak untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota yang diselenggarakan pada 27 November 2024 mendatang.
Lebih lanjut, adapun tujuan dari pelaksanaan Coffee Morning ini untuk membangun lebih kuat koordinasi dan sinergitas dalam mempersiapkan Pilkada tahun 2024 dari pihak Kota Denpasar dengan pihak penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu Kota Denpasar.
“Melalui sinergitas ini nantinya dapat dilakukan edukasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam menggunakan hak pilihnya demi masa depan bangsa Indonesia,” pungkas Putra Atmaja. (Arm/TRA)
Pemkot Denpasar Distribusikan Puluhan Alat Bantu Kesehatan
DENPASAR l NEWSINTERMEDIA.COM l Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan pendistribusian bantuan alat kesehatan berupa 40 unit kursi roda dan juga 80 buah alat bantu dengar (ABD) kepada warga Kota Denpasar yang berasal dari 25 desa/kelurahan. Penyerahan ini secara simbolis dilakukan Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, di pelataran Kantor Walikota Denpasar, Rabu (9/10).
Selain sebagai program pemulihan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian bagi warga penyandang disabilitas, kegiatan ini juga ditujukan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam bidang sosial, utamanya rehabilitasi sosial di Kota Denpasar.
Di sela penyerahan, Sekda Kota Denpasar Alit Wiradana menyampaikan, kegiatan pendistribusian kursi roda dan juga alat bantu dengar ini, diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan.
“Kita harapkan kursi roda dan alat bantu dengar ini dapat memberikan dampak pada para warga penerima, tentunya untuk menunjang aktifitas sehari-hari. Ini adalah salah satu realisasi dari upaya pemenuhan kesejahteraan sosial bagi warga Kota Denpasar,” ungkap Sekda Alit Wiradana.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati pada kesempatan yang sama mengatakan, pendistribusian bantuan kursi roda ini akan dibagi menjadi dua tahap. Penyerahan kali ini, merupakan tahap 1 dengan jumlah total 40 unit kursi roda. Sedangkan untuk tahap 2 akan diselenggarakan kemudian, setelah proses asesmen selesai dilakukan.
“Adapun dana untuk kursi roda dan alat bantu dengar ini adalah bersumber dari APBD melalui dana inflasi daerah yaitu dana fiskal, yang berjumlah total Rp. 187.640.000,-. Kegiatan penyerahan bantuan kursi roda yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial sepanjang tahun 2024 berjumlah 100 unit kursi roda, yang mana sampai bulan Juni masih menggunakan dana CSR dari para pihak yang membantu, dan juga alat bantu dengar dari Kementerian Sosial Kota Denpasar,” terangnya.
Lebih lanjut, Laxmy Saraswati juga menyebutkan, pihaknya mengimbau kepada jajaran Desa/ Kelurahan agar segera mengirimkan data warganya yang sudah terverifikasi, agar bisa segera ditindaklanjuti untuk proses pendistribusian kursi roda di tahap 2.
“Kami di Dinas Sosial Kota Denpasar akan terus berupaya SPM sehingga rehabilitasi sosial bagi warga Kota Denpasar pemerlu kesejahteraan sosial dapat terpenuhi dengan baik,” tutup Laxmy Saraswati. (Win/TRA)
