Pandangan Ketua DPRD Badung Periode 2019-2024 Soal Status Poltekpar
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!NEWSINTERMEDIA.COM ll BADUNG – Polteknik Pariwisata (Poltekpar) memang cocok berada di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) karena ada beberapa alasan logis serta strategis mengapa hal itu sangat tepat. Demikian disampaikan pandangan soal status Poltekpar oleh Dr.I Putu Parwata.MK.MM salah satu pengamat Pariwisata yang juga Ketua DPRD Badung periode 2019-2024, saat dihubungi pertelpun, Kemis (24/7) kemarin.
Menurut Putu Parwata, kenapa Poltekpar tepat dibawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang pertama sesuai dengan kesesuaian Visi dan Misi.
Maka Kemenparekraf harus bertanggung jawab atas pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Karena Poltekpar sebagai lembaga pendidikan vokasi pariwisata memiliki misi yang selaras: mencetak tenaga kerja profesional di bidang pariwisata. “Tentu hal ini akan menciptakan sinergi antara kebijakan nasional dan pendidikan vokasi,” ucapapnya.
Sedangkan kata Putu Parwata, alasan kedua adalah Kebutuhan Industri, karena dunia pariwisata butuh SDM yang siap kerja dan memiliki kompetensi praktis. Kemudian Kemenparekraf mengetahui kebutuhan terkini industri, sehingga bisa mengarahkan kurikulum, pelatihan, dan sertifikasi Poltekpar agar sesuai dengan pasar.
“Alasan yang ketiga adalah melihat Praktik Dunia Nyata (Link and Match), maka dengan berada di bawah Kemenparekraf, Poltekpar punya akses langsung ke data, jaringan, dan kebijakan pariwisata nasional maupun global. Hal ini mendukung program magang, kerja sama industri, dan penempatan kerja lulusan,” tegas Mantan Ketua Dewan Badung ini.
Dikatakan lagi, alasan kempat adalah Fleksibilitas Pengembangan Kurikulum, karena jika berada di bawah Kemendikbud-Ristek, standar bisa terlalu umum dan akademis. Sedangkan kalau dibawah Kemenparekraf dapat mendorong kurikulum yang lebih adaptif, responsif, dan aplikatif terhadap tren pariwisata.
“Maka alasan selanjutnya adalah yaitu yang kelima tentu ada Dukungan Pendanaan dan Promosi yang Kemenparekraf memiliki program-program pengembangan SDM dan promosi pariwisata dan Poltekpar bisa terintegrasi langsung dalam program nasional, seperti Wonderful Indonesia, Desa Wisata, atau Event Daerah,” tegasnya lagi.
Putu Parwata juga menambahkan dengan member contoh negara lain, dimana di banyak negara, seperti Thailand, Malaysia, dan Swiss, lembaga pendidikan pariwisata dikelola langsung oleh kementerian pariwisata atau ekonomi. Hasilnya: fokus pendidikan lebih terarah ke praktik dan kebutuhan industri.
” Jadi kesimpulan kami adalah Poltekpar lebih tepat berada di bawah Kemenparekraf karena Pendidikan vokasi pariwisata tidak hanya soal teori, tapi soal kesiapan kerja di industri nyata yang dinamis, dan itu butuh arahan langsung dari kementerian sektoralnya,” pungkas Putu Parwata. (Gustra).
