Rapat Paripurna DPRD, Walikota Sampaikan Empat Ranperda Strategis
Perkuat Tata Kelola dan Pembangunan Berkelanjutan
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar terus memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan berkelanjutan. Komitmen tersebut ditegaskan Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, saat menyampaikan Pidato Pengantar terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pada Rapat Paripurna ke-37 Masa Persidangan III Tahun 2025, digelar di Gedung DPRD Kota Denpasar, Jumat (10/10) kemarin .
Ket. Foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyampaikan pidato pengantar terhadap empat Ranperda strategis dalam Rapat Paripurna ke-37 DPRD Kota Denpasar,Jumat (10/10) di Gedung DPRD Denpasar.
Empat Ranperda strategis yang disampaikan meliputi Ranperda tentang Penyelenggaraan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, Ranperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Ranperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Tahun 2025–2054, serta Ranperda tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede, bersama Wakil Ketua DPRD, Ida Bagus Yoga Adi Putra, dan Dr. I Made Oka Cahyadi Wiguna, serta dihadiri oleh pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar, Forkopimda, Sekda Kota Denpasar Ida Bagus Alit Wiradana, para pimpinan OPD, dan organisasi perempuan daerah.
Walikota Jaya Negara dalam pidatonya menyampaikan bahwa keempat Ranperda ini merupakan bagian penting dari langkah strategis Pemkot Denpasar untuk mewujudkan visi sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya menuju Denpasar Maju.
“Keberadaan keempat Ranperda ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun Pemerintah Kota Denpasar sebagai pijakan hukum dan arah kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, tertib, dan berpihak pada kepentingan publik,” ujar Jaya Negara.
Lebih lanjut, Walikota Jaya Negara menjelaskan urgensi dari masing-masing Ranperda. Ranperda Sarana Jaringan Utilitas Terpadu menjadi dasar penataan infrastruktur telekomunikasi yang lebih efisien, aman, dan ramah lingkungan, dengan sistem jaringan bawah tanah terpadu yang mendukung transformasi digital serta menjaga keindahan tata kota.
Sementara Ranperda Pengelolaan Barang Milik Daerah disusun untuk menyempurnakan regulasi sebelumnya agar selaras dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2024, guna mewujudkan pengelolaan aset daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel, serta memberikan nilai tambah bagi pembangunan dan pelayanan publik.
Dalam bidang lingkungan, Pemkot Denpasar menyiapkan RPPLH Tahun 2025–2054 sebagai pedoman jangka panjang untuk memastikan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Dokumen ini mengarahkan setiap kebijakan pembangunan agar memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, demi terciptanya kualitas hidup masyarakat yang sehat dan berkelanjutan.
Adapun Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah disusun sebagai respons atas potensi bencana di wilayah perkotaan, seperti banjir, gempa bumi, maupun bencana non-alam. Ranperda ini diharapkan memperkuat sistem mitigasi, kesiapsiagaan, dan koordinasi lintas instansi agar Kota Denpasar semakin tangguh dalam menghadapi risiko bencana.
Lebih jauh, Jaya Negara menegaskan bahwa penyusunan dan implementasi keempat Ranperda ini hanya dapat berjalan efektif melalui sinergi kuat antara eksekutif dan legislatif. Jaya Negara mengajak seluruh pihak untuk terus menumbuhkan semangat kebersamaan dan gotong royong dalam setiap proses pembangunan.
“Kami yakin, dengan koordinasi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah dan DPRD, keempat Ranperda ini dapat disempurnakan dan diimplementasikan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat Denpasar,” ujar Jaya Negara. (Pur/Tra)
Rakornas TPAKD 2025, Wawali Dorong Pemeraataan Akses Keuangan
NEWS INTERMEDIA.COM || JAKARTA – Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri hadiri Rakornas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 bersama Gubenur, Bupati, dan Walikota seluruh Indonesia. Pertemuan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perkenomian RI, Airlangga Hartanto ini bertajuk “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah”, dimana hal ini bertujuan untuk memperkecil kesenjangan inklusi akses keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maupun Perkotaan dan Pedesaan, di Balai Kartini, Jumat (10/10) kemarin.
Ket Foto:Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat mengikuti Rakornas TPAKD 2025, bersama Gubenur, Bupati, Walikota, seluruh Indonesia.
Dalam arahannya, Menteri Airlangga Hartanto menekankan pentingnya pemerataan akses keuangan hingga diseluruh pelosok daerah di Indonesia karena membawa dampak pada kemajuan UMKM serta berimbas pada kestabilan ekonomi makro.
“Pemerataan akses keuangan bukanlah hanya sekedar hal teknis, lebih jauh merupakan bagian dari keadilan sosial, untuk itu kami mendorong semua kepala daerah untuk dapat melihat potensi UMKM yang ada didaerahnya agar mendapatkan akses pembiayaan,” ujar Airlangga Hartanto.
Sementara itu Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa seusai acara mengatakan, saat ini Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Koperasi, Dinas Pariwisata, Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA), terus gencar menggali UMKM yang potensinal, agar terdata dan dapat tersentuh oleh program-program TPAKD Kota Denpasar.
“Sebanyak 32.626 UMKM yang terdaftar di Kota Denpasar menurut data rekap terakhir pada Juli 2024, ini akan terus didorong oleh Tim TPAKD Kota Denpasar dibantu dengan Dinas terkait, untuk memanfaatkan berbagai program Kredit Pembiayaan Sektor Prioritas (KPSP) di bidang pertanian, pelatihan dan pengembangan UMKM dengan prioritas pelaku perempuan dan disabilitas, selain itu Gerakan Bangkit Pasar Digital (GERBANG PADI) dibawah naungan Perumda Pasar dengan target meningkatkan transaksi metode QRIS,” kata Wawali Arya Wibawa.
Wawali Arya Wibawa juga menyampaikan komitmen Pemerintah Kota untuk terus berupaya melakukan pemerataan akses dan edukasi keuangan kepada seluruh warga Kota Denpasar. “Melalui program – program yang di rancang sesuai segmen, kebutuhan, dan bidang usaha, kami berkomitmen untuk terus berupaya secara masif dan konsisten, demi tercapainya pemerataan akses keuangan di seluruh Kota Denpasar, dan kami harap seluruh elemen masyarakat dapat betul-betul memanfaatkan program-program ini,” imbuhnya (Gita/Tra).
WHDI Berdayakan Perempuan Lewat Pelatihan Membuat Banten Ayaban
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Upaya pemberdayaan perempuan melalui pelatihan kecakapan hidup terus digencarkan Pemerintah Kota Denpasar. Salah satunya melalui program Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Kota Denpasar yang kembali menyapa masyarakat hingga ke tingkat banjar, pada Jumat (10/10) kemarin sore,
WHDI Denpasar menggelar pelatihan kecakapan hidup kepada puluhan ibu-ibu PKK dilingkungan Banjar Celuk, Kelurahan Panjer. Pada Pelatihan Kecakapan Hidup kali ini para peserta diberikan materi membuat Banten Ayaban Tumpeng Pitu yang dibimbing narasumber dan pendamping dari WHDI Kota Denpasar.
Dalam kesempatan ini hadir langsung Wakil Ketua WHDI Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa didampingi Sekretaris WHDI Kota Denpasar, Luh Made Kusuma Dewi, jajaran WHDI Kota Denpasar, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah, Lurah Panjer, Putu Wisnu Wardana, Kepala Lingkungan setempat serta sejumlah undangan lainnya.
Wakil Ketua WHDI Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa dalam arahannya mengapresiasi serta mengucapkan terimakasih kepada masyarakat ibu -ibu PKK di Banjar Celuk, Kelurahan Panjer yang telah antusias hadir mengikuti Pelatihan Kecakapan Hidup dengan materi Banten Ayaban Tumpeng Pitu ini.
“Kehadiran WHDI tidak bermaksud menggurui, namun memberikan pemahaman kepada para peserta terkait makna dan filosofi dari pembuatan Banten Ayaban Tumpeng Pitu. Terlebih di zaman yang serba modern dan praktis seperti sekarang, pemahaman semacam ini sangat penting untuk pelestarian nilai – nilai Agama Hindu ditengah masyarakat kita” ujar Ayu Kristi Arya Wibawa.
Selebihnya, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa berharap pelatihan ini dapat menjadi bekal pengetahuan dan keterampilan bagi para peserta dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam pelaksanaan upacara adat dan keagamaan.
“Keterampilan membuat Banten yang didapat ibu-ibu dari pelatihan WHDI Kota Denpasar ini semoga dapat menjadi bekal bagi mereka dalam menjalani kehidupan adat dan bermasyarakat di Kota Denpasar, ” ungkapnya.
Sementara Narasumber Pelatihan Banten dari WHDI Denpasar, Ni Wayan Sukerti menjelaskan materi yang diajarkan dalam Pelatihan Kecakapan Hidup kali ini adalah Banten Ayaban Tumpeng Pitu.
“Dijelaskan bagaiama cara mengerjakan Banten Ayaban Tumpeng Pitu, termasuk di dalamnya penjelasan seluruh komponen Banten, serta filosofi yang terkandung disetiap komponen Banten dan tata cara pengaplikasian ditambah sesi tanya jawab, ” jelas Sukerti.
Ditambahkan Sukerti, Pelatihan Kecakapan Hidup bagi kaum ibu-ibu ini merupakan program rutin. Per Bulan Oktober 2025 ini Banjar Celuk merupakan Banjar ketiga di Kecamatan Denpasar Selatan yang diberikan pelatihan.
“Pelatihan Kecakapan Hidup ini juga sebagai media saling bertukar pikiran dan berbagi pengetahuan bagi peserta tentang keterampilan yang diperlukan dalam kehidupan adat bermasyarakat di Bali,” imbuh Sukerti.
Salah satu peserta pelatihan, Ibu Kadek Ayu menyambut baik Pelatihan Kecakapan Hidup dengan materi Banten Ayaban Tumpeng Pitu dilingkungannya. “Kita hidup di Bali tidak pernah terlepas dari kegiatan adat keagamaan, kegiatan ini sangat membantu kami para ibu-ibu agar semakin paham tata cara pembuatan Banten serta pengaplikasiannya dalam upacara adat keagamaan,” ungkapnya. (esa/Tra).
Wakil Ketua K3S, Serahkan Alat Bantu Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Wakil Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa menyerahkan bantuan kursi roda kepada 100 penyandang Disabilitas yang ada di Kota Denpasar secara simbolis. Tampak hadir juga dalam kesempatan ini Ketua DWP Kota Denpasar, Ny. Ida Ayu Widnyani Wiradana, Kadis Sosial Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati, dan unsur terkait lainya di Graha Nawasena Denpasar, Jumat (10/10) kemarin.
Ket. Foto : Wakil Ketua Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S) Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Arya Wibawa menyerahkan bantuan kursi roda kepada 100 penyandang Disabilitas yang ada di Kota Denpasar secara simbolis, Jumat (10/10) yang di pusatkan di Graha Nawasena Denpasar.
Wakil Ketua K3S Kota Denpasar, Ny. Ayu Kristi Wibawa saat ditemui disela-sela kegiatan mengatakan, penyerahan alat bantu kesehatan ini merupakan wujud nyata kepedulian Pemerintah Kota Denpasar dalam mendukung pemenuhan hak dasar warga, khususnya dalam bidang rehabilitasi sosial. Program ini juga merupakan salah satu bentuk penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan sosial di daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan sosial masyarakat rentan.
“Bantuan ini tidak hanya sekadar sarana pendukung, tetapi juga simbol perhatian dan kehadiran pemerintah bagi masyarakat penyandang disabilitas. Kami ingin memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama untuk beraktivitas dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial,” ujar Ny. Ayu Kristi.
Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan sosial dan memperluas jangkauan bantuan agar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, sejalan dengan visi mewujudkan Denpasar sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju.
Sementara Kadis Sosial Denpasar, I Gusti Ayu Laxmy Saraswati dalam laporannya mengatakan, Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Sosial Kota Denpasar pada tahun Anggaran Perubahan 2025 kembali melaksanakan program pengadaan alat bantu kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Program ini mencakup penyediaan kursi roda, tripod, walker, dan alat bantu dengar bagi warga Kota Denpasar yang mengalami disabilitas fisik maupun gangguan pendengaran.
Dijelaskan bahwa kegiatan pengadaan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Denpasar – Perubahan Tahun 2025 dengan total anggaran sebesar Rp235.800.000,-. Adapun penyerahan alat bantu kesehatan dilaksanakan dalam dua tahap. Yaitu tahap pertama sebanyak 100 unit alat bantu kesehatan, dan tahap kedua sebanyak 30 unit alat bantu kesehatan.
“Melalui bantuan alat kesehatan ini, diharapkan warga yang menerima dapat lebih mudah beraktivitas, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta menjalani kehidupan yang lebih produktif, bermartabat dan berkehidupan yang lebih baik”, ungkapnya. (ays/Tra)
