Walikota Komitmen Entaskan Kemiskinan dan Bantu Masyarakat Kurang Mampu
Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe!NEWSINTERMEDIA.COM ll DENPASAR –Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, kembali menyerahkan bantuan bedah rumah atau bantuan rumah layak huni, yang kali ini diserahkan kepada keluarga I Nyoman Dharmawan di Lingkungan Abasan Kelurahan Dangin Puri, Selasa (2/9) kemarin.
Penyerahan bantuan tersebut merupakan langkah nyata Pemkot Denpasar dalam mendukung optimalisasi penanganan kemiskinan ekstrim secara berkelanjutan.
Agung Yudhistira: Ket foto : Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menyerahkan bantuan bedah rumah atau bantuan rumah layak huni, kepada keluarga I Nyoman Dharmawan di Lingkungan Abasan Kelurahan Dangin Puri, Selasa (2/9/2025).
Dimana bantuan perbaikan rumah layak huni di Kelurahan Dangin Puri kali ini di berikan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) Kota Denpasar bersinergi dengan Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar.
Sehingga bantuan yang diserahkan tidak hanya berupa bangunan, melainkan lengkap dengan perlengkapan rumah tangga seperti tempat tidur (kasur) hingga kompor gas siap pakai.
Hadir dalam kesempatan tersebut Dirut Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar, I Putu Yasa, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, Camat setempat, perbekel/lurah setempat, dan tokoh masyarakat desa setempat.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Jaya Negara saat yang ditemui disela-sela kegiatan mengatakan program bedah rumah ini merupakan implementasi dari spirit Vasudaiva Kutumbakam yang bermakna kita semua bersaudara. Dimana program ini dikerjakan secara bergotong royong antara Pemkot Denpasar yang kali ini dilaksakanan oleh Dinas Perkimta Kota Denpasar berserta pihak PDAM Kota Denpasar yang digandeng, sehingga bantuan bedah rumah yang diserahkan benar-benar sudah layak huni.
“Kami turut berbahagia dan terima kasih kepada Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma Kota Denpasar yang sudah ikut serta membantu warga kami dan kali ini bersama-sama kita serahkan bantuan perbaikan rumah layak huni,” ujarnya.
Lebih lanjut, Walikota menjelaskan bahwa pada tahun 2025 Pemkot Denpasar telah menyiapkan anggaran rehabilitasi RTLH. Program tidak hanya difokuskan pada perbaikan fisik rumah, namun juga dilengkapi perabotan agar masyarakat dapat menempati hunian yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan.
“Ke depan, program bedah rumah akan terus kami tingkatkan, termasuk bantuan perlengkapan rumah tangga, sehingga warga dapat menikmati rumah sehat layak huni yang lebih baik,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimta) Kota Denpasar, I Gede Cipta Sudewa Atmaja, menyampaikan bahwa 17 unit bantuan RLH tahun ini tersebar di kecamatan di Kota Denpasar.
Pada tahun 2025, Pemkot Denpasar memprogramkan 35 unit bedah rumah dengan anggaran Rp. 90 juta per unit termasuk pajak, atau Rp. 100 juta per unit dengan Detail Engineering Design (DED) dan pengawasan.
Selain memperbaiki struktur bangunan, bantuan juga menyesuaikan kondisi rumah warga, mulai dari penataan dapur, kamar mandi, hingga kamar tidur. Dukungan perlengkapan rumah tangga turut diberikan, di antaranya kompor beserta perlengkapannya, spring bed, serta bantal guling dari Perumda Air Minum Tirta Sewakadarma dan Perumda Bhukti Praja Sewakadarma Denpasar.
“Ini adalah program berkelanjutan dari Pemkot Denpasar, dimana kemarin Bapak Walikota juga menyerahkan langsung bantuan RTLH secara simbolis di tiga tempat, dan hari ini di Kelurahan Dangin Puri. Semoga dengan bantuan ini masyarakat kota denpasar yang sangat membutuhkan bisa terbantu dengan menikmati rumah sehat layak huni yang baik,” pungkasnya. (ays,/Tra).
Wawali Sampaikan Ranperda Penambahan Penyertaan Modal Daerah PT. BPD Bali
NEWSINTERMEDIA.COM ll DENPASAR –Wakil Wali Kota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri Rapat Paripurna ke – 30 Masa Persidangan III DPRD Kota Denpasar di Ruang Sidang DPRD Kota Denpasar, pada Selasa (2/9).
Dalam kesempatan tersebut, Wawali Arya Wibawa menyampaikan Pidato Pengantar Walikota tentang Rancangan Peraturan Daerah (Raneprda) Tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali.
Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Gede dan Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar, Ida Bagus Yoga Adi Putra. Hadir pula Sekda Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana serta jajaran DPRD Kota Denpasar, perwakilan BPD Bali, OPD Pemkot Denpasar dan unsur terkait lainnya.
Wakil Wali Kota Denpasar, Kadek Agus Arya Wibawa membacakan Pidato Pengantar Wali Kota Denpasar memberikan apresiasi atas kesiapsiagaan seluruh pemangku kebijakan dalam rangka menjaga kondusifitas di wilayah Kota Denpasar.
“Saya juga menyampaikan, ditengah dinamika situasi yang terjadi belakangan ini, atas nama Pemkot Denpasar, saya memberikan apresiasi kepada seluruh pemangku kebijakan di Kota Denpasar atas kesiapsiagaan menjaga konduktivitas situasi di Kota Denpasar. Melalui koordinasi seluruh pemangku kebijakan sehingga hal-hal yang tidak diinginkan dapat kita redam bersama,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, dalam rangka mendukung pertumbuhan perekonomian dan menggerakkan roda perekonomian dibutuhkan penguatan modal di berbagai badan usaha. Untuk penguatan modal tersebut, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal. Dengan melakukan penyertaan modal, Pemerintah Daerah akan mendapatkan keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden.
“Deviden inilah yang nantinya dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Penerimaan daerah dari deviden ini ikut berperan serta dalam mengoptimalkan pelaksanaan program pemerintah untuk pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui bersama, Pemerintah Kota Denpasar sejak tahun 2013 telah melakukan penyertaan modal pada PT. Bank BPD Bali. Hal ini pertama kali diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2013 yang menetapkan penyertaan modal sebesar Rp.100 Miliar. Selanjutnya, melalui Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2014, jumlah penyertaan modal ditingkatkan sehingga total penyertaan modal Pemerintah Kota Denpasar menjadi Rp.300 miliar.
Realisasi penyertaan modal tersebut kini telah terpenuhi sepenuhnya dengan total kepemilikan saham sebesar Rp. 300 miliar atau setara 300.000 lembar saham. Dari investasi ini, Pemerintah Kota Denpasar memperoleh imbal hasil berupa deviden rata-rata 22,92% persen per tahun.
Hingga tahun 2025, akumulasi penerimaan deviden mencapai kurang lebih Rp419,92 ( empat ratus sembilan belas koma sembilan puluh dua ) miliar. Kontribusi deviden ini telah menjadi salah satu sumber penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun demikian, lanjut Arya Wibawa, seiring dengan kebutuhan penguatan permodalan PT. Bank BPD Bali, serta untuk menjaga daya saing dan memperkuat posisi strategis kepemilikan saham Pemerintah Kota Denpasar, maka diperlukan penambahan penyertaan modal kembali.
Tambahan modal ini juga didukung oleh kemampuan fiskal daerah yang cukup, dimana SiLPA rata-rata menunjukkan tren positif, sehingga ruang fiskal tersedia untuk melakukan investasi daerah tanpa mengganggu belanja prioritas lainnya.
Dengan demikian, penambahan penyertaan modal dipandang perlu agar Pemerintah Kota Denpasar tetap memperoleh manfaat ekonomi melalui peningkatan deviden, sekaligus mendukung penguatan kelembagaan Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
“Kami mengharapkan koreksi yang konstruktif dalam pembahasan nanti, sehingga apa yang kita rumuskan akan memberikan hasil yang terbaik dalam pelayanan kepada masyarakat, “ ujar Arya Wibawa. (esa-wah/Tra)
Walikota Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi 2025
NEWSINTERMEDIA.COM ll DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual terkait Pengendalian Inflasi Tahun 2025 serta Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah. Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian ini diikuti dari Kantor Walikota Denpasar, Selasa (2/9) kemarin.
Ket. Foto : Pemerintah Kota Denpasar bersama OPD terkait yang tergabung dalam TPID mengikuti Rakor secara virtual terkait Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian ini diikuti dari Kantor Walikota Denpasar, Selasa (2/9).
Hadir dalam kesempatan tersebut Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, Ketua Komisi 1 DPRD Denpasar, Anak Agung Putu Gde Wibawa, Sekda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, serta jajaran OPD terkait Pemkot Denpasar.
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, terutama menjelang hari besar keagamaan dan nasional. Selain itu, daerah juga didorong untuk memperkuat dukungan terhadap program percepatan penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat sebagai salah satu program strategis nasional.
“Terkait perkembangan kamtibmas, agar seluruh kepala daerah tetap fokus menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepala daerah untuk memperkuat sinergi dengan Forkopimda, menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta menggelar doa lintas agama bersama pemerintah dan masyarakat,” ujar Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito
Sementara Walikota Jaya Negara menyampaikan bahwa Pemkot Denpasar senantiasa berkomitmen menjaga kestabilan harga melalui langkah-langkah konkret bersama TPID. Hal ini meliputi pemantauan rutin harga di pasar, operasi pasar murah, hingga memperkuat rantai distribusi bahan pokok.
“Sinergitas pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mengendalikan inflasi dan mendukung program strategis nasional. Dengan sinergi dan kerja sama yang kuat, kami optimis Denpasar dapat terus menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok sekaligus mendukung percepatan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat,” ujar Jaya Negara.
Lebih lanjut Walikota Jaya Negara menyampaikan, Pemkot Denpasar aktif meningkatkan jumlah rumah layak huni setiap tahun, serta memberi dukungan melalui perabot dan kolaborasi dengan CSR.
Sementara pengendalian inflasi sejumlah langkah telah dilakukan, mulai dari pasar murah dan operasi pasar, monitoring serta intervensi harga melalui TPID, penguatan distribusi pangan, hingga pengembangan pertanian lokal. Selain itu, Pemkot juga memanfaatkan teknologi informasi dalam pemantauan harga dan edukasi kepada masyarakat, serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
“Pengendalian inflasi bukan hanya tugas pemerintah, melainkan memerlukan dukungan semua pihak. Dengan kolaborasi lintas sektor, kami optimis stabilitas harga dapat terjaga sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terlindungi,” ujar Jaya Negara.
Selebihnya pihaknya berharap pelaksanaan Rakor ini menjadi momentum untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi, sehingga kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (Pur/tra).