Ny. Putri Koster Paparkan Sistem Pengolahan Sampah Berbasis Sumber
kepada Ny. Selvi Gibran Rakabuming
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Duta Pengolahan Sampah Berbasis Sumber (PSBS) Padas (Palemahan Kedas), Ny. Putri Koster, memaparkan sistem pengolahan sampah berbasis sumber kepada Ny. Selvi Gibran Rakabuming, istri Wakil Presiden RI, dalam kunjungan kerja di Pusat Daur Ulang (PDU) Kota Denpasar, Jumat (7/11).
Dalam kesempatan tersebut, Ny. Putri Koster menjelaskan konsep pengelolaan sampah dari hulu atau berbasis sumber sebagai solusi penanggulangan sampah di Bali. Ia menegaskan, pengolahan dimulai dari tingkat desa sebagai satuan wilayah terkecil yang paling dekat dengan masyarakat. “Peran kepala desa, lurah, serta bendesa adat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program ini,” ujarnya.
Menurutnya, konsep tersebut sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 yang menugaskan bupati dan wali kota memperkuat pengelolaan sampah di wilayah masing-masing agar dapat diselesaikan di tingkat desa tanpa membebani daerah lain.
Putri Koster menuturkan, sampah organik diolah menggunakan komposter yang menghasilkan pupuk cair dan padat untuk menyuburkan tanah. Selain itu, penerapan Teba Modern juga terus digencarkan dengan cara memproses sampah organik di dalam lubang tanah menggunakan eco enzyme. “Dengan cara ini, masyarakat tidak perlu lagi membeli pupuk kimia karena sudah mampu memproduksi pupuk sendiri,” jelasnya.
Untuk sampah anorganik, pemerintah daerah bersama desa dan desa adat terus mendorong pengembangan teknologi pengolahan serta optimalisasi peran TPS3R dan PDU. Sejumlah desa adat seperti Cemenggaon dan Punggul disebut berhasil menuntaskan penanganan sampah organik, sementara sampah anorganiknya diolah secara terpadu. Pemerintah Provinsi Bali menargetkan permasalahan sampah di seluruh wilayah dapat terselesaikan pada 2027, sehingga tempat pembuangan akhir (TPA) di Bali dapat ditutup secara menyeluruh.
Dalam paparannya, Putri Koster menekankan bahwa kebersihan Bali merupakan tanggung jawab bersama. Sinergi antara pemerintah, desa adat, dan masyarakat menjadi kunci terwujudnya lingkungan bersih dan berkelanjutan. “Dengan gotong royong semua pihak, cita-cita Bersih Bali, Bersih Indonesia dapat terwujud. Bali harus menjadi contoh bagi dunia dengan lingkungan yang tertata dan lestari,” ujarnya menegaskan.
Sementara itu, Ny. Selvi Gibran Rakabuming menyampaikan apresiasi atas sistem pengolahan sampah di Bali yang dinilainya sudah terintegrasi dengan baik dan memiliki dasar regulasi yang kuat. Ia berharap sistem tersebut dapat terus dikembangkan dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia. “Jika berhasil di Bali, daerah lain pasti akan mengikuti. Dari Bali untuk Indonesia, agar bukan hanya Bali yang bersih, tetapi seluruh Indonesia,” tandasnya. (MUL/TRA).
Pemprov dan Pemkot Gelar Bursa Kerja Hadirkan 5.742 dari 38 Perusahaan
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali terus berupaya menurunkan angka pengangguran, yang pada Februari 2025 masih tercatat sekitar 43.130 orang dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,58% dan ditargetkan turun menjadi 1%.
Salah satu langkah untuk mengurangi pengangguran adalah melalui pelaksanaan “Bursa Kerja dan Edukasi Vokasi Nasional 2025” oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang berkolaborasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bali Bidang Hukum, Politik, dan Pemerintahan, Cok. Bagus Pemayun, pada Kamis (6/11).
Kegiatan bertema “Optimis Harus Kerja” ini diselenggarakan di Selasar Utara Lantai 1, Gedung Dharma Negara Alaya, Jalan Mulawarman, Denpasar Utara, pada 6–8 November 2025. Kegiatan ini terbuka untuk umum termasuk Penyandang Disabilitas dan tidak dipungut biaya (gratis). Kegiatan ini merupakan bentuk fasilitasi Pemerintah Provinsi Bali dalam memberikan kesempatan kepada lulusan baru maupun para pekerja yang ingin meningkatkan jenjang karier. Selain itu, rangkaian kegiatan juga dirancang untuk memberikan ruang bagi peningkatan keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi.
Bursa Kerja dirangkai dengan Edukasi Vokasi Nasional yang meliputi kegiatan talk show, diskusi kelompok terarah, coaching clinic layanan SIAPkerja, serta penempatan SISKO-P2MI. Kegiatan ini diikuti oleh pemangku kepentingan ekosistem ketenagakerjaan di Bali dengan prioritas peserta lulusan SMK, LKP, dan pendidikan vokasi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesiapan pencari kerja dalam bersaing di dunia kerja serta memberikan wawasan pengembangan karier, termasuk peluang kerja baik di dalam maupun luar negeri.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, menyampaikan bahwa tersedia sebanyak 5.742 lowongan kerja dalam dan luar negeri yang ditawarkan oleh tiga puluh delapan (38) perusahaan dari berbagai sektor usaha antara lain kesehatan, distribusi dan FMCG, alih daya, manufaktur, budidaya mutiara, perdagangan, ritel, jasa keuangan, rekreasi dan hospitality, restoran, telekomunikasi, logistik dan ekspedisi barang, distributor, serta rumah sakit. Lowongan tersebut terdiri dari berbagai jenjang posisi mulai tingkat staf hingga manajerial, dengan kualifikasi pendidikan SMA/SMK, Diploma, hingga Sarjana dari berbagai disiplin ilmu.
Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, bahwa kegiatan Bursa Kerja ini merupakan upaya membuka kesempatan bagi warga Bali, khususnya para lulusan baru, agar memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian dan bidang pendidikannya. Dengan demikian, kegiatan ini dapat menjadi wadah yang mempertemukan pencari kerja dengan pihak perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, serta menjadi ruang untuk mendorong kreativitas dan pengembangan diri dalam mewujudkan cita-cita para generasi muda Bali. (TUTT/TRA).
DBFW, 13 Organisasi Perempuan Tampilkan Wastra Bali
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Gelaran hari ke-6 Session 1 Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) 2025 berlangsung meriah di Gedung Ksirarnawa, Taman Budaya Denpasar, Kamis (6/11). Acara ini dihadiri langsung oleh Wakil Ketua Harian III Dekranas, Ny. Ayu Heni Rosan, bersama istri Wakil Menteri Investasi/BKPM, Ny. Ayu Todotua. Kehadiran keduanya menunjukkan dukungan terhadap pelestarian wastra nusantara serta pemberdayaan perempuan dalam sektor ekonomi kreatif.
Kedatangan rombongan disambut oleh Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ny. Putri Koster. Dalam kesempatan tersebut, Ny. Putri Koster terlihat antusias menjelaskan mengenai kerajinan endek hasil karya para perajin binaan Dekranasda Provinsi Bali.
Pada sesi ini, panggung DBFW diramaikan oleh penampilan elegan dari 13 organisasi perempuan, yaitu Bhayangkari, Dharma Pertiwi, DWP Provinsi Bali, Dharmayukti Karini, GATRIWARA, IBI Bali, ICMI, IWAPI, Jalasenastri, KCBI, KCKB, PIA Ardhya Garini, dan Tantri Bank BPD Bali. Masing-masing organisasi menampilkan rancangan busana berbasis wastra Bali yang menggabungkan kreativitas, identitas budaya, serta inovasi modern.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, Gusti Ngurah Wiryanata, mengungkapkan bahwa terdapat 146 rancangan busana yang ditampilkan pada sesi kali ini. “Sebanyak 13 organisasi perempuan ikut berpartisipasi, dari DWP hingga Ikatan Bidan. Menariknya, dari 146 model yang tampil, beberapa di antaranya adalah para pimpinan organisasi itu sendiri, seperti Ibu Danlanud, Ibu Danlanal, dan Ibu BPD. Hari ini semuanya perempuan, kalau kemarin masih kombinasi,” ujarnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan wastra endek sebagai identitas bersama. “Mari kita nikmati keindahan ini, dan mari gunakan endek sebagai entitas orang Bali,” tegasnya.
Gelaran DBFW hari ke-6 menjadi momentum memperkuat keberlanjutan warisan budaya melalui kolaborasi lintas organisasi dan komunitas perempuan. Selain menjadi ruang ekspresi kreativitas mode, acara ini turut mendorong pemanfaatan wastra Bali sebagai bagian dari gaya hidup sehari-hari yang dekat dengan generasi modern. (MUL/TRA).
Revisi UU Otda Harus Perhatikan Karakteristik dan Potensi Daerah
NEWS INTERMEDIA.COM || BADUNG –Gubernur Bali Wayan Koster mendukung rencana pemerintah untuk merevisi UU Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pemerintahan Daerah yang selama ini menjadi dasar hukum pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda). Hal itu disampaikannya dalam paparan saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Harmonisasi Kewenangan Pusat dan Daerah melalui Evaluasi Implementasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di The Sakala Resort Bali, Kabupaten Badung, Kamis (6/11).
Gubernur Koster memberi beberapa masukan agar UU ini memperhatikan karakteristik dan potensi setiap daerah. Dalam paparannya, ia yang pada saat duduk di lembaga legislatif turut membidangi lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2014, baru memahami bahwa ada beberapa kelemahan dalam regulasi ini setelah menjabat sebagai Gubernur.
Dari hasil kajiannya, salah satu kelemahan dalam UU tersebut yaitu turunan kebijakan pusat ke daerah yang betul-betul diseragamkan. “Semangat untuk penyeragaman sangat tinggi, padahal kondisi setiap daerah berbeda-beda. Tak mungkin diseragamkan untuk kondisi yang berbeda. Akibatnya, daerah tak bisa berkembang akibat regulasi yang tak sejalan dengan potensi daerah,” ujarnya.
Oleh sebab itu, ia berharap revisi undang-undang harus betul-betul memperhatikan karakteristik, potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah. Ia lantas mencontohkan Bali yang punya potensi budaya dan pariwisata sehingga membutuhkan treatment berbeda dengan daerah kepulauan, penghasil sawit atau daerah yang punya Sumber Daya Alam berupa tambang.
“Sekarang ini kan regulasinya, yang punya sumber tambang, otomatis mendapat alokasi dana bagi hasil. Sedangkan Bali yang hanya punya pariwisata, cuma kebagian kucuran DAU, DAK. Bahkan saat ini ada kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah. Bali dikurangi Rp. 1,7 triliun, tapi saya sudah memberi arahan kepada bupati/walikota agar tetap jalan sesuai dengan kondisi yang ada,” beber Gubernur Koster.
Ke depan, menurut Koster perbedaan karakteristik harus menjadi perhatian dan terakomodir dalam UU. Daerah Bali membutuhkan alokasi dana untuk penguatan dan pelestarian budaya.
Selain itu, sebagai daerah pariwisata, Bali juga membutuhkan insentif untuk menjaga ekosistem lingkungan, peningkatan infrastruktur agar tidak macet hingga dukungan dana untuk pengamanan.“Sebagai daerah pariwisata, Bali membutuhkan treatment yang berbeda dalam hal menjaga keamanan. Karena kami banyak dikunjungi orang asing, tak hanya untuk berwisata tapi dengan beragam tujuan lainnya,” ungkapnya.
Masukan lainnya, Gubernur Koster ingin provinsi diberikan kewenangan yang lebih kuat untuk menyelaraskan, mengkoordinasikan perencanaan pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. “Ini yang lemah dalam UU karena penekanan otonomi ada di tingkat kabupaten/kota. Kewenangan provinsi harus diperkuat. Jadi pusat perlu memberikan mandat kepada daerah melalui gubernur untuk melakukan koordinasi yang lebih efektif di daerah agar kabupaten/kota tak terlalu egois,” paparnya.
Untuk di Bali, Gubernur Koster sudah menerapkan pembangunan dalam satu kesatuan wilayah : 1 Pulau, 1 Pola dan 1 Tata Kelola. “Kami kumpulkan bupati dan walikota, kabupaten/kota tidak boleh punya agenda tersendiri yang tak boleh dikontrol provinsi. Sebab kalau ini kami biarkan tatanan Bali akan rusak dan compang camping,” imbuhnya.
Berikutnya, mantan anggota DPR RI tiga periode ini menyinggung tentang nomenklatur otsus yang menurutnya jangan diatur dalam UU. “Tidak perlu lagi ada nomenklatur otsus, tapi diberikan kewenangan untuk mengatur ha-hal yang sifatnya khusus. Bali tak perlu otsus, yang penting apa yang diperlukan dan sifatnya khusus itu diberikan oleh negara, cukup itu,” tandasnya.
Menutup paparannya, Gubernur yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali ini mengusulkan agar penyusunan rancangan perubahan UU Tentang Pemerintahan Daerah melibatkan kepala daerah karena mereka yang nantinya menjadi pelaksana. “Saya siap menjadi anggota tim dan gratis. Ini tanggung jawab kita sebagai kepala daerah untuk mewariskan sesuatu yang lebih baik,” pungkasnya.
Kemendagri dan Kemenko Polkam Apresiasi Masukan Gubernur Koster
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Bidang Politik dan Keamanan (Kemenkopolkam) RI Mayjen TNI Heri Wiranto menyampaikan bahwa kegiatan rakor ini membahas harmonisasi kewenangan pusat dan daerah. Berkolaborasi dengan Kemendagri, kegiatan dilakukan di tiga zona. Zona pertama di timur dan sudah dilaksanakan di Makasar, lalu wilayah barat kita gelar di Batam dan ini yang terakhir, untuk wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.
Ia memuji masukan dari Gubernur Koster mengenai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan bagaimana mekanisme harmonisasi yang diharapkan pemda kepada pusat. Masukan itu ditampung dan akan menjadi pertimbangan dalam menyusun rancangan revisi UU Nomor 23 Tahun 2014. Apresiasi terhadap Gubernur Koster juga disampaikan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Prof. Akmal Malik.
Menurutnya, masukan Gubernur Koster terkait pentingnya memperhatikan karakteristik setiap daerah, sejalan dengan amanat UUD 1945 Pasal 18A “Masukan dari Gubernur Bali ini akan mewarnai bagaimana kita menyusun regulasi yang berbasis kekhususan dan keragaman sebagaimana amanat UU,” pungkasnya.(DSK/TRA).
Hari ke-5 DBFW Session 1 Tampilkan 110 Desain Koleksi dari 11 Desainer
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Pelaksanaan Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) hari ke-5 Session 1 Tahun 2025 menampilkan 110 desain dari 11 desainer kenamaan Bali, dan para desainer tersebut merupakan hasil kurasi ketat yang sebelumnya telah dilakukan oleh Dekranasda Provinsi Bali. Demikian dikatakan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag) Provinsi Bali, sekaligus Ketua Harian Dekranasda Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Wiryanata di Gedung Ksirarnawa, Art Centre Denpasar, Rabu (5/11).
Ia juga menjelaskan bahwa masing-masing desainer menampilkan 10 desain koleksi dengan karakteristik dan ciri khas masing-masing, serta wajib menggunakan dan menonjolkan kain tenun tradisional Bali. “Sebelas desainer yang tampil telah melalui kurasi yang ketat, antara lain memiliki brand sendiri serta aktif membuat desain dalam dua tahun terakhir. Bahkan, banyak di antaranya merupakan binaan langsung dari Dekranasda Provinsi Bali,” ungkap.
Adapun sebelas desainer yang tampil, yakni: Wastra by Dode Moneko, Wastra Bali by Anggasari, Kembang Sari Batik Painting by Rani Ayu, Lusi Damai by Komang Lusi Damayanti, Ipong Design by Wirathi, Limas Butik by Yeniati, BALIAGA by Cakra Manuaba, BALIETNIK by Tini Paradina, Arunika by Nita Susianita, Gede Yudi Design by Gede Yudi, dan Lului by Syahvethi Dewi. “Mudah-mudahan ini dapat menjadi semangat kita bersama untuk meningkatkan kecintaan terhadap kain tradisional Bali,” imbuhnya.
Di sisi lain, Wiryanata menyampaikan apresiasi kepada Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan DBFW merupakan gagasan Ibu Putri Koster sebagai upaya meningkatkan kecintaan masyarakat Bali terhadap kain tenun tradisional Bali, sekaligus mengembangkan potensi desainer lokal yang ada di Bali.
Dengan mengusung tema “Wastra Hitakara”, yang berarti kain tidak hanya sebagai bentuk keindahan, tetapi juga dapat memberikan manfaat dan menciptakan kesejahteraan, DBFW diharapkan menjadi simbol pemulihan kreativitas dan ekonomi, serta jembatan diplomasi budaya yang mempertemukan tradisi dengan inovasi dalam upaya melestarikan kain tradisional Bali.
Lebih lanjut, sesuai arahan Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, kegiatan Dekranasda Bali Fashion Week akan dilaksanakan secara berkelanjutan pada tahun-tahun mendatang dan menjadi program rutin Dekranasda Provinsi Bali. Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, serta para kepala perangkat daerah Provinsi Bali. (KAR/TRA).
