Ibu Putri Koster Ajak PKK Jadi Teladan Pengelolaan Sampah
NEWSINTERMEDIA.COM || GIANYAR – Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, tidak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk memilah dan mengelola sampah secara mandiri. Menurutnya, sampah merupakan permasalahan kronis yang harus menjadi perhatian bersama. Penanganannya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan dukungan aktif masyarakat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri kegiatan Menyapa dan Berbagi di Wantilan Pura Puseh Lan Desa, Desa Adat Beng, Kecamatan Gianyar, pada Jumat (22/8). Dalam kesempatan itu, Ibu Putri Koster meminta agar PKK turut aktif mensosialisasikan pengelolaan sampah berbasis sumber. PKK yang ada di desa, kecamatan, dan kelurahan diharapkan dapat menjadi contoh sekaligus teladan di lingkungannya masing-masing dalam hal pengelolaan sampah yang baik. “Sampah yang menumpuk akan menghasilkan racun seperti dioksin dan mikroplastik. Oleh sebab itu, sampah harus dipilah: mana yang termasuk sampah organik, sampah anorganik, sampah dapur, dan sampah residu,” jelasnya.
Ia menambahkan, sampah organik dan sampah makanan yang mencakup hampir 65% total sampah harus diselesaikan di sumbernya, baik di rumah tangga masing-masing maupun di desa adat. Sementara sisanya, berupa sampah anorganik dan residu, agar dikelola di TPS3R dan TPST yang berada di wilayah desa adat. Pola tersebut, menurutnya, sudah tepat untuk menangani permasalahan sampah di Bali. “Jika desa-desa di Bali bersih, maka Bali pasti bersih. Ujung tombaknya ada di masing-masing desa adat,” imbuh wanita yang juga merupakan Duta PSBS PADAS tersebut. Ia menegaskan bahwa setiap desa di Bali harus bersih dari sampah tanpa mengotori desa lainnya.
Selain itu, Ibu Putri Koster yang didampingi Lurah Beng juga meninjau pemanfaatan biopori dan teba modern di Wantilan Pura Puseh Lan Desa, Desa Adat Beng. Ia mengapresiasi peran aktif masyarakat Desa Adat Beng dalam mendukung program pengelolaan sampah berbasis sumber melalui pembuatan biopori dan teba modern di fasilitas umum desa. “Becik niki. Ini adalah contoh yang baik tentang bagaimana penerapan pengelolaan sampah berbasis sumber,” katanya. Ia berharap konsep ini juga dapat diterapkan di setiap rumah tangga.
Kegiatan Menyapa dan Berbagi di Desa Beng, Kecamatan Gianyar, juga menyasar lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, kader PKK, dan balita dari lima kelurahan di Kecamatan Gianyar, yakni Abianbase, Bitera, Beng, Gianyar, dan Samplangan. Jumlah bantuan yang didistribusikan mencapai 50 paket sembako yang terdiri dari beras, telur, dan susu, serta berbagai bantuan lainnya sebagai bentuk kerja sama dan kolaborasi PKK dengan mitra kerja serta perangkat daerah Pemerintah Provinsi Bali.
Pentingnya Kepemimpinan Etis Pengelolaan Organisasi Publik
NEWSINTERMEDIA.COM || BADUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menjadi narasumber pada acara Internalisasi Kepemimpinan Etis dalam Pengendalian Operasional yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Dalam paparannya, Sekda Bali mengangkat materi “Konsep dan Prinsip Ethical Leadership dalam Pengelolaan Organisasi Publik”. Ia menegaskan bahwa kepemimpinan bukan sekadar kedudukan, melainkan pengaruh nyata yang diwujudkan melalui tindakan. Mengutip Donnal Macdannen, ia menyampaikan, “Leadership is action, not position” di Hotel Pullman, Legian, Badung, pada 22–23 Agustus 2025.
Menurutnya, etika dalam kepemimpinan adalah seperangkat nilai dan standar moral yang menjadi pedoman dalam menilai baik-buruk atau benar-salahnya perilaku seorang pejabat publik. Standar itu, lanjutnya, tidak dibuat oleh pemimpin itu sendiri, melainkan dinilai langsung oleh masyarakat. Oleh karena itu, pejabat publik dituntut untuk menjunjung tinggi kejujuran, integritas, serta memiliki semangat pelayanan (spirit of publicness).
Sekda Bali kemudian memberikan contoh nyata dalam dunia pemerintahan. Misalnya, ketika terjadi bencana alam, pemimpin daerah dituntut mengambil keputusan cepat terkait evakuasi dan bantuan darurat, meskipun informasi yang tersedia seringkali belum sempurna. Begitu pula dalam pengelolaan keuangan daerah, keputusan alokasi anggaran harus mempertimbangkan keterbatasan sumber daya dengan tuntutan publik yang tinggi, seperti pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.
“Keputusan dalam pemerintahan bukan hanya soal regulasi di atas kertas, tetapi keberanian untuk menyeimbangkan kebutuhan masyarakat dengan aturan dan kemampuan anggaran,” ujarnya. Ia juga menyoroti pentingnya transparansi, seperti praktik open government yang memberi ruang masyarakat untuk menilai kinerja pemerintah secara langsung.
“Sebagai pengelola administrasi publik, tuntutan bagi seorang pemimpin sangat tinggi. Kualitas kebijakan publik bukan semata diukur dari hasil sempurna, tetapi dari kemampuan pemimpin memilah masalah, menimbang sumber daya yang tersedia, serta berani mengambil keputusan di tengah tekanan publik,” jelas Sekda.
Ia juga menekankan bahwa komunikasi adalah inti kepemimpinan. Pemimpin harus mampu menggerakkan orang lain dengan cara membangun kepercayaan, bersikap empatik, dan menyampaikan pesan dengan jelas. “Staf itu tidak bodoh, yang membedakan hanyalah kuasa. Karena itu, pemimpin harus bijak, memiliki pengetahuan, kedewasaan emosional, serta berlandaskan etika dan hukum dalam setiap kebijakan,” tegasnya.
Di akhir sesi, Sekda menutup dengan pesan bahwa pemimpin publik harus memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi dan selalu mengutamakan pelayanan. “Jangan sampai pemimpin hanya berdiam di ruangan. Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang hadir, melayani, dan menginspirasi,” pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, Asep Rahmat Suwandha, selaku moderator; Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Jimmy Zeravianus Usfunan, S.H., M.H., sebagai narasumber I; Deputi Akuntansi BPJS Ketenagakerjaan, Andri Bayumi; serta seluruh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kelas I di seluruh Indonesia. (Eka/Tra).
Dukung Transportasi Ramah Lingkungan Lewat Fun Run 5 K
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, memberikan apresiasi kepada peserta fun run 5K yang diikuti oleh kepala perangkat daerah, staf, serta pegawai Pemerintah Provinsi Bali dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-67 Pemprov Bali. Kegiatan berlangsung di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala Denpasar, Jumat (22/8).
Fun run bertajuk “Electrify Your Run, Sustain the Planet” ini merupakan kolaborasi antara Dinas Perhubungan Provinsi Bali dengan Maxus Indomobil. Acara ini menempuh jarak 5 kilometer mengelilingi kawasan civic centre dan menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-67 Provinsi Bali yang juga menghadirkan pameran kendaraan listrik, UMKM, serta lomba antar-OPD.
Sekda Dewa Indra yang hadir mewakili Gubernur Bali membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, ia menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara yang berlangsung selama tiga hari, 22–24 Agustus 2025.
“Kegiatan ini menjadi ajakan kepada kita semua untuk terus menjaga sekaligus menciptakan udara di Provinsi Bali agar semakin bersih serta mengurangi polusi dari knalpot kendaraan bermotor dengan menggunakan kendaraan listrik,” ujar Dewa Indra.
Gelaran fun run ini diikuti lebih dari 4.000 peserta yang terdiri dari masyarakat umum, komunitas olahraga, OPD, TNI, Polri, hingga unsur Forkopimda.
Selain fun run, masyarakat juga dapat mengunjungi pameran kendaraan listrik yang menghadirkan berbagai merek ternama, seperti MAXUS, AION, ID.BUZZ, CITRON, ADORA, dan TYRANO. Pameran UMKM hasil kurasi Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Bali turut menampilkan 10 tenant koperasi dengan produk unggulan lokal.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta, menegaskan kegiatan ini bukan sekadar perayaan, melainkan simbol transisi menuju Bali yang lebih hijau dan berdaya saing. Sementara itu, Maxus Indomobil sebagai sponsor utama menegaskan komitmennya mendukung program Bali Net Zero Emission 2045 dengan menghadirkan kendaraan listrik premium, MAXUS MIFA 7 dan MIFA 9, yang dirancang untuk kebutuhan keluarga, pariwisata, maupun operasional pemerintahan.
Sebelum mulai berlari, peserta diajak melakukan pemanasan untuk meregangkan otot agar tidak kram saat berlari, mengingat banyak kepala OPD yang sudah berusia lanjut. (Tutt/Tra).
Sekda Bali Dorong Layanan ASN Berbasis Digital
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional di Bali. Menurutnya, keberadaan kantor layanan BKN di daerah akan semakin memudahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengurus berbagai kebutuhan kepegawaian. Hal tersebut disampaikannya saat mewakili Gubernur Bali, Wayan Koster, pada acara Pengukuhan Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar yang dilakukan oleh Gubernur Bali melalui Sekda Provinsi Bali, bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Niti Mandala Renon, Denpasar, Jumat (22/8).
Pada kesempatan tersebut, Satya Pratama, S.Sos., M.Sc., yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Kepegawaian Aparatur Sipil Negara, dikukuhkan menjadi Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar. Pengukuhan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 355 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.
Sekda Bali memuji kinerja BKN Regional X selama ini dalam memberikan layanan kepada ASN, mulai dari kenaikan pangkat hingga pensiun, yang dinilai cepat dan efisien. “Dalam pemerintahan, semua melibatkan sumber daya manusia yang bernama ASN. Tugas-tugas mereka tentu membutuhkan pembinaan dan pengelolaan karier langsung oleh BKN. Jika dulu layanan hanya ada di Jakarta dan Surabaya, syukurlah kini sudah hadir di Bali,” ujarnya.
Ia menegaskan, kedekatan BKN dengan pemerintah daerah sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kepegawaian, baik bagi ASN Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, maupun instansi vertikal termasuk TNI dan Polri. Selama ini, transformasi layanan BKN sudah dirasakan lebih cepat, mudah, dan efisien.
“Apalagi hampir semua layanan kini berbasis digital. Urusan mutasi, pemindahan pegawai, hingga promosi sudah bisa diakses melalui satu aplikasi bernama SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) dan I-MUT (Integrated Mutasi). Konfirmasi juga dilakukan secara digital, sehingga lebih hemat biaya dan waktu. ASN tidak perlu lagi membawa berkas fisik ke kantor maupun datang ke BKN,” jelasnya.
Ia menambahkan, Pemprov Bali sendiri telah merasakan manfaat dari transformasi digital tersebut. “ASN tidak perlu mengambil SK ke BKD, cukup mengecek di Simpeg. Kami pun tidak mengeluarkan biaya sepeser pun untuk penerbitan SK,” lanjutnya.
Menurutnya, tujuan digitalisasi bukan sekadar mengikuti perkembangan teknologi, melainkan untuk mempercepat ASN memperoleh hak-hak mereka. “Tugas Kepala BKPSDM hanya satu: membuat pegawai senang. Dan dengan layanan digital ini, semuanya bisa lebih cepat dan transparan,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Sekda Dewa Indra menyampaikan terima kasih kepada BKN atas transformasi layanan yang telah dilakukan, serta berharap seluruh kabupaten/kota dan instansi vertikal di Bali dapat merasakan manfaat yang sama.
“Selamat datang di Bali. Saya yakin Bapak akan mudah beradaptasi, dan mari bersama-sama kita wujudkan pelayanan ASN yang semakin baik, cepat, dan tidak dipersulit,” pungkasnya. (Mul/Tra).
