Gubernur Koster Ajak Seluruh Stakeholder Pariwisata Bali
Wujudkan Pariwisata Bali Berbasis Budaya, Berkualitas dan Bermartabat
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster yang didampingi Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta mengajak seluruh stakeholder pariwisata untuk senantiasa dan penuh tanggungjawab mewujudkan pariwisata Berbasis Budaya, Berkualitas dan Bermartabat di Provinsi Bali. Demikian arahan Gubernur Kostetr di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Denpasar, Gubernur Koster dihadapan Ketua PHRI Bali, Prof. Tjok Oka Sukawati hingga seluruh stakeholder pariwisata pada, Kamis (Wraspati Keliwon, Warigadean) 30 Oktober 2025.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Gubernur Koster menegaskan pembangunan pariwisata Berbasis Budaya, Berkualitas dan Bermartabat harus sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana, serta Haluan Pembangunan Bali Masa Depan, 100 Tahun Bali Era Baru 2025 – 2125, yang diimplementasikan dengan Memperkokoh Kebudayaan Bali melalui penggunaan Aksara Bali, penggunaan Busana Adat Bali, Penguatan Desa Adat dan Pemajuan Kebudayaan Bali.
Implementasi selanjutnya, kata Gubernur Koster dengan melaksanakan Pembangunan Destinasi Wisata Baru, Pembangunan Insfrastruktur dan Sarana-Prasarana Strategis, Menjaga Ekosistem Alam dan Lingkungan, Tata Kelola Pariwisata Berkualitas yang saat ini sedang dirancang dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali, serta yang terpenting bergotong royong dalam mengoptimalisasikan Pungutan Wisatawan Asing.
“Untuk pembangunan destinasi wisata baru, meliputi pembangunan kawasan Turyapada Tower KBS 6.0 Kerthi Bali di Buleleng dan pembangunan kawasan Pusat Kebudayaan Bali di Klungkung. Sedangkan insfrastruktur dan sarana-prasarana strategis yang akan dibangun pada tahun 2026 ini meliputi Restorasi Parahyangan Pura Agung Besakih di Karangasem,
Pembangunan kawasan Gedung Parkir Pura Ulun Danu Batur di Bangli, pembangunan Gedung Parkir dan Jalan Shuttle dari Gedung Parkir Sanur menuju Pelabuhan Sanur, serta pembangunan Jalan Baru Underpass Jimbaran di Kabupaten Badung,” tegas Murdaning Jagat Bali asal Desa Sembiran, Buleleng ini.
Hal diatas, dikatakan Gubernur Wayan Koster sangat penting untuk dilaksanakan dengan spirit bersama, karena Gubernur Bali jebolan ITB ini mencatat, selain pembangunan pariwisata memberi manfaat positif bagi kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali.
Namun juga minimbulkan permasalahan terhadap Alam, Manusia, dan Kebudayaan Bali yang meliputi meningkatnya alih fungsi lahan sawah, sampah semakin banyak, ancaman ketersediaan air bersih, kemacetan semakin tinggi, terjadinya kesenjangan ekonomi di luar wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.
“Lalu ada kapasitas infrastruktur dan transportasi publik yang jauh dari memadai, tingginya praktek pembelian aset dengan memakai nama masyarakat lokal Bali, dan adanya kasus narkoba, munculnya komunitas orang asing yang eksklusif, hingga penodaan tempat – tempat suci semakin meningkat,” ungkapnya.(KBP/TRA).
Bangun Infrastruktur Strategis, Koster Gunakan Keunggulan Devisa
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster terus mengenjot Pungutan Wisatawan Asing (PWA) untuk dijadikan andalan dalam Pembangunan Budaya Bali dan Pelestarian Lingkungan Alam Bali. Hal ini dilakukan setelah bertemu beberapa Menteri di Jakarta dan acara ini berlangsung di Gedung Ksirarnawa, Art Center, Denpasar, Kamis (Wraspati Keliwon, Warigadean) 30 Oktober 2025.
Gubernur Bali, Wayan Koster mengumpulkan seluruh stakeholder pariwisata di Bali untuk bergotong royong mengoptimalisasikan Pungutan Wisatawan Asing (PWA), guna terwujudnya Pariwisata Berbasis Budaya, Berkualitas, dan Bermartabat, setelah menemui Menko Hukum, HAM, dan Imigrasi Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (IMIPAS) RI Jenderal Pol (Purn) Agus Andrianto, hingga Menteri terkait di Jakarta.
Gubernur memberi arahan dihadapan seluruh stakeholder pariwisata di Bali yang juga dihadiri oleh Ketua PHRI Bali, Prof. Tjok Oka Sukawati hingga Ketua GIPI Bali, Ida Bagus Agung Partha Adnyana mendapatkan informasi bahwa penyelenggaraan Pungutan bagi Wisatawan Asing dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak lain, seperti : a) Collecting Agent; b) Mintra Manfaat; atau c) Endpoint.
“Kerjasama mitra manfaat dan Endpoint dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan mendapat imbal jasa, sebagaimana dimaksud paling tinggi 3 persen dari besaran dan jumlah transaksi Pungutan bagi Wisatawan Asing,”katanya.
Gubernur Wayan Koster pada acara itu juga menegaskan PWA sangatlah penting untuk alokasi Pembangunan Budaya dan Pelestarian Lingkungan melalui Desa Adat.
“Sampai tanggal 30 Oktober 2025, (PWA, red) yang sudah masuk Rp 318 miliar atau sama pemasukannya pada Desember 2024 lalu,” ujar Koster seraya memperkirakan sampai bulan Desember 2025 mendatang, jumlah PWA bisa mungkin mencapai Rp 380 miliar.
Walau dikatakan Gubernur Bali, nilai PWA yang diperkirakan akan mencapai Rp 380 miliar di bulan Desember 2025 nanti sangat kecil dari target, namun Gubernur Koster menyatakan PWA tersebut sangat penting untuk alokasi Pembangunan Budaya dan Pelestarian Lingkungan melalui Desa Adat.
“Sehingga setiap Desa Adat akan mendapat Rp 300 juta per tahunnya. Kalau semua Desa Adat kita berikan, maka jumlahnya sekitar Rp 450 miliar,” jelas Koster sembari mengatakan jika ada yang bertanya untuk apa PWA itu? Ini untuk budaya dan pengelolaan sampah.
Dikatakan selain bekerja mengoptimalisasikan PWA, mantan Anggota DPR RI 3 Periode dari PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan akan berupaya keras melakukan negosiasi dengan Pemerintah Pusat guna mendapatkan dukungan pembangunan infrastruktur untuk dibawa ke Pulau Bali. Negosiasi yang dilakukan Koster hanya mengandalkan kekuatan kontribusi devisa pariwisata Bali terhadap devisa pariwisata Indonesia.
“Tercatat pada tahun 2024, dengan adanya wisatawan mancanegara ke Bali 6,3 juta orang, Bali ternyata telah menyumbangkan devisa pariwisata mencapai Rp 167 triliun, atau 53 persen pariwisata Bali berkontribusi terhadap total devisa pariwisata Indonesia yang jumlahnya mencapai Rp 312 triliun,”ungkap Gubernur.
Gubernur berharap negosiasi ini berjalan dengan lancar guna mempermudah pembangunan infrastruktur pariwisata Bali. Jadi begitu yang titiang pikirkan untuk pariwisata Bali, supaya bagus pariwisata Bali. Tanpa infrastruktur yang bagus, kata Wayan Koster daya saing pariwisata Bali akan kalah.
“Kalau terus kalah dan diviralkan dengan berbagai isu, orang makin jauh dari Bali, karena itu kita harus membuat sistem dalam menghadapi persaingan yang semakin kuat kedepan. Tidak bisa hanya mengandalkan satu pintu, jadi apa yang menjadi rezeki kita, itulah kita manfaatkan sebagai sumber andalan, yaitu pariwisata untuk menggali anggaran atau ekonomi Bali sebagai rezeki,” terangnya.
Diakhir arahannya, Gubernur Bali menyebut inilah yang harus kita jadikan pemahaman kita bersama. “Karena itu, titiang nunas niki, jangan cuek, bareng – bareng gotong royong, kita harus berjalan dengan spirit dan langkah yang sama, supaya PWA ini mencapai target, sehingga pariwisata Bali makin bagus, tangguh dan berdaya saing,” tutupnya.(KBP/TRA).
Ny. Putri Koster: Peran PKK Harus sebagai Penggerak Kesejahteraan Masyarakat
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. Putri Suastini Koster, didampingi Sekretaris I TP PKK Provinsi Bali, Ny. Seniasih Giri Prasta, membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) PKK Provinsi Bali Tahun 2025 sebagai tindak lanjut dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) X PKK Tahun 2025. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penyampaian rencana kegiatan TP PKK Provinsi Bali Tahun 2026 yang berlangsung di Gedung Gajah Jayasabha, Denpasar, serta dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting, pada Kamis (30/10).
Dalam sambutannya, Ny. Putri Koster menegaskan bahwa Rakerda merupakan momentum penting untuk menyampaikan hasil Rakernas kepada jajaran TP PKK hingga ke tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa. Menurutnya, sinergi antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan agar visi dan misi gerakan PKK dapat terwujud.
“PKK adalah tim penggerak. Karena itu, tim ini harus mampu menggerakkan potensi yang ada di masyarakat untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan di wilayahnya masing-masing,” tegas Ny. Putri Koster.
Pada kesempatan tersebut, TP PKK Provinsi Bali juga menyampaikan bahwa dalam Rakernas diterbitkan tiga buku penting sebagai pedoman kerja, yaitu Rencana Induk PKK 2025–2029, Strategi Gerakan PKK, serta Petunjuk Teknis Tata Kelola Kelembagaan Gerakan PKK. Seluruh materi ini menjadi landasan untuk memperkuat langkah PKK di daerah dalam mendukung visi pemerintah, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari lapisan paling bawah.
Ny. Putri Koster menambahkan, PKK memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah dalam menyampaikan informasi penting kepada masyarakat. Ia mencontohkan, ketika muncul ancaman kesehatan seperti wabah rabies, TP PKK turut bergerak bersama Dinas Kesehatan untuk melakukan sosialisasi langsung kepada warga. “Kita harus jemput bola dalam sosialisasi, sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan informasi yang tepat dan bermanfaat,” ujarnya.
Selain kegiatan sosialisasi, TP PKK Provinsi Bali secara rutin mengadakan aksi sosial dengan menyapa masyarakat sekaligus membawa bantuan dari Pemerintah Provinsi Bali. Pada tahun 2026 mendatang, TP PKK Provinsi Bali juga akan memberikan Penghargaan Adi Bakti Pratama kepada para kader yang telah mengabdi selama 10 tahun.
Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, Rakerda ini diharapkan dapat memperkuat gerakan PKK di seluruh tingkatan agar mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat Bali di masa mendatang.
Selanjutnya, dalam Rakerda tersebut juga dilakukan pemaparan materi oleh dua narasumber, yakni mengenai Rencana Kerja TP PKK Provinsi Bali Tahun 2026 yang disampaikan oleh Sekretaris II TP PKK Provinsi Bali, serta Fasilitasi dan Dukungan Penganggaran Kegiatan TP PKK Provinsi Bali Tahun 2026 yang disampaikan oleh Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Bali. (EKA/TRA).
