Pemprov, Pertamina dan Hiswana Migas, Sidak Distribusi LPG
TABANAN-NEWSINTERMEDIA.COM || Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Bali kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap distribusi LPG 3 kg pada Kamis (5/12). Kali ini objek sasaran berada di Kabupaten Tabanan.
Analis Perdagangan Ahli Muda, Gusti Ngurah Ketut Wirawan, dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan, menyampaikan apresiasi atas langkah Disperindag Provinsi Bali bersama PT Pertamina, Hiswana Migas, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memantau penggunaan LPG 3 kg agar tepat guna dan tepat sasaran.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Langkah ini bertujuan memastikan pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Migas Nomor B-2461/MG/05/DJM/2022 berjalan sesuai aturan. Dalam edaran tersebut, delapan kategori usaha dilarang menggunakan LPG 3 kg bersubsidi, antara lain restoran, hotel, laundry, usaha batik, peternakan, pertanian, usaha tani tembakau, dan usaha las.
Tim pengawasan melakukan pemeriksaan di pangkalan LPG 3 kg di wilayah Kabupaten Tabanan, serta mengecek pengisian LPG di SPPBE PT Kiani Pacific Nusantara dan sejumlah hotel serta restoran di kawasan DTW Tanah Lot, Kabupaten Tabanan.
Ketua Tim Pengawasan Terpadu Disperindag Provinsi Bali, I Wayan Pasek Putra, yang turun langsung ke lapangan, mengatakan bahwa pihaknya melakukan sosialisasi untuk memastikan pemanfaatan LPG subsidi sesuai aturan, yaitu untuk usaha mikro dan rumah tangga kategori miskin. Selain itu, tim juga memastikan harga jual LPG 3 kg di tingkat pangkalan sesuai ketentuan, yakni Rp18.000, serta memeriksa kesesuaian berat tabung dan keamanan tabung gas.
Dari hasil pemantauan lapangan di SPPBE PT Kiani Pacific Nusantara, tidak ditemukan adanya kecurangan dalam pengisian berat tabung gas. Namun, perlu perbaikan dalam pemasangan plastik pembungkus di beberapa tabung yang mudah terlepas. Demikian pula saat dilakukan sidak ke pangkalan, tidak ditemukan gas dengan berat yang kurang atau harga di atas ketentuan. Namun, banyak tabung gas kosong yang memiliki berat lebih karena gas masih tersisa tetapi sudah diganti oleh konsumen.
“Di sini kami mengimbau para konsumen agar benar-benar menghabiskan isi gas dalam tabung terlebih dahulu. Ada tabung yang gasnya masih tersisa 1 kg, tetapi sudah ditukarkan. Permasalahan ini sering diakibatkan oleh regulator yang tidak sesuai. Untuk itu, pastikan selalu memakai regulator berstandar SNI,” imbuhnya.
Sementara itu, perwakilan dari Pertamina Bali, Hilmi, yang ikut turun ke lapangan, mengingatkan masyarakat bahwa peristiwa kebakaran kecil kemungkinan terjadi karena kebocoran tabung gas. Kejadian munculnya api biasanya disebabkan oleh percikan api yang menyambar gas yang menumpuk akibat kurangnya ventilasi. Oleh karena itu, pihaknya mengimbau agar tabung gas diletakkan di ruang terbuka atau tempat berventilasi bawah sehingga gas tidak menumpuk di udara.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk selalu membeli gas LPG di agen-agen resmi atau pangkalan resmi, dan menghindari membeli gas oplosan yang isinya mungkin tidak sesuai sehingga merugikan konsumen.
Hasil monitoring kali ini menunjukkan bahwa seluruh tabung LPG 3 kg di SPPBE telah sesuai standar berat dan dicek sebelum didistribusikan. Hal ini menunjukkan bahwa sidak sebelumnya memberikan dampak positif dalam meminimalkan pelanggaran. (ARI/TRA)
Diharapkan Lahir Pemimpin Cerdas dan Kuat yang Mampu Bertahan
DENPASAR -NEWSINTERMEDIA.COM || Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mengucapkan selamat kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXIX Tahun 2024 yang telah menyelesaikan proses pembelajaran selama kurang lebih empat bulan. Peserta dinilai tetap kompak dan memperoleh banyak pengalaman berharga yang dapat digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat. Hal ini disampaikan saat acara penutupan dan pelepasan peserta di Wiswa Sabha Utama, Kamis (5/12).
Dalam sambutannya, Dewa Made Indra menyampaikan rasa bangganya kepada 60 peserta dari berbagai wilayah. “Pemimpin yang cerdas dan kuat adalah mereka yang mampu menghadapi tantangan serta menyelesaikan permasalahan dengan baik, teratur, dan tepat waktu. Mereka juga harus bisa bertahan dalam berbagai situasi, namun tetap rendah hati,” ujarnya.
Ia menambahkan, pendidikan dan penanaman moral merupakan aspek penting dalam kepemimpinan, tetapi yang lebih utama adalah kemampuan menguasai situasi dan menyelesaikan permasalahan layanan publik. “Praktik di lapangan sangat penting untuk mengasah kemampuan tersebut. Berbagai permasalahan dan karakter individu yang dihadapi akan menjadi pembelajaran. Jika mampu melewatinya, saya yakin kalian pantas menjadi pemimpin yang dapat diandalkan,” imbuhnya.
Dewa Made Indra juga menekankan bahwa birokrasi kelas dunia kini menjadi tuntutan zaman. Organisasi tidak lagi bersifat mekanistis, tetapi harus adaptif dan mampu bersaing di lingkungan yang dinamis. Untuk itu, diperlukan tenaga yang andal dan lincah (agile).
“Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II ini menjadi momentum penting untuk menjawab tantangan tersebut. Tema ‘Tematik Kepariwisataan’ yang diusung menunjukkan bahwa para peserta telah mampu berinovasi di sektor pariwisata untuk mendukung pembangunan di daerah masing-masing,” lanjutnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Program dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN, Erna Irawati, menyampaikan bahwa era saat ini menghadirkan tiga tantangan besar: revolusi industri dengan kemajuan teknologi informasi, bonus demografi, dan dampak pandemi COVID-19. “Teknologi menjadi tantangan sekaligus peluang. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki mindset yang terbuka, mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dalam tim, serta berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Plh. Kepala BKPSDM Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha, menjelaskan bahwa pelatihan ini diikuti oleh 60 peserta, dengan 21 peserta meraih nilai sangat memuaskan, termasuk lima peserta dengan predikat terbaik: Nusakti Yasa Wedha, Putu Arya Nugraha, Made Padma Puspita, I Gede Cipta Sadewa Atmaja, dan I Nyoman Rudiarta.
Tema pelatihan, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Industri Kreatif,” dinilai memberikan manfaat signifikan, terutama bagi daerah di luar Bali. Dewa Sunartha menambahkan bahwa pengelolaan pelatihan harus terus dikembangkan agar BKPSDM Provinsi Bali memiliki branding khusus dalam pelatihan kepemimpinan nasional. Akselerasi dan sinergi inovasi kepariwisataan juga perlu diperkuat untuk mendukung pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pelestarian budaya, dan pemerataan pembangunan.
Melalui pelatihan ini, inovasi yang dihasilkan diharapkan dapat diterapkan dengan relevan dan efektif. Pasca pelatihan, para peserta diharapkan mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh, menciptakan lingkungan kerja inovatif, dan menghasilkan kebijakan percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. (TUTT/TRA)
Monitoring Pungutan Wisatawan Asing Sasar DTW Tanah Lot
TABANAN-NEWSINTERMEDIA.COM || Pemerintah Provinsi Bali melalui leading sector Dinas Pariwisata kembali melakukan monitoring pungutan wisatawan asing (PWA) atau Tourism Levy Voucher (TLV) di destinasi wisata untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pariwisata. Kali ini, tim yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pariwisata, Bank BPD Bali, organisasi pariwisata, dan pengelola Daya Tarik Wisata (DTW) menyambangi kawasan wisata Tanah Lot, Kediri, Kabupaten Tabanan, pada Rabu (4/12) sore.
Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali, Tjok Bagus Pemayun, di sela-sela monitoring menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya monitoring sekaligus sosialisasi program pungutan wisatawan asing yang berlaku sejak 14 Februari 2024. “Pemantauan seperti ini dilakukan secara rutin di kawasan wisata. Pada kesempatan ini, kami juga terus melakukan sosialisasi, yang harus dilakukan secara berkesinambungan, tidak hanya di Bali, tetapi juga di tingkat nasional dan internasional,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya ingin memastikan wisatawan dapat melakukan transaksi pembayaran pungutan pariwisata dengan lancar. “Dengan begitu, kami dapat mengevaluasi dan menentukan strategi ke depan untuk memaksimalkan pungutan ini,” imbuh Tjok Bagus. Dari hasil monitoring sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa hampir 90 persen pembayaran dilakukan sebelum wisatawan tiba di Bali, menandakan sosialisasi yang efektif.
Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, Anak Agung Ngurah Satria Tenaya, menyambut baik kegiatan monitoring ini. Ia menegaskan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian lingkungan dan budaya Bali. “Namun, kenyamanan wisatawan tetap harus dijaga dengan melakukan proses monitoring yang santun dan baik,” katanya.
Kepala Divisi Humas DTW Tanah Lot, I Putu Erawan, juga menyatakan dukungan penuh terhadap program tersebut. “Sesuai aturan yang berlaku, kami sebagai pengelola DTW Tanah Lot siap mendukung sepenuhnya,” ujarnya. Ia menambahkan, angka kunjungan wisatawan ke Tanah Lot saat ini berkisar 3.000–4.000 orang per hari, dengan mayoritas wisatawan mancanegara mencapai 60 persen.
Turut serta dalam monitoring ini adalah Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali, Himpunan Pramuwisata Indonesia (HPI) Bali, dan Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Bali.
