Sekda Harap Pejabat Pengadaan Semakin Profesional dan Kredibel
DENPASAR -NEWSINTERMEDIA.COM l Pejabat pengadaan barang dan jasa memegang peran sangat penting dan strategis dalam pemerintahan. Hampir semua lini, baik itu pemerintah daerah, lembaga vertikal, pendidikan, hingga desa, terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Dengan peran strategis ini, sangat penting bagi pemangku jabatan pengadaan barang dan jasa untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kredibilitasnya sehingga pengadaan yang dilakukan bisa efektif dan efisien.
Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, dalam sambutannya saat menghadiri acara Perayaan Hari Jadi ke-1 DPW IFPI (Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia) Bali di Hotel Aston, Denpasar, Rabu (16/10).
Lebih lanjut, Sekda Dewa Indra menyampaikan bahwa dengan peran strategis yang diemban pemangku jabatan pengadaan barang dan jasa, fungsional pengadaan diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan institusi melalui pengadaan barang dan jasa, tetapi juga bertanggung jawab untuk meningkatkan serapan produk dalam negeri serta mendorong pertumbuhan UMKM.
“Peran pemangku jabatan pengadaan sangat strategis. Untuk itu, tumbuhkan rasa bangga berada di posisi ini. Peran strategis ini tentu saja diikuti dengan tanggung jawab serta risiko. Oleh karena itu, pemangku jabatan harus terus meningkatkan profesionalisme dan kredibilitas, serta memitigasi risiko yang ada, sehingga pengadaan yang dilakukan semakin transparan, akuntabel, dan kredibel,” imbuhnya.
Sekda Dewa Indra menambahkan, hadirnya organisasi IFPI sebagai wadah sah bagi pemangku jabatan fungsional pengadaan memegang peran penting dalam membangun profesionalisme, berbagi pengalaman, pengetahuan, serta memberikan proteksi kepada anggotanya.
“Saya melihat ada optimisme bahwa organisasi ini akan terus tumbuh dan perannya semakin kuat. Saya harap organisasi ini dapat membawa pengadaan kita semakin kredibel dan profesional,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPW IFPI Bali, I Made Budi Adiana, menyampaikan bahwa DPW IFPI Bali telah dibentuk dan dikukuhkan pada tahun 2023, dengan anggota ASN Fungsional PBJ sebanyak 224 orang yang tersebar di Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Bali, dan instansi vertikal di wilayah Bali. IFPI sebagai wadah organisasi profesi fungsional pengadaan barang/jasa pemerintah bertujuan untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karier, wawasan pengadaan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian kepada masyarakat.
Budi Adiana menambahkan bahwa proses transformasi pengadaan merupakan tantangan yang cukup berat dan memerlukan SDM yang mumpuni. Untuk itu, diharapkan kedepannya DPW IFPI Bali dapat mewadahi pengembangan profesionalitas anggota serta senantiasa menjaga integritas dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali, I Ketut Adiarsa; Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan LKPP RI yang juga selaku Dewan Pembina IFPI, Dr. Hermawan; Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Ikatan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa, Tri Wahyu Widodo; para pengurus dan anggota DPW IFPI Bali; serta undangan lainnya. (ari/tra).
Pj. Gubernur Percaya Pendidikan Jadi Kunci Atasi Kemiskinan
DENPASAR -NEWSINTERMEDIA.COM l Penjabat Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, percaya bahwa permasalahan kemiskinan di Bali dapat diselesaikan melalui pendidikan. Hal tersebut ia sampaikan kepada Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Kamala Shirin Lakhdhir, di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabha, Denpasar, Rabu (16/10) siang.
“Kami percaya hanya melalui pendidikan, kemiskinan bisa diselesaikan,” kata Mahendra Jaya.
Sebelumnya, Dubes AS untuk Indonesia, Kamala Shirin, menjelaskan bahwa pada 17 Oktober 2024 mendatang akan dilaksanakan Education USA-Indonesian Fair 2024, yang mempertemukan pelajar-pelajar Indonesia dan Amerika Serikat untuk saling bertukar ilmu dan pengalaman serta membagikan kiat-kiat berkuliah di luar negeri.
“Saya tahu Bapak tertarik, karena saya tahu Bapak benar-benar peduli dengan pendidikan,” ungkap Kamala kepada birokrat asal Desa Temesi, Gianyar, tersebut.
Mahendra Jaya berharap Pemerintah Amerika Serikat dapat membantu Bali dalam bidang pendidikan melalui program beasiswa bagi putra-putri asli Bali. Ia menyampaikan bahwa SDM Bali merupakan SDM yang unggul, tekun, kreatif, serta memiliki inovasi yang tinggi. Hanya saja, banyak yang belum memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik, salah satu penyebabnya adalah kemiskinan.
Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah membangun SMA/SMK Bali Mandara sebagai sekolah khusus untuk siswa tidak mampu. Sekolah berasrama ini mengumpulkan siswa miskin dari seluruh kabupaten/kota di Bali untuk bersekolah di sana, dan biaya pendidikan mereka ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
“Namun, prestasinya luar biasa, banyak yang mendapat beasiswa ke luar negeri. Kami harap Yang Mulia dapat berkunjung ke sana,” jelas Mahendra Jaya.
Selain masalah pendidikan, Kamala Shirin juga menyoroti persoalan pariwisata dan lingkungan di Bali. Ia sangat kagum dengan budaya Bali. Ketika menanyakan kepada warga Amerika yang tinggal dan mendirikan bisnis di Bali, banyak dari mereka yang memutuskan untuk tinggal di Bali karena kagum dengan budaya tersebut. Ia berharap masyarakat Bali, khususnya generasi muda, dapat terus melestarikan budayanya.
Dubes AS untuk Indonesia tersebut juga menyoroti ketergantungan Bali pada sektor pariwisata. Ia mengamati bahwa ketika ada isu tertentu, seperti terorisme, pandemi Covid-19, dan isu lainnya, hal tersebut sangat mempengaruhi perekonomian Bali.
Terkait hal tersebut, Mahendra Jaya menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bali telah belajar banyak dari pandemi Covid-19. Saat ini, Pemerintah Provinsi Bali berupaya melakukan diversifikasi ekonomi dengan tidak hanya bergantung pada sektor pariwisata, tetapi juga mengembangkan sektor pertanian, industri kreatif, dan UMKM, termasuk mendorong Bali menjadi Digital Hub bagi talenta-talenta muda yang ada.
