APPBI Tegaskan Semua Kebijakan Koster Berdampak Positif
DENPASAR-NEWSINTERMEDIA.COM || Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster selalu mendapat apresiasi dari semua pihak di Bali dan nasional. Terbaru, seruan Gubernur Bali untuk memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya di sejumlah lokasi publik mendapat respons positif. Terutama di lokasi pusat perbelanjaan. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Bali, menyampaikan kebijakan tersebut turut mendapat antusias dari wisatawan asing (turis) ketika berada di pusat perbelanjaan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Asosiasi yang mewakili pusat perbelanjaan seluruh Bali ini mendukung penuh sejumlah kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster yang ternyata memberikan dampak positif bagi Pengelola Pusat Perbelanjaan. Hal tersebut disampaikan DPD APPBI Bali saat beraudiensi dengan Gubernur Koster di Jayasabha, Denpasar pada Kamis (22/5) sore.
Ketua DPD APPBI Bali, Gita Sunarwulan mencontohkan kebijakan penggunaan pakaian adat Bali pada hari Kamis serta Purnama/tilem ternyata disambut positif oleh para konsumen bahkan jadi trade mark bagi pusat perbelanjaan di Bali.
Selain itu, penggunaan aksara Bali di nama pusat perbelanjaan serta penggunaan kain tenun khas Bali juga disebutnya menghasilkan citra positif bagi pusat perbelanjaan. ” Yang terbaru seruan untuk memperdengarkan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya juga mendapat apresiasi positif, termasuk dari wisatawan asing yang kebetulan berada di pusat perbelanjaan,” kata Gita.
Gita juga menekankan komitmen APPBI Bali dalam promosi produk lokal Bali dengan menggelar program pesta belanja, seperti “Bali Great Sale”, yang bertujuan untuk meningkatkan daya tarik wisata belanja di Bali, terutama saat libur panjang akhir tahun.
Gubernur Bali Wayan Koster dalam kesempatan tersebut mengaku sangat senang kalangan pengelola pusat perbelanjaan mampu menerjemahkan dan mengimplementasikan sejumlah kebijakan Gubernur Bali secara aktif. ” Pembatasan sampah plastik sekali pakai misalnya, saya lihat di Pusat Perbelanjaan, di Mall sudah baik sekali. Hampir tidak ditemukan lagi, sekali lagi terimakasih atas dukungan teman-teman,” kata Gubernur.
Lebih lanjut mengenai gerakan Bali bersih sampah( pengelolaan sampah berbasis sumber) serta penggunaan energi baru terbarukan yang terus disuarakan, Gubernur Koster mendorong pusat perbelanjaan juga bisa menjadi yang terdepan. ” Terbaru ada kerjasama dengan PLN untuk pemasangan PLTS atap. Dan saya lihat sudah ada pusat perbelanjaan yang menggunakan, ini kan baik sekali,” kata Gubernur Koster.
Gubernur Koster melanjutkan, dengan semangat bersama untuk mewujudkan Bali yang bersih, hijau serta dengan penggunaan produk lokal maka hal tersebut akan jadi identitas tersendiri bagi pusat perbelanjaan. ” Akan jadi daya tarik tersendiri dia,” kata Gubernur Bali Wayan Koster.(*NOER/TRA)
Jasa Raharja Dukung Kebijakan Energi Bersih Gubernur Koster
DENPASAR-NEWSINTERMEDIA.COM || Kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster kembali mendapatkan apresiasi dari kalangan pusat. Kali ini apresiasi disampaikan langsung Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Jasa Raharja Rubi Handojo beserta jajaran yang hadir dalam pertemuan di Jayasabha, Denpasar pada Kamis ( 22/5) sore.
Salah satunya adalah kebijakan Bali mandiri energi serta penggunaan kendaraan listrik berbasis baterai yang masing-masing telah dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 dan Pergub Nomor 48 Tahun 2019, serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2022 .
Rubi dalam kesempatan tersebut bahkan akan langsung menindaklanjuti dan mendukung kebijakan Gubernur Koster dengan mewajibkan Kepala Kantor Jasa Raharja Wilayah Bali untuk segera megunakan kendaraan listrik untuk kendaraan dinasnya. ” Saya akan minta Kepala Kantor Wilayah Bali untuk segera mengganti kendaraan dinas dengan kendaraan bertenaga listrik,” tandas Rubi.
Gubernur Koster sendiri dalam kesempatan tersebut juga menerangkan bahwa pihaknya terus berupaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Bali dengan serangkaian kebijakan. Juga menjadi prioritas Gubernur Koster, adalah kebijakan untuk menangani masalah sampah lewat pengolahan sampah berbasis sumber dan meminimalisir penggunaan kemasan plastik dibawah satu liter. “Termasuk gelas plastik, sekarang sudah jarang ditemui di acara -acara pemerintahan, sekolah hingga kemasyarakatan,” jelas Wayan Koster.
Selain itu Gubernur Bali juga menegaskan komitmennya untuk sesegera mungkin mewujudkan Bali yang mandiri energi.Teranyar, lewat kerjasama dengan PLN dirinya gencar menyuarakan penggunaan PLTS atap dan menolak pembangunan pembangkit listrik tenaga batubara. ” Cuma Bali satu satunya yang punya kebijakan seperti ini,” kata Koster .(*NOER/TRA).
Ny. Putri Koster Tekankan Peran Pendidikan dalam PSBS
DENPASAR-NEWSINTERMEDIA.COM || Dunia pendidikan kembali ditegaskan sebagai ujung tombak dalam pembentukan karakter peduli lingkungan. Dalam webinar bertajuk “Sampahku Tanggung Jawabku”, Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Palemahan Kedas (PSBS Padas), Ny. Putri Suastini Koster, menekankan pentingnya keterlibatan sekolah dalam menyukseskan program pengelolaan sampah dari sumbernya, Jumat (23/5).
Acara yang diinisiasi Pemerintah Provinsi Bali ini menyasar seluruh civitas akademika di Bali, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga siswa. Webinar menjadi bagian dari upaya memperkuat kesadaran lingkungan hidup di lingkungan sekolah melalui penerapan prinsip PADAS (Palemahan Kedas), yakni menjaga kebersihan lingkungan mulai dari diri sendiri dan rumah tangga.
“Sekolah adalah tempat strategis untuk menanamkan kebiasaan baik. Anak-anak harus dibiasakan untuk mengelola sampahnya sendiri. Inilah cara kita membentuk generasi Bali yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bertanggung jawab secara sosial dan ekologis,” ujar Putri Koster.
Ia juga mengkritisi pola lama pengelolaan sampah yang dinilai tidak efektif karena terlalu bergantung pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sebaliknya, ia mendorong agar sekolah menerapkan sistem pengelolaan mandiri melalui inovasi seperti Teba Modern—adaptasi dari konsep pekarangan rumah Bali yang diterapkan dalam bentuk ruang terbuka di sekolah untuk pelatihan pemilahan, pengomposan, dan daur ulang sampah.
Khusus untuk lingkungan sekolah, juga dikenalkan sistem Tong Edan sebagai sarana pemilahan sampah organik dan anorganik dari aktivitas harian siswa, seperti sisa makanan dan bungkus plastik dari kantin. “Saya minta seluruh guru dan siswa memahami jenis-jenis sampah dan dampaknya, lalu membiasakan tanggung jawab atas sampah yang mereka hasilkan. Inilah pendidikan karakter yang sesungguhnya,” tegas Putri Koster.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Bali, KN Boy Jayawibawa, mendukung penuh inisiatif ini dan menyebut bahwa PSBS merupakan bagian dari kurikulum non-formal yang harus diterapkan di setiap satuan pendidikan. “Sekolah harus jadi tempat tumbuhnya kesadaran ekologis. Mulai akhir Juni, seluruh sekolah di Bali diwajibkan memiliki Teba Modern. Kami akan melakukan monitoring langsung untuk memastikan implementasinya,” ujarnya.
Menurut Boy Jayawibawa, PSBS bukan sekadar program lingkungan, melainkan langkah konkret pendidikan karakter yang mencetak siswa tidak hanya pintar secara akademis, tetapi juga peduli terhadap lingkungan dan sosial.
Senada dengan itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Bali, I Made Rentin, menyebutkan bahwa timbulan sampah di Bali pada 2024 mencapai 1,2 juta ton, dengan 13,64 persen merupakan sampah plastik. Data ini memperkuat urgensi pelibatan sektor pendidikan dalam pengelolaan sampah sejak dini. “Jika kita mulai dari sekolah, maka dampaknya akan masif karena menyentuh fondasi masyarakat masa depan. Ini bukan hanya soal sampah, tapi juga soal membangun budaya baru,” tandasnya.
Dengan menjadikan sekolah sebagai motor penggerak PSBS, Pemerintah Provinsi Bali berharap terciptanya ekosistem pendidikan yang tidak hanya akademis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kelestarian dan tanggung jawab lingkungan yang berkelanjutan. (EKA/TRA).
Program GNPIP Diharapkan Bangun Ekosistem Pangan Bali
DENPASAR-NEWSINTERMEDIA.COM || – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mewakili Gubernur Bali membuka Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Wilayah Balinusra di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Jumat (23/5). Acara ini juga dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida S. Budiman, beserta jajaran terkait.
Dalam sambutannya yang dibacakan Sekda, Gubernur menyampaikan bahwa inflasi Bali pada April 2025 tercatat 1,61% secara tahunan (yoy) dan 0,73% secara bulanan (mtm). Penurunan inflasi ini berkat sinergi kuat antar stakeholder melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang didukung Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Strategi 4K—keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—menjadi kunci keberhasilan pengendalian inflasi.
“Sinergi ini harus terus dijaga dan ditingkatkan agar pengendalian inflasi semakin efektif,” kata Sekda Dewa Made Indra. Ia juga mengakui ketergantungan Bali pada pasokan pangan dari luar daerah, khususnya Jawa dan Nusa Tenggara.
GNPIP 2025 juga fokus pada optimalisasi kerjasama antar daerah (KAD) untuk menekan disparitas harga dan pasokan pangan. Model kerja sama tidak hanya bersifat government to government (G2G), tetapi berkembang ke business to business (B2B). Perumda Pangan berperan strategis sebagai penghubung antara daerah surplus dan defisit pangan. “Program ini bukan hanya untuk mengendalikan inflasi, tetapi juga membangun ekosistem pangan yang kompetitif dan tangguh,” tambahnya.
Sekda Bali juga memberikan apresiasi kepada Bank Indonesia yang aktif turun ke lapangan, tidak hanya memantau harga, tapi juga menanam bibit komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih. Upaya ini dinilai penting untuk menekan gejolak harga pangan yang berkontribusi pada inflasi.
Acara GNPIP kali ini juga dimeriahkan dengan penandatanganan MoU Komitmen Pasokan Mendukung Program MBG, MoU Komitmen Pasokan Pangan Perumda ke Industri Pariwisata Bali, dan Komitmen Peningkatan Luas Tanam.
Selain itu, kegiatan dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Wilayah Balinusra tahun 2025. Hadir pula Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, Sekda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Departemen Regional Bank Indonesia, serta sejumlah pejabat pemerintah dan undangan lainnya. (ARI/TRA).
Giri Prasta Harap PPKHI Aktif Berikan Bantuan Hukum
DENPASAR-NEWSINTERMEDIA.COM || Wakil Gubernur Bali, I Nyoman Giri Prasta, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) Provinsi Bali Tahun 2025 yang digelar di B Hotel Denpasar, Jumat (23/5).
Dalam sambutannya, Giri Prasta menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Musda tersebut. Ia menilai bahwa PPKHI memiliki kekhususan dibandingkan dengan organisasi advokat dan penasihat hukum lainnya, terutama dalam hal pembinaan serta penyebaran wawasan terkait peraturan-peraturan hukum yang baru. “Memberikan keadilan hukum bagi seluruh masyarakat merupakan perbuatan yang sangat mulia sesuai dengan amanat sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia,” ujarnya.
Mantan Bupati Badung ini juga menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat di Bali. “Kami sudah terapkan di Bali bagaimana semua insan sama dapat dan sama rasa. Jadi yang beda jangan kita paksakan untuk menjadi sama dan yang sudah sama jangan kita bedakan,” jelas Giri Prasta. Ia menambahkan bahwa keadilan dapat menciptakan hubungan yang harmonis antarmasyarakat.
Giri Prasta berharap agar PPKHI Bali dapat mengambil peran aktif dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, terutama kepada mereka yang kurang mampu dalam menghadapi proses hukum dari awal hingga akhir perkara. “Di Bali sudah ada Perda No 2 Tahun 2020 yang mengatur tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Bali tengah mendorong penyelesaian perkara hukum melalui pendekatan adat, dengan mendirikan Bale Kertha Adhyaksa di berbagai desa adat bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Bali.
“Kita sudah meresmikan Bale Kertha Adhyaksa di setiap kabupaten/kota, tinggal kurang di 3 kabupaten saja. Sehingga nantinya banyak hal yang bisa diselesaikan secara adat dan tidak harus ke pengadilan,” jelasnya. Sementara itu, Ketua Umum DPN PPKHI, Decky Wijaya, mengapresiasi kehadiran Wakil Gubernur Bali dalam pembukaan Musda. Ia menegaskan komitmen PPKHI untuk mendukung program-program Pemerintah terutama dalam hal penegakan hukum. (KAR/TRA).
Gass Poll, 110 Ormas se-Bali Gelar Baksos dan Deklarasi Damai
DENPASAR-NEWSINTERMEDIA.COM || Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Bali kembali melaksanakan Karya Bakti Sosial Gass Poll (KBS GP), Jumat (23/5/2025), di Kantor Kesbangpol Provinsi Bali, Renon, Denpasar. Selain melibatkan kelompok ormas, kegiatan baksos kali ini juga dirangkaikan dengan deklarasi damai ormas se-Bali serta prosesi pisah sambut Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali.
Sebanyak lebih dari 400 orang yang mewakili 110 ormas, paguyuban, dan komunitas memekikkan deklarasi damai yang antara lain berisi seruan untuk memelihara nilai-nilai agama, budaya, moral, etika, serta norma kesusilaan. Deklarasi tersebut juga mengajak untuk menjaga ketertiban umum dan kedamaian di wilayah Bali, serta berperilaku baik, produktif, dan berkontribusi positif dalam membangun Bali.
Deklarasi tersebut juga mencakup komitmen untuk menaati kebijakan Pemerintah Provinsi Bali serta menolak keberadaan ormas yang berkedok menjaga keamanan/ketertiban dengan melakukan premanisme, kekerasan, dan intimidasi yang dapat mengganggu suasana kondusif Bali.
Ormas se-Bali juga menyatakan kesepakatan untuk mendukung Pemerintah Provinsi Bali dalam menindak tegas ormas yang bersifat premanisme, kriminal, dan meresahkan masyarakat, serta mendukung penuh program pembangunan Bali dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam Bali Era Baru.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Bali, Gede Suralaga, menyampaikan kebanggaannya atas kekompakan dan keguyuban ormas, paguyuban, hingga komunitas di Bali yang hadir dalam kegiatan Baksos KBS-GP.
“Saya sangat berbangga banyak mitra kerja, teman, sahabat ormas, yayasan, paguyuban, komunitas yang hadir hari ini. Hubungan yang selama ini sangat baik di bawah kepemimpinan Bapak Ngurah Wiryanata (Kaban Kesbangpol sebelumnya, red), mari kita lanjutkan untuk masa yang akan datang,” tandas Suralaga.
Ia juga menyatakan bahwa seluruh ormas yang hadir merupakan mitra kerja dalam rangka menjaga dan menjalin persatuan serta kesatuan bangsa sebagai agen-agen persatuan.
“Jadi mohon kerjasamanya untuk bersama menjalin lagi persatuan dan kesatuan kita di kegiatan-kegiatan lain,” ajak Suralaga.
Masih dalam kesempatan yang sama, I Gusti Ngurah Wiryanata, yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Provinsi Bali, menyatakan keyakinannya bahwa Kepala Badan Kesbangpol yang baru dapat melanjutkan hubungan baik antara pemerintah dengan ormas, yayasan, serta paguyuban di Bali.
“Kita yakin momentum ini akan membawa terus kerukunan, kenyamanan, persaudaraan kita, bersama ormas serta komunitas lain lewat kebersamaan hampir tiga tahun ini yang sangat baik. Tanpa dukungan ormas, paguyuban, komunitas, semua tidak akan bisa terwujud,” kata Wiryanata.
Kegiatan baksos kemudian dilanjutkan dengan pembagian paket sembako dari berbagai pihak, antara lain DAG (Duta Agung Generasi) Indonesia, Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) Bali, Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Bali, Yayasan Sutro, Kesbangpol Provinsi Bali, serta Aliansi Masyarakat Pembela Negara Kesatuan Republik Indonesia (AMP NKRI).
Penyerahan simbolis paket sembako kepada warga kurang mampu dilakukan oleh Kepala Badan Kesbangpol Bali Gede Suralaga, Kasatpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, Kadisperindag Provinsi Bali I Gusti Ngurah Wiryanata, dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Klungkung I Dewa Ketut Sueta Negara dan perwakilan Kesbangpol Bali. Hadir pula tim terpadu pengawasan ormas yang terdiri dari perwakilan Polda Bali, Kejaksaan Bali, dan Kanwil Kemenkumham Provinsi Bali. (NOER/TRA).
