Kunker Reses Komisi IV DPRRI Masa Sidang I 2025-226
NEWS INTERMEDIA.COM || Denpasar – Gubernur Bali Wayan Koster menghadiri kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI Masa Sidang I Tahun 2025–2026 dengan agenda diskusi bertajuk “Repatriasi untuk Mendukung Satwa Liar di Provinsi Bali” yang berlangsung di Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali, Senin (27/10) kemarin.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Agenda pertama kunker ini dihadiri secara lengkap oleh jajaran pimpinan Komisi IV DPR RI, mulai dari Ketua Komisi IV Titiek Soeharto, Wakil Ketua Alex Indra Lukman, Wakil Ketua Panggah Susanto, Wakil Ketua Ahmad Yohan, serta Wakil Ketua Abdul Kharis Al Masyhari. Turut hadir Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, yang bersama Komisi IV melakukan pembahasan langsung terkait repatriasi satwa liar.
Dari Pemerintah Provinsi Bali, Gubernur Wayan Koster hadir didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali, Made Rentin, Kepala BKSDA Bali, Ratna Hendratmoko, serta jajaran terkait lainnya. Dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya diskusi yang secara khusus menyoroti pelestarian satwa liar di Bali. Menurutnya, forum ini sangat penting mengingat Bali merupakan wilayah kecil dengan kekayaan alam yang besar dan beragam.
“Luas wilayah Bali hanya sekitar 5.590 km² dengan jumlah penduduk 4,4 juta jiwa. Pertumbuhan penduduk kita relatif rendah, hanya sekitar 0,66 persen. Namun dengan keterbatasan ruang, kita harus sungguh-sungguh menjaga kelestarian lingkungan, pantai, laut, dan juga satwa endemik yang menjadi kebanggaan Bali,” ujarnya.
Lebih lanjut, Gubernur Koster menyoroti persoalan serius yang dihadapi Bali, yakni penyusutan luas wilayah. “Dalam 5 tahun terakhir luas Provinsi Bali mengalami pengurangan sekitar 40 ribu kilometer persegi. Karena itulah kami sangat berharap dukungan untuk perlindungan pantai. Kalau tidak ditangani dengan baik, ke depan Pulau Bali akan semakin kecil,” imbuhnya.
Meski kecil secara luas wilayah, Koster menegaskan Bali memiliki anugerah kekayaan alam yang luar biasa. Di antaranya tanaman endemik Bali yang sangat penting untuk pangan, kesehatan, dan upacara ritual keagamaan. Selain itu, Bali juga memiliki satwa endemik seperti babi, sapi Bali, serta burung atat. Satwa ini sempat lama tidak terlihat dan bahkan dianggap punah.
“Dan sekarang baru ditampilkan lagi melalui forum kunjungan Komisi IV DPR ini. Kami sangat berterima kasih karena burung atat atau kedis atat sudah bisa diternakkan lagi, sehingga kelestariannya akan terjaga ke depan,” papar Gubernur Koster.
Perkuat Perlindungan Satwa Liar, Koster Minta Restu Pusat Terbitkan Pergub atau SE Untuk memperkuat perlindungan, Gubernur Koster membuka peluang penerbitan regulasi daerah. “Jika pemerintah pusat memberikan kewenangan, kami siap mengeluarkan Peraturan Gubernur atau Surat Edaran agar perlindungan satwa liar di Bali berjalan lebih efektif,” tegasnya.
Sebagai langkah nyata, Pemprov Bali juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Bali guna melakukan pendataan menyeluruh terhadap satwa endemik. Data ini diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif demi menjaga kelestarian satwa liar di Bali.
Lepas 40 Perkici Dada Merah
Sementara itu, Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, menyampaikan rasa syukur atas capaian konservasi satwa langka yang berhasil dilakukan. “Puji syukur hari ini kita sama-sama diberikan kesempatan untuk melepaliarkan 40 ekor burung perkici berdada merah atau Trichoglossus forsteni mitchlli,” ujarnya.
Raja Juli Antoni menjelaskan, perkici berdada merah merupakan spesies endemik Bali dan Lombok yang statusnya dilindungi sejak 2018 dan saat ini terancam punah. Burung tersebut sebelumnya berhasil berkembang biak di Inggris karena dukungan kepercayaan dunia internasional, dan kini dikembalikan ke habitat aslinya di Bali melalui kerja sama lembaga konservasi global.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bali Safari dan Bali Bird Park yang berkontribusi terhadap proses pengembalian perkici dada merah ini. Selain itu, terima kasih sebesar-besarnya juga kepada Komisi IV DPR RI yang selalu memberikan dukungan penuh terhadap usaha-usaha konservasi satwa langka di Indonesia,” imbuhnya.
Sebelum diskusi inti dimulai, BKSDA Bali terlebih dahulu memaparkan proses repatriasi burung perkici berdada merah. Diskusi berlangsung sekitar satu setengah jam, dengan menghasilkan sejumlah kesimpulan penting, antara lain Perlunya penyempurnaan regulasi terkait perlindungan satwa langka; Penangkaran satwa harus melibatkan masyarakat secara lebih masif; Pendataan satwa perlu memanfaatkan teknologi canggih (chief technology).
Acara tersebut ditutup dengan penandatanganan sertifikat serta pemberian nama anakan burung perkici berdada merah oleh Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI, Menteri Kehutanan, dan Gubernur Bali.(Eka/Tra).
Ibu Putri Koster Dorong UMKM dan IKM Bali Naik Kelas lewat BAMFES 2025
NEWS INTERMEDIA.COM || BADUNG – Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali, Ibu Putri Koster, mendorong para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta Industri Kecil Menengah (IKM) di Bali agar terus mengembangkan jiwa kewirausahaan dan berdaya saing tinggi. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Bali Fashion Market Festival (BAMFES) di Swiss-Belresort Pecatu, Minggu (26/10) malam.
Dalam sambutannya, Ibu Putri Koster menegaskan bahwa masyarakat Bali memiliki bakat luar biasa dalam menciptakan karya seni dan kerajinan, namun masih menghadapi tantangan dalam memasarkan produk-produk tersebut secara luas. “Karena itu, harus ditingkatkan jiwa entrepreneurship-nya,” ujar Ibu Putri Koster.
Ia berharap para pelaku UMKM dan IKM di Bali dapat terus berkembang dan mampu membuka outlet secara mandiri di berbagai lokasi strategis, termasuk hotel dan pusat wisata, sehingga tidak hanya bergantung pada pameran yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain.
Lebih lanjut, Ibu Putri Koster juga mengajak para seniman dan perajin Bali untuk memanfaatkan IKM Bali Bangkit, wadah yang dibentuk Dekranasda Provinsi Bali sebagai sarana promosi, kurasi, sekaligus pembinaan berkelanjutan bagi UMKM dan IKM hingga tahun 2030 mendatang.
“UMKM dan IKM jangan takut. Sampaikan kepada kami jika ingin mengikuti pameran di Bali Bangkit. Tapi syaratnya harus continue dan konsisten. Kami tentu akan melakukan kurasi secara ketat supaya ke depannya ada peningkatan, baik dari sumber daya maupun kualitas kerajinannya,” jelasnya.
Selain menekankan pentingnya konsistensi, Ibu Putri Koster juga mendorong para seniman Bali agar terus berinovasi mengikuti perkembangan zaman dan tren global tanpa meninggalkan jati diri budaya lokal.
“Jangan menutup diri dari dunia luar. Tapi kita juga harus menjaga kelestarian karya-karya kerajinan Bali khususnya, dan Nusantara pada umumnya. Itu tugas kita sebagai anak bangsa,” tegasnya.
Ketua Dekranasda Provinsi Bali tersebut juga menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Bali Fashion Market Festival (BAMFES) yang dinilainya menjadi ajang penting dalam mempertemukan para pelaku UMKM dan IKM Bali dengan para konsumen serta buyer potensial. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus berlanjut sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan kemandirian pelaku usaha lokal. (Kar/Tra).
Ny. Putri Koster Dorong Posyandu Berperan Aktif Mendata Kebutuhan Masyarakat
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Bali, Ny. Putri Koster, mendorong agar Posyandu di seluruh Bali tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga berperan aktif dalam mendata kebutuhan masyarakat di masing-masing desa. Menurutnya, kader Posyandu memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak dalam menyerap aspirasi warga sekaligus menyampaikan data penting bagi pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Ny. Putri Koster saat menghadiri kegiatan Aksi Sosial Tim Pembina Posyandu “Membina dan Berbagi” yang berlangsung di Wantilan Pura Dalem Desa Adat Yang Batu, Kecamatan Denpasar Timur, Denpasar, pada Senin (27/10).
“Dulu Posyandu hanya fokus menimbang bayi. Sekarang perannya sudah jauh lebih luas, melayani balita, remaja, dewasa, hingga lansia. Saya bangga karena semakin banyak perempuan yang aktif mengurus Posyandu dan berkontribusi langsung bagi masyarakat,” ujarnya. Ia menambahkan, perluasan fungsi tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.
Ny. Putri Koster menegaskan, pihaknya akan terus melakukan penyisiran terhadap kader Posyandu di seluruh Bali serta menyiapkan bimbingan teknis (bimtek) agar mereka mampu menjalankan peran secara optimal. “Kader Posyandu harus bisa menyuarakan kebutuhan masyarakat di desanya masing-masing. Jika data sudah disampaikan secara berjenjang, kami siap turun langsung untuk melakukan pengecekan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua TP Posyandu Kota Denpasar, Ny. Sagung Antari Jaya Negara, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Ketua TP Posyandu Provinsi Bali beserta rombongan. Ia menjelaskan, saat ini Kota Denpasar memiliki 459 kelompok Posyandu yang tersebar di 27 desa dan 16 kelurahan, dengan melibatkan 4.511 kader aktif. Selain itu, terdapat 4 tim pembina Posyandu di tingkat kota, 26 di desa, dan 16 di kelurahan yang terus bersinergi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam memperkuat pembinaan dan pendampingan di lapangan.
Ia juga menambahkan bahwa Kader Posyandu dari Desa Dangin Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, telah menjadi pilot project penyelenggaraan Posyandu yang bertransformasi mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Dalam kegiatan sosial tersebut, TP Posyandu Kota Denpasar turut melaksanakan aksi sosial berupa pemberian bantuan kepada kader dan masyarakat, terdiri atas 30 kilogram beras, dua krat telur, dan dua kotak susu. Bantuan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan terhadap dedikasi kader di masyarakat.
Sekretaris II TP Posyandu Provinsi Bali, Putu Anom Agustina, turut menegaskan bahwa Posyandu bukan hanya tempat pelayanan dasar, tetapi juga memiliki peran penting sebagai sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
“Posyandu tidak sekadar memberikan layanan kesehatan. Lebih dari itu, Posyandu membantu kepala desa menangkap lebih cepat kebutuhan masyarakat agar dapat diteruskan ke pemerintah provinsi untuk segera ditindaklanjuti,” jelasnya.
Kegiatan Aksi Sosial Tim Pembina Posyandu “Membina dan Berbagi” ini diharapkan menjadi contoh penguatan peran Posyandu di Kota Denpasar, sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Bali secara berkelanjutan. (Mul/Tra).
