Masyarakat Bugbug Gelar Gerakan Tanam Padi Gogo
KARANGASEM-NEWSINTERMEIDIA.COM ||Penjabat (Pj) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra, kepala perangkat daerah, dan masyarakat Desa Bugbug melakukan gerakan bersama penanaman padi gogo di Subak Abian Giri Lestari, Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Jumat (31/1).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Dalam arahannya, Pj Gubernur Mahendra Jaya menekankan pentingnya ketahanan pangan sebagai salah satu fokus utama pemerintah, selain ketahanan energi. Mengingat Bali sebagai destinasi pariwisata dunia, kebutuhan pangan yang mencukupi menjadi sangat krusial.
“Ini merupakan pertama kalinya kita menanam padi gogo. Lahan ini dulunya ladang dan sekarang bisa ditanami padi. Untuk itu, saya minta agar semua pihak memantau dan membantu para petani agar hasil panen padi berkualitas, hasilnya bagus, dan dapat menyejahterakan para petani,” ujarnya.
Mahendra Jaya juga mengimbau agar lahan-lahan tidur dimanfaatkan untuk menanam berbagai tanaman pangan, seperti kacang, cabai, dan jagung, guna memastikan Bali tidak kekurangan pangan dan mampu mewujudkan swasembada pangan.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, I Wayan Sunada, menjelaskan bahwa gerakan tanam padi gogo ini merupakan upaya mendukung pencapaian swasembada pangan nasional dengan memperluas areal tanam. Padi gogo dinilai cocok untuk budidaya di lahan kering karena tidak memerlukan irigasi dan dapat tumbuh di daerah bercurah hujan rendah.
“Hari ini kita menanam padi gogo di lahan seluas sekitar 2 hektare dengan varietas Impago 9 yang berpotensi menghasilkan 6,9 ton per hektare. Kami akan terus mendampingi para petani agar tiga bulan ke depan panen padi gogo menghasilkan beras berkualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan para petani,” tutur Sunada.
Penanaman padi gogo ini juga dihadiri Sekda Kabupaten Karangasem, I Ketut Sedana Merta, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Erwin Soeriadimadja, jajaran Forkopimda, serta ASN dari Pemprov Bali dan Pemkab Karangasem. Acara tersebut berlangsung dalam suasana kekeluargaan yang diisi dengan sesi tanya jawab antara para petani dan Pj Gubernur beserta jajaran. ( Ari/Tra)
Sekitar 30 Peserta Ikuti Workshop Tata Cara Penerbitan SK
DENPASAR-NEWSINTERMEIDIA.COM || Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali menggelar workshop bertajuk Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Layak K3 atau Surat Keterangan Tidak Layak K3 Melalui OSS dan Prestise, dan kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta diselenggarakan di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali pada Jumat (31/1)
Workshop ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan keamanan kerja, mutu layanan, dan kualitas produksi. Pemeriksaan dan pengujian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pengusaha akan pentingnya menjaga kualitas produk dan keselamatan di tempat kerja. K3 sendiri merupakan bentuk perlindungan bagi pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali, Ida Bagus Setiawan, menjelaskan, “Dalam era Revolusi Industri 4.0, alat-alat produksi semakin canggih dan berteknologi tinggi. Oleh karena itu, syarat-syarat keselamatan kerja harus disesuaikan, mulai dari perencanaan, pembuatan, pengangkutan, hingga penyimpanan bahan dan peralatan yang berpotensi menimbulkan bahaya.”
Workshop ini juga mengulas tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini diharapkan dapat menyerap tenaga kerja seluas-luasnya. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko turut dibahas. Peraturan ini mengatur penyederhanaan perizinan usaha berdasarkan tingkat risiko suatu kegiatan usaha.
Ida Bagus Setiawan menambahkan, “Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen penting bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengendalikan kegiatan usaha. Dengan konsep ini, proses perizinan menjadi lebih efektif dan sederhana, sementara pengawasan menjadi lebih terstruktur.”
Berdasarkan Pasal 165 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, salah satu perizinan usaha yang menunjang kegiatan di sektor ketenagakerjaan adalah Surat Keterangan Layak K3. Surat ini diperlukan untuk peralatan seperti pesawat angkat dan angkut, bejana tekanan, tangki timbun, elevator, dan instalasi proteksi kebakaran. Proses penerbitannya dilakukan melalui sistem Online Single Submission (OSS), kecuali untuk instalasi listrik dan APAR yang melalui mekanisme Prestise.
Workshop ini diisi dengan materi seputar pengawasan perizinan berbasis risiko, tata cara pengujian objek K3 di tempat kerja, serta implementasi perizinan berbasis risiko. Ida Bagus Indra Brahmana, selaku Ahli K3, berharap para peserta dapat memahami proses pengajuan permohonan Surat Keterangan Layak atau Tidak Layak K3.
“Keselamatan dan Kesehatan Kerja harus menjadi prioritas utama setiap perusahaan dalam melindungi tenaga kerjanya. Melalui workshop ini, kami berharap peserta dapat lebih memahami tata cara pengajuan dan pentingnya sertifikasi K3, baik melalui OSS maupun Prestise,” tegas Ida Bagus Indra Brahmana.
Hadir pula sebagai pemateri Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Muda Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Bali I Wayan Gede Arthana, ST dan Analis Dokumen Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Bali Kadek Prima Parhesia, S.IP. (Tutt/TRA).
TP PKK Bali Dukung Pemberdayaan Perempuan
BADUNG -NEWSINTERMEIDIA.COM || Peran wanita, khususnya ibu, menjadi sorotan dalam upaya membentuk karakter dan moral generasi penerus bangsa. Pentingnya peran perempuan ini diangkat dalam Seminar Nasional bertema Memuliakan Wanita: Membentuk Generasi Cerdas, Mulia, dan Bermartabat Menuju Indonesia Emas 2045 yang digelar BPR Kanti di Balai Budaya Giri Nata Mandala, Puspem Badung, Jumat (31/1) sore.
Selain berkontribusi dalam keluarga, wanita juga memainkan peran penting dalam berbagai bidang, termasuk pelestarian budaya, organisasi, dan pemerintahan. Penjabat Ketua TP PKK Provinsi Bali, Ny. drg. Ida Mahendra Jaya, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan seminar tersebut.
“Saya memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya atas kegiatan kolaboratif antara BPR Kanti dan TP PKK Provinsi Bali ini, dengan membuat seminar. Tema yang diambil sangat tepat dan strategis, karena peran penting wanita, baik di dalam keluarga, masyarakat, maupun dunia kerja,” ungkapnya.
Menurut Ida Mahendra Jaya, seminar ini sangat penting untuk meningkatkan wawasan kaum perempuan mengenai ilmu pengetahuan dan keterampilan. “Selain itu, melalui kegiatan seminar dapat tumbuh interaksi, komunikasi dan sosialisasi, membangun jejaring sosial serta sama antar pemerintah, swasta, dan antar sesama organisasi wanita yang ada di seluruh Bali,” jelasnya.
Ia juga mengajak kaum perempuan untuk terus meningkatkan kualitas diri. “Semoga kegiatan kolaboratif semacam ini bisa terus dilaksanakan pada tahun-tahun mendatang. Mari kita bangkitkan semangat untuk terus meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita. Patut disadari, kaum perempuan saat ini bukan sekadar mengurus rumah tangga dan urusan domestik semata,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Provinsi Bali, Dr. drh. Luh Ayu Aryani, yang hadir mewakili Gubernur Bali, menyampaikan bahwa perempuan adalah pilar penting dalam keberlangsungan adat, budaya, dan ekonomi di Bali.
“Berdasarkan data terbaru dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk perempuan di Bali mencapai 1.403.460 jiwa. Mereka tersebar di berbagai sektor, mulai dari pertanian, usaha mikro kecil menengah (UMKM), hingga pemerintahan dan legislatif,” ujarnya.
Ayu Aryani menambahkan bahwa kualitas peran perempuan di Bali terus meningkat. “Misalnya, keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif di Provinsi Bali mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir. Ini menjadi bukti bahwa kesetaraan gender bukan lagi sekadar wacana, tetapi menjadi bagian dari realitas yang terus kita perjuangkan bersama,” jelasnya.
Namun demikian, Ayu Aryani menyoroti tantangan yang masih dihadapi perempuan di Bali, seperti masalah kesehatan, kekerasan berbasis gender, serta keterbatasan akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. “Berdasarkan data dari Simfoni PPA, pada tahun 2024 tercatat sekitar 383 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mencakup kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual,” ungkapnya.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemprov Bali telah melakukan berbagai upaya. “Kami melakukan pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi bagi perempuan, terutama mereka yang berada di desa dan wilayah terpencil, mengawasi pelaksanaan program pemenuhan hak anak, termasuk pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang hak-hak perempuan dan upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa memuliakan perempuan adalah tanggung jawab bersama. “Semakin kuat perempuan, semakin kuat pula keluarga, masyarakat, dan bangsa kita,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama Bank BPR Kanti, Made Arya Amitaba, menjelaskan bahwa seminar ini merupakan bentuk edukasi dan literasi yang menyasar kaum perempuan. “BPR Kanti berharap kegiatan seperti ini bisa terus dilaksanakan agar bermanfaat bagi masyarakat khususnya di Bali. Kami memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam pemberdayaan masyarakat,” tuturnya.
Dengan berbagai inisiatif yang dilakukan, diharapkan perempuan Bali dapat menjadi teladan dan inspirasi bagi perempuan Indonesia dalam mewujudkan generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. (Adi/Tra).
Pj. Gubernur Letakkan Batu Pertama Penataan Jogging Track
DENPASAR-NEWSINTERMEIDIA.COM || Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, didampingi Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Prof. I Gede Arya Sugiartha; Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma; serta Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (FTJSL) Provinsi Bali, Fariz Hariyoso, meletakkan batu pertama pekerjaan penataan jogging track di Kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Bali (MPRB), tepatnya di pintu timur Lapangan MPRB, Kamis (30/1).
Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Bali menyampaikan apresiasi atas sinergi serta dukungan semua pihak, sehingga penataan kawasan MPRB dapat dimulai dengan langkah awal berupa penataan jogging track.
Pj. Gubernur Mahendra Jaya menambahkan bahwa lapangan seluas hampir 14 hektare yang terletak di tengah Kota Denpasar ini memiliki peran sangat signifikan bagi masyarakat. Lapangan tersebut dimanfaatkan masyarakat baik untuk berolahraga maupun berekreasi bersama keluarga. Oleh karena itu, penataan kawasan MPRB ini sangat penting agar kawasan semakin tertata dan nyaman untuk dikunjungi.
“Kita akan memulai penataan suatu kawasan yang luar biasa, yang selama ini dimanfaatkan masyarakat untuk olahraga maupun rekreasi. Dengan penataan ini, kami berharap kawasan ini menjadi inklusif; masyarakat akan semakin sehat dan produktif,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Forum FTJSL menyampaikan bahwa pihaknya telah mengerjakan program bedah rumah sebanyak 50 unit dengan anggaran sebesar Rp1,5 miliar bekerja sama dengan perangkat daerah di Provinsi Bali. Saat ini pengerjaan tersebut telah mencapai 100 persen.
Selanjutnya, Forum FTJSL akan melakukan penataan kawasan MPRB. Keberadaan MPRB sangat penting, tidak hanya sebagai bangunan monumen, tetapi juga sebagai simbol semangat juang, keberanian, dan pengorbanan rakyat Bali.
Lebih lanjut, Fariz Hariyoso menyampaikan bahwa pekerjaan penataan jogging track merupakan tahap awal dari penataan dan pengembangan kawasan MPRB. Pengerjaan jogging track ini akan menggunakan anggaran sebesar Rp7 miliar lebih dan akan dilaksanakan oleh PT Dewata Karya Anugrah.
“Ini merupakan bukti nyata dari kuatnya solidaritas, sehingga kita mampu berkolaborasi untuk bersama membangun Bali yang berkelanjutan dan berkepribadian,” tuturnya.
Peletakan batu pertama penataan kawasan MPRB turut dihadiri oleh Direktur Utama Jamkrida Bali, I Ketut Widiana Karya; jajaran FTJSL Provinsi Bali; serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali. ( Ari/Tra )
