Koster: Pariwisata Bangkit Harus Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka Musyawarah Daerah (MUSDA) XV Tahun 2025 Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) BPD Provinsi Bali yang dirangkaikan dengan seminar dan ekshibisi bertema “MUSDA PHRI Bali untuk Pariwisata Bangkit: Kolaborasi, Adaptasi, dan Inovasi”. Dalam sambutannya, Gubernur Koster menegaskan bahwa pariwisata merupakan sektor yang sangat strategis bagi perekonomian Bali. Hal ini tercermin dari berbagai indikator makro pembangunan Bali yang menunjukkan pemulihan dan penguatan signifikan, di Prime Plaza Hotel Sanur, Rabu (3/12).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Pertumbuhan ekonomi Bali saat ini mencapai 5,48%, bahkan naik menjadi 5,88% pada Triwulan III. Tingkat kemiskinan terus menurun menjadi 3,7%, sementara tingkat pengangguran berada pada level sangat rendah yaitu 1,7%. Bali juga tercatat berkontribusi 54,5% terhadap pariwisata nasional, dengan jumlah kedatangan wisatawan yang mencapai 6,3 juta orang. Gubernur Koster mengingatkan, sektor pariwisata tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.
Menurutnya, pelaku usaha pariwisata sering kali “asik sendiri”, padahal tantangan pariwisata ke depan semakin kompleks dan memerlukan tindakan yang tegas, cepat, serta terkoordinasi. “Saya akan tegas di periode kedua ini dalam menangani berbagai tantangan pariwisata. Tidak bisa lagi berjalan parsial, semua harus solid dan berkolaborasi,” tegas Gubernur.
Terkait tata ruang dan keberlanjutan, Gubernur menegaskan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan, dimana tidak ada lagi lahan produktif yang digunakan untuk membangun hotel, terutama lahan persawahan.Ia juga menekankan pentingnya menjaga karakter pariwisata Bali yang berbasis budaya. “Kita harus bersyukur diberikan pariwisata di Bali. Jangan coba-coba mengabaikan pariwisata budaya yang menjadi roh Bali. Karena itu kita harus merawat pariwisata ini dengan baik,” ujarnya.
Isu lingkungan seperti pengelolaan sampah dan kemacetan juga menjadi perhatian serius. Gubernur meminta seluruh hotel, restoran, dan pelaku usaha untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah serta mendukung penataan transportasi dan pengurangan kemacetan di kawasan wisata. Lebih lanjut, dalam kesempatan tersebut, Gubernur Koster kembali menekankan PHRI harus solid, dan menjadi pelopor utama dalam menjaga keberlanjutan pariwisata Bali. “Menjaga pariwisata tidak bisa ego sendiri. PHRI harus menjadi pelopor dalam menjamin pariwisata yang berkelanjutan,” katanya.
MUSDA XV PHRI BPD Bali Tahun 2025 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, meningkatkan adaptasi terhadap perubahan global, serta melahirkan inovasi baru guna menjaga daya saing Bali sebagai destinasi kelas dunia. Gubernur juga mengapresiasi seluruh anggota PHRI yang selama ini konsisten mendukung pembangunan pariwisata Bali. Dengan penyelenggaraan MUSDA ini, Pemerintah Provinsi Bali bersama PHRI berharap dapat melahirkan arah kebijakan, program, serta langkah strategis yang mampu menjawab tantangan pariwisata ke depan seraya memastikan Bali tetap tumbuh, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Staff Ahli Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Masruroh, menyampaikan Bali memiliki kontribusi luar biasa, yakni menyumbang sekitar 50% wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Hal ini, menurutnya, tidak terlepas dari peran besar PHRI Bali yang mampu menjaga standar layanan, akomodasi, dan kualitas destinasi. Tema MUSDA dinilai sangat relevan untuk memperkuat daya saing pariwisata Indonesia di tengah ketatnya kompetisi global.
Ia juga menyoroti dinamika sharing economy yang semakin berkembang. Fenomena ini di satu sisi memperluas pilihan akomodasi bagi wisatawan, namun di sisi lain menuntut penataan yang adil agar manfaat ekonomi pariwisata benar-benar kembali kepada negara melalui kepastian izin dan kepatuhan pajak.
Sejalan dengan arah pembangunan pariwisata nasional yang ditegaskan dalam Perpres tentang pariwisata berkelanjutan, Ibu Masruroh mendorong PHRI dan seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengatasi isu lingkungan, menyusun panduan nasional pengelolaan pariwisata, merumuskan peta jalan keberlanjutan, meningkatkan kualitas layanan melalui penguatan SDM, dan mempercepat transformasi digital di sektor hospitality.
Selanjutnya, Ketua BPP PHRI, Hariyadi B.S. Sukamdani, menyampaikan apresiasi mendalam kepada PHRI Bali yang disebutnya sebagai tulang punggung PHRI Nasional. Menurutnya, kontribusi Bali sangat signifikan bagi promosi pariwisata Indonesia karena citra pariwisata nasional banyak diperkuat oleh reputasi Bali di mata dunia.
Ia menegaskan sebagian besar jasa akomodasi resmi di Bali dimiliki oleh pengusaha lokal Bali dan nasional, sementara unit akomodasi tidak berizin umumnya berasal dari pihak asing yang beroperasi melalui platform ekonomi berbagi. Kondisi ini, menurutnya, harus menjadi perhatian bersama karena berkaitan dengan persaingan usaha sehat, legalitas, serta penerimaan pajak daerah.
Terkait isu lingkungan dan transformasi pariwisata, Hariyadi menggarisbawahi pentingnya arah pembangunan pariwisata nasional yang berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam kebijakan pemerintah. Fenomena sharing economy disebutnya tidak dapat dihindari, namun perlu penyelarasan agar memberikan manfaat ekonomi yang adil melalui kepastian izin dan kepatuhan pajak.
Ia menyampaikan dukungan terhadap penyusunan panduan bersama mengenai model pengelolaan pariwisata nasional, peta jalan keberlanjutan, peningkatan kualitas SDM pariwisata, serta percepatan digitalisasi layanan. Hariyadi menegaskan PHRI secara nasional akan terus mendukung kemajuan Bali sebagai pusat daya tarik pariwisata Indonesia dan motor penggerak pertumbuhan sektor hospitality.
Ketua PHRI Bali, Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Tjok Ace), menyampaikan rasa syukur atas terselenggaranya MUSDA XV sembari menyampaikan solidaritas bagi masyarakat di Sumatera dan kawasan lainnya yang tengah mengalami bencana. Tjok Ace menegaskan bahwa MUSDA ini menjadi pengingat bahwa kekuatan organisasi tidak hanya pada program, tetapi juga pada solidaritas, kepedulian, dan kebersamaan.
Ia menekankan bahwa MUSDA tahun ini merupakan momentum strategis untuk mengevaluasi kinerja organisasi, merumuskan strategi adaptif terhadap dinamika global, memperkuat peran PHRI sebagai mitra pemerintah, serta membangun konsolidasi internal. Dengan tantangan tren wisata, tata ruang, persaingan global, hingga ancaman bencana dan perubahan iklim, PHRI Bali diharapkan semakin teguh dalam menjaga alam dan budaya Bali sesuai konsep Nangun Sat Kerthi Loka Bali.(EKA/TRA).
Gubernur Koster: Efek Ganda DBFW, Penggunaan Produk Lokal Bali Meningkat
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR – Dekranasda Bali Fashion Week memiliki dampvanganda yang sangat signifikan dalam upaya meningkatkan perkembangan dan penggunaan produk lokal Bali. Hal tersebut disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster saat membuka Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) Sesi 2 di Gedung Ksirarnawa Denpasar, Selasa (2/12) malam.
Menurutnya, pada umumnya Fashion Week hanya dilakukan di kota-kota besar seperti Jakarta, Badung maupun Surabaya padahal Bali pun memiliki potensi yang tidak kalah dengan kota-kota besar tersebut. “Bali selama ini sedikit tampil dan hanya sebagai pengikut. Namun kali ini Bali mulai menjadi penyelenggara dan menampilkan keunggulan-keunggulan produk lokal Bali,” jelas Gubernur Bali asal Desa Sembiran tersebut.
Wayan Koster menjelaskan pelaksanaan Dekranasda Bali Fashion Week memiliki multiplayer efek yang sangat signifikan di masyarakat. Pertama karena desainer yang terlibat merupakan desainer lokal Bali yang sebelumnya tidak dikenal masyarakat karena belum memiliki ruang untuk tampil dan meningkatkan kualitas produknya.
Kedua, produk yang ditampilkan juga merupakan produk asli Bali yang mencerminkan identitas kearifan lokal Bali dan yang ketiga model yang tampil juga merupakan model Bali yang tidak kalah bersaing dengan model nasional bahkan internasional. “Semua-semuanya Lokal. Inilah sebenarnya esensi dari Nangun Sat Kerthi Loka Bali. Kita ingin menggerakkan keseluruhan secara totalitas yang bersumber dari potensi lokal Bali untuk memutar roda perekonomian masyarakat Bali,” imbuh Koster.
Ia menjelaskan Dekranasda Bali Fashion Week merupakan gagasan brilian sebagai upaya untuk mendorong pertumbuhan IKM/UMKM di Bali. Tidak hanya memutar roda perekonomian rakyat namun juga merupakan ajang pelestarian budaya dan kearifan lokal Bali sekaligus menggali potensi-potensi Lokal Bali dapat tampil dan terus berkembang.
Koster berharap pelaksanaan Dekranasda Bali Fashion Week dapat juga dilaksanakan oleh Dekranasda Kabupaten/Kota sehingga dapat melibatkan lebih banyak desainer lokal, IKM/UMKM serta dapat meningkatkan kemampuan SDM lokal Bali.
Sementara itu Ketua Dekranasda Provinsi Bali, Ibu Putri Koster menyampaikan bahwa sama seperti sebelumnya Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) Sesi 2 akan dilaksanakan selama 7 hari berturut-turut dengan menampilkan berbagai karya desainer lokal Bali serta melibatkan berbagai instansi pemerintah, institusi, dan organisasi masyarakat.
Dijelaskan pada hari pertama pelaksanaan Dekranasda Bali Fashion Week (DBFW) Sesi 2 diisi dengan pagelaran busana pengantion oleh Turah Mayun serta pagelaran busana dan asesoris oleh Bara Silver & Gold, Geoniloe, Puspa Mega, Darmawan Silver dan Taksu Desain.(KAR/TRA).
Pemprov Bali Raih Penghargaan Nasional atas Kinerja Pengendalian Inflasi
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali kembali mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Pada ajang Apresiasi Kinerja Pemerintahan Daerah 2025 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Pemprov Bali berhasil meraih penghargaan untuk kategori kinerja terbaik dalam pengendalian inflasi. Penghargaan tersebut diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, mewakili Gubernur Bali, dalam acara penganugerahan di Ballroom Flores, Hotel Borobudur Jakarta, Minggu (1/12).
Anugerah ini menjadi bukti bahwa Pemprov Bali berhasil menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah dinamika nasional maupun global, sekaligus menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, Kemendagri menyerahkan total 57 penghargaan kepada 19 provinsi, 19 kabupaten, dan 19 kota di seluruh Indonesia. Selain Pemprov Bali, sejumlah pemerintah daerah di Bali juga meraih apresiasi pada kategori berbeda. Pemerintah Kota Denpasar memperoleh penghargaan untuk kategori Kinerja Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Badung dianugerahi penghargaan pada kategori Pelayanan Publik – Peningkatan Akses Layanan Pendidikan. Sementara Pemerintah Kabupaten Gianyar meraih tiga penghargaan sekaligus untuk kategori layanan kesehatan, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan ketimpangan kesejahteraan masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa penghargaan ini bukan sekadar seremoni, tetapi bentuk pengakuan terhadap daerah yang menunjukkan kinerja terbaik dan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. “Ini menjadi dorongan agar Pemda terus memperbaiki diri, memenuhi amanah publik, dan menjaga legitimasi kepemimpinan daerah,” ujarnya.
Penilaian dilakukan berdasarkan dua jalur utama, yaitu tata kelola pemerintahan dan akselerasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Indikatornya mencakup inovasi daerah, pengelolaan keuangan, capaian pendapatan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), hingga kerja sama dengan lembaga nasional seperti KPK, BRIN, dan KemenPAN-RB. Selain itu, sektor strategis seperti pengendalian inflasi, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan juga menjadi fokus penilaian.
Agar adil, penilaian dibagi berdasarkan kelompok kapasitas fiskal daerah—rendah, sedang, dan tinggi. Proses penjurian dilakukan melalui analisis data berbagai kementerian/lembaga dan dikurasi oleh Tempo Media Group untuk menjamin objektivitas. Ke depan, Kemendagri berencana memberikan insentif fiskal tambahan bagi Pemda berprestasi mulai 2026, sebagai bentuk penghargaan nyata atas kinerja yang terus ditingkatkan.
Prestasi yang diraih Pemprov Bali dan sejumlah Pemda di Bali pada 2025 ini menjadi momentum penting untuk memperkuat tata kelola dan mendorong inovasi demi kesejahteraan masyarakat Bali. (Tutt/Tra).
