Gubernur Bali Sampaikan Dua Raperda dan Tanggapan Raperda
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR – Gubernur Bali, Wayan Koster menyampaikan Raperda Provinsi Bali tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan secara Nominee dan Raperda Provinsi Bali tentang Pengendalian Toko Modern berjejaring serta menyampaikan pendapat terhadap Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pada Rapat Paripurna ke-15 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 pada Senin (1/12).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Wayan Koster menyampaikan Pembentukan Raperda Provinsi Bali tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Produktif dan Larangan Alih Kepemilikan Lahan Secara Nominee dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa lahan produktif semakin tertekan oleh berbagai aktivitas pembangunan, baik perumahan, industri, maupun komersial. “Jika tidak dikendalikan, kondisi ini dapat mengancam kedaulatan pangan, mengurangi ruang produksi pertanian, dan memunculkan ketimpangan penguasaan lahan serta mengancam keberadaan Subak yang merupakan warisan adi luhung,” jelas Wayan Koster.
Selain itu, fenomena alih kepemilikan lahan secara nominee, yaitu praktik kepemilikan tanah yang menggunakan nama pihak lain untuk menghindari aturan perundang undangan. Praktik ini tidak hanya berpotensi melemahkan kedaulatan agraria, tetapi juga membuka peluang terjadinya spekulasi, monopoli, serta penyalahgunaan hak atas tanah. Oleh karena itu, Koster menilai pemerintah daerah perlu menetapkan regulasi yang lebih jelas, tegas, dan adaptif terhadap tantangan zaman.
Terkait Raperda Provinsi Bali tentang Pengendalian Toko Modern Berjejaring disusun dengan latar belakang pertumbuhan pariwisata dan budaya sangat signifikan bagi perkembangan perekonomian dan daya saing masyarakat di Provinsi Bali. Pertumbuhan perekonomian menyebabkan tumbuh dan berkembangnya usaha mikro, kecil dan menengah di tengah menggeliatnya usaha besar dalam mendukung pariwisata Bali. Kebutuhan masyarakat dan pariwisata tersebut menyebabkan perkembangan pusat perbelanjaan dan toko modern menjadi sangat tinggi, selain pemenuhan kebutuhan dari pasar rakyat yang tersebar di wilayah 9 (sembilan) kota/kabupaten yang ada.
Tidak dapat dipungkiri bahwa aktivitas yang ada, baik pada pasar rakyat maupun pusat perbelanjaan dan toko modern pada intinya merupakan mata rantai yang menghubungkan antara produsen dan konsumen, penjual dan pembeli dan antara pelaku usaha dengan masyarakat konsumen. Pasar memainkan peranan penting dalam pembentukan harga, pada saat ini ada peran pengusaha mengambil manfaat dari ruang yang disediakan negara untuk mencari keuntungan dibidang perdagangan.
Seperti yang Kita ketahui perkembangan pusat perbelanjaan seperti mall dan toko modern sangat signifikan, hal ini menyebabkan terjadinya persaingan bebas diantara pasar, pusat perbelanjaan, dan toko modern tersebut. “Bila tidak dikelola atau dikendalikan dengan baik, akan dapat mempengaruhi sendi perekonomian yang disokong dengan usaha mikro, kecil dan menengah,” tegas Wayan Koster.
Sehubungan dengan hal tersebut, untuk melindungi dan menjaga agar perkembangan tersebut tidak mematikan pasar dan warung tradisional serta menjaga perputaran uang di daerah yang sebelumnya merupakan kontribusi dari usaha mikro, kecil dan menengah, dan untuk mewujudkan keseimbangan dan sinergi yang saling menguntungkan antara toko modern berjejaring dengan pasar rakyat, usaha mikro kecil dan menengah.
Dalam pemikiran ini pelaku usaha kecil apalagi mikro tidak akan mungkin bersaing dengan pelaku usaha raksasa yang memiliki modal nyaris tanpa batas akibat kemudahan akses pihak perbankan dan agunan yang beraneka ragam yang mereka miliki.“Disinilah peran pemerintah untuk hadir menyelamatkan relasi yang timpang dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi keduanya.
Sektor formal cukup penting untuk diperhatikan, namun sektor informal jauh lebih penting karena daya serap yang tinggi akan tenaga kerja yang tidak mampu diserap seluruhnya oleh sektor formal maka perlu disusun dan ditetapkan Raperda Provinsi Bali tentang Pengendalian Toko Modern Berjejaring,” ungkapnya.
Sementara itu, Gubernur Bali juga menyampaikan pendapat terkait Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Gubernur Bali dua periode ini menjelaskan Penyusunan Raperda ini merupakan bentuk komitmen dan kepedulian bersama dalam mewujudkan pembangunan Bali yang inklusif, berkeadilan, serta menghormati martabat seluruh warga tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas.
“Pemerintah Provinsi Bali mendukung kepedulian, keseriusan dan kesungguhan untuk menghormati dan melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, dan segala tindakan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta memastikan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat terpenuhi melalui substansi pengaturan dalam Raperda ini,” jelasnya.
Penyusunan Raperda ini memiliki urgensi yang sangat tinggi dan strategis, mengingat beberapa pertimbangan antara lain Perda 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disusun sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, sehingga perlu dilakukan penyesuaian, penguatan dan penyempurnaan; Isu yang dihadapi penyandang disabilitas di Provinsi Bali semakin kompleks dan perlunya instrumen hukum untuk memastikan seluruh urusan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik di Provinsi Bali mengadopsi prinsip-prinsip inklusi, non-diskriminasi, kesetaraan kesempatan, serta aksesibilitas universal.(KAR/TRA).
Apel Siaga Bencana 2025–2026, Ingatkan Kesiapsiagaan Cuaca Ekstrem
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR -Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mewakili Gubernur Bali memimpin Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi 2025–2026 di Lapangan Niti Mandala, Denpasar, Selasa (2/12/2025). Kegiatan ini melibatkan ratusan peserta dari unsur TNI/Polri, instansi vertikal, perangkat daerah, BUMN, organisasi masyarakat, relawan, dan pecalang.
Dalam amanat Gubernur yang dibacakan Sekda, meningkatnya frekuensi cuaca ekstrem disebut sebagai peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan. Peristiwa banjir besar pada awal September lalu dinilai menjadi pembelajaran penting bahwa kejadian serupa berpotensi terulang, khususnya memasuki puncak musim hujan pada Januari–Februari 2026. Selain banjir, Bali juga dihadapkan pada ancaman angin kencang, tanah longsor, dan gelombang tinggi.
Gubernur turut menegaskan bahwa Bali, sebagai pulau kecil yang berada di jalur ring of fire, memiliki tingkat kerentanan bencana yang tinggi. Karena itu, nilai-nilai kearifan lokal dalam visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali diharapkan menjadi pijakan dalam menjaga keseimbangan alam dan mengurangi risiko bencana.
Dalam amanat tersebut, Gubernur juga mengeluarkan tiga instruksi teknis. Pertama, seluruh unsur pentahelix—pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media—diminta memperkuat kolaborasi dalam upaya pengurangan risiko bencana. Kedua, seluruh pihak diminta memeriksa kembali kesiapan personel, peralatan, logistik, sistem komunikasi, hingga prosedur evakuasi, serta menyiapkan rencana kontinjensi. Ketiga, kekuatan di tingkat provinsi harus selalu siap memberikan dukungan penanganan bencana di seluruh kabupaten/kota.
Sebelum apel dimulai, Dewa Indra meninjau kesiapan personel, peralatan, dan kendaraan operasional. Ia mengapresiasi kesiapsiagaan seluruh instansi dan menilai bahwa dukungan logistik telah memadai. “Dalam urusan bencana, kita harus selalu berharap yang terbaik, tetapi siap menghadapi yang terburuk,” ujarnya. Apel Siaga Bencana ditutup dengan ajakan untuk memperkuat komitmen mewujudkan Bali Tangguh Bencana demi keselamatan dan kesejahteraan seluruh Krama Bali. (MU/TRA).
Pertemuan Tahunan BI 2025 Sinergitas Kunci Ekonomi Bali Tangguh dan Inklusif
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 yang diselenggarakan di Hotel The Meru, Sanur, Selasa (2/12). Dalam kesempatan tersebut, Sekda Bali menegaskan bahwa sinergitas seluruh pemangku kepentingan merupakan kunci utama dalam memperkuat perekonomian Bali agar tetap tangguh, mandiri, dan inklusif di tengah dinamika serta tantangan ekonomi global maupun regional.
Sekda Bali menyampaikan bahwa pembangunan ekonomi Bali harus mengedepankan daya tahan dalam menghadapi berbagai guncangan, sekaligus memiliki kemampuan untuk tumbuh berkelanjutan dengan mengoptimalkan kekuatan dan sumber daya daerah. Pertumbuhan ekonomi, menurutnya, tidak dapat dicapai secara parsial, melainkan melalui kolaborasi dan sinergi lintas sektor.
Ia menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditargetkan tinggi, tetapi juga harus berkualitas, berdaya tahan, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Penguatan struktur perekonomian daerah menjadi penting mengingat perekonomian Bali yang masih didominasi sektor pariwisata memiliki kerentanan terhadap faktor keamanan, ancaman penyakit, serta bencana alam. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong pengembangan pariwisata yang inklusif serta diversifikasi sektor ekonomi di luar pariwisata.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa Pertemuan Tahunan Bank Indonesia merupakan rangkaian kegiatan tahunan Bank Indonesia yang juga dilaksanakan secara nasional sebagai wadah strategis untuk menyatukan langkah dan memperkuat sinergi kebijakan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berdaya tahan.
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 mengusung tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan.” Tema tersebut menegaskan pentingnya sinergi dalam menjaga stabilitas ekonomi, mendorong permintaan domestik, mendukung hilirisasi dan industrialisasi, memperkuat ekonomi kerakyatan, memperluas pembiayaan serta pendalaman pasar keuangan, dan mempercepat transformasi ekonomi.
Disampaikan pula bahwa perekonomian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan tetap tumbuh cukup tinggi meskipun masih dihadapkan pada tantangan global, antara lain perlambatan ekonomi dunia, kebijakan proteksionisme AS, tingkat suku bunga negara maju yang tinggi, meningkatnya risiko sistem keuangan global, serta perkembangan aset kripto dan stablecoin.
Untuk daerah, perekonomian Bali diperkirakan tetap kuat dengan pariwisata sebagai motor utama pertumbuhan yang didukung sektor pertanian, ekonomi kreatif, dan investasi. Inflasi Bali juga diproyeksikan tetap terjaga sebagai hasil sinergi yang semakin solid antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan.
Namun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, di antaranya percepatan pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, serta penguatan sektor unggulan di luar pariwisata seperti pertanian. Demikian halnya dengan isu alih fungsi lahan yang menjadi perhatian bersama karena berpotensi memengaruhi ketahanan pangan dan keberlanjutan pariwisata Bali.
Kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 di Bali turut dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal di Provinsi Bali, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, serta perwakilan bupati dan wali kota se-Bali. Dalam rangkaian acara tersebut juga dilaksanakan penyerahan penghargaan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali kepada mitra Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, penerima apresiasi Pasar Rakyat Go Digital, serta penyerahan kajian carrying capacity Provinsi Bali yang diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan sesi foto bersama dan ramah tamah sebagai wujud penguatan sinergi dan kebersamaan antarpemangku kepentingan.
Melalui sinergi yang kuat dan berkelanjutan antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia usaha, dan masyarakat, diharapkan perekonomian Bali dapat terus tumbuh secara tangguh, mandiri, inklusif, dan berdaya tahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Bali. (Ari/Tra).
Bali Perkuat Kolaborasi Siaga Bencana Hidrometeorologi
NEWSINTERMEDIA.COM || DENPASAR – BPBD Bali | Denpasar, 2 Desember 2025 — Pemerintah Provinsi Bali melalui BPBD Provinsi Bali menggelar Apel Siaga Bencana Hidrometeorologi 2025–2026 untuk memperkuat kolaborasi kesiapsiagaan menghadapi puncak musim hujan. Apel ini merupakan tindak lanjut mandat Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri kepada seluruh pemerintah daerah untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan penanganan bencana akibat cuaca ekstrem.
Bertindak sebagai Inspektur Upacara, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Indra, menegaskan bahwa kesiapsiagaan adalah tugas negara yang harus dijalankan secara disiplin, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam arahannya, Sekda menekankan bahwa mandat nasional tersebut sejalan dengan arah pembangunan Bali. Ia menjelaskan bahwa mitigasi bencana telah lama menjadi kebijakan fundamental daerah melalui visi Nangun Sad Kerthi Loka Bali yang dirumuskan oleh Gubernur Bali, Wayan Koster.
Visi tersebut bersumber dari nilai-nilai mulia Sad Kerthi (Atma Kerthi, Segara Kerthi, Danu Kerthi, Wana Kerthi, Jana Kerthi, dan Jagat Kerthi) yang memuliakan jiwa manusia; laut dan pesisir; air; hutan dan lingkungan hidup; permukiman; serta alam semesta sebagai satu kesatuan ekosistem. Dalam konteks kebencanaan, nilai-nilai ini bermakna perlindungan menyeluruh terhadap kehidupan dan ruang hidup masyarakat Bali.
Apel siaga ini sekaligus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap kejadian bencana di Bali. Berdasarkan data BPBD kabupaten/kota yang dihimpun melalui Sistem Informasi Kebencanaan, sepanjang Januari hingga akhir Oktober 2025 tercatat sedikitnya 50 kejadian bencana, didominasi cuaca ekstrem dan banjir, yang mengakibatkan 41 korban meninggal, 18 luka-luka, 812 warga mengungsi atau terdampak, kerusakan 1.463 bangunan, 129 jaringan jalan dan jembatan, serta luas lahan terbakar sekitar 76 hektare, dengan estimasi kerugian ± Rp145,4 miliar.
Dibandingkan dengan periode 2024, sepanjang Januari hingga akhir Desember 2024 tercatat 41 kejadian bencana yang menyebabkan 33 korban meninggal, 21 luka-luka, kerusakan 391 bangunan dan 1 jaringan jalan serta jembatan, pendistribusian air bersih sebanyak 1.604 ribu liter, serta luas lahan terbakar 295,33 hektare dengan estimasi kerugian ± Rp11,8 miliar. Data komparatif ini menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi di Bali tidak hanya meningkat frekuensinya dari tahun ke tahun, tetapi juga semakin besar dampaknya terhadap keselamatan, sosial ekonomi, dan infrastruktur masyarakat.
Memasuki Desember 2025 hingga Februari 2026, curah hujan diprediksi terus meningkat dengan puncak musim hujan pada Januari–Februari. Karena itu, kewaspadaan terhadap potensi banjir dan longsor perlu diperkuat di seluruh wilayah Bali. Sejumlah daerah dataran rendah dan bantaran sungai di Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan, dan Jembrana berpotensi terdampak banjir, sementara kawasan perbukitan seperti Bangli, Karangasem, Buleleng, Tabanan.dan sebagian Gianyar perlu mewaspadai risiko longsor saat hujan berintensitas tinggi.
Sekda menegaskan bahwa kesiapsiagaan harus dilakukan secara menyeluruh, terutama terkait kesiapan personel dan peralatan, jalur komunikasi, tempat evakuasi, serta respons cepat ketika muncul tanda-tanda awal bencana. Dalam kesempatan tersebut, Kalaksa BPBD Provinsi Bali, Gede Teja, menyampaikan bahwa seluruh unsur penanggulangan bencana telah berada dalam status siap operasi. Seluruh armada, personel TRC, instansi teknis terkait, relawan, dan pecalang disiagakan untuk memastikan respons cepat apabila cuaca ekstrem memicu insiden di lapangan.
Kalaksa menegaskan bahwa kesiapsiagaan bukan untuk menimbulkan kekhawatiran publik, tetapi agar masyarakat merasa aman karena pemerintah hadir sebelum bencana, bukan hanya setelah bencana terjadi. Ia juga mengajak pemerintah kabupaten/kota mempercepat normalisasi drainase dan pembersihan sungai, memastikan kesiapan jalur evakuasi, serta memperkuat saluran komunikasi risiko kepada masyarakat terutama di wilayah rawan.
Pemerintah Provinsi Bali mengimbau masyarakat agar tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan. Aktivitas di sungai, tebing, dan kawasan pesisir perlu dihindari selama hujan deras. Warga di daerah rawan diminta segera mengungsi jika situasi memburuk, serta melapor ke layanan darurat bila menemukan potensi bahaya. Sekda menutup apel dengan menegaskan bahwa keselamatan masyarakat adalah prioritas tertinggi, dan hanya dengan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, tokoh adat, media, dan masyarakat, Bali dapat melewati puncak musim hujan secara aman dan terkendali. (TIM).
