Beranda / Berita Terkini / KLUNGKUNG / Info Bali Terkait Kesiapsiagaan Bencana dan Pemberdayaan

Info Bali Terkait Kesiapsiagaan Bencana dan Pemberdayaan

BPBD Bali Serahkan Sertifikat SI-KENCANA DUTA BALI kepada 13 Hotel

DENPASAR-NEWSINTERMEDIA.COM || Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bali menyerahkan Sertifikat Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana bagi Dunia Usaha Pariwisata Bali (SI-KENCANA DUTA BALI) sebagai pengakuan formal kepada dunia usaha pariwisata yang telah memenuhi standar kesiapsiagaan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyerahan sertifikat ini dilaksanakan di Ruang Rapat Tangguh Lantai 3, Kantor BPBD Provinsi Bali, Denpasar, pada Jumat (17/1) pagi.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Sekretaris BPBD Bali, I Gede Agung Teja Busana Yadnya, dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa apresiasi dan terima kasih atas partisipasi pelaku pariwisata, khususnya hotel, yang telah turut serta dalam program sertifikasi ini. “Memang program ini secara khusus ada di Bali sebagai kebijakan dari kepala daerah untuk secara konkret melaksanakan kegiatan pengurangan risiko bencana,” kata Teja. “Karena ini adalah kebijakan daerah, dan kita punya perda tentang standar kepariwisataan yang mengatur bahwa kegiatan pariwisata harus melaksanakan mitigasi kebencanaan,” imbuhnya.

Teja juga menyampaikan bahwa keberadaan sertifikasi mitigasi kebencanaan tersebut telah terverifikasi di tingkat pusat. Bahkan, Menteri Pariwisata secara khusus telah menyarankan agar program ini dapat diterapkan di luar Bali. “Kami sebagai koordinator dan kolaborator dengan sektor lain menekankan bukan hanya regulasi, tetapi kesadaran bersama di balik regulasi itu. Regulasi hanyalah alatnya,” tambah Teja.

Kesadaran kolektif, menurut Teja, sangat diperlukan mengingat bencana adalah urusan bersama yang tidak mengenal waktu, tempat, dan dapat menimpa siapa saja, termasuk wisatawan yang sedang berkunjung ke Bali. “Secara historis dan karakteristik, bencana pasti akan terjadi, dan kita harus berkolaborasi untuk mitigasinya. Jika hanya mengandalkan regulasi, tentu tidak optimal. Sertifikasi ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan kita dengan 31 indikator sebagai standar. Sehingga bisa dibedakan mana yang memiliki standar mitigasi kebencanaan dan mana yang belum,” jelas Teja.

Teja juga mencontohkan pentingnya standar mitigasi di Bali, terutama untuk menghadapi cuaca ekstrem belakangan ini. Hampir setiap hari terjadi bencana akibat hujan deras, seperti longsor dan banjir. “Bencana pasti terjadi, berulang, dan secara sejarah maupun ilmiah cenderung meningkat. Harapan kami, jangan hanya formalitas, tetapi benar-benar dijalankan dengan baik. Jika memungkinkan, jadikan sertifikasi ini bagian dari peningkatan daya saing pariwisata Bali,” tandasnya.

Sebanyak 26 konsulat negara sahabat, menurut Teja, telah menyampaikan apresiasi atas program ini yang dianggap langkah awal perlindungan WNA selama di Bali. “Bahkan, panitia konferensi internasional selalu memeriksa hotel yang telah disertifikasi untuk mendukung akomodasi acara. Jadi, tolong terus disosialisasikan dan diterapkan secara maksimal,” ujarnya. “Sertifikasi ini gratis, dan jika ditemukan biaya terselubung, silakan laporkan ke kanal BPBD atau Pemprov Bali. Kami sangat terbuka terhadap masukan dan aduan,” tegasnya.

Sementara itu, di kesempatan yang sama, Sang Putu Wibawa, Manajer Hotel Tandjung Sari Sanur, salah satu penerima sertifikasi, menyebut bahwa sertifikasi ini penting untuk belajar dan memperbaiki hal-hal terkait mitigasi kebencanaan secara lebih rinci. “Sertifikasi ini bermanfaat, bukan hanya bagi tamu atau wisatawan, tetapi juga bagi kami, pihak hotel,” katanya.

Dalam penerapannya di lapangan, Wibawa menjelaskan bahwa nantinya, saat penerimaan tamu di hotel, tidak hanya dijelaskan fasilitas kamar, tetapi juga upaya untuk menjaga keamanan dan kenyamanan tamu selama menginap. “Khususnya jika terjadi bencana, apa saja kesiapsiagaan sebagai upaya preventif kami di hotel agar tamu merasa lebih aman dan nyaman,” jelasnya.

Sebanyak 13 General Manager atau perwakilan hotel penerima sertifikat hadir secara langsung, yaitu Amarterra Villas Resort Bali Nusa Dua, Autograph Collection, Amankila, Four Seasons Resort Bali at Jimbaran Bay, Citadines Berawa Beach Bali, Peninsula Bay Resort, The 1O1 Bali Fontana Seminyak, Grand Whiz Hotel Nusa Dua, Novotel Bali Benoa, Grand Mirage Resort & Thalasso Bali, Sadara Resort, Kayumanis Nusa Dua Private Villa & Spa 12. THE HAVEN Bali Seminyak serta Tandjung Sari Hotel.

Penyerahan sertifikat untuk sertifikasi ulang kepada 21 usaha pariwisata telah dilaksanakan pada 27 September 2024 di Ruang Rapat Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali. Pada tahun 2025, target SI-KENCANA DUTA BALI adalah 60 usaha pariwisata. Program ini juga bertujuan meningkatkan kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan pariwisata yang aman dan tangguh terhadap bencana, sekaligus meningkatkan kesadaran serta partisipasi dunia pariwisata. (noer/tra)

 PJ. Gubernur Puji Soal Program Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

KLUNGKUNG-NEWSINTERMEDIA.COM || Penjabat (Pj.) Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya memuji komitmen pemerintah pusat dalam mendukung program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak hingga ke daerah. Pujian ini disampaikannya melalui sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi Bali, I Dewa Putu Sunartha pada acara Peluncuran Ruang Bersama Indonesia di Banjar Sangging, Desa Dawan Klod, Kabupaten Klungkung, Jumat (17/1).

Peluncuran Inisiatif Ruang Bersama Indonesia (RBI) dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, Pj. Bupati Klungkung, Kepala Dinas Sosial PPPA Provinsi Bali serta berbagai tokoh dari pemerintah, akademisi, dan dunia usaha.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Mahendra mengatakan perempuan Bali memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga tradisi, budaya, serta keberlanjutan ekonomi masyarakat. “Sebagai pilar penjaga tradisi, perempuan Bali telah membuktikan dedikasinya dalam melestarikan adat dan budaya yang menjadi identitas kita. Sebagai motor penggerak ekonomi kreatif, mereka juga menunjukkan ketangguhan, kreativitas, dan inovasi dalam mendukung keberlanjutan ekonomi keluarga dan masyarakat luas,” ujarnya.

Berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah perempuan di Bali mencapai 2,19 juta jiwa atau 49,7% dari populasi, menjadikan mereka potensi besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Saya pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Bali, menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya terhadap semua pihak yang bekerja sama mewujudkan Ruang Bersama Indonesia ini, bukan hanya sebuah fasilitas fisik, melainkan sebuah harapan bagi perempuan dan anak-anak untuk meraih kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Kepala Dinas Sosial PPPA Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani mengatakan masih terdapat tantangan dalam memastikan kesejahteraan perempuan dan anak-anak di Bali. “Berdasarkan data dari Simfoni PPA, pada tahun 2024 tercatat sekitar 383 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi yang mencakup kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual,” ujarnya.

Ia menambahkan Ruang Bersama Indonesia hadir sebagai solusi nyata dalam menghadapi tantangan ini. “Ruang ini dirancang selain sebagai pusat perlindungan bagi perempuan dan anak anak yang rentan terhadap kekerasan dan eksploitasi, juga merupakan pusat edukasi dan pemberdayaan, yang menawarkan pelatihan, bimbingan, dan dukungan bagi perempuan untuk meningkatkan kapasitas mereka,” ujarnya.

Sebanyak 12 RBI diresmikan di Bali yang berada di 10 Desa dan 2 Kelurahan, yakni Desa Dawan Klod, ⁠Desa Nyalian (Klungkung), Desa Dauh Peken (Tabanan), Desa Panji, Kelurahan Kendran (Buleleng), Desa Kesiman Kertalangu, ⁠Desa Dangin Puri Klod, Kelurahan Kesiman, ⁠Desa Dauh Puri Kaja, (Denpasar), Desa Candikusuma, Desa Belimbingsari (Jembrana), dan Desa Awan (Bangli). (tutt/tra).