Koster Tegaskan Nyoman dan Ketut Tetap Harus Dilindungi
BULELELENG – NEWSINTERMEDDIA.COM || Calon Gubernur Bali Wayan Koster terus memberikan garansi untuk melindungi Nyoman dan Ketut di Bali. Hal ini disampaikan Koster saat tampil dalam uji publik di Kampus Undiksa Singara dua hari lalu. Ketegasan Koster untuk melindungi nama Nyoman dan Ketut tersebut disampaikan oleh KOster saat menjawab pertanyaan seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran Undiksa Bernama Ni Luh Putu Lia Putri. Di hadapan 1300 mahasiswa dan dosen tersebut, pria asal Sambiran Buleleng tetap teguh dengan keyakinannya untuk melindungi Nyoman dan Ketut di Bali. 
Paslon Cagub dan Cawagub Bali Nomor 2 Wayan Koster dan Giri Prasta tampil dalam uji publik di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Singaraja.
Menurut Ni Putu Lia, ketegasan Koster dalam melindungi Nyoman dan Ketut bisa berdampak pada faktor lainnya seperti memaksa keluarga untuk melahirkan lebih ari dua anak, faktor ekonomi, dan bisa menyebabkan stunting. “Data yang saya baca dari beberapa pemberitaan media, stunting di Bali sudah mencapai 14% di tahun 20203 lalu,” ujar mahasiswa yang menyambung dengan menyampaikan ada beberapa desa binaan kampus Undiksa tersebut terutama untuk memberantas stunting.
Selain itu Bali juga sudah mulai padat dan menimbulkan persoalan baru seperti kemacetan, kesulitan mendapatakan pekerjaan, over populasi, tingkat pengangguran yang tinggi, dan secara ekonomi tiap-tiap keluarga di Bali itu berbeda kemampuannya. “Untuk memiliki empat orang anak ini, maka Jarak kehamilan sangat singkat, dan Jarak kehamilan yang singkat akan menimbulkan stunting pada anak,” ujarnya.
Menjawabi pertanyaan tersebut, anggota DPR RI tiga periode itu secara tegas bahwa perlindungan terhadap nama Nyoman dan Ketut merupakan kewajiban siapa pun yang akan memimpin Bali nanti. Bila tidak dilakukan maka nama Nyoman dan Ketut dengan sendirinya akan hilang di Bali. Tahun 2023 misalnya, nama Nyoman di Bali tinggal 109.198 orang atau tinggal 18%. Sementara nama Ketut di Bali tinggal 6%.
Jika tidak dilindungi dari sekarang maka 10 sampai 20 tahun ke depan kedua nama ini akan hilang dari Bali. “Kepada keluarga di Bali yang masih memiliki kemampuan,agar bisa melahirkan empat anak,” ujarnya. Data stunting juga dikoreksi oleh Koster. Sebab, data stunting tahun 2023 sebanyak 7,2%. Tahun 2024 turun menjadi 4%. Dan harus zero stunting di Bali.
Koster juga menyampaikan bahwa keluarga di Bali tidak perlu takut dengan jumlah 4 orang anak. Sebab, pemerintah di Bali sudah menjamin untuk memberikan bantuan bagi keluarga yang bisa melahirkan empat orang anak. Koster juga membandingkan jika banyak keluarga dulu, anaknya banyak, hanya menjual canang, hanya petani, namun anaknya tidak pernah stunting. Anaknya justeru menjadi dokter, menjadi pejabat dan sebagainya.
Namun saat ini Ketika pemerintah sudah memberikan pendidikan gratis, kesehatan gratis, tetapi malah anaknya sedikit. “Kelahiran di Bali itu bisa menjadi beban tetapi bisa juga menjadi sumber daya yang baik. Orang Bali tidak boleh menurun atau berkurang. Kalau orang Bali semakin berkurang maka budaya Bali cepat atau lambat akan hilang. Yang menjadi penjaga dan pelaku utama budaya Bali adalah orang Bali sendiri,” ujarnya.
Kondisi seperti ini sudah terasa saat ini. Di industry pariwisata dan perhotelan misalnya, banyak orang luar yang bekerja di Bali. Tidak banyak orang Bali yang menduduki posisi penting di industry pariwisata. ini adalah salab satu dampak dari semakian sedikitnya orang Bali. (Arnoldus Dhae/TRA)
Pelayanan Pemprov Bali Era Gubernur Koster Raih Kategori Sangat Baik
Kini Fokus Perkuat Ekonomi Kreatif dan Digital
BULELELENG – NEWSINTERMEDDIA.COM || Kerja keras Gubernur Bali 2018-2023 Wayan Koster membuahkan hasil untuk krama Bali. Penerapan E-Government oleh Pemprov Bali dalam melayani publik atau krama Bali era Gubernur Koster dinilai masuk kategori sangat baik. Hal itu terbukti, Provinsi Bali meraih predikat “Sangat Baik” dalam evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2023.
Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Bali juga mengalami peningkatan yang signifikan, melonjak dari 3,68 pada tahun 2021 menjadi 4,07 dari skala 5,0 poin tertinggi pada tahun 2023. Terbaru, Bali kembali meraih Digital Government Award SPBE Summit 2024 dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Terbaik untuk Kategori Provinsi. Penghargaan diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan diterima Pj Gubernur Bali SM Mahendra Putra.
Atas pencapaian Pemprov Bali ini, Prof Dr. Gede Rasben Dantes,ST,MTI mengapresiasinya pada Uji Publik di Undiksha pada 6 November 2024. Prof Rasben tampil sebagai salah satu Panelis. Ia menyampaikan jika transformasi digital merupakan hal yang kritikal dalam pengelolaan atau pembangunan Bali ke depan. “Saya melihat indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik di Provinsi Bali berada dalam indeks 4,07 yang bisa kita kategorikan sangat baik,” kata Prof Gede Rasben.
Saat itu, Paslon Gubernur Bali nomor 2 Wayan Koster-Nyoman Giri Prasta (Koster-Giri) hadir sebagai calon pemimpin Pulau Dewata yang diuji program, visi dan misinya jika nantinya mendapat mandat krama Bali. Tema uji publik yang digagas BEM Undiksha ini yakni membangun Bumi Bali yang berkarakter, berbudaya dan sejahtera.
Prof Rasben menjelaskan era saat ini adalah era disruption teknologi. Di dunia telah memasuki era society 5.0 (five point zero). Artinya bahwa apa yang sudah dilakukan kemarin (Pemprov Bali) sudah mengimplementasikan atau mentransformasikan digital itu dengan baik untuk memperkuat dampak tata kelola pemerintah Bali di Provinsi Bali maupun di kabupaten kota se Bali.
Kepada Koster-Giri, ia menyatakan apa saja grand desain besar kedepan dalam melakukan transformasi digital untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Bali. Dan juga dalam penguatan tata kelola pemerintahan Bali. Dimana, saat ini bisa contoh banyak negara sudah berhasil seperti Estonia, Korea Selatan, Singapura, Uni Emirate Arab, dan banyak daerah sudah berhasil di Indonesia.
Bila bapak (Koster-Giri,red) dipercaya lima tahun, apakah bisa melakukan penguatan tata kelola pemerintah dalam pelayanan digital dan juga transformasi ekonomi? Menanggapi pertanyaan ini, Cagub Bali nomor 2 Wayan Koster langsung menanggapinya.
Menurut Anggota DPR Ri Tiga periode ini, periode pertama Gubernur Bali, telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e Government).
“Pemprov Bali satu-satunya pemerintah yang mendapat kategori sangat baik dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Ini harus diperluas, untuk pariwisata, UMKM, IKM, itulah sebabnya kami mengembangkan transformasi ekonomi salah satunya ekonomi kreatif dan digital,” jelas Koster.
Koster mengatakan, basis pengembangan ekonomi Bali kedepan akan bertransisi atau transformasi dari yang sepenuhnya pariwisata bergeser ke salah satu sektor yang menjadi unggulan yakni ekonomi kreatif dan digital,”Untuk itu infrastruktur teknologi komunikasi harus kita kembangkan, makanya dibangun Turyapada Tower di Sukasada Buleleng, sebagai jaringan telekomunikasi agar wilayah Bali Utara tidak lagi sulit dijangkau supaya zero blank spot di seluruh Bali,” jelas pria asal Sembiran ini.
Selain melakukan transformasi ekonomi, Koster-Giri juga memiliki sejumlah program demi memperkuat penerapan digital dalam berbagai sektor di Bali. “Wifi gratis masuk ke desa, Puskesmas, DTW, sampai ke Banjar kami prioritas, supaya akses teknologi ini mudah dijangkau anak-anak muda kita di desa-desa. Termasuk kami juga akan mensupport Undiksha dalam rangka melakukan transformasi pendidikan berbasis teknologi digital ini,” jelas Koster diamani Giri Prasta. (*)