Pemprov Bali Dukung Proyek Percontohan Energi Arus Laut Nusa Penida
NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Sejalan dengan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, Pemerintah Provinsi Bali mendukung penuh penggunaan energi bersih dan terbarukan guna mendukung visi Bali Mandiri Energi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam Sosialisasi Pre-Feasibility Study Proyek Percontohan Energi Laut Terbarukan di Nusa Penida pada Selasa (30/6) di Four Star by Trans Hotel, Denpasar, Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, menyampaikan bahwa proyek Energi Baru Terbarukan (EBT) laut dapat menjadi salah satu sumber energi alternatif di Bali yang mendukung penerapan Bali Mandiri Energi.
“Di sisi energi, salah satu kebijakan strategis pemerintah adalah Bali Mandiri Energi. Bahkan, Bapak Gubernur selalu mendukung penggunaan EBT, termasuk penggunaan kendaraan listrik dan pemanfaatan PLTS atap untuk instansi pemerintah, swasta, dan usaha pariwisata,” jelasnya.
Walaupun demikian, ia juga menekankan bahwa studi ini harus mempertimbangkan aspek lain, seperti lingkungan, pariwisata, pelayaran, dan perikanan. Oleh karena itu, penting untuk memperoleh masukan dan saran dari masyarakat, tokoh adat, serta pelaku pariwisata sebelum proyek tersebut dijalankan.
“Kehadiran masyarakat Nusa Penida diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pra-studi ini, mengenai hal-hal yang perlu dipertimbangkan agar tidak mengganggu sektor lain sehingga masyarakat setempat dapat memperoleh manfaat maksimal,” ungkapnya.
Sementara itu, Prof. R. Dwi Susanto, Senior Research Scientist di University of Maryland, menjelaskan bahwa berdasarkan studi USAID-SINAR dan EBTKE-ESDM, terdapat 32 selat di Indonesia yang berpotensi dikembangkan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL), salah satunya adalah Nusa Penida.
“Selat-selat di Indonesia sangat ideal untuk pengembangan EBT arus laut. Teknologinya juga telah terbukti andal dan layak secara komersial. Selain itu, tidak mengganggu estetika, aktivitas nelayan, pelayaran, maupun pariwisata,” ungkapnya.
Pre-Feasibility Study di Nusa Penida diharapkan menjadi proyek percontohan yang dapat membuktikan kelayakan komersial energi arus laut serta mendorong pemanfaatannya di masa depan. Sosialisasi pra-studi kelayakan ini juga bertujuan untuk menyerap masukan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta pelaku pariwisata terkait pengembangan EBT arus laut di Selat Nusa Penida. (Kar/Tra).
Gubernur Koster Siap Sukseskan Program Digitalisasi Bansos untuk Jadi Percontohan
NEWS INTERMEDIA.COM l DENPASAR l Gubernur Bali Wayan Koster siap tancap gas untuk menyukseskan program digitalisasi bantuan sosial (bansos) yang dilaksanakan pemerintah pusat. Komitmen tersebut disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten/kota yang berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Lantai 3 Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6).
Rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu juga membahas rencana kunjungan kerja Presiden RI untuk meninjau progres pelaksanaan piloting digitalisasi bansos di Surabaya dan Bali pada Juli mendatang. Gubernur Koster menyampaikan terima kasih karena Provinsi Bali menjadi salah satu daerah percontohan dalam penerapan digitalisasi bantuan sosial. 
“Kami memandang program ini sangat penting dan memang harus segera diterapkan untuk penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran dan akuntabel. Jadi, kami sangat mendukung program ini,” ujarnya.
Menindaklanjuti arahan terkait penerapan program tersebut, Provinsi Bali telah menyusun sejumlah tahapan. Namun, ia mengakui sejauh ini capaian Bali berdasarkan indikator jumlah pendaftar masih belum memuaskan. “Ini karena dalam dua minggu terakhir di Bali banyak hari raya. Sepulang dari rakor ini, kami akan tancap gas. Secara sistem, kami telah menyusun tahapan yang konkret untuk dilaksanakan,” ujarnya.
Bahkan, Gubernur Koster menargetkan proses pendaftaran dapat rampung paling lambat pada akhir Juli 2026. “Bali ini kecil, jadi seharusnya bisa lebih cepat,” imbuhnya.
Guna mempercepat proses pendaftaran, pada kesempatan tersebut Gubernur Koster juga berharap adanya dukungan agen pendamping dalam jumlah memadai agar dapat menjangkau hingga wilayah banjar dengan lebih cepat. “Terkait rencana kunjungan Bapak Presiden, kami akan menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” pungkasnya.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) sekaligus Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan program ini. Ia meminta kepala daerah yang wilayahnya menjadi percontohan untuk menjaga kekompakan agar target pendaftaran dapat segera tercapai.
Secara khusus, Luhut mengapresiasi Provinsi Bali yang menunjukkan keseriusan dalam mengawal program ini. “Paling lambat, saya harap akhir Agustus pendaftaran telah rampung sehingga peluncuran bisa dipercepat,” ujarnya.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, rakor ini digelar dalam rangka mendukung transformasi ketepatan sasaran penyaluran program perlindungan sosial melalui pemanfaatan Digital Public Infrastructure (DPI), serta perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial (perlinsos) pada 43 kabupaten/kota. Tito mengatakan percepatan ini diharapkan menjadi cikal bakal Government Technology (GovTech).
Selain Luhut, hadir pula Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta pejabat terkait lainnya.(Dsk/Tra).
