Tiga Inovasi Bali Dinilai Tim Juri Innovative Government Award 2024
DENPASAR – NEWSINTERMEDIA.COM || Tiga inovasi unggulan Pemprov Bali masuk nominasi dalam ajang Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024. Tiga inovasi tersebut adalah Bali Tsunami Early Warning System (BTEWS), Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana, dan Polisi Pamong Praja Khusus Pariwisata. Tim juri, yang terdiri dari Amos Prima Gracianto dan Jonggi Tambunan dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan Bappenas, melakukan penilaian pada Senin (11/11).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Penilaian lapangan ini bertujuan untuk mengecek kesesuaian data yang dipaparkan Pj. Gubernur Bali S.M. Mahendra Jaya dalam presentasi di Kemendagri pada akhir Oktober 2024. Didampingi Plt. Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra, tim juri mengawali kunjungan di Gedung Pusdalops BPBD Provinsi Bali.
Tim diterima oleh Plh. Kalaksa BPBD Bali I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, yang secara garis besar memaparkan dua inovasi unggulan, yaitu BTEWS dan Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana. Teja menjelaskan bahwa dua inovasi BPBD ini berkaitan dengan upaya Pemprov Bali dalam melibatkan unsur pentahelix untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Menurutnya, hal ini penting karena sebagai daerah tujuan wisata, Bali dituntut mampu memberikan rasa aman bagi warga lokal dan wisatawan.
Teja kemudian menjelaskan tentang BTEWS yang saat ini telah terpasang di 12 titik. Sebelumnya, di sembilan titik rawan tsunami telah dilengkapi sirine InaTEWS yang dibangun oleh BMKG dan dihibahkan kepada Pemprov Bali. Namun, karena teknologi yang digunakan telah diskontinu, sirine-sirine tersebut mulai kehilangan fungsinya. “Bisa dibayangkan, akan sangat berbahaya jika Bali tidak memiliki sirine tsunami,” ujarnya.
Hal ini menjadi tantangan bagi BPBD Bali untuk berinovasi sehingga terciptalah BTEWS, sirine peringatan dini tsunami yang lebih murah namun tetap andal. “Dari segi harga dan biaya perawatan, ini jauh lebih murah daripada alat sebelumnya. Bantuan BMKG harganya mencapai Rp1,3 miliar dengan biaya perawatan sebesar Rp100 juta, sedangkan BTEWS hasil inovasi kami harganya Rp50 juta dengan biaya perawatan hanya Rp8 juta,” terangnya.
Selain lebih terjangkau, alat ini juga unggul karena menggunakan kombinasi radio digital dan GSM. “Kombinasi ini kami gunakan karena dalam situasi bencana besar, sinyal GSM sering terganggu, sehingga dapat diback-up oleh radio digital. Teknologi ini belum ada di luar Bali,” terangnya sambil menegaskan bahwa inovasi ini merupakan langkah reaktivasi alat lama yang sudah tidak berfungsi.
Teja menambahkan bahwa harga alat ini yang terjangkau memudahkan Pemprov Bali dalam mendorong keterlibatan sektor swasta. Beberapa pelaku usaha sudah menunjukkan ketertarikan untuk berperan serta dalam pemasangan BTEWS. Bahkan, teknologi ini menarik perhatian Australia dan telah dipresentasikan dalam sebuah pertemuan di Yunani. Mengenai Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana, BPBD Bali menggunakan 31 indikator untuk mendorong peran swasta dalam kesiapsiagaan bencana.
Pada hari yang sama, tim penilai juga mengunjungi Kantor Satpol PP Provinsi Bali untuk mendengar paparan terkait inovasi Satpol PP Pariwisata. Kasatpol PP Provinsi Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi menjelaskan bahwa pembentukan unit baru ini bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan gangguan kenyamanan bagi wisatawan.
Selain itu, keberadaan Satpol PP Pariwisata juga diharapkan dapat mencegah pelanggaran aturan oleh wisatawan mancanegara yang belakangan semakin sering terjadi. Dalam bertugas, anggota Satpol PP Pariwisata mengenakan seragam khusus dan ditemani anjing Kintamani yang sudah dilatih oleh Satpol PP Provinsi Bali untuk mengawasi potensi kejadian di destinasi wisata.
Rai Dharmadi menambahkan bahwa dalam bertugas, anggota Satpol PP Pariwisata berpedoman pada sejumlah aturan, yaitu Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat serta Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2023 yang mengatur tata tertib bagi wisatawan mancanegara di Bali.
Dibekali kemampuan bahasa asing, anggota Satpol PP Pariwisata juga aktif mensosialisasikan Perda Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pungutan bagi Wisatawan Asing untuk Pelindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali. Tim penilai IGA juga diajak ke kawasan Pantai Pandawa untuk melihat langsung aktivitas Satpol PP Pariwisata. Tim penilai IGA 2024 tampak sangat antusias dan mengapresiasi tiga inovasi unggulan yang diajukan Pemprov Bali. Mereka sepakat bahwa hasil pengecekan di lapangan sesuai dengan paparan yang disampaikan Pj. Gubernur Mahendra Jaya.
Pj Gubernur Paparkan Rencana Infrastruktur Strategis Bali
BADUNG – NEWSINTERMEDIA.COM || Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya memaparkan sejumlah rencana pengembangan infrastruktur di Bali yang membutuhkan atensi dan fasilitasi, rencana percepatan pembangunan infrastruktur strategis, serta pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBN yang telah dilaksanakan namun belum diresmikan. Paparan ini disampaikan di hadapan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono.
Paparan dilaksanakan di ruang rapat VVIP Bandara Ngurah Rai, Tuban, Badung, pada Senin (11/11), di sela-sela keberangkatan Menko AHY menuju Jakarta setelah menghadiri beberapa agenda penting di Bali. Pada kesempatan tersebut, rencana pembangunan Subway Bali menjadi salah satu topik utama yang disampaikan Pj Gubernur Bali kepada Menko AHY untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat, karena Subway dinilai sebagai solusi penting dalam mengatasi permasalahan kemacetan yang berdampak pada sektor pariwisata di Bali.
“Jalur-jalur yang akan dibangun untuk Subway merupakan jalur padat lalu lintas. Apabila proyek ini bisa terealisasi hingga ke Tanah Lot, akan sangat membantu menjaga stabilitas sektor pariwisata. Bali sangat membutuhkan infrastruktur transportasi yang mendukung sektor pariwisata,” ungkap S.M. Mahendra Jaya.
Selain dukungan fiskal, ia juga menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi dalam rencana pengembangan Subway Bali, di antaranya terkait peraturan pemanfaatan ruang bawah tanah serta persetujuan teknis untuk rencana trase. S.M. Mahendra Jaya juga menyampaikan sejumlah usulan daerah Provinsi Bali yang masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI.
Selain Menko AHY, paparan ini juga dihadiri oleh Menteri Pekerjaan Umum RI, Dody Hanggodo. Dari jajaran perangkat daerah Provinsi Bali, turut hadir Kepala Bappeda Provinsi Bali Wayan Wiasthana Ika Putra, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali Wayan Serinah, Kepala Dinas PUPRKIM Provinsi Bali Nusakti Yasa Wedha, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali IGW Samsi Gunarta, Kepala Dinas KLH Provinsi Bali Made Teja, serta Kepala Biro UP Setda Provinsi Bali Wayan Budiasa.
Tim Juri IGA 2024 Tinjau Fisik Inovasi Kesiapsiagaan Bencana
Tinjau Langsung 91 Command Center ITDC dan Ayodya Resort Bali
BADUNG – NEWSINTERMEDIA.COM || Sebagai daerah wisata, Bali menghadapi risiko multi-bencana (multi-hazard), baik dari bencana alam seperti tsunami, bencana non-alam, hingga permasalahan sosial. Berbagai persoalan ini memerlukan penyelesaian yang tepat. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan strategi kebijakan kolaboratif yang inovatif untuk mitigasi guna mewujudkan ketenteraman, ketertiban, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat serta wisatawan.
Inovasi Bali Tsunami Early Warning System (BTEWS) serta Sertifikasi Kesiapsiagaan Bencana yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Bali sangat diperlukan. Inovasi tersebut saat ini masuk dalam nominasi Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024. Guna memastikan kesesuaian data yang dipaparkan Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, dalam presentasi inovasi daerah di Kemendagri pada akhir Oktober 2024, tim juri Innovative Government Award (IGA) Tahun 2024, yakni Amos Prima Gracianto dari Bappenas serta Jonggi Tambunan dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri, turun langsung ke Bali.
Pada Selasa (12/11) pagi, tim juri IGA 2024 melakukan kunjungan langsung ke 91 Command Center The Nusa Dua Bali serta Ayodya Resort Bali didampingi Plh. Kalaksa BPBD Bali, I Gede Agung Teja Bhusana Yadnya, dan Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan BRIDA Provinsi, Ketut Wica.
Di 91 Command Center ITDC, tim diterima oleh Group Head of Operation & Service The Nusa Dua, I Putu Trisna Wijaya. Ia menyampaikan bahwa ITDC Nusa Dua merupakan kawasan strategis pariwisata nasional yang memiliki kewajiban untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada wisatawan. Untuk itu, keberadaan 91 Command Center dan Bali Tsunami Early Warning System (BTEWS) sangat bermanfaat dalam kesiapsiagaan bencana.
“ITDC berada di bawah Kementerian BUMN dengan luas 350 hektare. Dengan area yang begitu luas dan terletak dekat pantai, kami memiliki kewajiban untuk memberikan keamanan kepada masyarakat dan wisatawan. Untuk itu, keberadaan 91 Command Center The Nusa Dua Bali serta Bali Tsunami Early Warning System (BTEWS) sangat membantu kami dalam kesiapsiagaan bencana. Setiap tanggal 26, kami rutin melaksanakan pelatihan kesiapsiagaan bencana,” jelasnya.
Trisna Wijaya menambahkan bahwa 91 Command Center yang ada di ITDC telah terintegrasi secara nasional dan dilengkapi dengan peralatan yang sangat memadai. Hal ini juga dibuktikan dengan apresiasi dari berbagai negara saat pelaksanaan KTT G20 Indonesia di Bali.
“Bahkan, Command Center ini menjadi contoh fasilitas sistem Command Center dalam menangani kebencanaan. Saat pelaksanaan G20, Command Center ini juga mendapat banyak apresiasi dari negara peserta,” terangnya.
Sementara itu, saat kunjungan di Ayodya Resort Bali, tim diterima oleh Nyoman Suardika, Chief Security Ayodya Resort Bali. Ia menyampaikan bahwa Ayodya Resort Bali telah memperoleh Sertifikat Kesiapsiagaan Bencana dari Pemerintah Provinsi Bali. Ia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Pemprov Bali yang telah memfasilitasi kesiapsiagaan bencana selama ini.
“Keamanan bencana sangat menjadi perhatian kami dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kepada wisatawan. Sertifikat ini sudah kami peroleh untuk ketiga kalinya. Tentu saya memberikan apresiasi kepada Pemprov Bali yang telah memfasilitasi kami selama ini dalam kesiapsiagaan bencana. Tentu kita harus memiliki persepsi yang sama terkait kesiapsiagaan bencana. Selama ini, sinergi dengan BPBD Bali sangat baik,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa sertifikasi ini sangat penting. Sebab, Bali, khususnya wilayah selatan, berada pada jalur gempa megathrust.
