Gubernur Koster Buka DJIR BPJS Ketenagakerjaan
NEWS INTERMEDIA.COM ||NUSA DUA Badung – Gubernur Bali Wayan Koster secara resmi membuka pelaksanaan Diseminasi Journey Integrated Report (DJIR) BPJS Ketenagakerjaan dan dalam sambutannya, Gubernur Koster menyampaikan apresiasi kepada BPJS Ketenagakerjaan yang konsisten meningkatkan kualitas layanan dan pelaporan keberlanjutan. Kegiatan pelaksanaan Diseminasi Journey Integrated Report BPJS Ketenagakerjaan ini digelar di Merusaka, Nusa Dua, Sabtu (29/11) kemarin.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Gubernur Koster menegaskan, penyelenggaraan jaminan sosial di Bali selaras dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, yaitu konsep pembangunan dari kelahiran, tumbuh kembang, hingga kematian, bagi seluruh Krama Bali di dalam maupun luar daerah.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Bali, kami menyampaikan terima kasih atas penyelenggaraan diseminasi ini. Setiap orang berhak atas jaminan sosial. Negara telah mengembangkan dua badan, yakni BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai bentuk perlindungan negara kepada seluruh warga,” ujarnya.
Ia menekankan, Provinsi Bali memiliki instrumen hukum yang kuat untuk mengimplementasikan jaminan sosial secara universal. Di antaranya: Perda Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, yang mengatur distribusi tenaga kerja, pelatihan, serta perlindungan pekerja lokal berlandaskan nilai-nilai Jana Kerthi.
Lalu, Pergub Bali Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan, yang mewajibkan kepesertaan jaminan sosial bagi seluruh pekerja di Bali. “Ini adalah payung hukum bagi universal coverage,” tegas Gubernur.
Perlindungan Pekerja Nonformal Rentan 11 Ribu Sulinggih dan Pemangku
Koster juga menyoroti komitmen Pemprov Bali dalam memberikan perlindungan kepada kelompok pekerja nonformal yang selama ini rentan. Salah satu program yang mendapat perhatian adalah perlindungan bagi rohaniawan yang kini telah menjangkau lebih dari 11 ribu sulinggih dan pemangku. “Pekerjaan rohaniawan sangat mulia karena mendoakan agar alam dan manusia tetap dalam keadaan baik. Perlindungan ini sangat penting,” ungkapnya.
Selain rohaniawan, berbagai kelompok masyarakat lainnya telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan, antara lain: petani dan nelayan,pekerja seni,perangkat desa,paiketan serati atau pembuat banten, pecalang, dan lembaga adat lainnya. Semua elemen ini, menurut Koster, memegang peranan penting dalam kehidupan sosial budaya masyarakat Bali.
Koster menyebut capaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali berbeda-beda di tiap kabupaten/kota. Pemprov Bali, katanya, terus mendorong percepatan kepesertaan, khususnya bagi pekerja rentan melalui alokasi anggaran dari APBD. “Jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, dan jaminan kematian sangat dibutuhkan pekerja rentan. Kami berharap kepesertaan terus meningkat sehingga universal coverage dapat tercapai,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi lima program utama BPJS Ketenagakerjaan yang dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat Bali. Dalam kesempatan itu, Gubernur Koster memaparkan berbagai capaian tata kelola pemerintahan Bali. Pemprov Bali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 11 kali berturut-turut. Selain itu, Bali juga menjadi yang terbaik dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI selama lima tahun berturut-turut.
“Saya pastikan tidak ada yang bermain-main dalam tata kelola pemerintahan. Merit sistem diterapkan sangat ketat. Promosi jabatan dilakukan berdasarkan portofolio, integritas, dan prestasi, bukan kedekatan. Bahkan saat memilih kepala dinas, saya tidak pernah menemui calon, hanya membaca profilnya,” tegasnya.
Hasilnya, kata Koster, Bali menjadi provinsi dengan penerapan merit sistem terbaik di Indonesia menurut Kemenpan RB. Terima Kasih Gubernur Koster, Sosok Berkomitmen Tinggi untuk Bali Berkelanjutan Asep Rahmat Suandar, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko BPJS Ketenagakerjaan, menyampaikan penghargaan atas kehadiran Gubernur Koster yang dinilainya sebagai sosok pemimpin berkomitmen tinggi terhadap keberlanjutan Bali.
“Kehadiran Bapak Gubernur, yang saya sebut sebagai guru saya, merupakan kehormatan luar biasa. Beliau sangat peduli pada aspek keberlanjutan, budaya, dan reputasi Bali sebagai destinasi wisata dunia. Ini bukan hanya soal manfaat jangka pendek, tetapi tentang keberlangsungan Bali di masa depan,” ujar Asep.
Ia menambahkan, dana kelolaan BPJS Ketenagakerjaan pada tahun depan diperkirakan mendekati Rp1.000 triliun, sehingga penguatan tata kelola dan keberlanjutan menjadi tanggung jawab besar lembaga publik ini. Sementara itu, Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Evan Kurniawan mengaku terkesan dengan Kebijakan di Bali yang menyanyikan Lagu Indonesia Raya tiga stanza dalam setiap acara resmi. “Sangat sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini. Ini meneguhkan nasionalisme,” ujarnya.
Evan menjelaskan, penyelenggaraan diseminasi ini merupakan bentuk apresiasi terhadap tim internal BPJS Ketenagakerjaan sejak 2015 dalam upaya menyempurnakan sistem pelaporan terintegrasi yang membangun karakter organisasi. Turut hadir dalam kegiatan ini, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Setiawan. (*Noer/Tra).
Pemprov Bali Raih Penghargaan “Daerah Peduli Perlindungan Konsumen 2025”
NEWS INTERMEDIA.COM || JAKARTA — Pemerintah Provinsi Bali berhasil meraih penghargaan “Daerah Peduli Perlindungan Konsumen 2025” dari Kementerian Perdagangan, sebagai apresiasi atas komitmen dan upaya nyata dalam melindungi hak konsumen di wilayah Bali. Penghargaan ini diserahkan langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso kepada Pemprov Bali dan diterima oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali, Luh Ayu Aryani, yang mewakili Gubernur Bali Wayan Koster, Kamis (27/11).
Penghargaan tersebut diberikan karena Provinsi Bali dinilai konsisten melakukan upaya upaya strategis, demi memberikan perlindungan kepada konsumen dan pelaku usaha yang jujur serta bertanggung jawab, sehingga konsumen percaya akan produk dalam negeri.
Menurut Mendag Budi Santoso, penghargaan tersebut adalah bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha yang menunjukkan komitmen kuat dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. “Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah dan pelaku usaha atas dukungan dan komitmen dalam penyelenggaraan kegiatan perlindungan konsumen. Ini bukti nyata keseriusan kita menjaga kepercayaan masyarakat,” ujar Budi Santoso.
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang, menambahkan bahwa penghargaan ini menunjukkan komitmen nyata pemda dan pelaku usaha. “Kami berharap para penerima dapat mempertahankan prestasi dan menjadi teladan bagi pemangku kepentingan lainnya,” katanya. Selain Bali, penghargaan yang sama juga diberikan kepada Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Riau dan Kepulauan Riau. (Tim/Tra).
Pemprov Bali Imbau Warga Waspadai Penipuan Giveaway
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan berkedok giveaway atau pembagian hadiah yang mengatasnamakan Gubernur Bali. Penipuan ini beredar melalui pesan WhatsApp, telepon video, serta surat palsu yang mencantumkan logo instansi pemerintah dan foto pejabat untuk meyakinkan korban.
Dalam laporan yang diterima, pelaku menghubungi masyarakat menggunakan nomor tak dikenal dan mengaku sebagai perwakilan Gubernur Bali. Pelaku kemudian menginformasikan bahwa korban memenangkan hadiah ratusan juta rupiah dan diminta membayar “biaya pengaktifan hadiah” sebesar Rp350.000. Modus ini dilengkapi dengan surat palsu beratribut Kementerian Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, DJP, hingga Otoritas Jasa Keuangan, agar tampak resmi.
Pemprov Bali menegaskan bahwa semua informasi tersebut adalah palsu. Pemerintah, termasuk Gubernur Bali, tidak pernah mengadakan giveaway berhadiah uang dan tidak pernah meminta biaya administrasi atau biaya pengaktifan hadiah dalam bentuk apa pun.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Bali IB Surja Manuaba mengingatkan masyarakat agar tidak menanggapi pesan mencurigakan, tidak mengirimkan uang, serta tidak memberikan data pribadi kepada pihak yang tidak dikenal. “Gubernur Bali tidak pernah mengadakan giveaway berhadiah uang. Jika ada pihak yang meminta pembayaran dengan alasan pengaktifan hadiah, itu dipastikan penipuan. Kami mohon masyarakat segera mengabaikan dan melaporkan nomor tersebut.”
Masyarakat juga diminta waspada terhadap penggunaan foto pejabat, logo kementerian, atau kop surat palsu. Penipu sering menggunakan desain tiruan untuk meyakinkan korban. Warga yang menemukan atau menerima pesan serupa dapat melaporkan ke kepolisian terdekat, lapor.go.id, atau menghubungi kanal resmi Pemprov Bali. (Tim/TRa).
