Walikota Lantik 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Pemkot Denpasar
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara secara resmi melantik 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dan tampak hadir pula pada kesempatan itu, Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, perwakilan Forkompinda Kota Denpasar, jajaran Kepala Dinas Pemerintah Kota Denpasar, dan pihak terkait lainnya, di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, Kamis (27/11)..
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Ket. Foto : Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara dalam acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, di Gedung Sewaka Dharma, Lumintang, Kamis (27/11).
Adapun 6 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama tersebut adalah Komang Lestari Kusuma Dewi, SH., MH yang dilantik menjadi sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I) Sekretariat Daerah Kota Denpasar, I Wayan Putra Sarjana, SE yang dilantik menjadi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Denpasar, serta Gde Wirakusuma Wahyudi, S.Sos yang dilantik menjadi Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar.
Selanjutnya, adalah Cokorda Gede Partha Sudarsana, S.Sos.,M.AP yang dilantik menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar, Anak Agung Ngurah Oka Wiranata, SS., M.Si yang dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Hukum Kota Denpasar, dan yang terakhir adalah Luh Made Kusuma Dewi, SS, M.Hum yang dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar.
Usai pelantikan berlangsung, Walikota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan, pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan kewajaran dari sebuah dinamika kehidupan organisasi, guna pemantapan dan peningkatan kapasitas kelembagaan. “Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan ini adalah sebuah dinamika sebagai bagian dari proses untuk memantapkan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kota Denpasar agar tetap berjalan dengan baik,“ ungkap Walikota Jaya Negara.
Lebih lanjut, Walikota Jaya Negara juga mengemukakan agar seluruh ASN Kota Denpasar, selalu meningkatkan kualifikasi dan kompetensi, serta juga mengasah potensi diri sehingga dapat bersama-sama berkarier berdasarkan kemampuan dan pencapaian kinerja tertinggi. Pihaknya juga menekankan pada pejabat yang dilantik hari ini agar memegang teguh core values dalam bekerja dengan berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif.
“Saya harapkan para Pejabat yang dilantik hari ini agar segera beradaptasi di lingkungan tempat kerja yang baru. Tingkatkan kolaborasi, dan juga pemanfaatan sumber daya, untuk dapat memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat berlandaskan Vasudhaiva Kutumbhakam,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Denpasar, I Wayan Sudiana dalam kesempatan yang sama menyampaikan, adapun proses pengangkatan dan promosi 6 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Denpasar yang dilantik hari ini menggunakan Standar Manajemen Talenta.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya, para calon pejabat tersebut telah mengikuti beberapa tahapan proses asesmen. Antara lain, yakni penilaian kinerja, integritas, serta potensi pejabat sesuai standar manajemen talenta. Para pejabat yang lulus disebut telah memenuhi syarat berada pada kategori nine box, yakni kombinasi tingkat kinerja tinggi dan potensi kuat untuk mengemban jabatan pimpinan.
“Para pejabat yang dilantik hari ini sebelumnya telah mengikuti proses kualifikasi dan uji kompetensi yang didasarkan pada standar Manajemen Talenta. Pemerintah Kota Denpasar sendiri telah menerapkan sistem ini yang diharapkan dapat memicu perubahan mendasar manajemen ASN ke arah yang lebih baik, karena kualifikasi, kinerja, dan kompetensi secara adil tanpa diskriminasi,” jelasnya. (Win-Esa/Tra).
Pemkot Denpasar Realisasikan Bantuan Pasca Bencana Tahap II
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kembali merealisasikan Bantuan Sosial Pasca Bencana dan Santunan Penguatan Ekonomi Tahun Anggaran 2025. Pada tahap II ini, sebanyak 87 orang penerima bantuan yang diserahkan secara langsung oleh Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, di dampingi Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar Ida Bagus Joni Ariwibawa, serta Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kota Denpasar Cokorda Gede Partha Sudarsana, bertempat di Kantor Wali Kota Denpasar, Kamis (27/11).
Ket. Foto : Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menyerahkan Bantuan Sosial Pasca Bencana dan Santunan Penguatan Ekonomi Tahap II
di Kantor Walikota Denpasar Kamis (27/11)
Wali Kota Jaya Negara dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa realisasi bantuan tahap II mencakup 87 penerima dengan total anggaran sebesar Rp 1.355.000.000. Sebelumnya, pada penyaluran tahap I, Pemerintah Kota Denpasar telah menyerahkan bantuan sebesar Rp 500.000.000. Dengan demikian, total bantuan yang telah tersalurkan pada tahap I dan II mencapai Rp 1.853.100.000.
“Kami turut berduka atas musibah yang dialami masyarakat Kota Denpasar. Semoga bantuan kecil ini dapat membantu memperbaiki kerusakan akibat bencana. Meskipun belum mampu menutup seluruh kebutuhan perbaikan, namun inilah bentuk perhatian kami selaku pemerintah kepada masyarakat. Harapannya, perekonomian warga dapat kembali pulih seperti semula,” ujar Jaya Negara.
Lebih lanjut, Wali Kota Jaya Negara juga menjelaskan bahwa keterlambatan penyaluran bantuan disebabkan oleh proses verifikasi yang harus dilakukan secara teliti oleh tim BPBD Denpasar bersama Inspektorat. Verifikasi mencakup pengecekan kerusakan rumah warga, pura, warung, hingga ternak yang mati akibat banjir.
“Tim BPBD terus melakukan verifikasi kepada para korban banjir. Proses ini memerlukan waktu karena melibatkan berbagai tim, termasuk Inspektorat, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian bantuan. Saat ini masih ada sekitar 150 orang yang sedang diverifikasi, dan kami upayakan tidak lewat dari bulan Desember,” jelas Jaya Negara.
Jaya Negara menambahkan bahwa bantuan yang diberikan pada tahap ini berbeda dengan bantuan bagi pedagang pasar maupun pura umum, yang telah ditangani melalui APBD pada kegiatan lain, seperti perbaikan di Pura Puseh, Pura Dalem Kertalangu, dan Pura Beji.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Denpasar, Ida Bagus Joni Ariwibawa, menjelaskan total bantuan tahap I dan II total anggaran sebesar Rp 1.853.100.000, dengan rincian bantuan terdiri dari 145 penerima bantuan perbaikan rumah, 51 penerima penguatan ekonomi, dan 78 penerima bantuan untuk fasilitas umum/pura. Masing masing penerima jumlah yang diterima berbeda beda sesuai dengan kerusakannya.
“Dengan terealisasinya bantuan tahap II ini, Pemerintah Kota Denpasar berharap masyarakat terdampak dapat segera memulihkan kondisi ekonomi dan lingkungan pemukiman mereka pascabencana,” ujarnya.
Salah satu penerima bantuan, I Nyoman Kariawan warga dari Banjar Alangkajeng menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Kota Denpasar. Ia mengaku bantuan yang diterima sebesar Rp. 9.000.000 tersebut sangat membantu untuk memperbaiki tugu pelinggih dan tembok sepanjang tiga meter yang roboh akibat banjir. “Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Pemerintah Kota Denpasar. Bantuan ini sangat berarti bagi kami dalam memperbaiki kerusakan yang terjadi,” ungkapnya.
I Putu Karya Mahendra dari Desa Ubung Kaja juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Denpasar karena telah memberikan bantuan bencana ssebesar Rp 25.000.000. ” Dana ini sangat membantu untuk perbaikan rumah yang rusak akibat banjir,” Ujarnya. (Ayu/Tra).
.
Wawali Hadiri Pilot Opening Dermaga B Bali Gapura Marina
Dukung Ekosistem Pariwisata Berkelas Internasional.
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa menghadiri sekaligus mendampingi Gubernur Bali, Wayan Koster dalam Pilot Opening Dermaga B Bali Gapura Marina di kawasan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), Pelabuhan Benoa, Bali, Rabu (26/11). Dermaga B ini menjadikan gapura marina internasional pertama di indonesia dengan fasilitas standar internasional yang dioperasikan oleh PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), salah satu subholding PT Pelindo (Persero)
Ket foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa saat mendampingi Gubernur Bali, Wayan Koster dalam Pilot Opening Dermaga B Bali Gapura Marina di kawasan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH), Pelabuhan Benoa, Bali, Rabu (26/11)
Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan dengan operasional Dermaga B Bali Gapura Marina ini sudah direncanakan sejak lama. Menurutnya, ini menjadi pintu masuk bagi Bali untuk mendatangkan wisatawan berkelas. “Keberadaan marina ini sudah kami rencanakan sejak lama. Bali membutuhkan fasilitas marina berstandar internasional,” ujar Gubernur Koster.
Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan Bali Gapura Marina diharapkan akan dapat menguatkan Pariwisata Bali khususnya Denpasar, yang memiliki Marina premium berstandar internasional. “Diharapkan dengan beroprasinya Dermaga B Bali Gapura Marina tidak hanya mendorong sektor pariwisata Bahari, tetapi juga memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat lokal khususnya di Kota Denpasar,” ujarnya.
Direktur Komersial dan Teknik PT SPSL Rury Indrasari Rachmawati mengatakan pilot launching Dermaga B ini merupakan tahap satu, dan akan dilanjutkan secara bertahap. Dermaga B ini mampu menampung 48 medium hingga super yatch. “Harapan kami dapat berfungsi untuk meningkatkan kualitas pariwisata Bali,” ujarnya. (Arya/Tra).
Wawali Lepas Tim Perseden Lakoni Liga 3 Nusantara
Gelorakan Sepirit Puputan, Berjuang Tanpa Henti Untuk Denpasar.
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa secara resmi melepas Pemain, Pelatih dan Official Tim Sepak Bola Perseden Denpasar untuk bertolak ke Kota Surabaya dalam rangka melakoni fase group Liga 3 Nusantara. Pelepasan ditandai dengan penyerahan dana tali kasih serta berdoa bersama yang dipusatkan di Kantor Walikota Denpasar, Rabu (26/11) petang.
Ket foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa secara resmi melepas Pemain, Pelatih dan Official Tim Perseden Denpasar untuk bertolak ke Kota Surabaya dalam rangka melakoni fase group Liga 3 Nusantara di di Kantor Walikota Denpasar, Rabu (26/11) petang.
Tampak hadir dalam kesempatan tersebut Sekretaris Umum KONI Kota Denpasar, I Made Damriyasa, Kabag Prokopim Setda Kota Denpasar, Cokorda Gede Partha Sudarsana, Perwakilan Disdikpora Kota Denpasar serta undangan lainya.
Ketua Asosiasi PSSI Kota Denpasar, AA Putu Sudirka Yoga Semadi menjelaskan bahwa setelah sukses lolos menjadi tim promosi ke Liga 3 Nusantara, Perseden Denpasar kini akan mulai mengarungi kompetisi Liga 3 Nusantara yang akan dimulai pada 30 November mendatang. “Kita akan awali dengan fase group Liga 3 Nusantara, dan akan bertanding di Kota Surabaya,” ujarnya.
Pria yang akrab disapa Gung Civic ini mengataman bahwa secara umum Tim Perseden Denpasar sangat siap untuk mengarungi setiap pertandingan Liga 3 Nusantara. Hal ini bukan tanpa usaha, melainkan lantaran latihan yang terus dilaksanakan dari Bulan Juli hingga November.
“Pada intinya dalam kesempatan ini kami mohon doa restu kepada Bapak Walikota dan Wakil Walikota, serta seluruh masyarakat, khususnya warga Denpasar agar pada kompetisi ini Perseden Denpasar dapat menorehkan capaian positif,” ujarnya.
Dimana, pada fase group nanti, Perseden Denpasar akan bersaing merebut tiket perempat final bersama lima club lainya. Yakni Persiba, Waanal Brothers, Persekabpas, Gresik United dan Persebata.
Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa mengatakan bahwa Perseden merupakan club ikonik Kota Denpasar. Dimana, dengan julukan Laskar Catur Muka, Perseden kini telah tumbuh menjadi tim sepak bola legendaris kebanggan warga Denpasar.
“Tolong jaga nama baik Kota Denpasar, didepan itu ada Lapangan Puputan, yang artinya berjuang tanpa henti, artinya tetap jaga semangat dan tidak boleh menyerah, saya titip nama Kota Denpasar dipundak rekan-rekan,” ujarnya.
Arya Wibawa juga mengajak seluruh tim kepelatihan dan official untuk selalu merawat semangat tim. Hal ini utamanya berkaitan dengan pisikologis pemain. Sehingga dalam menghadapi seluruh pertandingan dapat menkrehkan hasil maksimal.
“Jika berbicara skill pemain, kita sangat percaya, namun dari segi kesehatan dan pisikologis juga harus terjaga, jangan lupa selalu berdoa, dan Pemerintah Kota Denpasar akan selaku mendukung, saya percaya Perseden Denpasar dapat menorehkan hasil terbaik dengan segala usaha yang tak pernah lelah untuk mengharumkan nama Denpasar,” ujar Arya Wibawa. (Ags/Tra).
Satpol PP Gelar Patroli Gabungan Jaga Ketertiban dan Ketenteraman
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat dengan menggelar patroli gabungan bersama unsur TNI dari KODIM 16/11 Badung, Polresta Denpasar, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Denpasar pada Selasa (25/11).
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam memastikan stabilitas wilayah tetap terjaga di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat di Kota Denpasar. Patroli gabungan yang melibatkan puluhan personel tersebut menyasar sejumlah ruas jalan utama dan kawasan strategis.
Kasatpol PP Kota Denpasar Anak Agung Ngurah Bawa Nendra menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menjaga ketentraman masyarakat dan ketertiban umum (trantibum), sekaligus memperkuat kehadiran negara di tengah masyarakat. Dengan melibatkan empat instansi sekaligus, patroli ini diharapkan mampu memberikan efek preventif yang lebih maksimal.
Adapun rute patroli dimulai dari Jalan Hayam Wuruk, kemudian berlanjut ke Jalan Hang Tuah, Jalan Bypass Ngurah Rai, kawasan Taman Pancing, Jalan Gunung Soputan, Jalan Mahendradata, kawasan Citraland, Jalan Gatot Subroto, Taman Kota Lumintang, Jalan Gajah Mada, hingga berakhir di Lapangan Puputan Badung. Rute ini dipilih karena merupakan jalur dengan tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi, termasuk kawasan pusat pemerintahan, pusat perbelanjaan, hingga ruang publik yang banyak dikunjungi.
Sepanjang rute, petugas tidak hanya melakukan pemantauan situasi keamanan dan ketertiban, tetapi juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap disiplin menjaga ketertiban lingkungan. Beberapa titik yang berpotensi menimbulkan kerawanan seperti area parkir liar, pedagang yang melanggar aturan zonasi, hingga kerumunan di ruang publik menjadi fokus pengawasan. Petugas juga memastikan bahwa aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan tertib, aman, dan sesuai aturan yang berlaku.
Anak Agung Ngurah Bawa Nendra menambahkan bahwa patroli gabungan ini merupakan salah satu bentuk sinergitas lintas sektor yang terus diperkuat oleh Pemerintah Kota Denpasar. Menurutnya, kolaborasi antara Satpol PP, TNI, Polri, dan Kesbangpol menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, serta mendorong masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menjaga keamanan wilayah.
“Patroli ini bukan hanya kegiatan rutin, tetapi langkah nyata dalam menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dengan kehadiran petugas dari berbagai instansi, kami ingin memastikan warga Kota Denpasar merasa aman dan nyaman dalam beraktivitas,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Denpasar berharap stabilitas keamanan wilayah semakin kuat dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik di bidang ketertiban umum semakin meningkat. Patroli gabungan akan terus dilaksanakan secara berkala sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan tata kelola kota yang aman, tertib, dan harmonis.
Dengan semakin eratnya koordinasi antarinstansi, Kota Denpasar diharapkan mampu menjadi kota yang tidak hanya maju secara pembangunan, tetapi juga unggul dalam menjaga ketertiban serta memberi kenyamanan bagi seluruh warganya. (Ayu,/Tra).
Pemkot Gelar Bimtek Asistensi dan Supervisi Penerapan SPM
Berikan Pemahaman OPD Penuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar.
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar melalui kordinasi Bagian Tata Pemerintahan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Asistensi dan Supervisi Penarapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adhi Merta di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Rabu (26/11).
Ket foto : Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Asistensi dan Supervisi Penarapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adhi Merta di Graha Sewakadarma Kota Denpasar, Rabu (26/11).
Kegiatan tersebut dilaksanakan guna mendukung optimalisasi pemahman Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melalaksanakan perhitungan pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Denpasar, I Wayan Hendaryana mengatakan bahwa pelaksanaan Bimtek Asistensi dan Supervisi Penarapan SPM ini dilaksanakan guna memberikan pemahaman dan sekaligus penajaman terhadap perangkat daerah dalam hal perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar.
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah daerah berkewajiban memenuhi pelayanan dasar bagi seluruh warga negara melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai urusan wajib yang menjadi prioritas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mewajibkan pemerintah daerah memprioritaskan anggaran, khususnya dau, untuk pemenuhan SPM.
Dikatakannya, Pelaksanaan kegiatan tersebut turut menghadirkan Narasumber dari Direktorat Perencanaan, Evaluasi Dan Pembangunan Daerah Kemendagri. Adapun peserta kegiatan ini berjumlah 80 orang yang terdiri dari pimpinan perangkat daerah, Tim APIP dan tim pengampu standar pelayanan minimal Kota Denpasar.
“Dalam bimtek ini kita menkankan bersama penerapan SPM ini bukan hanya berfokus pada pemenuhan pelayanan dasar saja, tapi bagaimana kualitas juga harus menjadi tujuan Utama dalam penerapannya, tujuan lain dalam bimtek ini untuk melihat dan memonitoring capaian SPM pada triwulan III sekaligus mensinkronisasikan data dilapangan dan pemenuhan triwulan IV,” ujarnya. ujarnya.
Walikota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Adhi Merta mengatakan bahwa pelaksanaan SPM di Kota Denpasar juga menjadi wujud kebijakan pemerintah daerah dalam mengakselerasi visi pembangunan “Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”, khususnya melalui misi peningkatan kemakmuran masyarakat dan penjagaan kondusivitas kamtibmas, ketahanan pangan, serta kesiapsiagaan bencana.
Lebih lanjut dijelaskan, pada SPM Award 2025 Kota Denpasar berhasil meraih peringkat ke-7 nasional, meningkat dari tahun sebelumnya, sekaligus terbaik di regional Bali–Nusra dan peringkat pertama di Provinsi Bali. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat Pemerintah Kota Denpasar dalam memprioritaskan dan menjamin pendanaan pelaksanaan SPM.
“Strategi dari seluruh perangkat daerah pengampu terus diarahkan untuk menjaga semangat, memperkuat motivasi, dan memastikan pelaksanaan program SPM berjalan optimal dan berkelanjutan di Kota Denpasar,” ujarnya.
Kepala Subdirektorat Perumahan dan Kawasan Permukiman Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah II Ditejen Bina Pembangunan Daerah Kemndagri, Voni Febriana Pratiwi menekankan bahwa SPM ini merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Sehingga penilaiannya pun dilaksanakan oleh masyarakat. Karenannya, pemerintah wajib menghadirkan pelayanan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat. “Jadi jangan ada lagi pelayanan yang justru manfaatnya tidak dirasakan oleh masyarakat, SPM ini hadir untuk menjawab tantangan pelayanan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat,” ujarnya. (Ags/Tra).
Denpasar Beri Penghargaan TJSL bagi Perusahaan dan BUMN/BUMD
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar kembali menegaskan komitmennya dalam membangun kota secara kolaboratif. Hal tersebut tercermin dalam kegiatan Pemberian Penghargaan kepada Perusahaan/BUMN/BUMD atas Sinergi Pembangunan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSL) yang digelar di Selasar Taksu Dharma Negara Alaya (DNA), Lumintang, pada Rabu (26/11) kemarin.
Ket. Foto : Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar, Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, dan Forkopimda Denpasar, menyerahkan penghargaan kepada puluhan perwakilan perusahaan, Rabu (26/11) di Selasar Taksu DNA, Lumintang.
Kegiatan ini tampak dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Denpasar, Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, Forkopimda Denpasar, serta puluhan perwakilan perusahaan. Penghargaan diserahkan sebagai bentuk terima kasih atas kontribusi nyata perusahaan terhadap kemajuan Denpasar, sekaligus memperkuat budaya kolaborasi yang selama ini menjadi landasan pembangunan kota.
Wakil Walikota Denpasar, I Kadek Agus Arya Wibawa, hadir langsung menyerahkan penghargaan sekaligus menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pelaku usaha. “Acara ini bukan hanya seremoni, tetapi momentum untuk meneguhkan semangat Vasudhaiva Kutumbakam, kita semua bersaudara. Membangun kota tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan melalui kebersamaan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat,” ujar Arya Wibawa
Wawali Arya Wibawa juga menekankan bahwa TJSLP/CSR merupakan bentuk komitmen moral dunia usaha dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kota Denpasar. “TJSLP bukan semata program sosial, tetapi gerakan moral untuk menumbuhkan kesejahteraan bersama. Nilai ini sejalan dengan filosofi Tri Hita Karana dan Sad Kertih yang mengajarkan kita menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta,” ujar Arya Wibawa
Selebihnya Wawali Arya Wibawa mengajak seluruh pelaku usaha terus memperkuat komitmen bersama membangun Denpasar. “Ke depan, kami membuka ruang kolaborasi lebih luas bagi dunia usaha serta ingin menjadikan Denpasar sebagai kota yang maju secara ekonomi, tangguh secara sosial, dan lestari secara lingkungan. Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi tentang empati, solidaritas, dan rasa memiliki,” tutup Arya Wibawa.
Sementara itu, Kabag Kerjasama Setda Kota Denpasar, Ida Ayu Ganda Yukti, menjelaskan bahwa pemberian Penghargaan CSR Tahun 2025 merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh perusahaan, mulai dari BUMN, BUMD, swasta, asosiasi hingga organisasi yang telah menunjukkan kepedulian dan peran aktif dalam melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
“Pada tahun ini, penghargaan diserahkan kepada 61 perusahaan dengan total dana tersalurkan mencapai Rp. 2.086.896.827.
Angka tersebut mencerminkan kepedulian luar biasa dari dunia usaha di Kota Denpasar terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan,” ujarnya.
Dijelaskan pula bahwa, dana CSR tersebut telah diwujudkan dalam berbagai kegiatan, seperti peningkatan fasilitas pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, serta penataan lingkungan dan kebersihan kota yang distribusinya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan.
Acara kemudian ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol komitmen bersama dalam melanjutkan gerakan kolaboratif demi terwujudnya Denpasar yang semakin maju, harmonis, dan berkelanjutan. (pur/Tra).
.Hari AIDS Sedunia, Wawali Serahkan Paket Bantuan Sembako Kepada ODHA
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa menyerahkan secara simbolis 125 paket sembako kepada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) kurang mampu, serangkaian peringatan Hari AIDS Sedunia di Kota Denpasar. Acara ini digelar di ruang pertemuan Yayasan Kerti Praja Kota Denpasar, Rabu (26/11).
Ket. Foto : Wakil Walikota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa saat menyerahkan secara simbolis 125 paket sembako kepada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) kurang mampu, serangkaian peringatan Hari AIDS Sedunia di Kota Denpasar. Acara ini digelar di ruang pertemuan Yayasan Kerti Praja Kota Denpasar, Rabu (26/11)
Tema Peringatan Hari AIDS Sedunia di Kota Denpasar tahun ini sendiri bertajuk “Bergerak Bersama, Bersuara: Ayo Kolaborasi”, diisi dengan berbagai kegiatan. Seperti lomba video edukasi melalui media sosial, donor darah hingga Talkshow yang melibatkan LSM dan siswa siswi sekolah. Pelaksanaan kegiatan ini untuk memberikan dukungan dan peningkatan pemahaman kepada masyarakat mengenai pencegahan dan penanganan HIV/AIDS serta pengurangan stigma di Masyarakat.
Wawali Arya Wibawa dalam kesempatan tersebut, menyampaikan komitmennya dalam pencegahan dan penanganan HIV/AIDS di Kota Denpasar. “Pemkot Denpasar selalu berkomitmen dalam pencegahan serta penanganan HIV/AIDS di Kota Denpasar. Saya berharap saudara-saudara disini juga menjadi corong Pemerintah untuk bisa menekan laju kasus tren HIV/AIDS yang terus meningkat,” ungkapnya.
Arya Wibawa juga terus mendorong pencegahan stigma negatif kepada ODHA di masyarakat, menurutnya jika masih terjadi stigma negatif para ODHA dapat berkoordinasi dengan KPA Kota Denpasar. Sementara itu, Sekretaris Komisi Penanggulangan Aids Kota Denpasar, (KPA) Kota Denpasar, Tri Indarti menyampaikan, untuk bantuan kali ini terdiri dari 125 paket sembako dengan rincian 100 paket yang bersumber dari APBD Kota Denpasar, serta 25 bantuan dari KPA Provinsi Bali.
“ Harapanya pengendalian harus dilakukan secara bersama-sama lintas sektor jika semua bergerak diharapkan target 2030 tidak ada kasus baru dan tidak ada orang meninggal karena HIV/AIDS serta tidak ada stigma dan deskriminasi di masyarakat biasa tercapai,” ujarnya. (Arya/Tra).
Wali Kota Denpasar Pertajam Langkah Penanganan Stunting
NEWS INTERMEDIA.COM || JAKARTA – Pemerintah Kota Denpasar terus berkomitmen dalam percepatan penanganan stunting. Karenannya, guna memastika kesamaan data guna mendukung optimalisasi upaya intervensi, Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara didampingi Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana dan Kadis Kesehatan Kota Denpasar, AA Ayu Agung Candrawati beraudiensi dengan Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) RI, Prof. Asnawi Abdullah, Phd di Gedung Adhyatma Ruang Rapat 214B, Kemenkes RI, Jakarta, Rabu (26/11) pagi.
Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara menjelaskan bahwa Konsultasi Angka Stunting SSGI 2024 Kota Denpasar di BKPK RI ini sebagai langkah untuk memastikan kesamaan data antara pusat dan daerah. Hal ini dilaksanakan guna mendukung upaya intervensi berkelanjutan untuk menekan angka stunting di Kota Denpasar.
“Komitmen seperti ini kami jalankan terutama saat kami mendapati data angka stunting Kota Denpasar mengalami kenaikan. Kami di Kota Denpasar langsung mengambil langkah melaksanakan Posyandu Paripurna serentak di Kota Denpasar dengan sasaran 22.000 Balita atau sekitar 98,1 persen,” ujarnya.
Lebih lanjut dijelaskan, tujuan audiensi ini guna mengetahui berbagai hal terkait data angka Stunting di Kota Denpasar yang dirilis Pemerintah Pusat. Sehingga target RPJMD Kota Denpasar di tahun 2026 mendatang dapat tercapai. Terlebih, Pemkot Denpasar telah melakukan berbagai langkah strategis di 2025 dan sebelumnya di tahun 2024 , terutama juga saat angka Stunting Denpasar sempat mengalami kenaikan.
Sebagai upaya penanganan stunting, Pemerintah Kota Denpasar telah melaksanakan berbagai upaya strategis. Mulai dari Posyandu Paripurna Serentak, Pemberian Makanan Tambahan (PMP) pada Balita kurang gizi dan Pangan Olahan untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK). “Kita ingin belajar apa ada yang belum maksimal kami kerjakan terkait penanganan stunting. Apapun arahan yang terbaik kami akan kerjakan dan mengevaluasi kinerja kami sebelumnya,“ ujar Jaya Negara.
Sementara Kepala BKPK RI, Prof. Asnawi Abdullah, Phd mengatakan pertemuan hari ini sebagai forum diskusi terkait penanganan stunting di Kota Denpasar. Sejumlah variable yang berkontribusi signifikan terhadap penurunan stunting terus dicermati sehingga penanganan stunting di Kota Denpasar menjadi lebih tepat sasaran.
Dikatakannya, Pemerintah Pusat siap mendukung intervensi penanganan stunting di Kota Denpasar. Salah satunya adalah fasilitasi terutama terkait penunjukan tim ahli penanganan stunting di Kota Denpasar. “Tujuan kita disini juga mengupayakan mencari strategi lain terkait penanganan stunting di Kota Denpasar. Melalui desain dan intervensi baru guna mencari mana yang terbaik menghasilkan penanganan stunting yang tepat dan mungkin saja menjalankan program yang belum dilaksanakan oleh Pemkot Denpasar,“ ujar Abdullah. (esa-ays/tra).
Denpasar Ditetapkan Sebagai Percontohan Integrasi Data Pertanahan
NEWS INTERMEDIA.COM || DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar resmi ditetapkan sebagai daerah percontohan Integrasi Data Pertanahan dan Perpajakan Daerah NIB–NIK–NOP di Provinsi Bali. Launching program ini ditandai dengan hand scan oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, dan Kakanwil BPN Provinsi Bali I Made Daging dalam Rapat Koordinasi Akhir Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Gedung Wisma Sabha, Kantor Gubernur Provinsi Bali, Rabu (26/11).
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kota Denpasar juga menerima dua bidang sertipikat tanah, masing-masing berupa Hak Pakai dan Hak Pengelolaan, yang diserahkan langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia, Nusron Wahid.
Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa pada kesempatan itu menyampaikan terima kasih atas penunjukan Kota Denpasar sebagai pilot project integrasi data pertanahan dan perpajakan ini. Menurutnya, program integrasi NIB–NIK–NOP akan memberikan banyak manfaat strategis bagi pemerintah daerah dan masyarakat. “Integrasi data ini memberikan manfaat signifikan, termasuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan akurasi dan validasi data,” ujarnya.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan bahwa penetapan tanah sebagai objek Reforma Agraria merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN, namun penentuan penerima atau subjeknya diserahkan kepada GTRA di daerah. Ia juga memastikan bahwa dua bidang sertipikat yang diterima Kota Denpasar akan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas publik. “Tanah ini akan dimanfaatkan untuk fasilitas publik yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya
Ia mengungkapkan bahwa selama ini masih terdapat persoalan ketidaktepatan sasaran, salah satunya akibat adanya tekanan politik lokal. “Ada yang berhak menerima berdasarkan aturan, tetapi dalam implementasinya banyak tekanan politik lokal. Ini memaksakan orang yang tidak tinggal di sekitar objek untuk menjadi penerima, dan hal ini menciptakan isu ketidakadilan,” jelasnya.
Lebih jauh, Menteri Nusron Wahid mengatakan terdapat beberapa pihak yang berhak menerima tanah Reforma Agraria. Antara lain adalah masyarakat yang tinggal di sekitar objek tanah, mereka yang menggantungkan hidup pada tanah, seperti petani dan buruh tani, dan juga masyarakat miskin ekstrem, khususnya desil satu dan dua berdasarkan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional.
Ia menekankan bahwa GTRA harus benar-benar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui Reforma Agraria.Menteri Nusron juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam penyusunan tim GTRA daerah. “Teliti betul timnya. Jangan memasukkan orang hanya karena urusan balas budi politik. Itu bisa menjadi malapetaka bagi kita semua,” tegasnya. (Ayu/Tra).
