Inspektorat Bali Gelar Rakorwasda PPP 2025
DENPASAR -NEWSINTERMEDIA || Inspektorat Provinsi Bali menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Tahun 2024 pada Senin (16/12). Rakorwasda yang dilaksanakan di Ruang Rapat Adhyasta Utama, Inspektorat Provinsi Bali, ini melibatkan kepala inspektorat kabupaten/kota se-Bali.
Inspektur Provinsi Bali, I Wayan Sugiada, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakorwasda merupakan agenda tahunan yang bertujuan untuk menyempurnakan rancangan program pengawasan dan pembinaan. “Rakorwasda kali ini kita laksanakan untuk penyempurnaan program pengawasan tahun 2025,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pembinaan dan pengawasan oleh Inspektorat dimaksudkan untuk mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang bersih dan akuntabel. Dengan demikian, program pembangunan yang dilaksanakan diharapkan memenuhi prinsip efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya.
Dalam kesempatan itu, Sugiada juga memaparkan hasil pengawasan dalam rentang waktu tiga tahun terakhir yang menunjukkan perbaikan signifikan. Hal ini terlihat dari menurunnya jumlah temuan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Selain itu, seluruh rekomendasi yang diberikan telah dilaksanakan dengan baik. “Tata kelola makin baik, ini menandakan komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan akuntabel,” urainya.
Rakorwasda menghadirkan dua narasumber, yaitu Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali, Heru Tarsila, dan Auditor Ahli Utama Inspektorat Jenderal Kemendagri, Sri Utami. Kepala Perwakilan BPKP Bali, Heru Tarsila, membawakan materi terkait peran APIP untuk keberlanjutan pembangunan. Ia menegaskan bahwa pembangunan harus memberi dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. “Dalam konteks ini sangat dibutuhkan penguatan peran APIP mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan,” katanya.
Sementara itu, Sri Utami dalam paparannya memberikan gambaran umum tentang isu strategis dalam pembangunan daerah, arah kebijakan pengawasan, dan penguatan peran APIP. (dsk/tra).
Seluruh Stakeholder “Ngrombo” Perbaiki Wajah Transportasi
DENPASAR -NEWSINTERMEDIA || Pj. Gubernur Bali, S.M. Mahendra Jaya, mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Gianyar, maupun Tabanan, untuk memperbaiki wajah transportasi di Kawasan Sarbagita secara bergotong-royong atau “Ngrombo”.
Hal ini membutuhkan komitmen dan sumber daya besar, mulai dari pengadaan lahan, pembangunan infrastruktur, pengadaan sarana, hingga pembiayaan layanan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada acara penyerahan hasil kajian Sarbagita Electric Bus Rapid Transit (e-BRT) dan Ulapan Mobility Plan (UMP) dari Pemerintah Australia kepada Pemerintah Republik Indonesia. Acara tersebut bertempat di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, pada Senin (16/12).
Menurut Mahendra Jaya, potret transportasi di Sarbagita saat ini belum menggambarkan wajah transportasi maju yang diharapkan. Hal ini tercermin dari dominasi penggunaan kendaraan pribadi untuk mobilitas penduduk. Ia juga menyoroti bahwa pertumbuhan jumlah kendaraan jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan panjang jalan. Masalah ini diperparah oleh kualitas jalur pejalan kaki yang buruk, rendahnya konektivitas dan jangkauan layanan transportasi publik, serta minimnya minat masyarakat terhadap angkutan umum.
“Jika kita tidak segera bertindak memperbaikinya, kondisi ini akan semakin parah dan akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi, pemborosan energi, penurunan daya saing pariwisata, serta meningkatnya stres, penyakit pernapasan, dan gangguan lain yang bermuara pada penurunan kualitas hidup masyarakat,” jelasnya. Acara tersebut turut dihadiri oleh Konsul Jenderal Australia di Denpasar, Jo Stevens, serta perwakilan dari kabupaten/kota di Kawasan Sarbagita.
Mahendra Jaya juga mengapresiasi Pemerintah Australia melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT), yang telah mendukung berbagai kajian transportasi di Bali. Kajian tersebut meliputi penyusunan Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) Kawasan Metropolitan Sarbagita, kajian Sarbagita Electric Bus Rapid Transit (e-BRT), Ulapan Mobility Plan, dan Kuta Circulator.
Untuk itu, Mahendra Jaya menegaskan bahwa perbaikan mobilitas di Sarbagita harus dilakukan secara komprehensif, lintas sektor, dan lintas kewenangan. “Perbaikan mobilitas tidak cukup dengan menyediakan transportasi publik pada jalur utama (backbone transportasi). Harus ada penyediaan feeder, angkutan first mile/last mile, angkutan dalam kawasan, perbaikan fasilitas pejalan kaki, penataan ruang, pengelolaan pedagang kaki lima, angkutan logistik, serta perbaikan tata kelola metropolitan,” imbuhnya.
Sebagai penutup, ia menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mengalokasikan sumber daya dan menetapkan kebijakan guna mendukung pembangunan transportasi di Bali, sesuai dengan hasil kajian KIAT. “Salah satu bentuk komitmen tersebut adalah penyediaan lahan milik Pemprov Bali untuk dimanfaatkan sebagai depo dan pembangunan prasarana penunjang yang dibutuhkan untuk proyek e-BRT dan layanan transportasi Ulapan,” tandasnya.
Sementara itu, Konsul Jenderal Australia, Jo Stevens, menyatakan bahwa Pemerintah Australia akan terus mendukung pengembangan transportasi di Indonesia agar lebih inklusif dan dapat diakses oleh semua kalangan. Salah satu caranya adalah menyediakan transportasi yang aman dan berkelanjutan di wilayah Sarbagita. “Australia telah mendukung melalui kajian studi kelayakan untuk mengetahui kelayakan proyek Sarbagita di rute-rute yang direncanakan,” jelasnya.
Ia juga berharap transfer pengetahuan yang dilakukan selama ini dapat bermanfaat bagi Indonesia, khususnya Bali. Stevens menambahkan bahwa negaranya sedang mengembangkan strategi untuk mendukung kesetaraan bagi penyandang disabilitas. “Kami terus mendukung kesetaraan hak penyandang disabilitas, serta berfokus pada perempuan dan kelompok rentan, dengan mengimplementasikan kebijakan tersebut ke dalam transportasi publik,” katanya. Ia juga mengusulkan penggunaan transportasi zero emission untuk mencegah kemacetan, sejalan dengan komitmen global terkait pemanasan global.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali, I.G.W. Samsi Gunarta, turut menyampaikan bahwa Bali saat ini sangat membutuhkan transportasi publik untuk mengatasi kemacetan yang semakin parah. Menurutnya, dengan kunjungan wisatawan domestik dan internasional yang mencapai 13 juta orang pada tahun 2024, beban jalan-jalan di Bali menjadi sangat berat. “Kemacetan di Bali bukanlah isu baru. Dahulu kemacetan terjadi karena banyaknya bemo, kini karena kendaraan pribadi. Kami berharap rencana dari KIAT bisa menjadi solusi bagi kita bersama,” jelasnya. (mul/tra).
